DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5.Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8.Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
9.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
12.Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 949); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2025 MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ttd. ROSAN PERKASA ROESLANI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 815 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 1.1. Kondisi Umum Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2020-2024 terdiri dari tiga sasaran strategis dengan tujuh indikator kinerja utama. Ketiga sasaran strategis tersebut meliputi (1) peningkatan realisasi penanaman modal (SS-1); (2) peningkatan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal (SS-2); dan (3) terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS-3). Secara umum, hasil evaluasi terhadap capaian kinerja masing-masing sasaran menunjukkan kinerja yang baik. 1.1.1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Sasaran Strategis pertama (SS-1) adalah peningkatan realisasi penanaman modal. Sasaran ini memiliki empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu (1) nilai realisasi penanaman modal; (2) nilai realisasi penanaman modal di sektor sekunder; (3) sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa; dan

(4)kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM. Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis pertama memiliki rata-rata capaian kinerja dengan kategori sangat baik pada tahun 2020-2024. Bahkan, terdapat beberapa IKU yang telah memiliki capaian kinerja melebihi target perencanaan. Capaian kinerja SS-1 selama lima tahun dari 2020-2024 terdapat pada tabel di bawah ini. Tabel 1.1. Capaian Kinerja SS-1 Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Sasaran Strategis Pertama (SS-1) Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rerata Kategori IKU Nilai realisasi penanaman modal Rp triliun 817,2 858,5 968,4 1.099,8 1.239,3 826,3 901,0 1.207,2 1.418,9 1.714,2 101% 105% 125% 129% 138% 120% Sangat Baik IKU Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder Rp triliun 227,2 268,7 352,5 483,9 646,1 272,9 325,4 497,7 596,3 721,3 120% 121% 141% 123% 112% 123% Sangat Baik IKU Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) Persen 48,3 49,0 49,7 50,6 51,7 50,5 52,0 52,7 51,5 52,2 105% 106% 106% 102% 101% 104% Sangat Baik IKU Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM Persen 48,8 49,7 50,3 51,9 53,1 50,1 49,6 45,8 47,6 47,5 103% 100% 91% 92% 89% 95% Sangat Baik Total Capaian 107% 108% 116% 111% 110% 110% Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sumber: Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2024 (diolah)

1.Nilai Realisasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki kinerja positif dalam upaya peningkatan nilai realisasi penanaman modal pada tahun 2020-2024. Kinerja positif tersebut menunjukkan komitmen serta keberhasilan berbagai inovasi serta strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal yang tinggi dan berkualitas. Nilai Realisasi Penanaman Modal secara konsisten memiliki realisasi kinerja melampaui target kinerja yang telah ditetapkan selama periode 2020-2024. Nilai realisasi penanaman modal pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.714,2 triliun. Nilai tersebut terdiri dari 52,5% Penanaman Modal Asing (PMA) atau sebesar Rp900,2 triliun dan 47,5% Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau sebesar Rp814,0 triliun. Capaian tersebut telah melampaui target tahun 2024 sebesar Rp1.239,3 triliun dan memiliki capaian kinerja sebesar 138% atau terkategori sangat baik. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki rerata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) nilai realisasi penanaman modal sebesar 120% pada tahun 2020-2024 atau terkategori sangat baik. Berdasarkan asal negara penanaman modal asing sepanjang tahun 2020- 2024, Singapura secara konsisten menjadi negara penanam modal asing tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2020, Singapura memiliki nilai penanaman modal sebesar USD 9,8 milliar. Nilai tersebut meningkat menjadi USD 13,3 milliar pada tahun 2022 dan USD 15,4 milliar pada tahun 2023. Pada tahun 2024, nilai penanaman modal Singapura mengalami peningkatan signifikan menjadi USD 20,1 milliar. Dari lima besar negara asal penanaman modal asing, sebagian besar negara tersebut berada di kawasan Asia. Hal ini menunjukkan bahwa minat negara-negara di Kawasan Asia cukup tinggi untuk berinvestasi di Indonesia. Gambar 1.1. Negara Asal PMA Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (diolah) Penanaman modal asing di Indonesia sebagian besar terealisasi di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2020-2024, Provinsi Jawa Barat hanya sekali menjadi wilayah penanaman modal asing kedua tertinggi setelah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022. Realisasi penanaman modal asing di Indonesia tersebar cukup merata meliputi wilayah Jawa dan luar Jawa pada periode 2020-2024. Terdapat empat wilayah provinsi yang secara konsisten menjadi lima besar lokasi penanaman modal asing yaitu: 1) Provinsi Jawa Barat; 2) Provinsi Sulawesi Tengah; 3) Daerah Khusus Jakarta; dan 4) Provinsi Maluku Utara. Berikut ini merupakan tren lima besar lokasi penanaman modal asing pada tahun 2020-2024. Gambar 1.2. Tren Lokasi PMA Terbesar Tahun 2020-2024 Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (diolah) Industri pengolahan secara konsisten menjadi sektor penanaman modal asing tertinggi dari tahun 2020-2024. Sektor kedua tertinggi adalah infrastruktur dan jasa serta ketiga adalah sektor pertambangan. Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan merupakan sektor keempat tertinggi selama tahun 2020-2024. Keempat sektor tersebut secara konsisten menjadi empat besar realisasi penanaman modal asing tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor asing terhadap keempat sektor tersebut cukup tinggi dan konsisten dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berikut ini merupakan enam sektor tertinggi penanaman modal asing tahun 2020-2024. Gambar 1.3. Tren Sektor PMA Terbesar Tahun 2020-2024 Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (diolah) Daerah Khusus Jakarta secara konsisten menjadi wilayah penanaman modal dalam negeri tertinggi dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah penanaman modal dalam negeri tertinggi. Untuk tahun 2021, Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah penanaman modal dalam negeri tertinggi. Berdasarkan tren data lokasi penanaman modal dalam negeri, Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Jawa Barat secara persisten menjadi dua wilayah penanaman modal dalam negeri tertinggi pada tahun 2021-2024. Berikut ini merupakan lima besar lokasi penanaman modal dalam negeri tertinggi pada tahun 2020-2024. Gambar 1.4. Tren Lokasi PMDN Terbesar Tahun 2020-2024 Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (diolah) Infrastruktur dan jasa serta industri pengolahan secara persisten menjadi dua sektor tertinggi penanaman modal dalam negeri dari tahun 2020-2024. Hal ini menggambarkan minat investor pada dua sektor tersebut secara konsisten cukup tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Enam besar sektor penanaman modal dalam negeri sejak tahun 2020-2024 adalah: 1) Infrastruktur dan jasa; 2) Industri pengolahan; 3) Pertambangan; 4) Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan; 5) Kehutanan; dan 6) Perikanan. Berikut ini merupakan tren sektor penanaman modal dalam negeri dari tahun 2020-2024. Gambar 1.5. Tren Sektor PMDN Tahun 2020-2024 Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (diolah) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan realisasi nilai penanaman modal, di antaranya:
1.Penyusunan Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada tanggal 5 Juni 2025, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dengan terbitnya peraturan ini diharapkan semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan termasuk layanan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB);
2.Optimalisasi penggunaan Single Sign On (SSO) sebagai media elektronik untuk penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Mekanisme ini diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang saat ini telah digantikan dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) , dimana pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
3.Peningkatan fungsi koordinasi dengan daerah dilakukan melalui konsolidasi data realisasi penanaman modal untuk membahas target per wilayah, perkembangan subsistem pengawasan, pencapaian realisasi anggaran Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus, serta permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan aparatur;
4.Peningkatan kemitraan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem industri yang saling bersinergi serta berkolaborasi antara industri besar dan UMKM;
5.Meningkatkan kemudahan berusaha dengan mempercepat proses perizinan melalui sistem OSS;
6.Mengeksekusi realisasi investasi besar dengan mengawal proyek-proyek strategis dan prioritas nasional, serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh investor;
7.Optimalisasi proses pemantauan melalui LKPM Online serta penguatan proses sanksi bagi pelaku usaha yang tidak tertib; serta
8.Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) telah dilakukan antara lain:

a.Restrukturisasi organisasi di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan adanya penambahan unit kerja baru, yaitu Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal.
b.Pembinaan melalui penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di pusat dan daerah dengan skema bimbingan teknis dan sosialisasi aturan teknis pelaksanaan.
c.Penyelenggaraan berbagai pelatihan terkait bidang penanaman modal dan hilirisasi yang dilakukan dalam mendukung upaya peningkatan realisasi nilai penanaman modal.
