DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016

Nomor: 60
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No.2127 Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Wasiat adalah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah meninggal dunia dan dapat dicabut kembali olehnya. www.peraturan.go.id 2016, No.2127
2.Daftar Akta adalah laporan Notaris atas akta yang dibuatnya berkenaan dengan Wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya.
3.Daftar Nihil adalah laporan yang isinya tidak terdapat akta Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris.
4.Daftar Pusat Wasiat adalah Daftar Pusat Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5.Pelaporan Wasiat adalah penyampaian laporan bulanan Notaris berupa Daftar Akta atau Daftar Nihil atau pelaporan Wasiat yang dibuat di luar negeri ke Daftar Pusat Wasiat.
6.Surat Keterangan Wasiat adalah surat yang isinya menerangkan tentang terdaftar atau tidak terdaftar akta Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang telah dilaporkan pada Daftar Pusat Wasiat.
7.Pemohon adalah orang perorangan, Notaris, instansi pemerintah atau swasta.
8.Hari adalah hari kalender.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN WASIAT

Pasal 2

(1)Notaris wajib membuat Daftar Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan Wasiat.
(2)Daftar Akta atau Daftar Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat.

Pasal 3

(1)Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu www.peraturan.go.id 2016, No.2127 paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Pasal 4

Pelaporan Daftar Akta meliputi:

a.Wasiat umum;
b.Wasiat olografis;
c.hibah Wasiat;
d.Wasiat rahasia atau tertutup; atau
e.pencabutan Wasiat.

Pasal 5

(1)Pelaporan Daftar Akta dilakukan dengan mengisi format isian yang memuat:
1. a.identitas pemberi Wasiat yang meliputi:
  1. 1.nama lengkap, dahulu bernama atau alias;
  2. 2.tempat dan tanggal lahir;
  3. 3.pekerjaan;
  4. 4.alamat; dan
  5. 5.nomor Kartu Tanda Penduduk.
2. b.nomor, tanggal dan bulan, serta tahun pembuatan akta Wasiat;
3. c.jenis akta Wasiat; dan
4. d.nomor repertorium akta Wasiat.
(2)Dalam pelaporan Daftar Nihil dilakukan dengan memilih keterangan Nihil.

Pasal 6

Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran data dalam Daftar Akta atau Daftar Nihil yang dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat.

Pasal 7

(1)Pelaporan Daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara www.peraturan.go.id 2016, No.2127 Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk pelaporan Daftar Nihil.

Pasal 8

(1)Daftar Akta atau Daftar Nihil yang telah dilaporkan oleh Notaris secara elektronik disimpan dalam database Daftar Pusat Wasiat.
(2)Notaris wajib menyimpan:
1. a.tanda bukti pelaporan elektronik atas Daftar Akta atau Daftar Nihil; dan
2. b.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
(3)Tanda bukti pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat setiap bulannya.

Pasal 9

(1)Dalam keadaan tertentu, Notaris dapat mengajukan permohonan pelaporan Daftar Akta dan Daftar Nihil secara elektronik setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk; atau
2. b.keadaan kahar.
(3)Permohonan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dengan mengunggah:
1. a.surat permohonan ditujukan kepada Daftar Pusat Wasiat dengan disertai alasan yang sah;
2. b.keterangan dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;
3. c.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk Pelaporan Daftar Akta; dan www.peraturan.go.id 2016, No.2127
4. d.bukti lain yang sah yang dapat diterima oleh Daftar Pusat Wasiat.
(4)Permohonan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Tanda bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat.

Pasal 10

(1)Dalam hal Notaris:
1. a.tidak melaporkan Daftar Akta atau Daftar Nihil ke Daftar Pusat Wasiat; atau
2. b.terlambat menyampaikan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Wasiat menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan.
(2)Notaris yang tidak melakukan pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Wasiat adalah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah meninggal dunia dan dapat dicabut kembali olehnya. www.peraturan.go.id 2016, No.2127
2.Daftar Akta adalah laporan Notaris atas akta yang dibuatnya berkenaan dengan Wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya.
3.Daftar Nihil adalah laporan yang isinya tidak terdapat akta Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris.
4.Daftar Pusat Wasiat adalah Daftar Pusat Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5.Pelaporan Wasiat adalah penyampaian laporan bulanan Notaris berupa Daftar Akta atau Daftar Nihil atau pelaporan Wasiat yang dibuat di luar negeri ke Daftar Pusat Wasiat.
6.Surat Keterangan Wasiat adalah surat yang isinya menerangkan tentang terdaftar atau tidak terdaftar akta Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang telah dilaporkan pada Daftar Pusat Wasiat.
7.Pemohon adalah orang perorangan, Notaris, instansi pemerintah atau swasta.
8.Hari adalah hari kalender.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN WASIAT

Pasal 2

(1)Notaris wajib membuat Daftar Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan Wasiat.
(2)Daftar Akta atau Daftar Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat.

Pasal 3

(1)Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu www.peraturan.go.id 2016, No.2127 paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Pasal 4

Pelaporan Daftar Akta meliputi:

a.Wasiat umum;
b.Wasiat olografis;
c.hibah Wasiat;
d.Wasiat rahasia atau tertutup; atau
e.pencabutan Wasiat.

Pasal 5

(1)Pelaporan Daftar Akta dilakukan dengan mengisi format isian yang memuat:
1. a.identitas pemberi Wasiat yang meliputi:
  1. 1.nama lengkap, dahulu bernama atau alias;
  2. 2.tempat dan tanggal lahir;
  3. 3.pekerjaan;
  4. 4.alamat; dan
  5. 5.nomor Kartu Tanda Penduduk.
2. b.nomor, tanggal dan bulan, serta tahun pembuatan akta Wasiat;
3. c.jenis akta Wasiat; dan
4. d.nomor repertorium akta Wasiat.
(2)Dalam pelaporan Daftar Nihil dilakukan dengan memilih keterangan Nihil.

Pasal 6

Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran data dalam Daftar Akta atau Daftar Nihil yang dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat.

Pasal 7

(1)Pelaporan Daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara www.peraturan.go.id 2016, No.2127 Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk pelaporan Daftar Nihil.

Pasal 8

(1)Daftar Akta atau Daftar Nihil yang telah dilaporkan oleh Notaris secara elektronik disimpan dalam database Daftar Pusat Wasiat.
(2)Notaris wajib menyimpan:
1. a.tanda bukti pelaporan elektronik atas Daftar Akta atau Daftar Nihil; dan
2. b.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
(3)Tanda bukti pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat setiap bulannya.

Pasal 9

(1)Dalam keadaan tertentu, Notaris dapat mengajukan permohonan pelaporan Daftar Akta dan Daftar Nihil secara elektronik setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk; atau
2. b.keadaan kahar.
(3)Permohonan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dengan mengunggah:
1. a.surat permohonan ditujukan kepada Daftar Pusat Wasiat dengan disertai alasan yang sah;
2. b.keterangan dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;
3. c.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk Pelaporan Daftar Akta; dan www.peraturan.go.id 2016, No.2127
4. d.bukti lain yang sah yang dapat diterima oleh Daftar Pusat Wasiat.
(4)Permohonan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Tanda bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat.

Pasal 10

(1)Dalam hal Notaris:
1. a.tidak melaporkan Daftar Akta atau Daftar Nihil ke Daftar Pusat Wasiat; atau
2. b.terlambat menyampaikan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Wasiat menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan.
(2)Notaris yang tidak melakukan pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA CARA PELAPORAN WASIAT

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum Nomor 16 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TATA CARA PELAPORAN WASIAT

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum Nomor 16 Tahun 2025