DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Indeks Reformasi Hukum merupakan pengukuran reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi di Indonesia. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dikoordinasikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat perubahan nomenklatur Kementerian Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indeks Reformasi Hukum adalah sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2.Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
3.Lembaga Negara yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan Perundang-undangan lainnya.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman untuk pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pengukuran reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi di Indonesia.
(2)Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum.

Pasal 4

(1)Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
1. a.penilaian Indeks Reformasi untuk Kementerian/Lembaga; dan
2. b.penilaian Indeks Reformasi untuk Pemerintah Daerah.
(2)Penilaian Indeks Refomasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 4 (empat) variabel yang meliputi:
1. a.tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
2. b.kompetensi perancang peraturan perundang- undangan (legal drafter) yang berkualitas;
3. c.kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu; dan
4. d.penataan database peraturan perundang-undangan.
(3)Pedoman teknis penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan acuan penilaian indeks reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dari tahapan sosialisasi, pendampingan, verifikasi awal, pengunggahan data dukung, penilaian mandiri dan submit berita acara, serta validasi dan penilaian oleh Tim Penilai Nasional.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 571), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2025 MENTERI HUKUM Œ SUPRATMAN ANDI AGTAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…