1. 2.Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki kinerja positif dalam upaya peningkatan nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder sepanjang tahun 2020-2024. Capaian nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder terus meningkat dan melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2020-
2. 2024.Pada tahun 2020, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder sebesar Rp272,9 triliun. Nilai ini meningkat menjadi Rp325,4 triliun pada tahun 2021 dan Rp497,7 triliun pada tahun 2022. Pada tahun 2023, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder kembali meningkat menjadi Rp596,3 triliun dan Rp721,3 triliun pada tahun 2024. Peningkatan nilai realisasi penanaman modal sektor yang konsisten tersebut menjadikan kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki rerata capaian kinerja sebesar 123% atau terkategori sangat baik. Gambar 1.6. Perkembangan Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier Tahun 2020-2024 (Rp Triliun) Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (diolah) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan realisasi nilai penanaman modal sektor sekunder, di antaranya:
3. 1.Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait penyusunan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik;
4. 2.Penerbitan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi;
5. 3.Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi; serta
6. 4.Mengembangkan hilirisasi investasi sumber daya alam dengan mendorong investasi di sektor-sektor yang dapat meningkatkan nilai tambah dan substitusi impor.
7. 3.Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mempunyai capaian kinerja yang positif dalam peningkatan sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa. Indikator kinerja utama sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa memiliki rerata capaian sebesar 104% pada periode tahun 2020-2024 atau terkategori sangat baik. Hal ini menunjukkan adanya berbagai strategi dan inovasi yang positif dalam rangka penyebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa yang dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pada tahun 2020, sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa sebesar 50,5%. Persentase tersebut meningkat menjadi 52,0% pada tahun 2021 dan 52,7% pada tahun 2022. Walaupun capaian ini sempat mengalami penurunan menjadi 51,5% pada tahun 2023 namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 52,2%. Hal ini menunjukkan berbagai komitmen dan upaya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mencapai pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Gambar 1.7. Nilai Realisasi Penanaman Modal Jawa dan Luar Jawa Tahun 2020-2024 Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (diolah) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki realisasi penanaman modal berkualitas di luar Jawa sebesar Rp895,4 triliun atau 52,2% pada tahun
8. 2024.Realisasi ini telah melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 51,7%. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki capaian kinerja indikator sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa sebesar 101% atau terkategori sangat baik pada tahun 2024. Peningkatan capaian nilai penanaman modal berkualitas di luar Jawa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan, dan harmonisasi peraturan. Berikut ini merupakan nilai realisasi penanaman modal asing (PMA) dan nilai realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) berdasarkan provinsi pada tahun 2024. Gambar 1.8. Nilai Realisasi PMA Berdasarkan Provinsi Tahun 2024 Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (diolah) Gambar 1.9. Nilai Realisasi PMDN Berdasarkan Provinsi Tahun 2024 Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (diolah) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa), di antaranya:
9. 1.Percepatan pengembangan kawasan industri dan pariwisata di berbagai lokasi di luar Jawa. Kebijakan hilirisasi menjadi titik balik peningkatan kualitas investasi di luar Jawa. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis dengan total kebutuhan investasi sebesar USD 618,0 miliar;
10. 2.Akselerasi hilirisasi untuk komoditas strategis seperti batubara, nikel, timah, tembaga, minyak bumi, dan kelapa sawit yang melimpah di wilayah luar Jawa;
11. 3.Penguatan dan perluasan implementasi peta jalan sebagai mekanisme pemicu bagi pemerintah pusat dan daerah agar lebih optimal dalam menarik investor untuk menggarap komoditas tersebut;
12. 4.Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas di luar Jawa, serta memberikan insentif dan kemudahan investasi bagi investor yang berminat menanam modal, seperti pembebasan pajak, keringanan biaya perizinan, dan bantuan teknis;
13. 5.Percepatan pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus di luar Jawa, seperti di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, yang menawarkan potensi sumber daya alam dan pasar yang besar;
14. 6.Menyebarluaskan investasi berkualitas dengan mengembangkan kawasan industri dan ekonomi khusus, serta mendorong investasi di sektor-sektor unggulan dan potensial; dan
15. 7.Melakukan promosi dan sosialisasi investasi di luar Jawa untuk menarik minat dan perhatian investor.
16. 4.Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki komitmen peningkatan kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM. UMKM sebagai salah satu kontributor utama penggerak ekonomi lokal menjadikannya memiliki peran dan fungsi strategis dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mempunyai rerata capaian kinerja sebesar 95% atau terkategori baik pada tahun 2020-2024. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki realisasi kontribusi penanaman modal dalam negeri PMDN termasuk UMKM sebesar 50,1% pada tahun 2020. Realisasi tersebut turun menjadi 49,6% pada tahun 2021 dan 45,8% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, realisasi ini mengalami peningkatan menjadi 47,6%. Realisasi ini kembali turun menjadi 47,5% pada tahun 2024. Realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 53,1%. Hal ini menjadikan capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar 89% atau terkategori baik. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator ini di antaranya adalah:
17. 1.Sosialisasi yang belum masif terhadap pelaku UMKM, sehingga layanan fasilitasi tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM;
18. 2.Terbatasnya akses terhadap modal dan pembiayaan, khususnya untuk UMKM, mengakibatkan iklim usaha belum sepenuhnya berkembang; dan
19. 3.Kurangnya data komprehensif yang menggambarkan kondisi UMKM, sehingga proses penyusunan kebijakan untuk memberikan kemudahan kepada UMKM belum optimal. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan kontribusi PMDN termasuk UMKM, antara lain:
20. 1.Mendorong kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta, serta antara investor besar, menengah, dan kecil, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan;
21. 2.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan penyesuaian target baru dari semula berfokus pada jumlah penerbitan surat persetujuan pemberian fasilitas (Masterlist, Tax Allowance, atau Tax Holiday) menjadi persentase Badan Usaha yang mendapatkan persetujuan fasilitas berusaha. Persetujuan ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi oleh penanam modal dalam negeri, dengan harapan kemudahan usaha akan mendorong peningkatan investasi domestik;
22. 3.Mengoptimalkan fasilitasi terkait bea masuk, pengurangan pajak penghasilan (PPh), dan fasilitasi Tax Holiday. Dari Januari hingga Desember 2024, sebanyak 311 badan usaha menerima persetujuan pemberian fasilitas, dengan rincian 269 badan usaha untuk bea masuk (Masterlist), 12 badan usaha untuk pengurangan pajak penghasilan (PPh) dalam bentuk Tax Allowance, dan 30 badan usaha dalam bentuk Tax Holiday;
23. 4.Meningkatkan layanan publik untuk mempermudah proses perizinan investasi bagi pelaku usaha dalam negeri melalui penyediaan layanan konsultasi berbantuan OSS sepanjang tahun 2020-2024, termasuk layanan konsultasi tatap muka di front office dan layanan elektronik melalui email, WhatsApp, Instagram, serta video call;
24. 5.Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM dengan memberikan fasilitas dan insentif bagi investor yang melibatkan UMKM dalam rantai pasok mereka; dan
25. 6.Meningkatkan investasi dalam negeri atau PMDN, termasuk UMKM, dengan memberikan bimbingan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku usaha lokal. 1.1.2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal Sasaran Strategis (SS-2) adalah meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal. Sasaran ini memiliki satu indikator kinerja utama yaitu peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB). Indikator ini sejak tahun 2022 mengacu pada World Competitiveness Yearbook yang diterbitkan oleh Institute for Management Development (IMD). Kepercayaan tersebut merupakan landasan utama bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Faktor kepercayaan ini merupakan aspek kunci untuk dapat menarik minat investor untuk menanamkam modalnya baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan terpercaya bagi para investor melalui berbagai kebijakan, perbaikan regulasi, serta peningkatan transparansi dan efisiensi pelayanan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki rerata capaian kinerja indikator kinerja utama World Competitiveness Institute for Management Development (IMD) sebesar 113% atau terkategori sangat baik pada tahun 2020-2024. Tabel 1.2. Capaian Kinerja SS-2 Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal Sasaran Strategis Kedua (SS-2) Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rerata Kategori IKU Peringkat kemudahan berusaha (Ease of Diong Business) Peringkat 60 56 51 45 40 73 N/A N/A N/A N/A 82% N/A N/A N/A N/A N/A N/A IKU World Competitiveness Institute for Management Development (IMD) Peringkat - - - 45 40 - - 44 34 27 - - 102% 118% 120% 113% Sangat Baik Sumber: Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2024 (diolah) Keterangan: Pada tanggal 27 Agustus 2020, World Bank menghentikan sementara proses Laporan EoDB 2021 dan melakukan internal audit untuk mengevaluasi data selama beberapa tahun terakhir karena adanya anomali data Dalam World Competitiveness Yearbook 2024 yang diterbitkan oleh Institute for Management Development (IMD), Indonesia berhasil mencapai peringkat ke 27 dari 67 negara. Peringkat ini naik tujuh peringkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di posisi ke 34. Dalam laporan tahun ini, Indonesia mengalami peningkatan pada tiga dari empat faktor utama yang dinilai. Faktor Economic Performance naik ke peringkat 24, meningkat lima posisi; Government Efficiency berada di peringkat 23, meningkat delapan posisi; dan Business Efficiency menempati peringkat 14, meningkat enam posisi. Indonesia hanya tertinggal dari Singapura di kawasan Asia Tenggara. Untuk faktor Infrastructure mengalami penurunan menjadi peringkat 52. Kenaikan peringkat ini memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Pencapaian peringkat yang baik ini akan berdampak positif terhadap citra Indonesia sebagai negara yang fokus dalam pembenahan efisiensi bisnis untuk ekosistem investasi para pelaku usaha. Untuk memperkuat iklim kemudahan berusaha terdapat beberapa tantangan seperti rendahnya produktivitas dan terbatasnya akses kepada layanan keuangan. Bank Dunia saat ini sedang mengembangkan indikator Business Ready (B- Ready) sebagai pengganti EoDB agar lebih komprehensif dalam menilai iklim investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan beberapa upaya dalam peningkatan kemudahan berusaha seperti harmonisasi kebijakan, deregulasi, dan penyederhanaan prosedur melalui OSS. 1.1.3. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani Sasaran Strategis Ketiga (SS-3) adalah terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Sasaran ini memiliki dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sasaran strategis terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani juga memiliki dua indikator kinerja yaitu Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penilaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki kinerja positif terhadap upaya perwujudan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Berdasarkan rerata capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2020-2024 memiliki rerata sebesar 98,9% atau terkategori baik.
