DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2014

Nomor: 26
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai formasi jabatan notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.02.01 Tahun 2011 tentang Formasi Jabatan Notaris perlu menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap pengisian jabatan dan pemerataan penyebaran Notaris serta layanan jasa hukum bagi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah 2014, No.1728 2 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Formasi Jabatan Notaris; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT,01.01.Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01.Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS.

Pasal 1

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2.Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota. 2014, No.1728 3
3.Kategori Daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria Formasi Jabatan Notaris.

Pasal 2

Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada kabupaten/kota dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.

Pasal 3

(1)Menteri menyediakan informasi Formasi Jabatan Notaris secara elektronik.
(2)Informasi Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terbuka untuk umum.

Pasal 4

Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:

a.kegiatan dunia usaha;
b.jumlah penduduk; dan/atau
c.rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.

Pasal 5

(1)Penetapan Formasi Jabatan Notaris berdasarkan kegiatan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditentukan sebagai berikut:
1. a.setiap ada 1 (satu) kantor pusat bank pemerintah atau swasta diangkat paling banyak 6 (enam) Notaris;
2. b.setiap ada 1 (satu) kantor cabang bank pemerintah atau swasta diangkat paling banyak 3 (tiga) Notaris;
3. c.setiap ada 2 (dua) kantor cabang pembantu bank pemerintah atau swasta diangkat 1 (satu) Notaris;
4. d.setiap ada 1 (satu) kantor bank perkreditan rakyat diangkat 1 (satu) Notaris; atau
5. e.setiap ada 2 (dua) kantor pusat atau cabang perusahaan pembiayaaan diangkat 1 (satu) Notaris.
(2)Penetapan Formasi Jabatan Notaris berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditentukan sebagai berikut:
1. a.setiap 15.000 (lima belas ribu) jiwa di kota administrasi dan kabupaten administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diangkat l (satu) orang Notaris;
2. b.setiap 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) jiwa di ibukota Provinsi diangkat 1 (satu) Notaris; 2014, No.1728 4
3. c.setiap 20.000 (dua puluh ribu) jiwa di daerah kota diangkat 1 (satu) orang Notaris; dan
4. d.setiap 25.000 (dua puluh lima ribu) jiwa di daerah kabupaten diangkat 1 (satu) orang Notaris.
(3)Penetapan Formasi Jabatan Notaris berdasarkan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.setiap 1000 (seribu) akta jaminan fidusia per bulan dalam 1 (satu) tahun diangkat 1 (satu) orang Notaris; dan
2. b.setiap 100 (seratus) akta selain akta jaminan fidusia per bulan dalam 1 (satu) tahun diangkat 1 (satu) orang Notaris.

Pasal 6

Notaris wajib menyampaikan secara elektronik jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Pasal 7

(1)Menteri melakukan penghitungan penentuan Formasi Jabatan Notaris setiap tahun berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri menetapkan Formasi Jabatan Notaris.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perbedaan hasil penghitungan untuk setiap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri menetapkan Formasi Jabatan Notaris berdasarkan jumlah terbanyak dari masing- masing kriteria.
(2)Jika jumlah terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihslkan dr penghitungan kriteria dunia usaha dan rata-rata jumlah akta maka Formasi Jabatan Notaris yang ditetapkan tidak melebihi 2 (dua) kali jumlah formasi yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 9

(1)Penetapan Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Perubahan terhadap Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 2014, No.1728 5

Pasal 10

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan Notaris.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai formasi jabatan notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.02.01 Tahun 2011 tentang Formasi Jabatan Notaris perlu menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap pengisian jabatan dan pemerataan penyebaran Notaris serta layanan jasa hukum bagi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah 2014, No.1728 2 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT,01.01.Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01.Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS.

Pasal 1

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2.Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota. 2014, No.1728 3
3.Kategori Daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria Formasi Jabatan Notaris.

Pasal 2

Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada kabupaten/kota dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.

Pasal 3

(1)Menteri menyediakan informasi Formasi Jabatan Notaris secara elektronik.
(2)Informasi Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terbuka untuk umum.

Pasal 4

Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:

a.kegiatan dunia usaha;
b.jumlah penduduk; dan/atau
c.rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.

Pasal 5

(1)Penetapan Formasi Jabatan Notaris berdasarkan kegiatan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditentukan sebagai berikut:
1. a.setiap ada 1 (satu) kantor pusat bank pemerintah atau swasta diangkat paling banyak 6 (enam) Notaris;
2. b.setiap ada 1 (satu) kantor cabang bank pemerintah atau swasta diangkat paling banyak 3 (tiga) Notaris;
3. c.setiap ada 2 (dua) kantor cabang pembantu bank pemerintah atau swasta diangkat 1 (satu) Notaris;
4. d.setiap ada 1 (satu) kantor bank perkreditan rakyat diangkat 1 (satu) Notaris; atau
5. e.setiap ada 2 (dua) kantor pusat atau cabang perusahaan pembiayaaan diangkat 1 (satu) Notaris.
(2)Penetapan Formasi Jabatan Notaris berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditentukan sebagai berikut:
1. a.setiap 15.000 (lima belas ribu) jiwa di kota administrasi dan kabupaten administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diangkat l (satu) orang Notaris;
2. b.setiap 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) jiwa di ibukota Provinsi diangkat 1 (satu) Notaris; 2014, No.1728 4
3. c.setiap 20.000 (dua puluh ribu) jiwa di daerah kota diangkat 1 (satu) orang Notaris; dan
4. d.setiap 25.000 (dua puluh lima ribu) jiwa di daerah kabupaten diangkat 1 (satu) orang Notaris.
(3)Penetapan Formasi Jabatan Notaris berdasarkan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.setiap 1000 (seribu) akta jaminan fidusia per bulan dalam 1 (satu) tahun diangkat 1 (satu) orang Notaris; dan
2. b.setiap 100 (seratus) akta selain akta jaminan fidusia per bulan dalam 1 (satu) tahun diangkat 1 (satu) orang Notaris.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Menteri melakukan penghitungan penentuan Formasi Jabatan Notaris setiap tahun berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri menetapkan Formasi Jabatan Notaris.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perbedaan hasil penghitungan untuk setiap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri menetapkan Formasi Jabatan Notaris berdasarkan jumlah terbanyak dari masing- masing kriteria.
(2)Jika jumlah terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihslkan dr penghitungan kriteria dunia usaha dan rata-rata jumlah akta maka Formasi Jabatan Notaris yang ditetapkan tidak melebihi 2 (dua) kali jumlah formasi yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 9

(1)Penetapan Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Perubahan terhadap Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 2014, No.1728 5

Pasal 10

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014