Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Kementerian yang mengurusi investasi dan hilirisasi, bertanggung jawab kepada Presiden.
2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah gerbang utama Indonesia bagi investasi, baik domestik maupun asing. Kehadiran lembaga ini esensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri nasional. Fokus pada hilirisasi menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
Secara regulasi, BKPM bertanggung jawab memandu investor dalam perizinan usaha berbasis risiko melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Lembaga ini juga menyediakan layanan satu atap untuk pengajuan investasi serta memfasilitasi pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Program-programnya mencakup promosi investasi di sektor-sektor strategis.
BKPM mengundang investor global untuk mengeksplorasi proyek hilirisasi di delapan sektor utama, didukung infrastruktur dan insentif fiskal. Selain itu, program strategis lainnya meliputi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan pertumbuhan pangan berkelanjutan melalui pertanian inovatif. Pengembangan destinasi investasi kesehatan yang mengintegrasikan layanan medis, riset, dan pariwisata kesehatan juga menjadi prioritas.
BKPM berperan krusial dalam isu nasional seperti transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri dan transisi energi menuju energi bersih. Lembaga ini juga berkontribusi pada ketahanan pangan melalui pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan pariwisata medis. BKPM juga memantau tren partisipasi perempuan dalam perizinan berusaha, menunjukkan perhatian terhadap inklusi ekonomi.
Warga negara atau entitas bisnis harus berurusan dengan BKPM ketika akan memulai atau mengembangkan usaha di Indonesia yang memerlukan perizinan berusaha. Ini termasuk pengajuan izin usaha melalui sistem OSS dan pelaporan LKPM secara berkala. BKPM juga menjadi rujukan ketika membutuhkan panduan terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan regulasi investasi lainnya.
Dengan mandat yang jelas dan ruang lingkup yang luas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi ekonomi Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan. Melalui program-program strategisnya, BKPM tidak hanya menarik investasi, tetapi juga memastikan bahwa investasi tersebut memberikan dampak maksimal bagi kemajuan bangsa. Peran ini krusial dalam pembangunan ekonomi nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka Percepatan Investasi yaitu tentang insentif atas impor KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat, Sistem OSS, dokumen persyaratan permohonan pemberian insentif dan mengubah beberapa format lampiran.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelayanan terpadu satu pintu, kinerja percepatan pelaksanaan berusaha, tahapan penilaian kinerja PTSP dan kinerja PPB Pemda serta penilaian kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga dan ketentuan penutup.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tahapan penyelenggaraan pengembangan kompetensi, sistem pembelajaran terintegrasi di bidang investasi, hilirisasi dan penanaman modal, pendanaan dan ketentuan penutup.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, ketentuan perizinan berusaha berbasis resiko, persyaratan dasar, perizinan berusaha, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko lainnya, layanan fasilitas penanaman modal, perizinan lainnya, pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission), pembatalan dan pencabutan, sanksi, layanan perizinan berusaha berbasis risiko dalam keadaan tertentu,kode etik, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis, susunan dan bentuk naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, pejabat penanda tangan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan ketentuan penutup.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan tugas belajar dibiayai, pengelolaan tugas belajar mandiri, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis data, prinsip satu data indonesia, penyelenggara tata kelola data, penyelenggaraan tata kelola data, pertisipasi dan kerja sama, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