26. 1.Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja penanaman modal yang tinggi dan berkualitas, serta penguatan kelembagaan dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki rerata capaian kinerja nilai reformasi birokrasi sebesar 97% atau terkategori baik pada tahun 2020-2024. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2024 adalah 76,12 (BB). Realisasi nilai ini masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar >80%-90% (A). Namun, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berupaya melakukan perbaikan kinerja dan penguatan upaya serta strategi perwujudan reformasi birokrasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara konsisten terus berupaya mengoptimalkan layanan publik yang diberikan melalui koordinasi secara intensif dengan unit kerja maupun stakeholder terkait, serta pengoptimalan layanan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Tabel 1.3. Capaian Kinerja SS-3 Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani Sasaran Strategis Ketiga (SS-3) Satuan Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rerata Kategori IKU Nilai reformasi birokrasi BPKM Predikat (Nilai) BB (>70% -80%) BB (>70%- 80%) A (>80%- 90%) A (>80%- 90%) A (>80%- 90%) BB (77.66) BB (77.89) BB (78.20) BB (71,91) BB (76,12) 100% 100% 98% 90% 95% 97% Baik IKU Opini BPK atas laporan keuangan BKPM Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sangat Baik IKU Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Nilai BB (>70% -80%) BB (>70%- 80%) A (>80%- 90%) A (>80%- 90%) A (>80%- 90%) BB (75,27) BB (75,55) BB (75,78) BB (76,17) BB (76,78) 101,1% 101,7% 94,4% 94,7% 96,0% 97,6% Baik IKU Penilaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPM Level 3,00 3,00 3,00 3,44 3,50 3,106 3,106 3,436 3,525 3,667 103,5% 103,5% 114,5% 102,5% 104,8% 105.8% Sangat Baik Total Capaian 101,1% 101,3% 101,7% 96,8% 99,0% 100,0% Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik Baik Sangat Baik Sumber: Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2024 (diolah)
27. 2.Opini Badan Pemeriksa Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selalu berkomitmen untuk melakukan transparasi penggunaan anggaran negara dalam melakukan berbagai kinerja, program, dan kegiatannya. Pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pernyataan ini didasarkan pada empat kriteria, yaitu:

(1)Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) Efektivitas sistem pengendalian intern. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki rerata capaian kinerja sebesar 100% atau terkategori sangat baik pada tahun 2020-2024. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara konsisten mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun terakhir. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion menggambarkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk menerapkan prinsip good governance, sehingga seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran berdampak positif dan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

3.Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan instrumen penting dalam menilai sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan manajemen kinerja berbasis hasil. Tabel 1.3 menampilkan tren capaian AKIP di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama lima tahun terakhir. Indikator Nilai Evaluasi AKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dihitung dengan frekuensi tahunan. Nilai AKIP tersebut mengacu pada hasil evaluasi Kementerian PAN-RB atas implementasi SAKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 yang disampaikan secara resmi oleh Kementerian PAN-RB melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/646/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024. Berdasarkan surat dimaksud, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendapatkan nilai 76,78 dan masuk pada kategori “BB”, dengan begitu secara kategori kinerjanya tergolong “Baik” dengan capaian sebesar 95,97 persen. Pada periode 2020-2021, realisasi capaian masing-masing adalah 75,27 dan 75,55 dengan capaian di atas target 74, yaitu 101,12% dan 101,71%, masuk kategori “Sangat Baik”, periode ini mencerminkan pengelolaan kinerja yang akuntabel dan sesuai ekspektasi reformasi birokrasi. Untuk periode 2022 hingga 2024, target dinaikkan menjadi 80, namun realisasi tidak mencapainya. Nilai realisasi masing-masing adalah 75,78; 76,17; dan 76,78; persentase capaian pun menurun dari 94,43% pada 2022 menjadi 95,97% pada 2024, dikategorikan “Baik” selama tiga tahun berturut-turut. Meski ada pertumbuhan positif dalam realisasi nilai AKIP, laju peningkatan masih relatif lambat dan belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil mempertahankan nilai AKIP dalam rentang kategori baik hingga sangat baik sepanjang periode 2020–2024. Perubahan target dari 74 menjadi 80 mulai 2022 memberikan tantangan tersendiri yang belum sepenuhnya terjawab dengan pencapaian aktual. Dibutuhkan strategi peningkatan kinerja yang lebih progresif, terutama dalam memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh agar target nilai 80 bisa tercapai di masa mendatang. Konsistensi tren pertumbuhan positif menjadi dasar optimisme bahwa target dapat dicapai apabila disertai penguatan sistem manajemen kinerja internal secara berkelanjutan.
4.Penilaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPM Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara berkelanjutan melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan sistem integral yang diterapkan secara menyeluruh di lingkungan instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hingga tahun 2024, tingkat maturitas SPIP di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan progresif. Penilaian terhadap level maturitas SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan lima level kematangan, dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Capaian level maturitas SPIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berada pada Level 3 (Terdefinisi) atau lebih tinggi, yang berarti Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terdokumentasi, diterapkan secara konsisten, dan menunjukkan komitmen terhadap pengendalian intern yang efektif. Capaian ini mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran terhadap implementasi pengendalian intern secara menyeluruh, serta menunjukkan peningkatan kesadaran organisasi dalam mengelola risiko dan menjaga akuntabilitas. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan penguatan sistem secara berkelanjutan tetap diperlukan guna mencapai level maturitas SPIP yang lebih tinggi, yaitu Level 4 (Terintegrasi) atau bahkan Level 5 (Optimum), di mana pengendalian intern menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya organisasi. Tabel 1.3 menunjukkan capaian level maturitas SPIP di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dari tahun 2020 hingga 2024. Level maturitas SPIP diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa efektif dan matang sistem pengendalian internal yang diterapkan di Kementerian. Dalam hal ini, target tahunan ditetapkan pada level 3,00, dengan beberapa pertumbuhan dan pencapaian yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi mencapai 3,106 dengan capaian lebih tinggi dari target 3,00, mencatatkan persentase capaian 103,5% dan dikategorikan "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern sudah dilaksanakan dengan baik pada dua tahun pertama meskipun target belum dinaikkan. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan signifikan dengan realisasi mencapai 3,436 dan pertumbuhan sebesar 10,6%. Hal ini menjadikan capaian sebesar 114,5%, dengan kategori tetap "Sangat Baik". Peningkatan ini mencerminkan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian intern semakin efektif dan diterapkan secara lebih terstruktur. Tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan moderat sebesar 2,6% dengan realisasi 3,525; yang masih berada di atas target 3,44 dengan menghasilkan capaian 102,5%. Meski ada penurunan laju pertumbuhan dibandingkan tahun 2022, capaian ini tetap menunjukkan bahwa pengendalian intern berada dalam kondisi sangat baik. Pada tahun 2024, realisasi tercatat 3,667; yang melebihi target 3,50 dengan pertumbuhan 4,0% dan capaian 104,8%. Ini merupakan pencapaian terbaik dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan penguatan sistem pengendalian intern dan komitmen yang terus meningkat dalam upaya mencapai tujuan reformasi birokrasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan konsistensi yang sangat baik dalam mewujudkan pengendalian intern yang matang, dengan capaian di atas target setiap tahun. Kenaikan signifikan pada tahun 2022 (10,6%) dan pertumbuhan yang stabil pada 2023 dan 2024 menandakan bahwa SPIP semakin efektif dan terlaksana dengan lebih baik, mendekati level optimal. Berdasarkan capaian yang ada, dapat disimpulkan bahwa penguatan sistem pengendalian intern di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus mengalami perbaikan dan akan terus berkembang menuju sistem yang lebih terintegrasi dan optimal. 1.1.4. Aspirasi Masyarakat Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan upaya untuk mendapatkan input dan masukan dalam rangka perbaikan kinerja serta layanan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Penjaringan aspirasi masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data aspirasi masyarakat ini menggunakan Narrative Policy Framework. Analisis ini menghasilkan informasi terstruktur dari narasi mitra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang akan diolah secara kuantitatif berdasarkan prioritas tertentu. Tahap pertama pelaksanaan teknis analisis Narrative Policy Framework adalah melakukan pengumpulan data berbasis laman big data. Pengumpulan data ini dilakukan melalui media elektronik dan situs web (website). Informasi narasi tersebut kemudian di export menggunakan chapture pada software NVivo12Plus. Tahap kedua adalah melakukan analisis dan olah data terkait dengan informasi yang disampaikan dalam narasi aspirasi masyarakat pada setiap sumber informasi. Tahap ketiga adalah melakukan coding data untuk menghasilkan visualisasi Content Analysis untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan berdasarkan substansi setiap informasi. Hal ini akan menghasilkan visualisasi data berbasis klasifikasi informasi untuk dapat mengetahui secara terstruktur terkait dengan informasi dan aspirasi dari masyarakat serta mitra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Hasil analisis penjaringan aspirasi masyarakat dikelompokkan menjadi dua aspek. Pertama terkait tantangan dan permasalahan investasi di Indonesia, Kedua terkait upaya peningkatan investasi di Indonesia.
