Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari www.peraturan.go.id 2018, No.399 Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4890);
www.peraturan.go.id 2018, No.399 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2018, No.399
Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian, dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
dan
BAB II PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
BAB II
Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas:
www.peraturan.go.id 2018, No.399
Unit Pemilik Risiko sebagai penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:
www.peraturan.go.id 2018, No.399
www.peraturan.go.id 2018, No.399
Proses penerapan Manajemen Risiko meliputi:
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)