DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No.180 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
3.Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai www.peraturan.go.id 2016, No.180 kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
4.Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
5.Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
9.Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

Pasal 2

(1)Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas:
1. a.Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan
2. b.Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
(2)Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
(3)Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi. www.peraturan.go.id 2016, No.180

Pasal 3

(1)Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
1. a.pemerintah;
2. b.Notaris; dan
3. c.ahli atau akademisi.
(2)Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua; dan
3. c.5 (lima) orang anggota.
(3)Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat.
(4)Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah.
(5)Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 4

(1)Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
1. a.pemerintah;
2. b.Notaris; dan
3. c.ahli atau akademisi.
(2)Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua; dan www.peraturan.go.id 2016, No.180
3. c.5 (lima) orang anggota.
(3)Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
(4)Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah.
(5)Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 5

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
6. f.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. g.tidak dalam keadaan pailit; dan h.berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.
(2)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berasal dari unsur ahli atau akademisi bukan merupakan advokat atau penasehat hukum. www.peraturan.go.id 2016, No.180
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah;
2. b.fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. c.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. d.surat pernyataan tidak pernah dihukum;
5. e.surat pernyataan tidak pernah pailit; dan
6. f.daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.
(4)Masa jabatan Majelis Kehormatan Notaris selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 6

(1)Pengusulan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.unsur pemerintah diajukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebanyak 2 (dua) orang;
2. b.unsur Notaris diajukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. c.unsur ahli atau akademisi diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan sebanyak 2 (dua) orang.
(2)Direktur Jenderal menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat pengusulan diterima.
(3)Dalam usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui, Menteri menetapkan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat dalam jangka waktu paling www.peraturan.go.id 2016, No.180 lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.
(4)Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat dapat diusulkan dan dirangkap dari Ketua dan anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Pasal 7

(1)Pengusulan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.unsur pemerintah diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebanyak 2 (dua) orang;
2. b.unsur Notaris diajukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. c.unsur ahli atau akademisi diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri pada wilayah provinsi tersebut sebanyak 2 (dua) orang.
(2)Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat pengusulan diterima.
(3)Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak tanggal usulan diterima.
(4)Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat diusulkan dan dirangkap dari Ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

Pasal 8

(1)Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Kehormatan Notaris sebelum melaksanakan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya.
(2)Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak www.peraturan.go.id 2016, No.180 tanggal keputusan pengangkatan sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Kehormatan Notaris ditetapkan.
(3)Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang- undangan lainnya. bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang- undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan. bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah. bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara“. www.peraturan.go.id 2016, No.180

Pasal 9

(1)Anggota Majelis Kehormatan Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.telah berakhir masa jabatannya;
3. c.permintaan sendiri;
4. d.pindah wilayah kerja;
5. e.tidak menghadiri rapat dan/atau sidang Majelis Kehormatan Notaris sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut dalam masa 1 (satu) tahun jabatan;
6. f.kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
7. g.tidak sehat jasmani dan/atau rohani; dan/atau
8. h.dinyatakan pailit.
(2)Anggota Majelis Kehormatan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:
1. a.dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
2. b.melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan; dan
3. c.telah melanggar sumpah jabatan.
(3)Dalam hal anggota Majelis Kehormatan Notaris diduga melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

Anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berasal dari unsur Notaris karena hukum berhenti sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris dalam hal:

a.yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang; atau www.peraturan.go.id 2016, No.180
b.yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang.

Pasal 11

(1)Dalam hal terjadi kekosongan anggota Majelis Kehormatan Notaris karena terjadi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Menteri atau Direktur Jenderal dapat meminta kepada masing-masing unsur untuk mengajukan calon anggota sebagai pengganti antarwaktu anggota yang diberhentikan.
(2)Ketentuan penunjukan anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Masa jabatan anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No.180 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
3.Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai www.peraturan.go.id 2016, No.180 kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
4.Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
5.Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8.Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
9.Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

Pasal 2

(1)Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas:
1. a.Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan
2. b.Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
(2)Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
(3)Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi. www.peraturan.go.id 2016, No.180

Pasal 3

(1)Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
1. a.pemerintah;
2. b.Notaris; dan
3. c.ahli atau akademisi.
(2)Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua; dan
3. c.5 (lima) orang anggota.
(3)Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat.
(4)Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah.
(5)Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 4

(1)Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
1. a.pemerintah;
2. b.Notaris; dan
3. c.ahli atau akademisi.
(2)Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua; dan www.peraturan.go.id 2016, No.180
3. c.5 (lima) orang anggota.
(3)Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
(4)Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah.
(5)Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 5

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
6. f.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. g.tidak dalam keadaan pailit; dan h.berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.
(2)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berasal dari unsur ahli atau akademisi bukan merupakan advokat atau penasehat hukum. www.peraturan.go.id 2016, No.180
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah;
2. b.fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. c.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. d.surat pernyataan tidak pernah dihukum;
5. e.surat pernyataan tidak pernah pailit; dan
6. f.daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.
(4)Masa jabatan Majelis Kehormatan Notaris selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 6

(1)Pengusulan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.unsur pemerintah diajukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebanyak 2 (dua) orang;
2. b.unsur Notaris diajukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. c.unsur ahli atau akademisi diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan sebanyak 2 (dua) orang.
(2)Direktur Jenderal menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat pengusulan diterima.
(3)Dalam usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui, Menteri menetapkan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat dalam jangka waktu paling www.peraturan.go.id 2016, No.180 lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.
(4)Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat dapat diusulkan dan dirangkap dari Ketua dan anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Pasal 7

(1)Pengusulan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.unsur pemerintah diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebanyak 2 (dua) orang;
2. b.unsur Notaris diajukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. c.unsur ahli atau akademisi diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri pada wilayah provinsi tersebut sebanyak 2 (dua) orang.
(2)Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat pengusulan diterima.
(3)Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak tanggal usulan diterima.
(4)Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat diusulkan dan dirangkap dari Ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

Pasal 8

(1)Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Kehormatan Notaris sebelum melaksanakan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya.
(2)Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak www.peraturan.go.id 2016, No.180 tanggal keputusan pengangkatan sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Kehormatan Notaris ditetapkan.
(3)Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang- undangan lainnya. bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang- undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan. bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah. bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara“. www.peraturan.go.id 2016, No.180

Pasal 9

(1)Anggota Majelis Kehormatan Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.telah berakhir masa jabatannya;
3. c.permintaan sendiri;
4. d.pindah wilayah kerja;
5. e.tidak menghadiri rapat dan/atau sidang Majelis Kehormatan Notaris sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut dalam masa 1 (satu) tahun jabatan;
6. f.kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
7. g.tidak sehat jasmani dan/atau rohani; dan/atau
8. h.dinyatakan pailit.
(2)Anggota Majelis Kehormatan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:
1. a.dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
2. b.melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan; dan
3. c.telah melanggar sumpah jabatan.
(3)Dalam hal anggota Majelis Kehormatan Notaris diduga melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

Anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berasal dari unsur Notaris karena hukum berhenti sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris dalam hal:

a.yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang; atau www.peraturan.go.id 2016, No.180
b.yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang.

Pasal 11

(1)Dalam hal terjadi kekosongan anggota Majelis Kehormatan Notaris karena terjadi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Menteri atau Direktur Jenderal dapat meminta kepada masing-masing unsur untuk mengajukan calon anggota sebagai pengganti antarwaktu anggota yang diberhentikan.
(2)Ketentuan penunjukan anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Masa jabatan anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2020