1.Tantangan dan Permasalahan Investasi di Indonesia Penjaringan aspirasi masyarakat melalui penggunaan big data media elektronik dan situs web memberikan beberapa gambaran terkait tantangan dan permasalahan investasi di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dan olah data terdapat empat kluster utama. Pertama, terkait aksesibilitas dan izin berusaha. Permasalahan izin usaha ini terkait dengan izin mendirikan bangunan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR), dan persetujuan bangunan gedung. Kluster ini menggambarkan hambatan awal dalam melakukan investasi di Indonesia. Kedua, terkait iklim investasi, obesitas peraturan, dan pemberian sanksi administrasi. Kluster ini memberikan gambaran permasalahan terkait pengaruh minat daya tarik pelaku usaha atau masyarakat dalam berinvestasi di Indonesia. Ketiga, belum adanya penerapan environment, social dan governance (ESG) serta ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Keempat, terkait dengan layanan OSS, perpajakan, upah kerja, reformasi birokrasi, serta ketidakpastian regulasi. Kluster ini terkait dengan penyelenggaraan investasi di Indonesia. Berdasarkan cluster analysis tantangan dan permasalahan Investasi di Indonesia, hasil penjaringan aspirasi masyarakat memiliki permasalahan dalam lingkup substansi dan normatif layanan investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perlu melakukan tindak lanjut terkait dengan beberapa aspek permasalahan yang menjadi hambatan masyarakat dan pelaku usaha dalam berinvestasi di Indonesia. Kemudian, untuk mengetahui polarisasi permasalahan berbasis dominasi narasi dapat dijelaskan menggunakan perbandingan prioritas masalah. Hasil analisis tools crosstab atau mapping gap pada NVivo12Plus dapat menunjukkan perbandingan prioritas kuantitatif dominasi permasalahan. Berikut merupakan hasil analisis dan visualisasi permasalahan dan tantangan investasi di Indonesia yang memiliki dominasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari media digital dan situs web. Gambar 1.10. Cluster Analysis Tantangan dan Permasalahan Investasi di Indonesia Sumber: Analisis dan olah data, 2024 Gambar 1.11. Permasalahan Investasi di Indonesia Sumber: Analisis dan olah data, 2024 Hasil analisis tools crosstab atau mapping gap pada NVivo12Plus terkait skala permasalahan dapat diidentifikasi berdasarkan cakupan dominasi scope permasalahan pada setiap bidang kotak. Berdasarkan penjaringan aspirasi masyarakat, memiliki tiga aspek masalah utama yaitu ketidakpastian regulasi, iklim investasi dan obesitas peraturan. Ketiga aspek ini merupakan masalah urgent yang mendominasi terkait investasi di Indonesia. Masalah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan menghadirkan kepastian hukum dan menyederhanakan regulasi, sehingga akan berdampak pada penciptaan iklim investasi yang baik. Pelaku usaha menyoroti permasalahan TKDN dalam menjalankan investasi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dinilai memberatkan, mengingat tidak tersedianya komponen yang dibutuhkan pelaku usaha baik secara kualitas dan kuantitas. Permasalahan lainnya seperti pemberatan sanksi administratif, layanan OSS, dan perlunya efisiensi birokrasi. Ketiga hal ini menunjukkan penurunan kualitas daya dukung layanan investasi saat ini. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil analisis Word Frequency Query yang menunjukkan kesamaan terkait masalah utama investasi di Indonesia. Gambar 1.12. Tantangan dan Permasalahan Investasi di Indonesia Sumber: Word Frequency Query (hasil olah data, 2024) Hasil analisis data Word Frequency Query digunakan untuk mengetahui kata atau konsep yang sering diucapkan oleh informan dalam penjaringan aspirasi masyarakat serta mitra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Visualisasi hasil olah data menunjukkan bahwa semakin besar kata yang mendominasi mapping, artinya masalah tersebut sangat mendominasi. Kata kunci masalah investasi di Indonesia antara lain investor, iklim, usaha, belum, kendala, regulasi, peraturan, dan perizinan. Beberapa kata kunci tersebut merupakan masalah utama penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menentukan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan ke depannya. Hasil analisis tantangan dan permasalahan investasi di Indonesia dengan pendekatan narrative policy framework, secara eksplisit telah menjelaskan terkait klasifikasi skala prioritas yang perlu dilakukan tindaklanjut oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Penjaringan aspirasi masyarakat dapat menjadi dasar dalam peningkatan layanan investasi di Indonesia, sehingga iklim investasi dapat bertumbuh dengan baik. Untuk mengetahui sumber objek informasi terkait dengan key person atau policy maker yang memiliki permasalahan pada setiap aspek dapat tergambarkan dalam project map berikut. Berdasarkan hasil project map analysis permasalahan investasi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi empat subjek informan di antaranya 1) Akademisi; 2) NGO/LSM; 3) Pelaku Usaha, dan 4) Pemerintah. Akademisi menyoroti permasalahan terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), efisiensi birokrasi, Ketentuan TKDN, Iklim Investasi, dan izin berusaha. LSM/NGO memiliki kesamaan dengan akademisi, tetapi lebih menekankan pada Indonesia belum menerapkan prinsip Environment, Social dan Governance (ESG). Pemerintah, baik dari unsur Kementerian/Lembaga/Badan maupun Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan serta mendukung layanan investasi di Indonesia. Informasi dari pemerintah memiliki kesamaan dengan beberapa aspek permasalahan Akademisi dan NGO/LSM, tetapi memiliki dominasi pada aspek teknis pelaksanaan investasi antara lain, Izin Berusaha, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPPR), dan ketidakpastian regulasi. Gambar 1.13. Project Map Analysis Permasalahan Investasi di Indonesia Sumber: Analisis dan olah data, 2024 Gambar 1.14. Narrative Policy Maker Tantangan dan Permasalahan Investasi di Indonesia Sumber: Analisis dan olah data, 2024
2.Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia Penjaringan aspirasi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi terkait harapan pelaku usaha dan mitra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terkait layanan investasi ke depan. Penjaringan aspirasi ini penting untuk menentukan fokus arah perbaikan dan mengakomodir layanan yang belum terakomodir pada saat ini. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat terkait harapan perbaikan dalam peningkatan investasi di Indonesia dibagi menjadi empat kluster. Pertama, keinginan masyarakat dan investor terhadap kepastian regulasi EBT. Hal ini agar upaya peningkatan nilai realisasi penanaman modal sektor EBT terus meningkat dan mendukung perwujudan ekonomi hijau di Indonesia. Kedua, perbaikan dukungan teknis layanan penanaman modal. Harapan ini di antaranya melalui peningkatan reformasi birokrasi dan sumber daya manusia serta melakukan perbaikan dalam ekonomi digital dan keamanan siber. Hal tersebut merupakan masukan agar ke depan tercipta iklim penanaman modal yang lebih baik. Ketiga, adanya insentif perpajakan. Hal ini sebagai upaya untuk menarik dan meningkatkan investasi asing secara langsung (FDI). Keempat, peningkatan daya tarik iklim investasi dan kesiapan pelaku usaha nasional. Harapan dan aspirasi ini merupakan upaya untuk semakin memperkuat iklim investasi yang baik serta kemitraan dan sinergi antar pelaku usaha dalam mencapai nilai realisasi penanaman modal yang tinggi dan inklusif. Gambar 1.15. Cluster Analysis Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia Sumber: Analisis dan olah data, 2024 Berdasarkan hasil analisa cluster analysis upaya peningkatan investasi di Indonesia, sebagian besar masyarakat berharap adanya perbaikan iklim investasi di Indonesia. Harapan tersebut sejalan dengan kondisi saat ini seperti perkembangan ekonomi digital yang menciptakan tantangan baru seperti peretasan data digital. Hal ini membutuhkan upaya mitigasi melalui peningkatan keamanan siber secara holistik. