Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2020
- Nomor
- 25
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 41
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2020, No. 1049 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI, SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
2020, No. 1049
BAB II STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
BAB II
Dalam melaksanakan pembinaan untuk kepentingan proses peradilan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.
2020, No. 1049
2020, No. 1049 BAB III SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Syarat Pengangkatan
BAB III
2020, No. 1049
2020, No. 1049 Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan
“Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang- undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai 2020, No. 1049 hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah. bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara“. Bagian Ketiga Pemberhentian
2020, No. 1049
atau
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)