DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai Tata Cara Pengangangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3J Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pengangangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
5.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6.Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah PNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
3.Formulir adalah lembar pengisian data secara elektronik.
4.Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS yang selanjutnya disebut KTP PPNS adalah kartu sebagai tanda pengenal bagi PPNS.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7.Hari adalah hari kerja.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN PPNS

Pasal 2

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS, calon Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan:
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f terpenuhi, Menteri memberitahukan nama calon Pejabat PPNS kepada pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan berupa surat rekomendasi.
(2)Pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan mengajukan nama calon Pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 4

Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS, calon Pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, harus mendapat rekomendasi dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pertimbangan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 5

(1)Untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pemohon harus memperoleh surat rekomendasi dari Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan pemohon secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(3)Permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan persyaratan paling sedikit:
1. a.petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
2. b.keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
3. c.ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah; dan
5. e.penilaian kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 6

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan mengisi Formulir.
(2)Selain mengisi Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3).
(3)Untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS yang melakukan penegakan Peraturan Daerah, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
(4)Untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS yang melakukan penegakan undang-undang di daerah, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah melalui menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan undang- undang.

Pasal 7

(1)Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan administrasi terhadap permohonan Formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 8

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal memberitahukan secara elektronik kepada pemohon untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon tidak melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.
(3)Permohonan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
(4)Permohonan yang dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali sesuai dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, permohonan dinyatakan lengkap dan benar, Menteri menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berisi nama calon Pejabat PPNS dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
(2)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan secara elektronik kepada pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan permohonan.
(3)Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi calon Pejabat PPNS yang telah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan permohonan calon Pejabat PPNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pertimbangan Jaksa Agung Republik Indonesia.
(2)Rekomendasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi calon Pejabat PPNS.
(3)Tata cara pemberian rekomendasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan masing-masing oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
(4)Rekomendasi dan pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…