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perlu melakukan tindaklanjut terkait beberapa harapan perbaikan, salah satunya melalui collaborative governance yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kemudian, untuk mengetahui polarisasi permasalahan berbasis dominasi narasi dapat dijelaskan menggunakan perbandingan prioritas masalah. Hasil analisis tools crosstab atau mapping gap pada NVivo12Plus menunjukkan perbandingan prioritas terkait harapan peningkatan investasi di Indonesia. Berikut merupakan hasil analisis dan visualisasi upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan investasi di Indonesia berdasarkan data aspirasi masyarakat. Gambar 1.16. Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia Sumber: Analisis dan olah data, 2024 Hasil analisis tools crosstab atau mapping gap pada NVivo12Plus terkait skala prioritas harapan peningkatan iklim investasi di Indonesia, dapat diidentifikasi berdasarkan cakupan dominasi scope permasalahan pada setiap bidang kotak. Berdasarkan penjaringan aspirasi masyarakat terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Pertama, yang menjadi harapan dari hasil penjaringan masyarakat adalah Kepastian Regulasi Investasi EBT. Kondisi tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah serta setiap stakeholder dalam menghadirkan ekonomi biru. Untuk saat ini Indonesia belum optimal mengakomodir lingkup investasi tersebut, salah satunya dalam ketersediaan produk hukum. Kedua, peningkatan ekosistem Ekonomi Digital, hal ini diuraikan pada calon investor asing yang melihat ekonomi saat ini sudah mengarah pada digitalisasi, sehingga Indonesia perlu mewujudkan ekonomi digital dengan memperbaiki segala aspek pendukungnya termasuk peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, serta Reformasi Birokrasi. Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kinerja pelaku usaha dan masyarakat untuk melakukan investasi di Indonesia. Terakhir, harapan yang sedikit atau jarang dibicarakan dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat adalah Ketidakpastian Pelaku Usaha Nasional, Insentif Perpajakan, Ekonomi Digital, dan Daya Tarik Iklim Investasi. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil analisis Word Frequency Query yang menujukan kesamaan. Gambar 1.17. Word Frequency Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia Sumber: Analisis dan olah data, 2024 Hasil analisis data Word Frequency Query digunakan untuk mengetahui kata atau konsep yang sering diucapkan dalam penjaringan aspirasi masyarakat dan mitra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Visualisasi hasil olah data menujukan bahwa semakin besar kata yang mendominasi mapping, masalah tersebut sangat mendominasi. Keyword yang menujukan substansi terkait dengan Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia, antara lain adalah Pemerintah, Ekonomi, Hijau, Energi, Terbarukan, Promosi, Birokrasi, Perbaikan, Regulasi, dan Digital. Informasi tersebut tentu dapat menjadi dasar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, pelaku usaha dan mitra dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Kondisi saat ini, sebagian besar aspirasi masyarakat sejalan dengan tantangan ekonomi digital dan investor juga telah bergeser untuk mengedepankan green investment. Hasil analisis penjaringan aspirasi masyarakat terkait dengan Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia, yang dihasilkan dari pendekatan Narrative Policy Framework, secara eksplisit telah menjelaskan terkait klasifikasi skala prioritas yang perlu dilakukan tindaklanjut oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Penjaringan aspirasi masyarakat dapat menjadi dasar dalam peningkatan layanan investasi di Indonesia, sehingga iklim investasi dapat bertumbuh dengan baik. Kemudian, untuk menjelaskan sumber objek informasi terkait dengan key person atau policy maker yang memiliki permasalahan pada setiap aspek, dapat dijelaskan pada Project Map. Gambar 1.18. Project Map Analysis Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia Sumber: Analisis dan olah data, 2024 Berdasarkan hasil analisis project map analysis terkait harapan ke depan, terdapat empat sumber informan yaitu 1) Akademisi, 2) NGO/LSM, 3) Pelaku Usaha, dan 4) Pemerintah. Sebagian besar akademisi memiliki perhatian tinggi terhadap aspek sumber daya manusia, reformasi birokrasi, kepastian regulasi EBT. Kalangan NGO/LSM memiliki perhatian pada peningkatan daya tarik iklim investasi, ekonomi digital, FDI, keamanan siber, kepastian regulasi EBT, ketidakpastian pelaku usaha nasional, dan reformasi birokrasi. Pelaku usaha memiliki harapan tinggi pada kepastian regulasi EBT di Indonesia. Pemerintah memiliki harapan pada pelaksanaan insentif perpajakan dan kepastian regulasi EBT dalam menghadirkan ekonomi hijau dan biru. Gambar 1.19. Narrative Policy Maker Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia Sumber: Analisis dan olah data, 2024 1.2.Potensi dan Permasalahan Pada bagian potensi dan permasalahan akan diuraikan terkait gambaran analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah. Perumusan potensi dan permasalahan tersebut telah memerhatikan RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta RUPM Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2045. Pada bagian potensi akan diuraikan terkait kekuatan dan peluang penanaman modal di Indonesia. Bagian permasalahan akan menguraikan terkait kelemahan dan tantangan. 1.2.1. Potensi Gambaran kekuatan investasi atau penanaman modal mencerminkan peran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan arus investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat, didukung oleh kebijakan yang pro- investasi, layanan perizinan terintegrasi berbasis digital, serta koordinasi lintas sektor yang efektif untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, komitmen terhadap hilirisasi industri menjadi kekuatan tambahan dalam memperkuat daya saing investasi nasional, mendorong penciptaan nilai tambah, serta membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan berbagai inisiatif strategis tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berperan sebagai katalis utama dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju struktur yang lebih maju dan berkelanjutan. Berikut ini merupakan faktor kekuatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam pelaksanaan dan pelayanan penanaman modal:
1.Adanya Penguatan Kelembagaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memegang peran strategis dalam meningkatkan realisasi investasi ke Indonesia. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki posisi kelembagaan yang kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kebijakan ini tidak hanya menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, tetapi berupaya meningkatkan kapabilitas kelembagaan Kementerian dalam menjalankan fungsi koordinasi dan eksekusi kebijakan investasi yang lebih efektif serta terarah, dengan salah satu prioritas di sektor hilirisasi. Penguatan ini dirancang untuk memastikan bahwa proses investasi dapat berjalan dengan efisien, responsif, terintegrasi, dan mengatasi kendala birokrasi yang selama ini menjadi hambatan utama bagi investor. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus membangun lingkungan investasi yang stabil dan menguntungkan bagi investor, sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang memperkuat daya saing nasional di tengah dinamika ekonomi global. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga menunjukkan komitmen konsistensi serta komitmen kinerja selama periode 2020-2024. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatatkan kinerja WTP atas laporan keuangan yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam meningkatkan kinerja penanaman modal telah dijalankan dengan tata kelola yang baik. Hal ini juga penting dalam meningkatkan kepercayaan investor yang menanamkan modalnya di Indonesia apabila urusan penanaman modal dijalankan oleh lembaga yang dikelola dengan tata kelola yang baik.
