DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Maret 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; www.peraturan.go.id 2018, No.352 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 929); www.peraturan.go.id 2018, No.352
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGANGKATAN, SYARAT, DAN TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Perancang adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
3.Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan www.peraturan.go.id 2018, No.352 kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
4.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
5.Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
6.Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.
7.Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
8.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
11.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
12.Penyesuaian (Inpassing) adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
13.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2018, No.352
14.Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
15.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
16.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
17.Hari adalah Hari kerja.

BAB II

PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2

Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang belum mempunyai Perancang atau sudah mempunyai tetapi jumlahnya belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan, dapat melakukan Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 3

(1)Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang dalam organisasi.
(2)Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyusun formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang.
(3)Penyusunan Formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2018, No.352

Pasal 4

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang untuk pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing.
(2)Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Pasal 5

Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Perancang ditujukan bagi:

a.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya;
b.PNS yang masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
c.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
d.Perancang yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
e.Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau
f.Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun www.peraturan.go.id 2018, No.352 sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir belum dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

BAB III

PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 6

Penyesuaian/Inpassing bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.berijazah paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum;
b.telah dan masih menduduki jabatan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
c.mempunyai pengalaman melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut;
d.memiliki pangkat terendah sesuai dengan syarat jabatannya;
e.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f.usia:
1. 1.2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; atau
2. 2.3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator dan Pengawas;
g.sehat jasmani dan rohani;
h.memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai paling rendah: www.peraturan.go.id 2018, No.352
1. 1.500 (lima ratus) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
2. 2.450 (empat ratus lima puluh) bagi pejabat Administrator dan Pengawas.
i.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
j.tidak sedang menjalani tugas belajar;
k.mengikuti dan lulus uji kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
l.bersedia mengundurkan diri dari jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas.

Pasal 7

Penyesuaian/Inpassing bagi PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.berijazah sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum;
b.telah dan masih menduduki jabatan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
c.mempunyai pengalaman melakukan kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut;
d.memiliki pangkat terendah sesuai dengan syarat jabatannya;
e.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f.usia:
1. 1.3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi PNS, Perancang, Perancang yang rangkap jabatan Administrator dan Pengawas; atau www.peraturan.go.id 2018, No.352
2. 2.2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Perancang, Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi;
g.sehat jasmani dan rohani;
h.memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai paling rendah:
1. 1.450 (empat ratus lima puluh) bagi PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan dengan kepangkatan paling rendah Pembina golongan IV/a; dan
2. 2.400 (empat ratus) bagi PNS atau Perancang dengan kepangkatan Penata Muda golongan III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan III/d.
i.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
j.tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
k.mengikuti dan lulus uji kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 8

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Perancang.
(2)Permohonan sebagaimana pada ayat (1) diajukan oleh pejabat yang berwenang paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Menteri.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2018, No.352
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan mengunggah dokumen persyaratan administrasi.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4)harus dilengkapi dengan:
1. a.ijazah sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum yang telah dilegalisir;
2. b.keputusan penempatan/penugasan/jabatan terakhir yang bersangkutan telah dan masih menjalankan tugas di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. c.keterangan telah dan masih menjalankan tugas di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
5. e.keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
6. f.SKP dan PPKP 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. g.persetujuan tertulis dari atasan langsung bagi:
  1. 1.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  2. 2.pejabat Administrator dan Pengawas diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; www.peraturan.go.id 2018, No.352
  3. 3.PNS dan Perancang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:
  4. 4.Perancang yang rangkap Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
  5. 5.Perancang yang rangkap Jabatan Administrator dan Pengawas diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
8. h.kartu pegawai;
9. i.keterangan sehat dari rumah sakit dari pemerintah;
10. j.pernyataan tertulis bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
11. k.sertifikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) bagi:
  1. 1.Pejabat Pimpinan Tinggi dengan nilai paling rendah 500 (lima ratus);
  2. 2.Pejabat Administrasi dengan nilai paling rendah 450 (empat ratus lima puluh);
  3. 3.PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan dengan kepangkatan paling rendah Pembina golongan IV/a dengan nilai paling rendah 450 (empat ratus lima puluh); dan
  4. 4.PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan dengan kepangkatan Penata Muda golongan III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan III/d dengan nilai paling rendah 400 (empat ratus).
12. l.pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
13. m.keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar. www.peraturan.go.id 2018, No.352
(2)Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi permohonan yang berasal dari:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas harus dilengkapi dengan syarat tambahan berupa pernyataan pengunduran diri bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas;
2. b.Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d harus melampirkan:
  1. 1.keputusan pembebasan sementara dari jabatan perancang peraturan perundang-undangan; dan
  2. 2.penetapan angka kredit terakhir.
3. c.Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e harus melampirkan:
  1. 1.keputusan pembebasan sementara dari jabatan perancang peraturan perundang-undangan;
  2. 2.keputusan pengangkatan Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas; dan
  3. 3.penetapan angka kredit terakhir.
4. d.Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f harus melampirkan:
  1. 1.keputusan pengangkatan Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas; dan
  2. 2.penetapan angka kredit terakhir.

