DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2013

Nomor: 15
Tahun: 2013
Ditetapkan: 28 Maret 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian melalui Bank Persepsi dan Pos Persepsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.532 2 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.5323 Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN MELALUI BANK PERSEPSI DAN POS PERSEPSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Pengelolaan Administrasi PNBP adalah proses, cara, dan perbuatan untuk menerima dan menatausahakan PNBP keimigrasian.
3.Pemohon adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pelayanan keimigrasian.
4.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
5.Pos Persepsi adalah Kantor Pos Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran PNBP.
6.Bukti Pembayaran Biaya Pelayanan Keimigrasian adalah bukti transaksi pembayaran yang diterima oleh Pemohon dari Bank Persepsi atau Pos Persepsi sebagai bukti pembayaran biaya pelayanan keimigrasian.
7.Bendahara Penerima adalah pegawai imigrasi yang ditunjuk untuk melakukan Pengelolaan PNBP.
8.Kode Pembayaran adalah tanda berupa angka dan/atau huruf yang diterima oleh Pemohon secara elektronik atau manual untuk pembayaran PNBP keimigrasian.
9.Nomor Transaksi Pembayaran Keimigrasian yang selanjutnya disingkat NTPK adalah bukti pembayaran pelayanan keimigrasian yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.532 4
10.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan pelayanan keimigrasian.

Pasal 2

(1)Permohonan pelayanan keimigrasian diajukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
(2)Pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.paspor Republik Indonesia;
2. b.surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia;
3. c.izin tinggal;
4. d.izin masuk kembali;
5. e.surat keterangan keimigrasian;
6. f.kartu perjalanan pebisnis asia pacific economic cooperation;
7. g.surat keterangan anak berkewarganegaraan ganda; dan
8. h.kawat persetujuan visa ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 3

(1)Permohonan pelayanan keimigrasian diajukan:
1. a.secara elektronik; atau
2. b.secara manual.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diperiksa oleh petugas imigrasi.

Pasal 4

(1)Pemohon yang telah mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memperoleh tanda terima permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diperiksa dan telah memenuhi persyaratan diberikan kode pembayaran melalui pesan singkat dan/atau surat elektronik.

Pasal 5

Pemohon yang mengajukan permohonan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan telah diperiksa, memperoleh tanda terima permohonan dan kode pembayaran. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.5325

Pasal 6

Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem pembayaran pelayanan keimigrasian, kode pembayaran diganti dengan surat setoran bukan pajak.

Pasal 7

(1)Pemohon yang telah menerima kode pembayaran atau surat setoran bukan pajak melakukan pembayaran pelayanan keimigrasian pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi dengan menunjukan kode pembayaran atau surat setoran bukan pajak.
(2)Pembayaran pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diberikannya kode pembayaran atau surat setoran bukan pajak.
(3)Dalam hal Pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kode pembayaran atau surat setoran bukan pajak menjadi tidak berlaku.
(4)Pembayaran pelayanan keimigrasian pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas yang disediakan oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi.
(5)Dalam hal kode pembayaran atau surat setoran bukan pajak tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon dapat meminta kembali kode pembayaran atau surat setoran bukan pajak kepada petugas imigrasi.

Pasal 8

(1)Pemohon yang telah melakukan pembayaran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan NTPK oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi.
(2)NTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama Pemohon;
2. b.tanggal pembayaran; dan
3. c.nomor transaksi.
(3)NTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bendahara Penerima sesuai dengan tanggal penyerahan NTPK yang tercantum dalam tanda penerimaan permohonan.

