Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011
- Nomor
- M.HH.01.AH.09.01
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.127 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI, DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BENTUK, UKURAN, WARNA, FORMAT, SERTA PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN
BAB II
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1273
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.127 4
(2), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1275
BAB III PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI
BAB III
“ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1277
BAB IV BENTUK, UKURAN, WARNA, FORMAT SERTA PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL
BAB IV
BAB V PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN MUTASI PEJABAT PPNS
BAB V
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.127 8
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.1279 BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VI
(1), Menteri mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. BAB VII PEMBERHENTlAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen