DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Februari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari www.peraturan.go.id 2018, No.399 Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); www.peraturan.go.id 2018, No.399 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum unit pemilik Risiko, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian.
2.Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
3.Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan perkembangannya.
4.Pemilik Risiko adalah pimpinan satuan kerja yang bertanggungjawab untuk melakukan monitoring atas Risiko dan melakukan respon dan pengendalian atas Risiko tersebut.
5.Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko.
6.Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing Risiko.
7.Pegawai adalah aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
9.Kementerian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2018, No.399

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian, dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
b.terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
c.bagian dari pengambilan keputusan;
d.mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
e.sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
f.didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
g.disesuaikan dengan keadaan organisasi;
h.memperhatikan faktor manusia dan budaya;
i.transparan dan inklusif;
j.dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan
k.perbaikan terus menerus.

BAB II

Proses Manajemen Risiko Pada bab ini diuraikan proses Manajemen Risiko pada unit pemilik Risiko mulai dari penetapan tujuan sampai dengan penentuan rencana aksi penanganan Risiko.

Pasal 3

(1)Untuk menerapkan Manajemen Risiko dibentuk Tim Penyelenggara Manajemen Risiko.
(2)Tim Penyelenggara Manajemen Risiko terdiri atas:
1. a.Menteri sebagai pengarah;
2. b.Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab penyelenggaraan;
3. c.Inspektur Jenderal sebagai penanggung jawab pengawasan; dan
4. d.Pimpinan Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis sebagai Unit Pemilik Risiko.
(3)Menteri sebagai pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan Manajemen Risiko Kementerian.
(4)Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) www.peraturan.go.id 2018, No.399 huruf b berwenang mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian.
(5)Inspektur Jenderal sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Manajemen Risiko di Kementerian.
(6)Pimpinan Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis sebagai Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menerapkan Manajemen Risiko pada satuan kerja masing-masing.

Pasal 4

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang Tim Penyelenggara Manajemen Risiko, Menteri membentuk Satuan Tugas.
(2)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
1. a.Kepala Biro Perencanaan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
2. b.Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan sebagai anggota.

Pasal 5

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas:

a.melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian;
b.melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kementerian;
c.melakukan kegiatan pengendalian Risiko di lingkungan Kementerian; www.peraturan.go.id 2018, No.399
d.melakukan pemantauan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian; dan
e.membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko Kementerian yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 6

Unit Pemilik Risiko sebagai penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a.unit Pemilik Risiko Unit Utama;
b.unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah; dan
c.unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 7

(1)Unit Pemilik Risiko Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
1. a.Pimpinan Unit Utama sebagai penanggung jawab;
2. b.Kepala Biro Perencanaan/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Kepala Badan sebagai ketua merangkap anggota;
3. c.Pimpinan tinggi pratama pada Unit Utama sebagai anggota; dan
4. d.Pejabat Administrator yang membidangi perencanaan/program pada Unit Utama sebagai sekretaris merangkap anggota.
(2)Unit Pemilik Risiko Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.menyusun strategi penerapan Manajemen Risiko di Unit Utama;
2. b.menyusun rencana kerja pelaksanaan Manajemen Risiko di Unit Utama;
3. c.melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit Pemilik Risiko masing-masing;
4. d.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
5. e.menatausahakan proses Manajemen Risiko. www.peraturan.go.id 2018, No.399

Pasal 8

(1)Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
1. a.Kepala Kantor Wilayah sebagai penanggung jawab;
2. b.Kepala Divisi Administrasi sebagai ketua merangkap anggota;
3. c.Para Kepala Divisi sebagai anggota; dan
4. d.Kepala Bagian Program dan Pelaporan atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.
(2)Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit Pemilik Risiko masing-masing;
2. b.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
3. c.menatausahakan proses Manajemen Risiko.

Pasal 9

(1)Unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
1. a.Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai penanggung jawab;
2. b.Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
3. c.Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Pelaksana sebagai anggota; dan
4. d.Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Kepala Urusan Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.
(2)Unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: www.peraturan.go.id 2018, No.399
1. a.melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik Risiko masing-masing;
2. b.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
3. c.menatausahakan proses Manajemen Risiko.

Pasal 10

Proses penerapan Manajemen Risiko meliputi:

a.penetapan tujuan;
b.identifikasi Risiko;
c.analisis Risiko;
d.evaluasi Risiko;
e.penanganan Risiko; dan
f.pemantauan dan reviu.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); www.peraturan.go.id 2018, No.399 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum unit pemilik Risiko, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian.
2.Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
3.Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan perkembangannya.
4.Pemilik Risiko adalah pimpinan satuan kerja yang bertanggungjawab untuk melakukan monitoring atas Risiko dan melakukan respon dan pengendalian atas Risiko tersebut.
5.Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko.
6.Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing Risiko.
7.Pegawai adalah aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
9.Kementerian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2018, No.399

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian, dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
b.terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
c.bagian dari pengambilan keputusan;
d.mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
e.sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
f.didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
g.disesuaikan dengan keadaan organisasi;
h.memperhatikan faktor manusia dan budaya;
i.transparan dan inklusif;
j.dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan
k.perbaikan terus menerus.

