DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Penyesuaian/Inpassing, perlu mengatur syarat lain, tata cara, dan pengangkatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; 2020, No. 133
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat, Tata Cara, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Penyesuaian/Inpassing; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 2020, No. 133 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274); MEMUTUSKAN: Menetapkan : SYARAT, TATA CARA, DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 2020, No. 133 untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Perancang adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
3.Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
4.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
5.Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
6.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7.Instansi Pengusul Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pengusul adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 2020, No. 133
10.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
11.Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
12.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
14.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
15.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
16.Hari adalah Hari kerja.

BAB II

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 2

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang melalui Penyesuaian/Inpassing pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi: 2020, No. 133
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Perancang yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Perancang dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. c.PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Perancang yang akan diduduki;
4. d.Perancang yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau
5. e.Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Perancang jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
(3)Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang dan peta jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 2020, No. 133
(4)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsionalnya dan peta jabatan.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 3

(1)Pengangkatan bagi PNS ke dalam Jabatan Fungsional Perancang melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berijazah paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum yang diakui secara kedinasan;
2. b.mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Perancang paling sedikit 2 (dua) tahun;
3. c.memiliki pangkat terendah sesuai dengan syarat Jabatan Fungsional Perancang yang akan diduduki;
4. d.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. e.persetujuan dari atasan langsung;
6. f.berusia paling tinggi:
  1. 1.56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
  2. 2.58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang jenjang Ahli Madya,
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai paling rendah: 2020, No. 133
  1. 1.500 (lima ratus) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
  2. 2.450 (empat ratus lima puluh) bagi pejabat Administrator;
  3. 3.450 (empat ratus lima puluh) bagi PNS, Perancang yang dibebaskan sementara, dan Perancang rangkap Jabatan yang dibebaskan sementara dengan kepangkatan paling rendah Pembina golongan IV/a; dan
  4. 4.400 (empat ratus) bagi PNS, Perancang yang dibebaskan sementara, dan Perancang rangkap Jabatan yang dibebaskan sementara dengan kepangkatan Penata Muda golongan III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan III/d,
9. i.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
10. j.mengikuti dan lulus uji kompetensi.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas harus bersedia mengundurkan diri dari jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pasal 4

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perancang melalui Penyesuaian/Inpassing kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pengusul.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam bentuk daftar usulan pengangkatan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pengusul kepada Menteri melalui 2020, No. 133 Direktur Jenderal dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(3)Daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara daring melalui situs web resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan mengunggah dokumen persyaratan administrasi.
(5)Daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Pengunggahan daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi berupa:
1. a.salinan ijazah sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum yang telah dilegalisir;
2. b.salinan keputusan atau perintah penempatan/penugasan/jabatan terakhir yang bersangkutan telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan selama 2 (dua) tahun yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. c.keterangan pernah menjalankan tugas di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
5. e.salinan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir oleh Pejabat 2020, No. 133 Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
6. f.salinan SKP dan PPKP selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. g.salinan SKP dan PPKP selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut pada saat ditugaskan di bidang Jabatan Fungsional Perancang yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
8. h.persetujuan tertulis dari atasan langsung bagi:
  1. 1.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  2. 2.Pejabat Administrator dan Pengawas diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  3. 3.PNS diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  4. 4.Perancang yang rangkap Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
  5. 5.Perancang yang rangkap Jabatan Administrator dan Pengawas diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
9. i.fotokopi kartu pegawai;
10. j.keterangan sehat dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah;
11. k.pernyataan tertulis bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
12. l.fotokopi sertifikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) bagi:
  1. 1.Pejabat Pimpinan Tinggi dengan nilai paling rendah 500 (lima ratus);
  2. 2.Pejabat Administrasi dengan nilai paling rendah 450 (empat ratus lima puluh);
  3. 3.PNS, Perancang yang dibebaskan sementara, dan Perancang rangkap Jabatan yang dibebaskan sementara dengan kepangkatan 2020, No. 133 paling rendah Pembina golongan IV/a dengan nilai paling rendah 450 (empat ratus lima puluh); dan
  4. 4.PNS, Perancang yang dibebaskan sementara, dan Perancang rangkap Jabatan yang dibebaskan sementara dengan kepangkatan Penata Muda golongan III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan III/d dengan nilai paling rendah 400 (empat ratus),
13. m.pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
14. n.keterangan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bahwa tidak sedang menjalani tugas belajar.
(2)Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi permohonan yang berasal dari:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas harus dilengkapi dengan syarat tambahan berupa pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.Perancang yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d harus melampirkan:
  1. 1.keputusan pembebasan sementara dari jabatan perancang peraturan perundang-undangan; dan
  2. 2.penetapan angka kredit terakhir. 2020, No. 133
3. c.Perancang rangkap jabatan yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e harus melampirkan:
  1. 1.keputusan pembebasan sementara dari jabatan perancang peraturan perundang-undangan;
  2. 2.keputusan pengangkatan Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas; dan
  3. 3.penetapan angka kredit terakhir.

Pasal 6

Dalam hal PNS telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pejabat Fungsional Perancang selain melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PNS dapat melampirkan salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pejabat Fungsional Perancang yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian.