2.Semakin meningkatnya kepercayaan investor dan realisasi penanaman modal Menguatnya kepercayaan investor untuk berinvestasi menunjukkan adanya perbaikan kualitas iklim investasi di Indonesia. Nilai realisasi investasi dan jumlah proyek PMA serta PMDN terus meningkat secara perlahan pada periode 2010-2019. Tren peningkatan tersebut terus terjadi bahkan cenderung lebih signifikan pada periode 2020-2024. Hal ini menggambarkan semakin tingginya kepercayaan investor untuk melakukan aktivitas penanaman modal di berbagai wilayah dan sektor. Peningkatan ini juga didukung oleh program hilirisasi yang saat ini sedang diimplementasikan oleh Pemerintah, terutama di bidang mineral. Tingginya kepercayaan investor ditambah dengan program hilirisasi yang tengah dijalankan memberikan peluang besar untuk terus mendorong kinerja penanaman modal di Indonesia. Peningkatan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia ini memberikan gambaran proyeksi yang baik bagi perekonomian nasional ke depan. Transformasi ekonomi serta perbaikan iklim kemudahan berusaha yang terus dilakukan secara konsisten membuat para investor tidak hanya melihat Indonesia hanya sebagai pasar, tetapi hub produksi yang kompetitif dan pusat inovasi. Peningkatan kepercayaan investor tersebut akan berdampak pada peningkatan nilai realisasi investasi di Indonesia yang menjadi engine of economic growth. Nilai realisasi investasi yang meningkat akan menstimulus dampak pada berbagai bidang seperti pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan infrastruktur serta layanan publik. Investasi yang bertambah juga mendorong perusahaan lokal untuk meningkatkan standar operasional dan kualitas produksi mereka, berpotensi meningkatkan ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Secara keseluruhan, kepercayaan investor yang meningkat merupakan motor penggerak untuk pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan, menjamin bahwa Indonesia tidak hanya bertahan dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global tetapi juga berhasil meraih posisi yang lebih kuat dalam ekonomi global yang kompetitif. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga terus mendorong dan melakukan perbaikan dan peningkatan efisiensi perizinan investasi melalui OSS untuk mengelola perizinan dan pelaporan secara lebih cepat dan tepat. Sistem digital dapat mengotomatisasi proses yang sebelumnya memakan waktu, seperti pengajuan izin, validasi data, dan pelacakan status. Dengan digitalisasi, kementerian dapat mengurangi waktu pemrosesan izin investasi, mempercepat keputusan dengan data real-time, serta memungkinkan monitoring investasi. Selain itu, dengan adanya OSS, hambatan birokrasi menjadi berkurang, birokrasi sering kali menjadi hambatan utama bagi investor karena proses perizinan yang kompleks dan berlapis-lapis. Digitalisasi perizinan ini semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena semua proses terekam secara digital dan dapat diakses kapan saja. Hal ini mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang atau manipulasi data. Transparansi yang lebih baik menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan investor, serta memperkuat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan penerapan teknologi data analitik, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memanfaatkan data perizinan dan pelaporan untuk mengidentifikasi tren investasi, potensi pertumbuhan sektor tertentu, dan mengatasi masalah yang muncul secara proaktif. Teknologi OSS dapat dikembangkan seperti learning machine yaitu dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan perizinan di masa depan dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Dari sisi investor, digitalisasi menawarkan kemudahan akses ke informasi, pengajuan izin, dan pelaporan tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Investor dapat melakukan semuanya secara online, yang memberikan fleksibilitas dan mengurangi biaya administratif. Selain itu, pengurangan hambatan birokrasi akan menarik lebih banyak investasi, khususnya dari sektor teknologi yang mengandalkan kecepatan dan efisiensi.
3.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun berbagai peta potensi dan peluang investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan realisasi investasi dengan memberikan kemudahan bagi calon investor dalam mengakses berbagai informasi terkait potensi dan peluang investasi. Salah satu inisiatif strategis yang telah diluncurkan adalah website Potensi Investasi Regional (PIR) yang dapat diakses melalui laman https://regionalinvestment.bkpm.go.id/pir/. Melalui website ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bermaksud menyediakan sistem berbasis geospasial yang memuat data dan informasi provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Data dan informasi yang dimuat antara lain profil 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota; peluang investasi yang siap ditawarkan kepada investor; potensi sektor unggulan di derah; sebaran kawasan ekonomi; dan informasi infrstruktur dasar dan penunjang daerah. Kehadiran PIR diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi investor dalam membuat keputusan berinvestasi di Indonesia. Dengan adanya PIR, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga memperkuat transparansi dan aksesibilitas informasi investasi, menjadikan Indonesia semakin menarik dan siap bersaing dalam menarik investasi global. Gambar 1.20. Website Potensi Investasi Regional (PIR) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Sumber: https://regionalinvestment.bkpm.go.id/pir/ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun berbagai peta potensi dan peluang investasi untuk memberikan gambaran informasi awal terkait lokasi, potensi, dan peluang investasi kepada calon investor. Peta sebaran potensi investasi hilirisasi investasi strategis dapat dilihat pada Gambar 1.21. Peta sebaran potensi investasi hilirisasi investasi strategis memberikan informasi terkait lokasi dan komoditas hilirisasi strategis di masing-masing provinsi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah menyusun peta sebaran 84 peluang proyek investasi dalam bentuk dokumen Pre Feasibility Studies (PFS), yang dapat dilihat pada Gambar 1.22. Gambar 1.21. Peta Sebaran Potensi Investasi Hilirisasi Investasi Strategis Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Gambar 1.22. Sebaran 84 Peluang Proyek Investasi Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dalam upaya mendorong percepatan transformasi industri berbasis teknologi tinggi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan pemetaan potensi dan peluang untuk pengembangan industri semikonduktor di Indonesia, sebagai langkah strategis untuk menarik investasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Peta ini akan memberikan informasi terkait peluang pengembangan dan pembangunan ekosistem industri semi konduktor di berbagai wilayah Provinsi seperti Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Peta ini juga akan memberikan informasi terkait nilai investasi yang dibutuhkan di masing-masing wilayah potensial untuk pembangunan ekosistem industri semi konduktor. Gambar 1.23. Peta Peluang Investasi Pembangunan Industri Semikonduktor Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Indonesia memiliki berbagai sumber potensial bagi para investor, mulai dari kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang besar, hingga posisi geografis yang strategis di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, stabilitas politik dan ekonomi, serta komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi struktural dan perbaikan iklim investasi, turut menjadi daya tarik utama. Berbagai kebijakan insentif, kemudahan perizinan, dan pengembangan infrastruktur juga membuka ruang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di berbagai sektor, termasuk manufaktur, energi terbarukan, ekonomi digital, dan hilirisasi industri. Semua faktor ini menciptakan peluang yang besar bagi penanaman modal, baik dari investor dalam negeri maupun asing, untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan di Indonesia.
4.Meningkatnya peringkat Indonesia di berbagai survei lembaga persepsi investasi internasional Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih terbuka dan terpercaya bagi para investor. Dalam World Competitiveness Yearbook 2024 yang diterbitkan oleh Institute for Management Development (IMD), Indonesia berhasil mencapai peringkat ke 27 dari 67 negara. Peringkat ini naik tujuh peringkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di posisi ke 34. Dalam laporan tahun ini, Indonesia mengalami peningkatan pada tiga dari empat faktor utama yang dinilai. Faktor Economic Performance naik ke peringkat 24, meningkat lima posisi; Government Efficiency berada di peringkat 23, naik delapan posisi; dan Business Efficiency menempati peringkat 14, naik enam posisi. Kenaikan peringkat ini memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif terutama di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, berikut uraian faktor peluang penanaman modal di Indonesia:
1.Modal dasar Indonesia yang kuat, termasuk ketersediaan sumber daya alam yang melimpah Indonesia diproyeksikan akan memiliki jumlah penduduk sebesar 285,2 juta pada tahun 2025. Jumlah penduduk yang besar ini dapat berdampak positif pada ketersediaan angkatan kerja jika mampu dikelola secara maksimal. Angkatan kerja tersebut merupakan faktor dasar penting dalam upaya peningkatan investasi melalui pembangunan industri di Indonesia. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang beragam, beberapa di antaranya merupakan sumber daya penting dalam perkembangan ekonomi global ke depan. Jumlah cadangan minyak bumi terdiri dari cadangan terbukti sebanyak 2,27 miliar barrel dan cadangan potensial sebesar 1,90 miliar barrel. Cadangan gas alam Indonesia mencapai 54,83 TSCF dengan rincian cadangan terbukti sebesar 36,34 TSCF dan cadangan potensial sebesar 18,49 TSCF. Dalam lima tahun terakhir, penambahan cadangan migas baru berdasarkan Reserve Replacement Ratio (RRR) telah melebihi 100% dari target seiring penemuan cadangan migas baru yang melebihi jumlah produksi migas. Cadangan batu bara mencapai 36,30 miliar ton dengan rasio cadangan dan produksi sebesar 65 tahun, serta berbagai jenis mineral termasuk di dalamnya tiga mineral utama, yaitu nikel dengan cadangan bijih 5,24 miliar ton, tembaga dengan cadangan bijih 30,10 miliar ton, dan bauksit dengan bijih sebesar 3,22 miliar ton. Permintaan mineral diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan dilakukannya transisi energi. Dari sisi kelautan, sumber daya perikanan sebagai salah satu sumber daya alam laut memiliki potensi perikanan tangkap sebesar 12 juta ton di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Potensi lahan perikanan budidaya seluas 17,91 juta hektare pada tahun 2021 yang terdiri dari air tawar, payau, dan laut, yang saat ini pemanfaatannya baru mencapai 2,70%. Ke depan, perikanan budidaya akan berperan lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun bahan baku industri. Selain itu, bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi. Modal dasar yang dimiliki Indonesia juga didukung dengan pesatnya pembangunan infrastruktur. Hingga tahun 2022, peningkatan infrastruktur yang telah dibangun mulai dari jalan tol beroperasi sepanjang 2.687 km, jalan umum sepanjang 549,16 ribu km, kapasitas pembangkit listrik mencapai 81,20 GW, kapasitas bendungan mencapai 16,96 miliar m3, bandar udara mencapai 287 unit, dan pelabuhan mencapai 3.157 unit.