BAB II

Proses Manajemen Risiko Pada bab ini diuraikan proses Manajemen Risiko pada unit pemilik Risiko mulai dari penetapan tujuan sampai dengan penentuan rencana aksi penanganan Risiko.

Pasal 3

(1)Untuk menerapkan Manajemen Risiko dibentuk Tim Penyelenggara Manajemen Risiko.
(2)Tim Penyelenggara Manajemen Risiko terdiri atas:
1. a.Menteri sebagai pengarah;
2. b.Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab penyelenggaraan;
3. c.Inspektur Jenderal sebagai penanggung jawab pengawasan; dan
4. d.Pimpinan Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis sebagai Unit Pemilik Risiko.
(3)Menteri sebagai pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan Manajemen Risiko Kementerian.
(4)Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) www.peraturan.go.id 2018, No.399 huruf b berwenang mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian.
(5)Inspektur Jenderal sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Manajemen Risiko di Kementerian.
(6)Pimpinan Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis sebagai Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menerapkan Manajemen Risiko pada satuan kerja masing-masing.

Pasal 4

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang Tim Penyelenggara Manajemen Risiko, Menteri membentuk Satuan Tugas.
(2)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
1. a.Kepala Biro Perencanaan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
2. b.Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan sebagai anggota.

Pasal 5

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas:

a.melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian;
b.melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kementerian;
c.melakukan kegiatan pengendalian Risiko di lingkungan Kementerian; www.peraturan.go.id 2018, No.399
d.melakukan pemantauan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian; dan
e.membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko Kementerian yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 6

Unit Pemilik Risiko sebagai penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a.unit Pemilik Risiko Unit Utama;
b.unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah; dan
c.unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 7

(1)Unit Pemilik Risiko Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
1. a.Pimpinan Unit Utama sebagai penanggung jawab;
2. b.Kepala Biro Perencanaan/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Kepala Badan sebagai ketua merangkap anggota;
3. c.Pimpinan tinggi pratama pada Unit Utama sebagai anggota; dan
4. d.Pejabat Administrator yang membidangi perencanaan/program pada Unit Utama sebagai sekretaris merangkap anggota.
(2)Unit Pemilik Risiko Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.menyusun strategi penerapan Manajemen Risiko di Unit Utama;
2. b.menyusun rencana kerja pelaksanaan Manajemen Risiko di Unit Utama;
3. c.melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit Pemilik Risiko masing-masing;
4. d.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
5. e.menatausahakan proses Manajemen Risiko. www.peraturan.go.id 2018, No.399

Pasal 8

(1)Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
1. a.Kepala Kantor Wilayah sebagai penanggung jawab;
2. b.Kepala Divisi Administrasi sebagai ketua merangkap anggota;
3. c.Para Kepala Divisi sebagai anggota; dan
4. d.Kepala Bagian Program dan Pelaporan atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.
(2)Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit Pemilik Risiko masing-masing;
2. b.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
3. c.menatausahakan proses Manajemen Risiko.

Pasal 9

(1)Unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
1. a.Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai penanggung jawab;
2. b.Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
3. c.Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Pelaksana sebagai anggota; dan
4. d.Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Kepala Urusan Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.
(2)Unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: www.peraturan.go.id 2018, No.399
1. a.melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik Risiko masing-masing;
2. b.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
3. c.menatausahakan proses Manajemen Risiko.

Pasal 10

Proses penerapan Manajemen Risiko meliputi:

a.penetapan tujuan;
b.identifikasi Risiko;
c.analisis Risiko;
d.evaluasi Risiko;
e.penanganan Risiko; dan
f.pemantauan dan reviu.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum unit pemilik Risiko, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Pasal 1

Pasal 2

Proses Manajemen Risiko Pada bab ini diuraikan proses Manajemen Risiko pada unit pemilik Risiko mulai dari penetapan tujuan sampai dengan penentuan rencana aksi penanganan Risiko.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum unit pemilik Risiko, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Pasal 1

Pasal 2

Proses Manajemen Risiko Pada bab ini diuraikan proses Manajemen Risiko pada unit pemilik Risiko mulai dari penetapan tujuan sampai dengan penentuan rencana aksi penanganan Risiko.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008