DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Maret 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2021, No. 246 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); 2021, No.246 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2.Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota.
3.Kategori Daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria Formasi Jabatan Notaris.
4.Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu 1 (satu) tahun.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

FORMASI JABATAN NOTARIS

Pasal 2

(1)Menteri menentukan Formasi Jabatan Notaris dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris.
(2)Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setiap 3 (tiga) tahun. 2021, No. 246

Pasal 3

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan Notaris.

Pasal 4

Menteri dapat melakukan penambahan Formasi Jabatan Notaris sesuai kebutuhan di luar Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

(1)Menteri melakukan pemutakhiran data Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2)Pemutakhiran data Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya Notaris yang:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri dari jabatannya; atau
3. c.diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat oleh Menteri.

Pasal 6

Informasi Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dimuat dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

(1)Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
1. a.kegiatan dunia usaha;
2. b.jumlah penduduk; dan/atau
3. c.rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan. 2021, No.246
(2)Penentuan kegiatan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan data perbankan, jasa keuangan lainnya, dan/atau jumlah badan usaha.
(3)Penentuan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurusi bidang kependudukan.
(4)Penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menggunakan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Penghitungan Formasi Jabatan Notaris dilakukan dengan cara:

a.menetapkan jumlah Notaris pada setiap kabupaten/kota berdasarkan 3 (tiga) indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dirata-ratakan per kabupaten/kota;
b.penentuan jumlah Formasi Jabatan Notaris yang baru pada suatu daerah merupakan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikurangi dengan Notaris yang sudah ada pada suatu kabupaten/kota; dan
c.Notaris yang sudah ada pada suatu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dihitung berdasarkan data Notaris pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikurangi jumlah Notaris yang telah memasuki usia pensiun dalam suatu kabupaten/kota. 2021, No. 246

BAB III

KATEGORI DAERAH

Pasal 9

(1)Hasil penghitungan Formasi Jabatan Notaris merupakan pedoman untuk menentukan Kategori Daerah.
(2)Selain hasil penghitungan Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan Kategori Daerah juga berpedoman pada:
1. a.jumlah PDRB; dan/atau
2. b.pertimbangan sosiologis dari Menteri.
(3)Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kategori Daerah A;
2. b.Kategori Daerah B; dan
3. c.Kategori Daerah C.
(4)Jumlah PDRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan data dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

(1)Kategori Daerah A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. b.Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. c.Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. d.Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. e.Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. f.Kota Medan;
7. g.Kota Bandung;
8. h.Kota Semarang;
9. i.Kota Surabaya; dan
10. j.Kota Makassar. 2021, No.246
(2)Kategori Daerah B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.Kabupaten Deli Serdang;
2. b.Kota Pekanbaru;
3. c.Kota Batam;
4. d.Kota Palembang;
5. e.Kota Tangerang;
6. f.Kabupaten Tangerang;
7. g.Kota Tangerang Selatan;
8. h.Kota Bekasi;
9. i.Kabupaten Bekasi;
10. j.Kota Depok;
11. k.Kabupaten Bogor;
12. l.Kabupaten Bandung;
13. m.Kabupaten Karawang;
14. n.Kota Yogyakarta;
15. o.Kabupaten Sleman;
16. p.Kabupaten Sidoarjo;
17. q.Kabupaten Gresik;
18. r.Kabupaten Pasuruan; dan
19. s.Kabupaten Badung.
(3)Kategori Daerah C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam Kategori Daerah A dan Kategori Daerah B.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2021, No. 246 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135); 2021, No.246 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2.Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota.
3.Kategori Daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria Formasi Jabatan Notaris.
4.Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu 1 (satu) tahun.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

FORMASI JABATAN NOTARIS

Pasal 2

(1)Menteri menentukan Formasi Jabatan Notaris dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris.
(2)Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setiap 3 (tiga) tahun. 2021, No. 246

Pasal 3

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan Notaris.

Pasal 4

Menteri dapat melakukan penambahan Formasi Jabatan Notaris sesuai kebutuhan di luar Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

(1)Menteri melakukan pemutakhiran data Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2)Pemutakhiran data Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena adanya Notaris yang:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri dari jabatannya; atau
3. c.diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat oleh Menteri.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
1. a.kegiatan dunia usaha;
2. b.jumlah penduduk; dan/atau
3. c.rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan. 2021, No.246
(2)Penentuan kegiatan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan data perbankan, jasa keuangan lainnya, dan/atau jumlah badan usaha.
(3)Penentuan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurusi bidang kependudukan.
(4)Penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menggunakan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Penghitungan Formasi Jabatan Notaris dilakukan dengan cara:

a.menetapkan jumlah Notaris pada setiap kabupaten/kota berdasarkan 3 (tiga) indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dirata-ratakan per kabupaten/kota;
b.penentuan jumlah Formasi Jabatan Notaris yang baru pada suatu daerah merupakan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikurangi dengan Notaris yang sudah ada pada suatu kabupaten/kota; dan
c.Notaris yang sudah ada pada suatu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dihitung berdasarkan data Notaris pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikurangi jumlah Notaris yang telah memasuki usia pensiun dalam suatu kabupaten/kota. 2021, No. 246

BAB III

KATEGORI DAERAH

Pasal 9

(1)Hasil penghitungan Formasi Jabatan Notaris merupakan pedoman untuk menentukan Kategori Daerah.
(2)Selain hasil penghitungan Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan Kategori Daerah juga berpedoman pada:
1. a.jumlah PDRB; dan/atau
2. b.pertimbangan sosiologis dari Menteri.
(3)Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kategori Daerah A;
2. b.Kategori Daerah B; dan
3. c.Kategori Daerah C.
(4)Jumlah PDRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan data dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

(1)Kategori Daerah A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. b.Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. c.Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. d.Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. e.Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. f.Kota Medan;
7. g.Kota Bandung;
8. h.Kota Semarang;
9. i.Kota Surabaya; dan
10. j.Kota Makassar. 2021, No.246
(2)Kategori Daerah B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.Kabupaten Deli Serdang;
2. b.Kota Pekanbaru;
3. c.Kota Batam;
4. d.Kota Palembang;
5. e.Kota Tangerang;
6. f.Kabupaten Tangerang;
7. g.Kota Tangerang Selatan;
8. h.Kota Bekasi;
9. i.Kabupaten Bekasi;
10. j.Kota Depok;
11. k.Kabupaten Bogor;
12. l.Kabupaten Bandung;
13. m.Kabupaten Karawang;
14. n.Kota Yogyakarta;
15. o.Kabupaten Sleman;
16. p.Kabupaten Sidoarjo;
17. q.Kabupaten Gresik;
18. r.Kabupaten Pasuruan; dan
19. s.Kabupaten Badung.
(3)Kategori Daerah C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam Kategori Daerah A dan Kategori Daerah B.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016