DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2023

Nomor: 23
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 September 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Ringkasan

Permenkumham ini mengatur tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara www.peraturan.go.id 2023, No.1100 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui www.peraturan.go.id 2023, No.1100 prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
2.Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
3.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4.Tanda Tangan Elektonik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Penjelasan untuk Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

(1)Menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengundangkan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang ataupun berdasarkan kewenangan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(2)Penjelasan untuk Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2023, No.1100
(3)Pengundangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjelasan untuk Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN

Pasal 4

(1)Permohonan Pengundangan diajukan secara tertulis kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui Direktur Jenderal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui aplikasi Pengundangan.

Pasal 5

(1)Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang- undangan yang akan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga yang berwenang.
(2)Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan tidak terdapat permasalahan secara substansi dan/atau prosedur.

Pasal 6

(1)Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang- undangan yang akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/nama lain atau pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembentukan Peraturan Perundang- undangan dari lembaga yang berwenang.
(2)Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan tidak terdapat permasalahan secara substansi dan/atau prosedur.

Pasal 7

(1)Permohonan Pengundangan melalui aplikasi Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai dengan Dokumen Elektronik berupa: www.peraturan.go.id 2023, No.1100
1. a.naskah asli rancangan Peraturan Perundang- Undangan;
2. b.surat selesai harmonisasi; dan
3. c.berita acara pengharmonisasian.
(2)Naskah asli rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi paraf pada setiap lembarnya oleh:
1. a.pembina atau ketua kelompok kerja pengharmonisasian Peraturan Perundang- undangan; dan
2. b.pimpinan atau pejabat dari instansi pemohon Pengundangan.
(3)Dalam hal rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan memerlukan persetujuan Presiden, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan surat persetujuan Presiden.

Pasal 8

(1)Permohonan Pengundangan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat dokumen permohonan diterima secara lengkap dalam aplikasi Pengundangan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
2. b.kesesuaian Dokumen Elektronik naskah asli rancangan Peraturan Perundang-Undangan dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal menyampaikan hasil pemeriksaan kepada instansi pemohon untuk melengkapi dokumen dan/atau melakukan perbaikan.
(2)Pemenuhan kelengkapan dokumen dan/atau hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal dalam jam layanan Pengundangan.

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dokumen dinyatakan telah lengkap dan sesuai antara Dokumen Elektronik naskah asli rancangan Peraturan Perundang-Undangan dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal menyampaikan kepada instansi pemohon untuk ditetapkan dengan membubuhi Tanda Tangan Elektronik. www.peraturan.go.id 2023, No.1100

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…