Pasal 9

Bendahara Penerima wajib mencatat NTPK yang diserahkan oleh Pemohon dalam aplikasi Pengelolaan PNBP. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.532 6

Pasal 10

Bendahara Penerima wajib melakukan:

a.Pengelolaan Administrasi PNBP;
b.Rekonsiliasi dengan Bank Persepsi atau Pos Persepsi; dan
c.Rekonsiliasi melalui sistem pembayaran PNBP pada Kementerian Keuangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.532 2 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.5323 Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN MELALUI BANK PERSEPSI DAN POS PERSEPSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Pengelolaan Administrasi PNBP adalah proses, cara, dan perbuatan untuk menerima dan menatausahakan PNBP keimigrasian.
3.Pemohon adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pelayanan keimigrasian.
4.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
5.Pos Persepsi adalah Kantor Pos Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran PNBP.
6.Bukti Pembayaran Biaya Pelayanan Keimigrasian adalah bukti transaksi pembayaran yang diterima oleh Pemohon dari Bank Persepsi atau Pos Persepsi sebagai bukti pembayaran biaya pelayanan keimigrasian.
7.Bendahara Penerima adalah pegawai imigrasi yang ditunjuk untuk melakukan Pengelolaan PNBP.
8.Kode Pembayaran adalah tanda berupa angka dan/atau huruf yang diterima oleh Pemohon secara elektronik atau manual untuk pembayaran PNBP keimigrasian.
9.Nomor Transaksi Pembayaran Keimigrasian yang selanjutnya disingkat NTPK adalah bukti pembayaran pelayanan keimigrasian yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.532 4
10.Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan pelayanan keimigrasian.

Pasal 2

(1)Permohonan pelayanan keimigrasian diajukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
(2)Pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.paspor Republik Indonesia;
2. b.surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia;
3. c.izin tinggal;
4. d.izin masuk kembali;
5. e.surat keterangan keimigrasian;
6. f.kartu perjalanan pebisnis asia pacific economic cooperation;
7. g.surat keterangan anak berkewarganegaraan ganda; dan
8. h.kawat persetujuan visa ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 3

(1)Permohonan pelayanan keimigrasian diajukan:
1. a.secara elektronik; atau
2. b.secara manual.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diperiksa oleh petugas imigrasi.

Pasal 4

(1)Pemohon yang telah mengajukan permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memperoleh tanda terima permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diperiksa dan telah memenuhi persyaratan diberikan kode pembayaran melalui pesan singkat dan/atau surat elektronik.

Pasal 5

Pasal 6

Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem pembayaran pelayanan keimigrasian, kode pembayaran diganti dengan surat setoran bukan pajak.

Pasal 7

(1)Pemohon yang telah menerima kode pembayaran atau surat setoran bukan pajak melakukan pembayaran pelayanan keimigrasian pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi dengan menunjukan kode pembayaran atau surat setoran bukan pajak.
(2)Pembayaran pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diberikannya kode pembayaran atau surat setoran bukan pajak.
(3)Dalam hal Pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kode pembayaran atau surat setoran bukan pajak menjadi tidak berlaku.
(4)Pembayaran pelayanan keimigrasian pada Bank Persepsi atau Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas yang disediakan oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi.
(5)Dalam hal kode pembayaran atau surat setoran bukan pajak tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon dapat meminta kembali kode pembayaran atau surat setoran bukan pajak kepada petugas imigrasi.

Pasal 8

(1)Pemohon yang telah melakukan pembayaran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan NTPK oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi.
(2)NTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama Pemohon;
2. b.tanggal pembayaran; dan
3. c.nomor transaksi.
(3)NTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bendahara Penerima sesuai dengan tanggal penyerahan NTPK yang tercantum dalam tanda penerimaan permohonan.

Pasal 9

Bendahara Penerima wajib mencatat NTPK yang diserahkan oleh Pemohon dalam aplikasi Pengelolaan PNBP. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.532 6

Pasal 10

Bendahara Penerima wajib melakukan:

a.Pengelolaan Administrasi PNBP;
b.Rekonsiliasi dengan Bank Persepsi atau Pos Persepsi; dan
c.Rekonsiliasi melalui sistem pembayaran PNBP pada Kementerian Keuangan.