BAB V

VERIFIKASI

Pasal 10

(1)Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan Verifikasi.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi. www.peraturan.go.id 2018, No.352

Pasal 11

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 929); www.peraturan.go.id 2018, No.352
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGANGKATAN, SYARAT, DAN TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Perancang adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
3.Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan www.peraturan.go.id 2018, No.352 kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
4.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
5.Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
6.Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.
7.Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
8.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
11.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
12.Penyesuaian (Inpassing) adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
13.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2018, No.352
14.Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
15.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
16.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
17.Hari adalah Hari kerja.

BAB II

PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2

Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang belum mempunyai Perancang atau sudah mempunyai tetapi jumlahnya belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan, dapat melakukan Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 3

(1)Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang dalam organisasi.
(2)Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyusun formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang.
(3)Penyusunan Formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2018, No.352

Pasal 4

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang untuk pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing.
(2)Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Pasal 5

Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Perancang ditujukan bagi:

a.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya;
b.PNS yang masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
c.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
d.Perancang yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
e.Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau
f.Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun www.peraturan.go.id 2018, No.352 sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir belum dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

BAB III

PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 6

Penyesuaian/Inpassing bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.berijazah paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum;
b.telah dan masih menduduki jabatan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
c.mempunyai pengalaman melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut;
d.memiliki pangkat terendah sesuai dengan syarat jabatannya;
e.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f.usia:
1. 1.2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; atau
2. 2.3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator dan Pengawas;
g.sehat jasmani dan rohani;
h.memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai paling rendah: www.peraturan.go.id 2018, No.352
1. 1.500 (lima ratus) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
2. 2.450 (empat ratus lima puluh) bagi pejabat Administrator dan Pengawas.
i.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
j.tidak sedang menjalani tugas belajar;
k.mengikuti dan lulus uji kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
l.bersedia mengundurkan diri dari jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas.

Pasal 7

Penyesuaian/Inpassing bagi PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.berijazah sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum;
b.telah dan masih menduduki jabatan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
c.mempunyai pengalaman melakukan kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut;
d.memiliki pangkat terendah sesuai dengan syarat jabatannya;
e.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f.usia:
1. 1.3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi PNS, Perancang, Perancang yang rangkap jabatan Administrator dan Pengawas; atau www.peraturan.go.id 2018, No.352
2. 2.2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Perancang, Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi;
g.sehat jasmani dan rohani;
h.memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai paling rendah:
1. 1.450 (empat ratus lima puluh) bagi PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan dengan kepangkatan paling rendah Pembina golongan IV/a; dan
2. 2.400 (empat ratus) bagi PNS atau Perancang dengan kepangkatan Penata Muda golongan III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan III/d.
i.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
j.tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
k.mengikuti dan lulus uji kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 8

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Perancang.
(2)Permohonan sebagaimana pada ayat (1) diajukan oleh pejabat yang berwenang paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Menteri.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2018, No.352
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan mengunggah dokumen persyaratan administrasi.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4)harus dilengkapi dengan:
1. a.ijazah sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum yang telah dilegalisir;
2. b.keputusan penempatan/penugasan/jabatan terakhir yang bersangkutan telah dan masih menjalankan tugas di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. c.keterangan telah dan masih menjalankan tugas di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. d.keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
5. e.keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
6. f.SKP dan PPKP 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. g.persetujuan tertulis dari atasan langsung bagi:
  1. 1.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  2. 2.pejabat Administrator dan Pengawas diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; www.peraturan.go.id 2018, No.352
  3. 3.PNS dan Perancang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:
  4. 4.Perancang yang rangkap Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
  5. 5.Perancang yang rangkap Jabatan Administrator dan Pengawas diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
8. h.kartu pegawai;
9. i.keterangan sehat dari rumah sakit dari pemerintah;
10. j.pernyataan tertulis bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
11. k.sertifikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) bagi:
  1. 1.Pejabat Pimpinan Tinggi dengan nilai paling rendah 500 (lima ratus);
  2. 2.Pejabat Administrasi dengan nilai paling rendah 450 (empat ratus lima puluh);
  3. 3.PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan dengan kepangkatan paling rendah Pembina golongan IV/a dengan nilai paling rendah 450 (empat ratus lima puluh); dan
  4. 4.PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan dengan kepangkatan Penata Muda golongan III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan III/d dengan nilai paling rendah 400 (empat ratus).
12. l.pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
13. m.keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar. www.peraturan.go.id 2018, No.352
(2)Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi permohonan yang berasal dari:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas harus dilengkapi dengan syarat tambahan berupa pernyataan pengunduran diri bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas;
2. b.Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d harus melampirkan:
  1. 1.keputusan pembebasan sementara dari jabatan perancang peraturan perundang-undangan; dan
  2. 2.penetapan angka kredit terakhir.
3. c.Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e harus melampirkan:
  1. 1.keputusan pembebasan sementara dari jabatan perancang peraturan perundang-undangan;
  2. 2.keputusan pengangkatan Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas; dan
  3. 3.penetapan angka kredit terakhir.
4. d.Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f harus melampirkan:
  1. 1.keputusan pengangkatan Perancang yang rangkap jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas; dan
  2. 2.penetapan angka kredit terakhir.

BAB V

VERIFIKASI

Pasal 10

(1)Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan Verifikasi.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi. www.peraturan.go.id 2018, No.352

Pasal 11

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2020