DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Hukum Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

1. Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang yang menurut Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan 3. Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, yang menurut Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 4. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan 5. Tahapan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri atas: a. permohonan; b. pemeriksaan; c. perbaikan hasil pemeriksaan; d. penetapan; e. penomoran; f. pembubuhan Tanda Tangan Elektronik; dan g. publikasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5.Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6.Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
2.Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
3.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang yang menurut Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
(2)Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
(3)Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang- Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, yang menurut Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(2)Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
(3)Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang dimandatkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

Tahapan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri atas:

a.permohonan;
b.pemeriksaan;
c.perbaikan hasil pemeriksaan;
d.penetapan;
e.penomoran;
f.pembubuhan Tanda Tangan Elektronik; dan
g.publikasi.

Pasal 5

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diajukan secara tertulis kepada Menteri yang ditandatangani oleh:
1. a.pimpinan lembaga yang berwenang untuk permohonan Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; atau
2. b.Sekretaris Jenderal atau pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk permohonan Pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara
(2)Permohonan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan tidak terdapat permasalahan secara substansi dan/atau prosedur.
(3)Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui aplikasi Pengundangan.

Pasal 6

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(4)diproses pada jam layanan Pengundangan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB; dan
2. b.hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
(2)Dalam keadaan tertentu jam layanan Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan oleh Direktur Jenderal melalui pengumuman.
(3)Dalam hal permohonan disampaikan di luar jam layanan Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diproses pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

(1)Permohonan melalui aplikasi Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) minimal disertai dengan Dokumen Elektronik berupa:
1. a.naskah peraturan yang akan diundangkan;
2. b.surat selesai harmonisasi;
3. c.berita acara pengharmonisasian; dan
4. d.rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibubuhi paraf pada setiap lembarnya.
(2)Pembubuhan paraf pada setiap lembar rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh:
1. a.pimpinan atau pejabat dari tim kerja pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.pimpinan atau pejabat dari pemohon Pengundangan.

Pasal 8

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kelengkapan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. b.kesesuaian naskah peraturan yang akan diundangkan dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. c.kewenangan lembaga untuk mengundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
(3)Pemeriksaan terhadap kesesuaian naskah peraturan yang akan diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.judul;
2. b.pembukaan;
3. c.ketentuan peralihan;
4. d.ketentuan penutup;
5. e.penutup; dan/atau
6. f.lampiran.

Pasal 9

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pemohon untuk melengkapi Dokumen Elektronik dan/atau melakukan perbaikan hasil pemeriksaan.
(2)Pemenuhan kelengkapan Dokumen Elektronik dan/atau perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan disampaikan.

Pasal 10

(1)Dalam hal kelengkapan Dokumen Elektronik dan/atau perbaikan hasil pemeriksaan tidak disampaikan kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), proses Pengundangan dinyatakan batal.
(2)Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…