Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 31
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS Bagian Kesatu Susunan Keanggotaan
BAB II
www.peraturan.go.id 2016, No.180
Bagian Kedua Pengangkatan
www.peraturan.go.id 2016, No.180
“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang- undangan lainnya. bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang- undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan. bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah. bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara“. www.peraturan.go.id 2016, No.180
Anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berasal dari unsur Notaris karena hukum berhenti sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris dalam hal:
Bagian Ketiga Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)