DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.peraturan.go.id 2019, No.197

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940); www.peraturan.go.id 2019, No.197
7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN MELALUI BANK PERSEPSI ATAU POS PERSEPSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Pemohon adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pelayanan keimigrasian. www.peraturan.go.id 2019, No.197
3.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
4.Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
5.Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib bayar/wajib setor.
6.Surat penagihan yang selanjutnya disebut SPn adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala satuan kerja kementerian negara/lembaga untuk penagihan pertama piutang penerimaan negara bukan pajak keimigrasian kepada pihak terutang.
7.Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara bukan pajak keimigrasian dengan teraan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
9.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
10.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
11.Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan. www.peraturan.go.id 2019, No.197

Pasal 2

(1)PNBP keimigrasian timbul dari pelayanan keimigrasian dan/atau biaya beban.
(2)Pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.dokumen perjalanan Republik Indonesia;
2. b.visa;
3. c.izin keimigrasian;
4. d.izin masuk kembali;
5. e.smart card;
6. f.Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC) /APEC Business Travel Card (ABTC);
7. g.surat keterangan anak berkewarganegaraan ganda; dan
8. h.persetujuan Direktur Jenderal.
(3)Biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
1. a.Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal; atau
2. b.Penanggung Jawab Alat Angkut yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Pasal 3

(1)Permohonan pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan secara:
1. a.elektronik; atau
2. b.nonelektronik.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.197

Pasal 4

Pemohon yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh tanda terima permohonan paling sedikit memuat:

a.nomor permohonan;
b.Kode Billing;
c.nama pemohon:
d.jenis permohonan;
e.jumlah biaya; dan
f.masa berlaku permohonan.

Pasal 5

(1)Pemohon yang telah menerima tanda terima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pembayaran di Bank Persepsi atau Pos Persepsi.
(2)Pembayaran pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diberikan tanda terima permohonan.

Pasal 6

(1)Dalam hal Pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)maka Kode Billing menjadi tidak berlaku.
(2)Dalam hal Kode Billing tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan ulang pelayanan keimigrasian.

Pasal 7

(1)Biaya beban merupakan salah satu bentuk tindakan administratif keimigrasian.
(2)Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). www.peraturan.go.id 2019, No.197

Pasal 8

Pengenaan biaya beban kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a untuk membayar biaya beban dengan mengeluarkan surat perintah membayar yang memuat Kode Billing berdasarkan keputusan pengenaan biaya beban; dan
b.Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3)huruf a melakukan pembayaran biaya beban pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diberikan Kode Billing berdasarkan surat perintah membayar.

Pasal 9

Pengenaan biaya beban kepada Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Kepala Kantor Imigrasi menetapkan keputusan pengenaan biaya beban disertai dengan pemberian SPn pertama;
b.Penanggung Jawab Alat Angkut melakukan pembayaran biaya beban pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berdasarkan keputusan pengenaan biaya beban dan SPn sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.dalam hal Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran sampai dengan masa berlaku SPn pertama habis, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan SPn kedua paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn pertama dengan masa berlaku SPn kedua 30 (tiga puluh) hari; dan www.peraturan.go.id 2019, No.197
d.dalam hal Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran sampai dengan masa berlaku SPn kedua habis, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan SPn ketiga paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn kedua, sebagai surat penagihan terakhir dengan masa berlaku SPn ketiga 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran PNBP keimigrasian berupa biaya beban ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940); www.peraturan.go.id 2019, No.197
7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN MELALUI BANK PERSEPSI ATAU POS PERSEPSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Pemohon adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pelayanan keimigrasian. www.peraturan.go.id 2019, No.197
3.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
4.Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
5.Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib bayar/wajib setor.
6.Surat penagihan yang selanjutnya disebut SPn adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala satuan kerja kementerian negara/lembaga untuk penagihan pertama piutang penerimaan negara bukan pajak keimigrasian kepada pihak terutang.
7.Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara bukan pajak keimigrasian dengan teraan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
9.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
10.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
11.Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan. www.peraturan.go.id 2019, No.197

Pasal 2

(1)PNBP keimigrasian timbul dari pelayanan keimigrasian dan/atau biaya beban.
(2)Pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.dokumen perjalanan Republik Indonesia;
2. b.visa;
3. c.izin keimigrasian;
4. d.izin masuk kembali;
5. e.smart card;
6. f.Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC) /APEC Business Travel Card (ABTC);
7. g.surat keterangan anak berkewarganegaraan ganda; dan
8. h.persetujuan Direktur Jenderal.
(3)Biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
1. a.Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal; atau
2. b.Penanggung Jawab Alat Angkut yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Pasal 3

(1)Permohonan pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan secara:
1. a.elektronik; atau
2. b.nonelektronik.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.197

Pasal 4

Pemohon yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh tanda terima permohonan paling sedikit memuat:

a.nomor permohonan;
b.Kode Billing;
c.nama pemohon:
d.jenis permohonan;
e.jumlah biaya; dan
f.masa berlaku permohonan.

Pasal 5

(1)Pemohon yang telah menerima tanda terima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pembayaran di Bank Persepsi atau Pos Persepsi.
(2)Pembayaran pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diberikan tanda terima permohonan.

Pasal 6

(1)Dalam hal Pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)maka Kode Billing menjadi tidak berlaku.
(2)Dalam hal Kode Billing tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan ulang pelayanan keimigrasian.

Pasal 7

(1)Biaya beban merupakan salah satu bentuk tindakan administratif keimigrasian.
(2)Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). www.peraturan.go.id 2019, No.197

Pasal 8

Pengenaan biaya beban kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a untuk membayar biaya beban dengan mengeluarkan surat perintah membayar yang memuat Kode Billing berdasarkan keputusan pengenaan biaya beban; dan
b.Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3)huruf a melakukan pembayaran biaya beban pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diberikan Kode Billing berdasarkan surat perintah membayar.

Pasal 9

Pengenaan biaya beban kepada Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Kepala Kantor Imigrasi menetapkan keputusan pengenaan biaya beban disertai dengan pemberian SPn pertama;
b.Penanggung Jawab Alat Angkut melakukan pembayaran biaya beban pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berdasarkan keputusan pengenaan biaya beban dan SPn sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.dalam hal Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran sampai dengan masa berlaku SPn pertama habis, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan SPn kedua paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn pertama dengan masa berlaku SPn kedua 30 (tiga puluh) hari; dan www.peraturan.go.id 2019, No.197
d.dalam hal Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran sampai dengan masa berlaku SPn kedua habis, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan SPn ketiga paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn kedua, sebagai surat penagihan terakhir dengan masa berlaku SPn ketiga 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran PNBP keimigrasian berupa biaya beban ditetapkan oleh Direktur Jenderal.