DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat. Layanan jasa hukum di bidang Wasiat, terdiri atas: a. Pelaporan Wasiat; b. perbaikan Pelaporan Wasiat; c. pemberian SKW; d. pemberian Salinan SKW yang hilang atau rusak; dan e. perbaikan SKW.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Wasiat adalah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.
2.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3.Pusat Daftar Wasiat adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4.Pelaporan Wasiat adalah pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil berkenaan dengan Wasiat setiap bulannya yang dilakukan oleh Notaris ke Pusat Daftar Wasiat.
5.Daftar Akta adalah daftar yang dibuat oleh Notaris setiap bulan yang berisi data yang berkenaan dengan wasiat yang dibuat di hadapan Notaris tersebut.
6.Daftar Nihil adalah daftar yang dibuat oleh Notaris setiap bulan yang menginformasikan tidak ada akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris tersebut.
7.Surat Keterangan Wasiat yang selanjutnya disebut SKW adalah surat yang isinya menerangkan tentang terdaftar atau tidak terdaftar akta Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang telah dilaporkan pada Pusat Daftar Wasiat.
8.Salinan Surat Keterangan Wasiat yang selanjutnya disebut Salinan SKW adalah salinan kata demi kata dari SKW yang pernah diterbitkan oleh Pusat Daftar Wasiat.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
10.Mendiang adalah orang yang telah meninggal dunia dan dimohonkan keterangan wasiatnya.

Pasal 2

(1)Layanan jasa hukum di bidang Wasiat, terdiri atas:
1. a.Pelaporan Wasiat;
2. b.perbaikan Pelaporan Wasiat;
3. c.pemberian SKW;
4. d.pemberian Salinan SKW yang hilang atau rusak; dan
5. e.perbaikan SKW.
(2)Layanan jasa hukum di bidang Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(3)Layanan jasa hukum di bidang Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e dilakukan secara nonelektronik.

BAB II

PELAPORAN WASIAT

Pasal 3

(1)Notaris wajib melakukan Pelaporan Wasiat ke Pusat Daftar Wasiat.
(2)Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Daftar Akta; atau
2. b.Daftar Nihil.
(3)Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kalender pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Pasal 4

Daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.Akta Wasiat umum; atau
b.Akta Wasiat rahasia atau tertutup.

Pasal 5

(1)Pelaporan Daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengisi formulir isian yang memuat:
1. a.identitas pemberi Wasiat, meliputi:
  1. 1.nama lengkap, nama dahulu, dan/atau nama alias;
  2. 2.tempat dan tanggal lahir;
  3. 3.alamat; dan
  4. 4.nomor induk kependudukan.
2. b.identitas akta Wasiat, meliputi:
  1. 1.nomor akta;
  2. 2.tanggal pembuatan akta;
  3. 3.nomor repertorium akta; dan
  4. 4.jenis akta Wasiat.
(2)Dalam hal pemberi Wasiat merupakan warga negara asing yang membuat akta Wasiat di Indonesia, Notaris mengisi formulir isian tambahan, meliputi:
1. a.negara asal; dan
2. b.nomor paspor pemberi Wasiat.

Pasal 6

Pelaporan Daftar Nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memilih menu Nihil.

Pasal 7

Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran data dalam Daftar Akta yang dilaporkan ke Pusat Daftar Wasiat.

Pasal 8

(1)Pelaporan Daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk pelaporan Daftar Nihil.

Pasal 9

Pelaporan Wasiat yang telah dilaporkan oleh Notaris secara elektronik disimpan dalam pangkalan data Pusat Daftar Wasiat.

Pasal 10

(1)Dalam hal terdapat Wasiat yang dibuat oleh warga negara Indonesia di luar negeri, pemberi Wasiat atau kuasanya yang sah dapat melaporkan Wasiat tersebut kepada Pusat Daftar Wasiat melalui Notaris di Indonesia.
(2)Dokumen Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus dilegalisasi oleh kantor perwakilan Republik Indonesia.
(3)Pemberi Wasiat atau kuasanya yang sah menyampaikan dokumen Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Notaris di Indonesia.
(4)Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat akta penyimpanan Wasiat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Notaris harus melakukan Pelaporan Wasiat terhadap akta penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4).

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Hukum Nomor 16 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PELAPORAN WASIAT

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PELAPORAN WASIAT

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016