DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016

Nomor: 50
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tim Pengawasan Orang Asing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2016, No. Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PENGAWASAN ORANG ASING. www.peraturan.go.id 2016, No.1397

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2.Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim Pora adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing.
3.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 2

Pembentukan Tim Pora dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM PORA

Pasal 3

(1)Tim Pora dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah.
(2)Pembentukan Tim Pora sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan setiap tahun.
(3)Tim Pora tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Tim Pora tingkat provinsi;
2. b.Tim Pora tingkat kabupaten/kota; dan
3. c.Tim Pora tingkat kecamatan. www.peraturan.go.id 2016, No.

Pasal 4

Dalam hal tertentu, Kepala Kantor Imigrasi dapat membentuk Tim Pora di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 5

(1)Tim Pora tingkat pusat dibentuk dengan Keputusan Menteri.
(2)Tim Pora tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diketuai oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

(1)Tim Pora tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Tim Pora tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

(1)Tim Pora tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi.
(2)Tim Pora tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI TIM PORA

Pasal 8

Tim Pora beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Pasal 9

Struktur organisasi Tim Pora tingkat pusat terdiri atas:

a.penasehat; www.peraturan.go.id 2016, No.1397
b.ketua;
c.sekretaris; dan
d.anggota.

Pasal 10

Struktur organisasi Tim Pora tingkat daerah terdiri atas:

a.Tim Pora tingkat provinsi:
1. 1.penasehat;
2. 2.ketua;
3. 3.sekretaris; dan
4. 4.anggota.
b.Tim Pora tingkat kabupaten/kota:
1. 1.penasehat;
2. 2.ketua;
3. 3.sekretaris; dan
4. 4.anggota.
c.Tim Pora tingkat kecamatan:
1. 1.ketua;
2. 2.sekretaris; dan
3. 3.anggota.

Pasal 11

Anggota Tim Pora tingkat pusat paling sedikit terdiri dari unsur:

a.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.Kementerian Dalam Negeri;
c.Kementerian Luar Negeri;
d.Kementerian Pariwisata;
e.Tentara Nasional Indonesia;
f.Kepolisian Republik Indonesia;
g.Kejaksaan Agung;
h.Kementerian Keuangan;
i.Kementerian Kesehatan;
j.Kementerian Ketenagakerjaan;
k.Kementerian Agama;
l.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
m.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; www.peraturan.go.id 2016, No.
n.Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
o.Kementerian Sosial;
p.Kementerian Perhubungan;
q.Kementerian Pemuda dan Olahraga;
r.Kementerian Sekretariat Negara;
s.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
t.Badan Intelijen Negara;
u.Badan Narkotika Nasional;
v.Badan Intelijen Strategis TNI;
w.Badan Keamanan Laut; dan
x.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2016, No. Republik Indonesia Nomor 5216);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PENGAWASAN ORANG ASING. www.peraturan.go.id 2016, No.1397

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2.Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim Pora adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing.
3.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 2

Pembentukan Tim Pora dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM PORA

Pasal 3

(1)Tim Pora dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah.
(2)Pembentukan Tim Pora sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan setiap tahun.
(3)Tim Pora tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Tim Pora tingkat provinsi;
2. b.Tim Pora tingkat kabupaten/kota; dan
3. c.Tim Pora tingkat kecamatan. www.peraturan.go.id 2016, No.

Pasal 4

Dalam hal tertentu, Kepala Kantor Imigrasi dapat membentuk Tim Pora di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 5

(1)Tim Pora tingkat pusat dibentuk dengan Keputusan Menteri.
(2)Tim Pora tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diketuai oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

(1)Tim Pora tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Tim Pora tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

(1)Tim Pora tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi.
(2)Tim Pora tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI TIM PORA

Pasal 8

Tim Pora beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Pasal 9

Struktur organisasi Tim Pora tingkat pusat terdiri atas:

a.penasehat; www.peraturan.go.id 2016, No.1397
b.ketua;
c.sekretaris; dan
d.anggota.

Pasal 10

Struktur organisasi Tim Pora tingkat daerah terdiri atas:

a.Tim Pora tingkat provinsi:
1. 1.penasehat;
2. 2.ketua;
3. 3.sekretaris; dan
4. 4.anggota.
b.Tim Pora tingkat kabupaten/kota:
1. 1.penasehat;
2. 2.ketua;
3. 3.sekretaris; dan
4. 4.anggota.
c.Tim Pora tingkat kecamatan:
1. 1.ketua;
2. 2.sekretaris; dan
3. 3.anggota.

Pasal 11

Anggota Tim Pora tingkat pusat paling sedikit terdiri dari unsur:

a.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.Kementerian Dalam Negeri;
c.Kementerian Luar Negeri;
d.Kementerian Pariwisata;
e.Tentara Nasional Indonesia;
f.Kepolisian Republik Indonesia;
g.Kejaksaan Agung;
h.Kementerian Keuangan;
i.Kementerian Kesehatan;
j.Kementerian Ketenagakerjaan;
k.Kementerian Agama;
l.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
m.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; www.peraturan.go.id 2016, No.
n.Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
o.Kementerian Sosial;
p.Kementerian Perhubungan;
q.Kementerian Pemuda dan Olahraga;
r.Kementerian Sekretariat Negara;
s.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
t.Badan Intelijen Negara;
u.Badan Narkotika Nasional;
v.Badan Intelijen Strategis TNI;
w.Badan Keamanan Laut; dan
x.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.