DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010

Nomor: M.HH-3.DL.03.02
Tahun: 2010
Ditetapkan: 12 Agustus 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjawab tuntutan nasional dan tantangan global sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kompetensi jabatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Pembangunan Hukum;
c.bahwa untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.393 2 perjuangan bangsa negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembinaan pegawai negeri sipil secara menyeluruh;
d.bahwa pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kompetensi jabatan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
3.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tagas dan Fungsi Kementerian Negara;
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01- OT.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3933

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini yang dimaksud dengan :

1.Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang delanjutnya disebut SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang bekerja pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Diklat Jabatan adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasan pengetahuan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga mampu melaksanakan tugasa dan tanggung jawab yang diberikan secara konsisten.
4.Diklat Teknis adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis dibidang tugas yang terkait kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara konsisten.
5.Diklat Fungsional adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan fungsional dibidang tugas yang terkait kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara konsisten.
6.Diklat Jarak Jauh adalah proses penyelenggaraan diklat non klasikal yang menekankan kepada belajar mandiri yang terorganisir secara sistematik dan tidak terbatas oleh jarak ruang dan waktu dengan menggunakan modul, media teknologi pembelajaran dan media lain yang relevan.
7.Diklat Kerjasama adalah proses penyelenggaraan diklat untuk meningkatkan kualitas diklat yang melibatkan dan bekerja sama dengan institusi nasional maupun internasional, Perguruan Tinggi Nasional maupun Internasional, praktisi dan akademisi di lingkup nasional maupun internasional. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.393 4
8.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
10.Instansi Pengendali Diklat adalah yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
11.Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat.
12.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional menurut peraturan perundang- undangan.
13.Instansi Pembina Jabatan Teknis adalah instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah satuan organisasi yang bertugas melakukan pengelolaan pendidikan dan pelatihan dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
15.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Diklat adalah sebagai berikut:

a.meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.meningkatkan SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3935
c.memantapkan sikap dan semangat pengabdiaan yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
d.menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Pasal 3

Sasaran Diklat adalah terwujudnya SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memeiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB III

JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 4

Jenis Diklat terdiri dari Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan.

Pasal 5

(1)Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(2)Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Diklat Prajaban Golongan I untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
2. b.Diklat Prajaban Golongan II untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
3. c.Diklat Prajaban Golongan III untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III

Pasal 6

Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai peleyan masyarakat.

Pasal 7

(1)Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.393 6
(2)Diklat Dalam Jabatan terdiri atas:
1. a.Diklat Kepemimpinan;
2. b.Diklat Fungsional; dan
3. c.Diklat Teknis.

BAB IV

DIKLAT KEPEMIMPINAN

Pasal 8

(1)Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetansi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
(2)Diklat Kepemimpinan terdiri atas:
1. a.Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
2. b.Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon III;
3. c.Diklat Kepemimpinan Tingkat II adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon II;
4. d.Diklat Kepemimpinan Tingkat I adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon I;

BAB V

DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 9

(1)Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.
(2)Jenis dan jenjang Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
(3)Jenis Diklat Fungsional terdiri atas:
1. a.Diklat Fungsional Keahlian; dan
2. b.Diklat Fungsional Keterampinan.
(4)Diklat Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3937
(5)Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keterampilan yang bersangkutan.
(6)Diklat Fungsional Keahlian dan Keterampinaln sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
(7)Diklat Fungsional berjenjang dan/atau keterampilan kepada pejabat fungsional dalam menduduki jenjang fungsional yang telah ditetapkan.
(8)Diklat fungsional tidak berjenjang sebagaiman dimaksud pada ayat (6) dimaksudkan untuk memberikan keahlian dan/atau keterampilan kepada pejabat fungsional dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas.

BAB VI

DIKLAT TEKNIS

Pasal 10

(1)Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan komppetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.
(2)Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang.
(3)Jenis dan Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
(4)Diklat Taknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Diklat Teknis Substantif; dan
2. b.Diklat teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.
(5)Diklat Teknis Substanstif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk memberikan kompetensi yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok unit yang bersangkutan.
(6)Dikalt Teknis Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan secara berjenjang dengan memperhatikan jenis-jenis pekerjaan dalam jabatan Aparatur, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
(7)Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebgaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memberikan kompetensi yang bersifat umum di bidang administrasi dan manajemen dalam menunjang tugas poko unit yang bersangkutan . www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.393 8
(8)Jenis Diklat Teknis Subtantif ditetapkan oleh masing-masing unit yang besangkutan bersama-sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjawab tuntutan nasional dan tantangan global sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kompetensi jabatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Pembangunan Hukum;
c.bahwa untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.393 2 perjuangan bangsa negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembinaan pegawai negeri sipil secara menyeluruh;
d.bahwa pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kompetensi jabatan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
3.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tagas dan Fungsi Kementerian Negara;
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01- OT.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3933

