DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Infrastruktur Manajemen Risiko; dan b. Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum dalam menyelenggarakan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan penyelenggaraan manajemen risiko saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
6.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
7.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
8.Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM.

BAB I

Pendahuluan BAB II Komunikasi dan Konsultasi Risiko BAB III Penetapan Konteks Risiko BAB IV Penilaian Risiko BAB V Perlakuan Risiko BAB VI Pemantauan, Reviu, dan Pelaporan Risiko BAB VII Penutup

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian.
2.Manajemen Risiko adalah langkah sistematis yang dilakukan untuk mengelola Risiko dengan cara melakukan komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian Risiko, perlakuan Risiko, pemantauan dan reviu, serta dokumentasi dan pelaporan.
3.Infrastruktur Manajemen Risiko adalah prasarana yang diperlukan untuk memulai penerapan Manajemen Risiko.
4.Struktur Manajemen Risiko adalah pembagian tugas, fungsi, peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengemban tugas dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko.
5.Kerangka Kerja Manajamen Risiko adalah seperangkat komponen yang menyediakan landasan dan pengaturan Manajemen Risiko untuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan, dan peningkatan Manajemen Risiko secara berkala di organisasi.
6.Strategi Pembangunan Budaya Risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
8.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
9.Unit Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang mengoordinasikan proses Manajemen Risiko.
10.Unit Pemilik Risiko adalah pimpinan satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring atas Risiko dan melakukan respon serta pengendalian atas Risiko tersebut.
11.Pegawai adalah aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko diselenggarakan dengan prinsip:

a.terintegrasi;
b.terstruktur dan komprehensif;
c.kustomisasi;
d.inklusif;
e.kolaboratif;
f.dinamis;
g.informasi terbaik yang tersedia;
h.mempertimbangkan sosial dan budaya; dan
i.perbaikan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Infrastruktur Manajemen Risiko; dan
b.Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

BAB II

KOMUNIKASI DAN KONSULTASI RISIKO Komunikasi dan konsultasi Risiko merupakan proses awal yang harus dilalui dalam Manajemen Risiko. Komunikasi merupakan proses membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran Risiko Kementerian Hukum, sedangkan konsultasi merupakan proses interaktif yang dilakukan dalam pengambilan keputusan terkait Manajemen Risiko.

Pasal 4

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Strategi Pembangunan Budaya Risiko;
b.Struktur Manajemen Risiko; dan
c.Anggaran Manajemen Risiko.

Pasal 5

(1)Strategi Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Unit Pemilik Risiko.
(2)Strategi Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kementerian dengan mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 6

(1)Strategi Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diwujudkan dalam bentuk:
1. a.komitmen pimpinan;
2. b.pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;
3. c.penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko;
4. d.tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko;
5. e.kejelasan tugas, fungsi, dan alokasi sumber daya untuk penanganan Risiko;
6. f.penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko kepada organisasi dan/atau Pegawai; dan
7. g.ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.
(2)Strategi Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
1. a.peningkatan kesadaran berbudaya Risiko;
2. b.manajemen perubahan budaya Risiko organisasi; dan
3. c.penyempurnaan budaya Risiko organisasi.

Pasal 7

(1)Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menggunakan konsep 3 (tiga) lini yang terdiri atas:
1. a.lini pertama;
2. b.lini kedua; dan
3. c.lini ketiga.
(2)Lini pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Pemilik Risiko.
(3)Lini kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko.
(4)Lini ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengawas intern.

Pasal 8

(1)Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Unit Pemilik Risiko tingkat Kementerian;
2. b.Unit Pemilik Risiko tingkat Unit Kerja Eselon I; dan
3. c.Unit Pemilik Risiko tingkat satuan kerja kewilayahan.
(2)Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
1. a.menetapkan komitmen Manajemen Risiko;
2. b.memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
3. c.menentukan tingkat selera Risiko yang tepat;
4. d.mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
5. e.menyampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko.

Pasal 9

(1)Unit Pemilik Risiko tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Menteri sebagai penanggung jawab;
2. b.Sekretaris Jenderal sebagai ketua merangkap anggota;
3. c.pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagai anggota; dan
4. d.Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai sekretaris merangkap anggota.
(2)Unit Pemilik Risiko tingkat Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagai penanggung jawab;
2. b.Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi/Sekretaris Unit Kerja Eselon I sebagai ketua merangkap anggota;
3. c.Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Kerja Eselon I sebagai anggota; dan
4. d.Pejabat Administrator yang membidangi perencanaan pada Unit Kerja Eselon I sebagai sekretaris merangkap anggota.
(3)Unit Pemilik Risiko tingkat satuan kerja kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pimpinan Kantor Wilayah/Unit Pelaksana Teknis sebagai penanggung jawab;
2. b.Kepala Divisi/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Urusan Tata Usaha sebagai ketua merangkap anggota;
3. c.para Kepala Divisi/Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Pelaksana sebagai anggota; dan
4. d.Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.

Pasal 10

(1)Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas:
1. a.Unit Manajemen Risiko tingkat Kementerian yaitu Biro Perencanaan dan Organisasi;
2. b.Unit Manajemen Risiko tingkat Unit Kerja Eselon I yaitu Sekretariat Unit Kerja Eselon I yang menangani Manajemen Risiko; dan
3. c.Unit Manajemen Risiko tingkat satuan kerja kewilayahan yaitu Bagian Umum dan Tata Usaha pada Kantor Wilayah dan Bagian/Subbagian/Urusan Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki tugas:
1. a.memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
2. b.memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
3. c.memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas Manajemen Risiko;
4. d.memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko; dan
5. e.memberikan sosialisasi terkait Manajemen Risiko.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…