DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2021

Nomor: 42
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2021, No.1366
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 1

Biro Perencanaan menyelenggarakan uraian fungsi:

a.pembinaan, penyusunan, penataan, bimbingan teknis dan evaluasi kelembagaan, dan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
b.pemantauan, penghimpunan, penelaahan, pengevaluasian, penyiapan pengendalian dan saran tindak lanjut, serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program, capaian kinerja rencana kerja pemerintah prioritas nasional, bahan rapat kerja komisi III dan sidang kabinet, serta laporan tahunan. 2021, No.1366

Pasal 2

Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan terdiri atas:

a.kelompok substansi kelembagaan; dan
b.kelompok substansi pemantauan, analisis, dan pelaporan.

Pasal 3

Biro Kepegawaian menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan administrasi penetapan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian jabatan, pemantauan pola mutasi, kepangkatan, pengaturan status, pindah antar instansi, penyelesaian kenaikan gaji berkala, pensiun, pelaksanaan pembayaran biaya mutasi dan pemulangan pensiun;
b.penyusunan kebijakan dan pengendalian penilaian kinerja, pembinaan disiplin dan kode etik, pemberian penghargaan dan tanda jasa dan penyiapan penyelesaian permasalahan kepegawaian; dan
c.pelayanan jaminan sosial, konsultasi dan perlindungan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan administrasi perizinan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pelaksanaan sarana administrasi dan persuratan.

Pasal 4

Pengelompokan uraian fungsi Biro Kepegawaian terdiri atas:

a.kelompok substansi mutasi pegawai;
b.kelompok substansi pembinaan dan penghargaan pegawai; dan
c.kelompok substansi kesejahteraan pegawai. 2021, No.1366

Pasal 5

Biro Keuangan menyelenggarakan uraian fungsi:

a.pembinaan dan penatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pembinaan dan penatausahaan pengelolaan rekening dan penerimaan hibah, pembinaan dan penatausahaan pengelola keuangan/pejabat perbendaharaan negara, penyusunan pedoman dan petunjuk tata usaha keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
b.pembinaan pengelolaan keuangan, penyusunan pedoman dan petunjuk pertanggungjawaban, pembayaran secara terpusat, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

Pengelompokan uraian fungsi Biro Keuangan terdiri atas:

a.kelompok substansi tata usaha keuangan; dan
b.kelompok substansi perbendaharaan.

Pasal 7

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan pembinaan, pelaksanaan analisis, koordinasi dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penertiban, pemeliharaan, dan pengelolaan rumah negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 2021, No.1366
b.penyiapan pembinaan, pelaksanaan analisis, koordinasi dan penyusunan petunjuk teknis, penilaian dan pertimbangan penetapan, koordinasi serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Pengelompokan uraian fungsi Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, terdiri atas:

a.kelompok substansi status penggunaan dan pengamanan barang milik negara; dan
b.kelompok substansi pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara.

Pasal 9

Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama menyelenggarakan uraian fungsi:

a.pembinaan kehumasan, pengolahan dan penyebaran berita, pengelolaan dan penanganan informasi serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan;
b.pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pemantauan dan evaluasi, dan koordinasi kerja sama dalam negeri; dan
c.pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pemantauan dan evaluasi, dan koordinasi kerja sama luar negeri.

Pasal 10

Pengelompokan uraian fungsi Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, terdiri atas:

a.kelompok substansi hubungan masyarakat;
b.kelompok substansi kerja sama dalam negeri; dan 2021, No.1366
c.kelompok substansi kerja sama luar negeri.

Pasal 11

Biro Umum menyelenggarakan uraian fungsi:

a.pengelolaan urusan persuratan, pengelolaan arsip dinamis, dan pengelolaan arsip inaktif; dan
b.pelaksanaan urusan pembinaan sikap mental dan urusan sosial dan pelaksanaan urusan layanan kesehatan pegawai.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2021, No.1366
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 1

Biro Perencanaan menyelenggarakan uraian fungsi:

a.pembinaan, penyusunan, penataan, bimbingan teknis dan evaluasi kelembagaan, dan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
b.pemantauan, penghimpunan, penelaahan, pengevaluasian, penyiapan pengendalian dan saran tindak lanjut, serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program, capaian kinerja rencana kerja pemerintah prioritas nasional, bahan rapat kerja komisi III dan sidang kabinet, serta laporan tahunan. 2021, No.1366

Pasal 2

Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan terdiri atas:

a.kelompok substansi kelembagaan; dan
b.kelompok substansi pemantauan, analisis, dan pelaporan.

Pasal 3

Biro Kepegawaian menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan administrasi penetapan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian jabatan, pemantauan pola mutasi, kepangkatan, pengaturan status, pindah antar instansi, penyelesaian kenaikan gaji berkala, pensiun, pelaksanaan pembayaran biaya mutasi dan pemulangan pensiun;
b.penyusunan kebijakan dan pengendalian penilaian kinerja, pembinaan disiplin dan kode etik, pemberian penghargaan dan tanda jasa dan penyiapan penyelesaian permasalahan kepegawaian; dan
c.pelayanan jaminan sosial, konsultasi dan perlindungan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan administrasi perizinan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pelaksanaan sarana administrasi dan persuratan.

Pasal 4

Pengelompokan uraian fungsi Biro Kepegawaian terdiri atas:

a.kelompok substansi mutasi pegawai;
b.kelompok substansi pembinaan dan penghargaan pegawai; dan
c.kelompok substansi kesejahteraan pegawai. 2021, No.1366

Pasal 5

Biro Keuangan menyelenggarakan uraian fungsi:

a.pembinaan dan penatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pembinaan dan penatausahaan pengelolaan rekening dan penerimaan hibah, pembinaan dan penatausahaan pengelola keuangan/pejabat perbendaharaan negara, penyusunan pedoman dan petunjuk tata usaha keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
b.pembinaan pengelolaan keuangan, penyusunan pedoman dan petunjuk pertanggungjawaban, pembayaran secara terpusat, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

Pengelompokan uraian fungsi Biro Keuangan terdiri atas:

a.kelompok substansi tata usaha keuangan; dan
b.kelompok substansi perbendaharaan.

Pasal 7

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan pembinaan, pelaksanaan analisis, koordinasi dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penertiban, pemeliharaan, dan pengelolaan rumah negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 2021, No.1366
b.penyiapan pembinaan, pelaksanaan analisis, koordinasi dan penyusunan petunjuk teknis, penilaian dan pertimbangan penetapan, koordinasi serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Pengelompokan uraian fungsi Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, terdiri atas:

a.kelompok substansi status penggunaan dan pengamanan barang milik negara; dan
b.kelompok substansi pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara.

Pasal 9

Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama menyelenggarakan uraian fungsi:

a.pembinaan kehumasan, pengolahan dan penyebaran berita, pengelolaan dan penanganan informasi serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan;
b.pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pemantauan dan evaluasi, dan koordinasi kerja sama dalam negeri; dan
c.pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pemantauan dan evaluasi, dan koordinasi kerja sama luar negeri.

Pasal 10

Pengelompokan uraian fungsi Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, terdiri atas:

a.kelompok substansi hubungan masyarakat;
b.kelompok substansi kerja sama dalam negeri; dan 2021, No.1366
c.kelompok substansi kerja sama luar negeri.

Pasal 11

Biro Umum menyelenggarakan uraian fungsi:

a.pengelolaan urusan persuratan, pengelolaan arsip dinamis, dan pengelolaan arsip inaktif; dan
b.pelaksanaan urusan pembinaan sikap mental dan urusan sosial dan pelaksanaan urusan layanan kesehatan pegawai.