Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 38
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
www.peraturan.go.id 2016, No.87
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN
BAB II
www.peraturan.go.id 2016, No.87
www.peraturan.go.id 2016, No.87
www.peraturan.go.id 2016, No.87
www.peraturan.go.id 2016, No.87 BAB III PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH ATAU PERNYATAAN JANJI
BAB III
“ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat PPNS yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; www.peraturan.go.id 2016, No.87 bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pejabat PPNS, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.
www.peraturan.go.id 2016, No.87
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)