DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015

Nomor: 37
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERGANTIAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK. www.peraturan.go.id 2015, No. 1642

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Badan Hukum Partai Politik adalah subjek hukum berupa organisasi Partai Politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3.Pendaftaran Partai Politik adalah pendaftaran pendirian dan pembentukan Partai Politik untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Partai Politik.
4.Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disebut AD Partai Politik adalah peraturan dasar Partai Politik.
5.Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disebut ART Partai Politik adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Partai Politik.
6.Pergantian Kepengurusan adalah pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2015, No. 1642

BAB II

PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

Pasal 2

(1)Partai Politik harus didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menjadi Badan Hukum Partai Politik.
(2)Untuk dapat didaftarkan menjadi Badan Hukum Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus memenuhi persyaratan:
1. a.akta notaris pendirian Partai Politik;
2. b.nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
4. d.kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum;
5. e.rekening atas nama Partai Politik; dan
6. f.tanda bukti pembayaran biaya permohonan melalui bank persepsi. www.peraturan.go.id 2015, No. 1642

Pasal 3

(1)Permohonan Pendaftaran Partai Politik diajukan kepada Menteri oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan Partai Politik.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
1. a.nama pemohon/kuasanya;
2. b.waktu dan tanggal permohonan;
3. c.nama Partai Politik;
4. d.nama pengurus/pimpinan pusat Partai Politik; dan
5. e.alamat tetap sekretariat Partai Politik.
(3)Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pemohon juga harus melampirkan dokumen:
1. a.akta Notaris pendirian Partai Politik yang bermaterai cukup;
2. b.nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik sebanyak 2 (dua) rangkap asli dan 5 (lima) rangkap fotokopi;
3. c.daftar kepengurusan pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. d.surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi dan surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota yang menyatakan kepengurusan tersebut telah dilaporkan keberadaannya;
5. e.surat keterangan domisili kantor Partai Politik baik yang berada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa atau dengan nama lainnya; www.peraturan.go.id 2015, No. 1642
6. f.bukti sah status kantor berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, atau perjanjian lain yang berlaku sampai dengan tahapan pemilihan umum terakhir;
7. g.surat pernyataan dari pendiri atau pengurus Partai Politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar sebagai pendiri atau pengurus Partai Politik dan tidak menjadi pendiri, pengurus, atau anggota dari Partai Politik lain;
8. h.surat keterangan dari bank yang membuktikan rekening Partai Politik; dan
9. i.bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik negara dan dikelola oleh Menteri serta diperlakukan secara rahasia.
(5)Permohonan yang telah diajukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 4

(1)Petugas pendaftaran mencatatkan permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke dalam register permohonan pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik.
(2)Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama pemohon/kuasanya;
2. b.waktu dan tanggal permohonan;
3. c.nama Partai Politik;
4. d.nama pengurus/pimpinan pusat Partai Politik; dan
5. e.alamat tetap sekretariat Partai Politik. www.peraturan.go.id 2015, No. 1642

Pasal 5

(1)Menteri melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap Partai Politik yang telah dicatat dalam register pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2).
(2)Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.memeriksa dan meneliti, baik secara administrasi maupun substansi terhadap persyaratan permohonan Pendaftaran Partai Politik; dan
2. b.memeriksa secara langsung untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pendaftaran.
(4)Pemeriksaan langsung pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3).

Pasal 6

Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Pendaftaran Partai Politik dicatatkan dalam register. www.peraturan.go.id 2015, No. 1642

Pasal 7

Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan secara administratif dapat bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri berkaitan dengan penerbitan surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Pasal 8

(1)Hasil penelitian dan/atau verifikasi disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penelitian dan/atau verifikasi selesai dilakukan.
(2)Hasil penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat rekomendasi untuk mengesahkan atau menolak pengesahan Pendaftaran Partai Politik.

Pasal 9

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diserahkan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan pendirian Partai Politik menjadi Badan Hukum Partai Politik.

Pasal 10

Pendaftaran Partai Politik diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebelum pemilihan umum diselenggarakan. www.peraturan.go.id 2015, No. 1642

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERGANTIAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK. www.peraturan.go.id 2015, No. 1642

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Badan Hukum Partai Politik adalah subjek hukum berupa organisasi Partai Politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3.Pendaftaran Partai Politik adalah pendaftaran pendirian dan pembentukan Partai Politik untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Partai Politik.
4.Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disebut AD Partai Politik adalah peraturan dasar Partai Politik.
5.Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disebut ART Partai Politik adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Partai Politik.
6.Pergantian Kepengurusan adalah pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2015, No. 1642

BAB II

PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

Pasal 2

(1)Partai Politik harus didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menjadi Badan Hukum Partai Politik.
(2)Untuk dapat didaftarkan menjadi Badan Hukum Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus memenuhi persyaratan:
1. a.akta notaris pendirian Partai Politik;
2. b.nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
4. d.kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum;
5. e.rekening atas nama Partai Politik; dan
6. f.tanda bukti pembayaran biaya permohonan melalui bank persepsi. www.peraturan.go.id 2015, No. 1642

Pasal 3

(1)Permohonan Pendaftaran Partai Politik diajukan kepada Menteri oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan Partai Politik.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
1. a.nama pemohon/kuasanya;
2. b.waktu dan tanggal permohonan;
3. c.nama Partai Politik;
4. d.nama pengurus/pimpinan pusat Partai Politik; dan
5. e.alamat tetap sekretariat Partai Politik.
(3)Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pemohon juga harus melampirkan dokumen:
1. a.akta Notaris pendirian Partai Politik yang bermaterai cukup;
2. b.nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik sebanyak 2 (dua) rangkap asli dan 5 (lima) rangkap fotokopi;
3. c.daftar kepengurusan pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. d.surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi dan surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota yang menyatakan kepengurusan tersebut telah dilaporkan keberadaannya;
5. e.surat keterangan domisili kantor Partai Politik baik yang berada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa atau dengan nama lainnya; www.peraturan.go.id 2015, No. 1642
6. f.bukti sah status kantor berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, atau perjanjian lain yang berlaku sampai dengan tahapan pemilihan umum terakhir;
7. g.surat pernyataan dari pendiri atau pengurus Partai Politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar sebagai pendiri atau pengurus Partai Politik dan tidak menjadi pendiri, pengurus, atau anggota dari Partai Politik lain;
8. h.surat keterangan dari bank yang membuktikan rekening Partai Politik; dan
9. i.bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik negara dan dikelola oleh Menteri serta diperlakukan secara rahasia.
(5)Permohonan yang telah diajukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 4

(1)Petugas pendaftaran mencatatkan permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke dalam register permohonan pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik.
(2)Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama pemohon/kuasanya;
2. b.waktu dan tanggal permohonan;
3. c.nama Partai Politik;
4. d.nama pengurus/pimpinan pusat Partai Politik; dan
5. e.alamat tetap sekretariat Partai Politik. www.peraturan.go.id 2015, No. 1642

Pasal 5

(1)Menteri melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap Partai Politik yang telah dicatat dalam register pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2).
(2)Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.memeriksa dan meneliti, baik secara administrasi maupun substansi terhadap persyaratan permohonan Pendaftaran Partai Politik; dan
2. b.memeriksa secara langsung untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pendaftaran.
(4)Pemeriksaan langsung pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3).

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

(1)Hasil penelitian dan/atau verifikasi disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penelitian dan/atau verifikasi selesai dilakukan.
(2)Hasil penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat rekomendasi untuk mengesahkan atau menolak pengesahan Pendaftaran Partai Politik.

Pasal 9

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diserahkan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan pendirian Partai Politik menjadi Badan Hukum Partai Politik.

Pasal 10

Pendaftaran Partai Politik diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebelum pemilihan umum diselenggarakan. www.peraturan.go.id 2015, No. 1642

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017