DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan tugas belajar dibiayai, pengelolaan tugas belajar mandiri, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8.Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
9.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
10.Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 949); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier.
3.PNS Tugas Belajar adalah PNS di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mendapat Tugas Belajar.
4.Tugas Belajar Dibiayai adalah Tugas Belajar yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa.
5.Tugas Belajar Mandiri adalah Tugas Belajar yang dibiayai secara mandiri oleh PNS Tugas Belajar.
6.Seleksi Tugas Belajar adalah seleksi bagi PNS Tugas Belajar.
7.Surat Tugas Belajar adalah surat tugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS Tugas Belajar Dibiayai atau Tugas Belajar Mandiri.
8.Tugas Belajar Berkelanjutan adalah Tugas Belajar Dibiayai yang dilakukan secara terus menerus pada 2 (dua) jenjang pendidikan sepanjang memenuhi syarat tertentu.
9.Program Pemanfaatan PNS Selesai Tugas Belajar Dibiayai yang selanjutnya disebut Re-entry Program adalah program pemanfaatan bagi PNS Selesai Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
10.Laporan Perkembangan Studi adalah laporan yang disusun oleh PNS Tugas Belajar mengenai perkembangan studi pada setiap akhir periode pembelajaran.
11.Laporan Selesai Studi adalah laporan yang disusun oleh PNS Tugas Belajar setelah menyelesaikan studi.
12.Perjanjian Tugas Belajar adalah kesepakatan tertulis antara pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan PNS yang menjalankan Tugas Belajar Dibiayai sebelum dilaksanakannya Tugas Belajar.
13.PNS Selesai Tugas Belajar adalah PNS yang telah selesai menjalankan Tugas Belajar Dibiayai.
14.Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja PNS Selesai Tugas Belajar.
15.Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
16.Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi.
18.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
19.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Unit Pengelola Kepegawaian yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas pembinaan dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan Kementerian/Badan.
22.Penyelenggara Beasiswa adalah pihak yang memberikan dan/atau mengelola pembiayaan Tugas Belajar.
23.Unit Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi aparatur di bidang penanaman modal.

Pasal 2

(1)Pengelolaan Tugas Belajar terdiri atas:
1. a.Tugas Belajar Dibiayai; dan
2. b.Tugas Belajar Mandiri.
(2)Program Tugas Belajar meliputi jenjang pendidikan:
1. a.Sarjana (S1)/Diploma IV (D4);
2. b.Magister (S2); dan
3. c.Doktor (S3), yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB II

PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR DIBIAYAI

Pasal 3

Pengelolaan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.pelaksanaan Tugas Belajar Dibiayai;
b.pasca Tugas Belajar Dibiayai; dan
c.pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar Dibiayai.

Pasal 4

Pelaksanaan Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.persyaratan;
b.seleksi;
c.persiapan dan penugasan;
d.hak, kewajiban, dan kedudukan;
e.pembatalan, penghentian, dan perpanjangan; dan
f.Tugas Belajar Dibiayai berkelanjutan.

