DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.AH.02.10 Tahun 2011

Nomor: M.HH.02.AH.02.10
Tahun: 2011
Ditetapkan: 5 Juli 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa Notaris semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan terjadinya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang mengakibatkan perubahan formasi jabatan Notaris;
c.bahwa dengan adanya kabupaten/kota baru akibat pemckaran belum tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut pada huruf a;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan kembali Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Formasi Jabatan Notaris. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.379 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan. Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris;
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.H11-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS.

Pasal 1

(1)Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat kedudukan Notaris.
(2)Formasi Jabatan Notaris digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan dan perpindahan Notaris.

Pasal 2

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang berisi kolom, nomor, provinsi yang terdiri dari Kabupaten/Kota, dan formasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Formasi Jabatan Notaris yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini dapat dilakukan perubahan setiap tahun, khususnya untuk Kabupaten/Kota yang tingkat perekonomiannya tinggi dan jumlah penduduknya banyak, yaitu antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari jumlah formasi yang ditetapkan.

Pasal 4

Perubahan Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan atas dasar kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3793

Pasal 5

(1)Pengisian Formasi Jabatan Notaris merupakan wewenang Menteri dcngan mengangkat Notaris pada suatu tempat kedudukan atas permohonan yang bersangkutan; dan
(2)Pemindahan Notaris dari suatu tempat kedudukan ke tempat kedudukan lain dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, perkembangan dunia usaha, dan adanya rekomendasi dari organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.

Pasal 6

Sejak Peraturan ini berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.379 4 Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.02.AH.02.10 .Takun 2011 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3795 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.379 6 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3797 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.379 8 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3799 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.379 10 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.37911 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.379 12 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.37913 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa Notaris semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan terjadinya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang mengakibatkan perubahan formasi jabatan Notaris;
c.bahwa dengan adanya kabupaten/kota baru akibat pemckaran belum tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut pada huruf a;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan. Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris;
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.H11-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS.

Pasal 1

(1)Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat kedudukan Notaris.
(2)Formasi Jabatan Notaris digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan dan perpindahan Notaris.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Perubahan Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan atas dasar kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3793

Pasal 5

(1)Pengisian Formasi Jabatan Notaris merupakan wewenang Menteri dcngan mengangkat Notaris pada suatu tempat kedudukan atas permohonan yang bersangkutan; dan
(2)Pemindahan Notaris dari suatu tempat kedudukan ke tempat kedudukan lain dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, perkembangan dunia usaha, dan adanya rekomendasi dari organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.

Pasal 6

Sejak Peraturan ini berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.