2.Adanya berbagai pusat kawasan pertumbuhan yang dapat menjadi potensi penanaman modal Pemerintah Indonesia mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi melalui pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan. Kawasan pusat pertumbuhan ini berupaya mengintegrasikan berbagai jenis kawasan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Industri (KI), dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah berusaha menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif dan menarik bagi investor. pendekatan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Gambar 1.24. Pusat Kawasan Potensial Penanaman Modal Sumber: Disarikan dari berbagai sumber Diversifikasi kawasan pusat pertumbuhan ini memungkinkan Indonesia untuk menarik investasi di berbagai sektor, mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas, dan meningkatkan nilai tambah produk. Kebijakan insentif fiskal dan kemudahan berusaha yang diberikan di kawasan-kawasan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. IKN, memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan baru yang dapat mengubah peta ekonomi Indonesia. Pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, keberhasilan upaya ini membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif, dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang terbuka, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara industri baru yang kuat di kawasan Asia. Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki KEK yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dari ujung barat sampai ke ujung timur. Hal ini merupakan modal dasar dalam penciptaan pusat-pusat kawasan pertumbuhan ke depan. Gambar 1.25. Peta Sebaran KEK dan Peluang Investasi Sumber: data diolah, berdasarkan Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus 2023 dan Website: Indonesia Special Economic Zones (SEZs) pada laman web; https://kek.go.id/investment/distribution *) Nilai Potensi investasi merupakan selisih antara target investasi dengan realisasi s,d tahun 2023 *) Perlu dilakukan validasi lebih lanjut terkait data investasi dan realisasi KEK
3.Adanya berbagai stakeholders untuk berkolaborasi dalam peningkatan investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki kekuatan strategis dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Berbagai stakeholders, mulai dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, asosiasi industri, lembaga keuangan, hingga pihak swasta, memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif dan terintegrasi. Kolaborasi lintas sektoral ini memungkinkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat mendorong pengembangan potensi investasi lokal yang selama ini belum tergali secara optimal, serta memastikan bahwa aliran investasi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Sinergi dengan lembaga keuangan dan perbankan turut membuka akses modal yang lebih luas bagi investor, sementara kerja sama dengan asosiasi industri dan swasta memastikan arah investasi tetap relevan dengan perkembangan industri dan mampu bersaing di pasar global. Selain itu, kolaborasi ini meningkatkan efektivitas implementasi peta jalan hilirisasi yang menjadi prioritas utama Kementerian dalam mendorong nilai tambah sektor- sektor strategis di Indonesia. Dengan adanya koordinasi bersama stakeholders, pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang lebih stabil, transparan, dan aman, sekaligus menanggapi tantangan yang dihadapi investor secara lebih cepat. Kombinasi berbagai upaya ini menunjukkan bahwa keberhasilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak hanya bergantung pada kebijakan internal, tetapi juga pada dukungan aktif dari para pemangku kepentingan yang bersama-sama mendorong tercapainya target investasi dan pengembangan ekonomi nasional.
4.Menguatnya Global Production Network dan Global Value Chain Kerja sama internasional dalam bentuk kolaborasi produksi bersama internasional (Global Production Networks/GPN) dan rantai pasok global (Global Value Chain/GVC) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor. Isu GPN dan GVC menawarkan peluang signifikan bagi Indonesia dalam menarik penanaman modal dan mengintegrasikan ekonominya lebih dalam ke dalam perekonomian global. Dalam era globalisasi, produksi barang dan jasa tidak lagi terbatas dalam satu negara, melainkan melibatkan serangkaian proses yang tersebar di berbagai negara, menciptakan jaringan produksi dan rantai nilai global. Indonesia, dengan sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang besar, berada dalam posisi strategis untuk memanfaatkan peluang ini. Hal ini dapat terjadi karena:

a.Keikutsertaan dalam GPN dan GVC memungkinkan Indonesia untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dari perusahaan multinasional yang mencari untuk mengoptimalkan rantai pasok mereka dengan menempatkan beberapa tahapan produksi di Indonesia. Hal ini tidak hanya membawa modal dan teknologi ke dalam negeri, tetapi juga membuka akses ke pasar global melalui jaringan distribusi internasional perusahaan-perusahaan tersebut.
b.Integrasi ke dalam GVC memberi kesempatan bagi Indonesia untuk naik nilai tambah. Alih-alih hanya mengekspor bahan mentah, Indonesia dapat mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur untuk mengekspor produk jadi atau semi-jadi dengan nilai lebih tinggi. Ini mendorong diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi harga komoditas global.
c.Keterlibatan dalam GVC membuka peluang bagi perusahaan lokal untuk belajar dari praktik terbaik global, memperoleh pengetahuan dan keahlian baru, serta mendorong inovasi dan pengembangan produk. Hal ini juga mendorong peningkatan standar kualitas dan efisiensi operasional, yang kritis dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
d.Partisipasi aktif dalam GPN dan GVC menstimulasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kemampuan logistik, yang penting untuk menjamin kelancaran dan efisiensi proses produksi serta distribusi. Pemerintah Indonesia, menyadari pentingnya aspek ini, telah berinvestasi secara signifikan dalam pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi.
e.Melalui integrasi yang lebih erat dengan GVC, Indonesia dapat memanfaatkan transisi global menuju ekonomi berkelanjutan dan hijau dengan mengembangkan sektor-sektor seperti energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan industri berkelanjutan lainnya. Secara keseluruhan, Global Production Network dan Global Value Chain menawarkan peluang yang berlimpah untuk Indonesia dalam meningkatkan keterlibatan ekonominya dalam perdagangan global, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam ekonomi global. Kesuksesan dalam memanfaatkan peluang ini akan bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menarik investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan lingkungan bisnis yang kondusif.
1. 5.Potensi EBT dan ekonomi hijau yang besar Indonesia memiliki potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) yang cukup besar. Potensi EBT ini dapat menjadi kekuatan dalam menarik arus investasi dalam kondisi transisi energi saat ini yang mengutamakan penggunaan energi bersih. Kemajuan teknologi yang didorong dengan kebijakan afirmasi yang mendukung pengembangan energi terbarukan akan menyeimbangkan persaingan usaha dengan energi fosil sehingga dapat menurunkan harga produksi listrik dari energi terbarukan, khususnya energi surya dan air. Potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.687 GW, dengan potensi terbesar adalah energi surya sebesar 3.294 GW, dan sisanya adalah potensi energi hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan laut. Gambar 1.26. Potensi dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Peluang investasi dalam EBT tidak hanya terbatas pada peningkatan kapasitas energi nasional tetapi juga berkontribusi pada inisiatif global dalam mengurangi emisi karbon dan memerangi perubahan iklim. Investor yang berfokus pada keberlanjutan dan mencari kesempatan dalam ekonomi hijau menemukan Indonesia sebagai pasar yang menarik. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai insentif fiskal dan non-fiskal, telah berkomitmen untuk mendorong transisi energi dan telah menetapkan target ambisius untuk bauran energi nasional. Investasi di EBT tidak hanya membawa dampak positif lingkungan, tetapi juga menghasilkan banyak lapangan kerja, mendukung inovasi teknologi, dan menawarkan keuntungan jangka panjang dalam hal keamanan energi dan harga yang stabil. Energi terbarukan, dengan biaya operasional yang cenderung lebih rendah dan ramah lingkungan, memberikan kepastian biaya yang lebih baik dalam jangka panjang, sebuah faktor penting bagi para investor yang mencari prediksi biaya dan return on investment (ROI) yang stabil. Dengan semakin banyaknya inisiatif pemerintah untuk mendorong EBT melalui peraturan yang mendukung, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha terhadap isu keberlanjutan, Indonesia sedang menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam revolusi energi terbarukan di Asia Tenggara. Hal ini menjadikan sektor EBT sebagai salah satu sektor strategis yang menjanjikan untuk penanaman modal, tidak hanya meningkatkan portofolio energi nasional tetapi juga membantu Indonesia mengambil peran aktif dalam ekonomi global yang lebih hijau dan berkelanjutan.