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini yang dimaksud dengan :

1.Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang delanjutnya disebut SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang bekerja pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Diklat Jabatan adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasan pengetahuan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga mampu melaksanakan tugasa dan tanggung jawab yang diberikan secara konsisten.
4.Diklat Teknis adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis dibidang tugas yang terkait kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara konsisten.
5.Diklat Fungsional adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan fungsional dibidang tugas yang terkait kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara konsisten.
6.Diklat Jarak Jauh adalah proses penyelenggaraan diklat non klasikal yang menekankan kepada belajar mandiri yang terorganisir secara sistematik dan tidak terbatas oleh jarak ruang dan waktu dengan menggunakan modul, media teknologi pembelajaran dan media lain yang relevan.
7.Diklat Kerjasama adalah proses penyelenggaraan diklat untuk meningkatkan kualitas diklat yang melibatkan dan bekerja sama dengan institusi nasional maupun internasional, Perguruan Tinggi Nasional maupun Internasional, praktisi dan akademisi di lingkup nasional maupun internasional. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.393 4
8.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
10.Instansi Pengendali Diklat adalah yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
11.Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat.
12.Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional menurut peraturan perundang- undangan.
13.Instansi Pembina Jabatan Teknis adalah instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah satuan organisasi yang bertugas melakukan pengelolaan pendidikan dan pelatihan dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
15.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Diklat adalah sebagai berikut:

a.meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.meningkatkan SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3935
c.memantapkan sikap dan semangat pengabdiaan yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
d.menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Pasal 3

Sasaran Diklat adalah terwujudnya SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memeiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB III

JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 4

Jenis Diklat terdiri dari Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan.

Pasal 5

(1)Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(2)Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Diklat Prajaban Golongan I untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
2. b.Diklat Prajaban Golongan II untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
3. c.Diklat Prajaban Golongan III untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III

Pasal 6

Pasal 7

(1)Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.393 6
(2)Diklat Dalam Jabatan terdiri atas:
1. a.Diklat Kepemimpinan;
2. b.Diklat Fungsional; dan
3. c.Diklat Teknis.

BAB IV

DIKLAT KEPEMIMPINAN

Pasal 8

(1)Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetansi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
(2)Diklat Kepemimpinan terdiri atas:
1. a.Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
2. b.Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon III;
3. c.Diklat Kepemimpinan Tingkat II adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon II;
4. d.Diklat Kepemimpinan Tingkat I adalah Diklat Kepemimpinan untuk Jabatan Struktural Eselon I;

BAB V

DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 9

(1)Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.
(2)Jenis dan jenjang Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
(3)Jenis Diklat Fungsional terdiri atas:
1. a.Diklat Fungsional Keahlian; dan
2. b.Diklat Fungsional Keterampinan.
(4)Diklat Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3937
(5)Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keterampilan yang bersangkutan.
(6)Diklat Fungsional Keahlian dan Keterampinaln sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
(7)Diklat Fungsional berjenjang dan/atau keterampilan kepada pejabat fungsional dalam menduduki jenjang fungsional yang telah ditetapkan.
(8)Diklat fungsional tidak berjenjang sebagaiman dimaksud pada ayat (6) dimaksudkan untuk memberikan keahlian dan/atau keterampilan kepada pejabat fungsional dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas.

BAB VI

DIKLAT TEKNIS

Pasal 10

(1)Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan komppetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.
(2)Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang.
(3)Jenis dan Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
(4)Diklat Taknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Diklat Teknis Substantif; dan
2. b.Diklat teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.
(5)Diklat Teknis Substanstif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk memberikan kompetensi yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok unit yang bersangkutan.
(6)Dikalt Teknis Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan secara berjenjang dengan memperhatikan jenis-jenis pekerjaan dalam jabatan Aparatur, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
(7)Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebgaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memberikan kompetensi yang bersifat umum di bidang administrasi dan manajemen dalam menunjang tugas poko unit yang bersangkutan . www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.393 8
(8)Jenis Diklat Teknis Subtantif ditetapkan oleh masing-masing unit yang besangkutan bersama-sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.