DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah, dibentuk Kantor Wilayah di provinsi. Kantor Wilayah berada di wilayah provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Hukum adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
3.Instansi Vertikal yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah, dibentuk Kantor Wilayah di provinsi.
(2)Kantor Wilayah berada di wilayah provinsi.
(3)Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)Kantor Wilayah dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 3

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
b.pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
c.fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d.pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
e.koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
f.pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
g.pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
h.koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
i.fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang- undangan di daerah;
j.fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
k.pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 5

Pada setiap provinsi dapat dibentuk 1 (satu) Kantor Wilayah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Kantor Wilayah terdiri atas:

a.Divisi Pelayanan Hukum;
b.Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum; dan
c.Bagian Tata Usaha dan Umum.

Pasal 7

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a.pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
b.pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Pasal 9

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas:

a.Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
b.Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual; dan
c.kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 10

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…