Pasal 5

(1)Persyaratan untuk mengikuti Tugas Belajar Dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
1. a.telah bekerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
2. b.memiliki sisa masa kerja sampai dengan batas usia pensiun pada jabatan minimal 3 (tiga) kali masa pendidikan normatif program studi ditambah dengan sisa masa Ikatan Dinas Tugas Belajar sebelumnya dalam hal PNS yang bersangkutan masih memiliki Ikatan Dinas;
3. c.memiliki ijazah pendidikan terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.tingkat Sekolah Menengah Atas/Diploma I (D1)/Diploma II (D2)/Diploma III (D3) atau yang sederajat bagi yang akan mengikuti program Sarjana (S1)/Diploma IV (D4);
  2. 2.tingkat Sarjana (S1)/Diploma IV (D4) atau yang sederajat bagi yang akan mengikuti program Magister (S2);
  3. 3.tingkat Magister (S2) atau yang sederajat bagi yang akan mengikuti program Doktoral (S3), yang harus telah tercantum dalam data kepegawaian Kementerian/Badan;
4. d.memiliki pangkat dan golongan paling rendah:
  1. 1.II/b bagi yang akan mengikuti program Sarjana (S1)/Diploma IV (D4);
  2. 2.III/a bagi yang akan mengikuti program Magister (S2); dan
  3. 3.III/b bagi yang akan mengikuti program Doktoral (S3);
5. e.tidak sedang menjalani atau dicalonkan pada program Tugas Belajar Dibiayai lain;
6. f.belum pernah menyelesaikan program Tugas Belajar Dibiayai atau Tugas Belajar Mandiri pada jenjang pendidikan yang sama, kecuali jika terdapat kebutuhan Kementerian/Badan;
7. g.memiliki predikat kinerja dengan kategori paling rendah baik berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. h.tidak pernah dibatalkan atau dihentikan dari Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
9. i.tidak sedang dalam pemeriksaan atau dalam masa tunggu hasil pemeriksaan atas pelanggaran etika, disiplin, dan/atau pidana penjara/kurungan;
10. j.tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan dan/atau hukuman disiplin;
11. k.tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara/kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
12. l.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
13. m.telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak selesai Tugas Belajar Dibiayai sebelumnya, kecuali untuk Tugas Belajar Dibiayai Berkelanjutan;
14. n.mendapat persetujuan pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang bersangkutan;
15. o.sehat jasmani dan rohani; dan
16. p.memenuhi persyaratan umum untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Beasiswa dan perguruan tinggi.
(2)Dalam hal PNS Tugas Belajar Mandiri mendapatkan beasiswa, harus mengajukan pembatalan Tugas Belajar Mandiri untuk selanjutnya diproses Tugas Belajar Dibiayai.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PNS yang akan menjalankan Tugas Belajar kepada UPK.

Pasal 6

(1)Seleksi Tugas Belajar Dibiayai terdiri atas:
1. a.seleksi oleh Kementerian/Badan;
2. b.seleksi oleh Penyelenggara Beasiswa; dan/atau
3. c.seleksi oleh perguruan tinggi.
(2)Seleksi oleh Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar Dibiayai yang akan menjalankan Tugas Belajar Dibiayai Berkelanjutan.

Pasal 7

(1)Seleksi oleh Kementerian/Badan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh UPK dan UPP.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
2. b.kualifikasi dan kompetensi; dan
3. c.nilai akademik.
(3)PNS yang lulus seleksi oleh Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.berhak mengikuti seleksi oleh Penyelenggara Beasiswa dan/atau seleksi oleh perguruan tinggi; dan/atau
2. b.diberikan program pengembangan oleh UPP dalam rangka persiapan Tugas Belajar Dibiayai.

Pasal 8

(1)UPP menyediakan daftar Penyelenggara Beasiswa yang dapat diikuti oleh PNS yang lulus seleksi oleh Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
(2)PNS yang lulus seleksi oleh Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran kepada Penyelenggara Beasiswa.
(3)PNS yang lulus seleksi oleh Kementerian/Badan dapat mendaftar pada Penyelenggara Beasiswa di luar daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan tertulis dari UPP.

Pasal 9

PNS yang lulus seleksi oleh Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mengikuti seleksi oleh perguruan tinggi dengan ketentuan:

a.program studi telah sesuai dengan kebutuhan kompetensi di Kementerian/Badan;
b.khusus untuk perguruan tinggi dalam negeri program studi telah memiliki akreditasi paling rendah baik sekali atau B dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
c.khusus untuk perguruan tinggi luar negeri, program studi telah diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 10

(1)PNS yang telah dinyatakan lulus seluruh seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus menandatangani Perjanjian Tugas Belajar.
(2)Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para pihak yang terdiri atas:
1. a.PyB sebagai perwakilan Kementerian/Badan; dan
2. b.PNS Tugas Belajar.
(3)Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.disusun dan dipersiapkan oleh UPK; dan
2. b.disimpan oleh UPK, UPP, dan PNS Tugas Belajar Dibiayai.
(4)Format Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…