Pasal 7

Selain mengajukan daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pengusul harus menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang berdasarkan pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Perancang dan peta jabatan kepada Menteri secara daring melalui situs web resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Dalam hal usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang melalui Penyesuaian/Inpassing dan peta jabatan belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, uji kompetensi dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan 2020, No. 133 ketentuan dan tahapan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IV

VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 9

(1)Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan verifikasi dan validasi.
(2)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi.

Pasal 10

Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Penyesuaian/Inpassing, perlu mengatur syarat lain, tata cara, dan pengangkatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; 2020, No. 133
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 2020, No. 133 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274); MEMUTUSKAN: Menetapkan : SYARAT, TATA CARA, DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 2020, No. 133 untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Perancang adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
3.Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
4.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
5.Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
6.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7.Instansi Pengusul Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pengusul adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 2020, No. 133
10.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
11.Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
12.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
14.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
15.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
16.Hari adalah Hari kerja.

BAB II

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 2

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang melalui Penyesuaian/Inpassing pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi: 2020, No. 133
1. a.PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Perancang yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. b.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Perancang dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
3. c.PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Perancang yang akan diduduki;
4. d.Perancang yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau
5. e.Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Perancang jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
(3)Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang dan peta jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 2020, No. 133
(4)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsionalnya dan peta jabatan.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 3

(1)Pengangkatan bagi PNS ke dalam Jabatan Fungsional Perancang melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berijazah paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum yang diakui secara kedinasan;
2. b.mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Perancang paling sedikit 2 (dua) tahun;
3. c.memiliki pangkat terendah sesuai dengan syarat Jabatan Fungsional Perancang yang akan diduduki;
4. d.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. e.persetujuan dari atasan langsung;
6. f.berusia paling tinggi:
  1. 1.56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
  2. 2.58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang jenjang Ahli Madya,
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai paling rendah: 2020, No. 133
  1. 1.500 (lima ratus) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
  2. 2.450 (empat ratus lima puluh) bagi pejabat Administrator;
  3. 3.450 (empat ratus lima puluh) bagi PNS, Perancang yang dibebaskan sementara, dan Perancang rangkap Jabatan yang dibebaskan sementara dengan kepangkatan paling rendah Pembina golongan IV/a; dan
  4. 4.400 (empat ratus) bagi PNS, Perancang yang dibebaskan sementara, dan Perancang rangkap Jabatan yang dibebaskan sementara dengan kepangkatan Penata Muda golongan III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan III/d,
9. i.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
10. j.mengikuti dan lulus uji kompetensi.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas harus bersedia mengundurkan diri dari jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pasal 4

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perancang melalui Penyesuaian/Inpassing kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pengusul.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam bentuk daftar usulan pengangkatan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pengusul kepada Menteri melalui 2020, No. 133 Direktur Jenderal dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(3)Daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara daring melalui situs web resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan mengunggah dokumen persyaratan administrasi.
(5)Daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Pengunggahan daftar usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi berupa:
1. a.salinan ijazah sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum yang telah dilegalisir;
2. b.salinan keputusan atau perintah penempatan/penugasan/jabatan terakhir yang bersangkutan telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan selama 2 (dua) tahun yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. c.keterangan pernah menjalankan tugas di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
5. e.salinan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir oleh Pejabat 2020, No. 133 Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
6. f.salinan SKP dan PPKP selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. g.salinan SKP dan PPKP selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut pada saat ditugaskan di bidang Jabatan Fungsional Perancang yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
8. h.persetujuan tertulis dari atasan langsung bagi:
  1. 1.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  2. 2.Pejabat Administrator dan Pengawas diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  3. 3.PNS diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  4. 4.Perancang yang rangkap Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
  5. 5.Perancang yang rangkap Jabatan Administrator dan Pengawas diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
9. i.fotokopi kartu pegawai;
10. j.keterangan sehat dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah;
11. k.pernyataan tertulis bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
12. l.fotokopi sertifikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) bagi:
  1. 1.Pejabat Pimpinan Tinggi dengan nilai paling rendah 500 (lima ratus);
  2. 2.Pejabat Administrasi dengan nilai paling rendah 450 (empat ratus lima puluh);
  3. 3.PNS, Perancang yang dibebaskan sementara, dan Perancang rangkap Jabatan yang dibebaskan sementara dengan kepangkatan 2020, No. 133 paling rendah Pembina golongan IV/a dengan nilai paling rendah 450 (empat ratus lima puluh); dan
  4. 4.PNS, Perancang yang dibebaskan sementara, dan Perancang rangkap Jabatan yang dibebaskan sementara dengan kepangkatan Penata Muda golongan III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan III/d dengan nilai paling rendah 400 (empat ratus),
13. m.pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
14. n.keterangan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bahwa tidak sedang menjalani tugas belajar.
(2)Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi permohonan yang berasal dari:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas harus dilengkapi dengan syarat tambahan berupa pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.Perancang yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d harus melampirkan:
  1. 1.keputusan pembebasan sementara dari jabatan perancang peraturan perundang-undangan; dan
  2. 2.penetapan angka kredit terakhir. 2020, No. 133
3. c.Perancang rangkap jabatan yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e harus melampirkan:
  1. 1.keputusan pembebasan sementara dari jabatan perancang peraturan perundang-undangan;
  2. 2.keputusan pengangkatan Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas; dan
  3. 3.penetapan angka kredit terakhir.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 9

(1)Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan verifikasi dan validasi.
(2)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi.

Pasal 10

Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2018