Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010
- Nomor
- M.HH-06.IN.04.02
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.392 2
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30410), sabagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38900;
3134);
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.392 4
MEMUTUSKAN : Menetapakan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. BAB 1 KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.392 6 BAB II PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB II
Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh BPSDM. BAB III SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN RUANG LINGKUP BPSDM
BAB III
Sistem manajemen SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berbasis kompetensi meliputi:
BPSDM bertanggung jawab dan memiliki kewenagan dalam ruang lingkup fungsi pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan lingkup lainnya dalam www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3927 sistem manajemen sumber daya manusia adalah kewenangan dalam ruang lingkup Sekretariat Jenderal. BAB IV KOMPETENSI
BAB IV
BAB V DIKLAT
BAB V
Diklat merupakan searana untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.392 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Diklat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
Diklat dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
BAB VI EVALUASI
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)