DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai ormasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Menteri menentukan Formasi Jabatan Notaris dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris dan ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang- undang lainnya.
2.Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota.
3.Kategori Daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria Formasi Jabatan Notaris.
4.Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu 1 (satu) tahun.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB II

FORMASI JABATAN NOTARIS

Pasal 2

(1)Menteri menentukan Formasi Jabatan Notaris dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris.
(2)Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk pengangkatan dan pindah wilayah jabatan Notaris.

Pasal 4

(1)Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan:
1. a.kegiatan dunia usaha;
2. b.jumlah penduduk; dan/atau
3. c.rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
(2)Penentuan kegiatan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan data perbankan, jasa keuangan lainnya, dan/atau jumlah badan usaha.
(3)Penentuan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurusi bidang kependudukan dan/atau instansi terkait.
(4)Penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menggunakan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

Pasal 5

Penghitungan Formasi Jabatan Notaris dilakukan dengan cara:

a.menetapkan jumlah Notaris pada setiap Kabupaten/Kota berdasarkan 3 (tiga) indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dirata-ratakan per kabupaten/kota;
b.penentuan jumlah Formasi Jabatan Notaris yang baru pada suatu daerah merupakan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikurangi dengan Notaris yang sudah ada pada suatu Kabupaten/Kota; dan
c.Notaris yang sudah ada pada suatu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dihitung berdasarkan data Notaris pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dikurangi jumlah Notaris yang telah memasuki usia pensiun dalam suatu Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1)Menteri melakukan pemuktahiran data Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2)Pemuktahiran data Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya Notaris yang:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri dari jabatannya; atau
3. c.diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat oleh Menteri.

Pasal 7

Informasi Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 dimuat dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

Pasal 8

Menteri dapat melakukan penambahan Formasi Jabatan Notaris sesuai kebutuhan di luar Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB III

KATEGORI DAERAH

Pasal 9

(1)Hasil penghitungan Formasi Jabatan Notaris merupakan pedoman untuk menentukan Kategori Daerah.
(2)Selain hasil penghitungan Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan Kategori Daerah juga berpedoman pada:
1. a.jumlah PDRB; dan/atau
2. b.pertimbangan sosiologis dari Menteri.
(3)Jumlah PDRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menggunakan data dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

(1)Kategori Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kategori Daerah A;
2. b.Kategori Daerah B; dan
3. c.Kategori Daerah C.
(2)Kategori Daerah A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wilayah:
1. a.Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. b.Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. c.Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. d.Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. e.Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. f.Kota Medan;
7. g.Kota Bandung;
8. h.Kota Semarang;
9. i.Kota Surabaya;
10. j.Kota Makassar;
11. k.Kabupaten Bogor; dan
12. l.Kabupaten Karawang.
(3)Kategori Daerah B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah:
1. a.Kabupaten Bekasi;
2. b.Kabupaten Tangerang;
3. c.Kabupaten Sidoarjo;
4. d.Kota Batam;
5. e.Kabupaten Pasuruan;
6. f.Kota Tangerang;
7. g.Kota Palembang;
8. h.Kabupaten Gresik;
9. i.Kabupaten Bandung;
10. j.Kota Pekanbaru;
11. k.Kabupaten Deli Serdang;
12. l.Kota Bekasi;
13. m.Kota Tangerang Selatan;
14. n.Kabupaten Sleman;
15. o.Kabupaten Badung;
16. p.Kota Yogyakarta;
17. q.Kota Depok;
18. r.Kabupaten Kutai Kertanegara;
19. s.Kabupaten Kutai Timur;
20. t.Kabupaten Cilacap;
21. u.Kota Cilegon;
22. v.Kabupaten Kepulauan Seribu;
23. w.Kota Bogor; dan
24. x.Kabupaten Serang.
(4)Kategori Daerah C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang tidak termasuk dalam Kategori Daerah A dan Kategori Daerah B.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…