DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkum ini mengatur mengenai Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum. Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan Peraturan Menteri yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan.
2.Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3.Naskah Kebijakan adalah naskah urgensi yang merupakan dokumen analisis yang bertujuan untuk perumusan masalah yang memuat dasar/rujukan penyusunan, latar belakang/situasi masalah, tingkat urgensi masalah, maksud dan tujuan, analisis penyelesaian masalah, solusi/penyelesaian dan pokok substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri.
4.Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan adalah penelaahan dan penilaian materi, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai dari suatu peraturan perundang-undangan.
6.Pemrakarsa adalah pimpinan eselon I yang mengajukan usulan rancangan Peraturan Menteri sesuai dengan tugas dan fungsi.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
8.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum.
9.Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama adalah Biro pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum yang memfasilitasi program penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Menteri.

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:

a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.kewenangan Menteri;
c.hasil Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang- Undang; dan/atau
d.hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didahului dengan penyusunan Naskah Kebijakan.
(2)Pemrakarsa mengajukan permohonan penyusunan Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Strategi Kebijakan Hukum paling lambat minggu keempat bulan April tahun berjalan untuk Program Penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya disertai dengan usulan urgensi.
(3)Usulan urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

1.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3.jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 5

Dalam hal telah terdapat rekomendasi hasil Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang serta analisis evaluasi hukum, rekomendasi tersebut menggantikan Naskah Kebijakan sebagai dasar Pemrakarsa untuk mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

(1)Dalam menyusun Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Strategi Kebijakan Hukum melibatkan paling sedikit unsur:
1. a.Pemrakarsa;
2. b.unit eselon I terkait;
3. c.Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
4. d.Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama.
(2)Dalam melakukan penyusunan Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Strategi Kebijakan Hukum dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, pakar, dan/atau jabatan fungsional kebijakan.
(3)Penyusunan Naskah Kebijakan yang disusun oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun berjalan.
(4)Naskah Kebijakan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 7

(1)Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama mengoordinasikan usulan perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dengan Pemrakarsa dan melibatkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Badan Strategi Kebijakan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan unit eselon I terkait.
(2)Usulan perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dari Pemrakarsa diajukan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama paling lambat minggu keempat bulan Oktober pada tahun berjalan untuk Program Penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya, dengan melampirkan:
1. a.Naskah Kebijakan, hasil Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang, atau analisis evaluasi hukum;
2. b.draf awal rancangan Peraturan Menteri; dan
3. c.lini waktu penyelesaian rancangan Peraturan Menteri.
(3)Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat :
1. a.judul naskah kebijakan;
2. b.dasar/rujukan penyusunan rancangan kebijakan /peraturan;
3. c.latar belakang/situasi masalah;
4. d.tingkat urgensi masalah;
5. e.maksud dan tujuan penyusunan;
6. f.analisis penyelesaian masalah; dan
7. g.solusi/penyelesaian dan pokok substansi yang diatur yang terdiri atas: pokok pikiran, ruang lingkup, objek yang akan diatur serta jangkauan dan arah pengaturan.
(4)Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rekomendasi untuk membentuk peraturan.
(5)Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama menyusun Program Penyusunan Peraturan Menteri yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 8

(1)Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) dilakukan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon I paling lambat minggu keempat bulan November pada tahun berjalan.
(2)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa daftar Program Penyusunan Peraturan Menteri.
(3)Daftar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.judul;
2. b.pokok materi muatan/arah pengaturan;
3. c.dasar pembentukan; dan
4. d.Pemrakarsa;

Pasal 9

(1)Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
(2)Daftar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

(1)Dalam keadaan mendesak, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri berdasarkan izin prakarsa dari Menteri.
(2)Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung;
3. c.perintah/arahan Presiden; dan/atau
4. d.kebutuhan mendesak dan kebutuhan organisasi.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Hukum Nomor 28 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERENCANAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERENCANAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2017