2. 6.Posisi Indonesia dalam FDI yang masih stabil dan kuat di antara negara ASEAN Nilai FDI Indonesia selama 2010-2023 secara umum menunjukkan kestabilan dibandingkan dengan Malaysia. Nilai FDI sempat mengalami penurunan drastis di tahun 2016 namun di tahun 2017 kembali menunjukkan kenaikan yang sangat tajam. Rata-rata pertumbuhan FDI Indonesia selama 2010-2023 per tahun mencapai 3,53%; sementara Malaysia mencapai -0,28%. Proprosi FDI Indonesia di ASEAN selama 2010-2023 rata-rata mencapai 17,48%. Gambar 1.27. Perbandingan FDI Indonesia dan Malaysia 2010-2023 (USD Juta) Sumber: www.data.aseanstat.org, diolah FDI wilayah ASEAN masih didominasi oleh Singapura sepanjang tahun 2010-2023. Namun, FDI ke Indonesia masih menempati peringkat kedua di ASEAN. Proprosi FDI di Indonesia menunjukkan tren kenaikan sepanjang 2010- 2013 sementara tren proporsi FDI Malaysia dan Thailand menunjukkan tren yang menurun. Situasi ini menjadi pijakan bagi Indonesia untuk menyusun arah kebijakan dan strategi selama 2025-2029 sehingga peran Indonesia di ASEAN dalam hal investasi semakin memiliki daya tarik yang kuat. Penguatan promosi, regulasi, serta tata Kelola menjadi faktor penting untuk meningkatkan FDI di Indonesia, termasuk sektor hilirisasi. Tabel 1.4. Proporsi FDI Beberapa Negara ASEAN, 2010-2023 Negara 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 INDONESIA 12,73 17,79 17,69 17,05 20,16 15,38 3,62 19,02 19,01 22,08 17,18 19,53 23,47 19,99 MALAYSIA 8,42 14,10 8,19 10,05 8,37 8,82 10,04 5,94 5,24 4,78 2,65 5,85 7,54 3,82 THAILAND 13,45 1,58 8,09 12,85 3,70 4,87 2,21 5,03 8,07 2,29 -5,22 6,94 4,84 1,98 FILIPINA 1,20 2,09 2,48 3,20 4,47 4,89 7,36 6,56 6,86 5,28 5,67 5,77 4,14 3,86 SINGAPURA 53,11 46,01 53,26 47,02 56,40 51,75 60,02 54,58 50,37 59,34 62,21 60,96 61,57 69,45 Sumber: www.data.aseanstat.org, diolah Indonesia juga telah menunjukkan keunggulan dalam mengelola risiko ekonomi. Melalui kebijakan moneter dan fiskal yang hati-hati, negara ini telah mempertahankan inflasi yang rendah dan defisit anggaran yang terkendali, memberikan kepastian lebih kepada investor. Cadangan devisa yang kuat dan sistem perbankan yang tangguh menambahkan lapisan perlindungan ekstra terhadap volatilitas ekonomi global. Di kancah internasional, kebijakan luar negeri Indonesia yang seimbang dan terbuka telah membantu dalam mempertahankan hubungan perdagangan yang stabil dengan negara lain, sekaligus memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas yang menguntungkan dengan mitra dagang kunci. Inisiatif ini memperkuat posisi Indonesia sebagai tempat yang menarik untuk penanaman modal asing dan membuka akses ke pasar ekspor baru. Ketika negara berkembang lain mungkin bergumul dengan ketidakpastian politik dan ekonomi, kinerja penanaman modal Indonesia menonjol sebagai batu loncatan bagi para investor yang mencari ketenangan dalam ketidakpastian. Investasi yang stabil, diperkuat oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang kondusif, telah menetapkan Indonesia sebagai destinasi investasi yang dipercaya, membawa negara ini ke jalur pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. 0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 25.000,0 30.000,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 13.770,2 19.241,619.137,9 18.443,8 21.810,4 16.642,1 3.920,7 20.579,220.563,5 23.883,3 18.591,0 21.131,1 25.389,9 21.627,7 9.110,9 12.224,0 9.242,4 12.107,1 10.875,3 10.180,0 11.290,3 9.295,8 7.611,37.859,7 3.185,3 12.144,2 17.284,0 8.781,5 Indonesia Malaysia Pada tahun 2015 perekonomian global tercatat sebesar USD 74,0 triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 triliun; kontribusi Tiongkok sebesar USD 11,0 triliun; dan kontribusi India sebesar USD 2,1 triliun (IMF, World Economic Outlook, Oktober 2016). Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, dan Indonesia) mencapai kurang lebih 5% dari nilai output dunia. Besarnya potensi pertumbuhan perekonomian global ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendorong arus investasi asing ke dalam maupun arus investasi nasional keluar sehingga Indonesia dapat mencapai target 5 besar ekonomi dunia dan memegang peranan penting dalam perekonomian global. Tingginya pertumbuhan ekonomi global di masa mendatang menawarkan peluang yang signifikan bagi penanaman modal di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki pasar domestik yang besar serta dinamis. Dalam skenario ekonomi global yang berkembang, permintaan terhadap berbagai produk dan jasa diperkirakan akan meningkat, termasuk permintaan terhadap komoditas, teknologi, dan layanan inovatif yang bisa Indonesia tawarkan. Pertumbuhan ekonomi global yang kuat menciptakan pasar ekspor yang lebih luas bagi produk Indonesia, baik itu dalam sektor tradisional seperti pertanian dan pertambangan, maupun sektor-sektor baru seperti teknologi digital dan ekoturisme. Selain itu, pertumbuhan ekonomi global mendorong aliran modal dan investasi asing ke pasar-pasar berkembang, termasuk Indonesia. Investor internasional yang mencari diversifikasi dan peluang baru akan tertarik oleh potensi pertumbuhan Indonesia, didorong oleh populasi muda yang besar, peningkatan kelas menengah, dan inisiatif pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi melalui reformasi regulasi dan pembangunan infrastruktur. Hal ini bisa mempercepat pembangunan sektor- sektor kunci dan mendorong inovasi lokal. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi global yang tinggi menstimulasi peningkatan dalam pendapatan dan daya beli global, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan untuk berbagai produk dan layanan. Indonesia, dengan keanekaragaman sumber daya alamnya dan peningkatan kapasitas produksinya, berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan tren ini. Sebagai contoh, transisi global menuju energi bersih menawarkan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor energi terbarukan. Peningkatan konektivitas global juga memungkinkan Indonesia untuk lebih mudah mengakses teknologi, pengetahuan, dan praktik terbaik internasional, mempercepat transfer teknologi dan pengembangan keahlian lokal. Ini bisa memperkuat sektor-sektor industri di Indonesia dan meningkatkan produktivitas serta daya saing mereka di pasar internasional. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi global yang tinggi bukan hanya memberikan peluang untuk peningkatan ekspor dan penarikan investasi asing, tetapi juga mendorong modernisasi industri domestik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas lokal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dan mengukuhkan posisi negara dalam ekonomi global. 1.2.2. Permasalahan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi berbagai tantangan kedepan di antaranya terkait dengan tantangan internal dan eksternal yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Secara internal, masih terdapat kendala dalam hal koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi spesifik di bidang investasi, serta kebutuhan akan peningkatan kapasitas teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih efisien dan transparan. Dari sisi eksternal, ketidakpastian global, fluktuasi ekonomi, serta persaingan antar negara dalam menarik investasi menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Selain itu, proses birokrasi yang masih dirasakan lambat di beberapa daerah dan belum meratanya pemahaman terhadap kebijakan investasi juga berpotensi menghambat realisasi penanaman modal secara optimal. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan pembenahan secara berkelanjutan menjadi hal yang krusial bagi Kementerian dalam menghadapi dinamika ke depan. Berikut ini merupakan faktor kelemahan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terkait upaya peningkatan realisasi penanaman modal.
3. 1.Daya saing lingkungan bisnis di Indonesia belum sepenuhnya kompetitif Salah satu kelemahan utama yang dihadapi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah daya saing lingkungan bisnis di Indonesia yang belum sepenuhnya kompetitif. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi, tantangan seperti birokrasi yang kompleks, ketidakpastian regulasi, serta infrastruktur yang belum merata masih menjadi kendala bagi investor. Lingkungan bisnis yang kompetitif membutuhkan birokrasi yang efisien, peraturan yang konsisten dan mudah diprediksi, serta akses yang lebih mudah bagi investor asing dan domestik untuk beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini menempatkan Indonesia di posisi yang kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga yang telah lebih maju dalam menyederhanakan prosedur investasi dan menciptakan stabilitas peraturan yang menarik bagi investor. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saingnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perlu terus berfokus pada reformasi birokrasi dan infrastruktur, serta mengurangi hambatan regulasi, sehingga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan mampu bersaing di tingkat global. Berikut data kondisi daya saing lingkungan bisnis di Indonesia berdasarkan penilaian Business Ready tahun 2024 oleh Bank Dunia. Gambar 1.28. Business Ready Indonesia Tahun 2024 Sumber: World Bank Group, Business Ready, 2024
4. 2.Reformasi Birokrasi yang belum sesuai dengan harapan Indeks reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencerminkan efektivitas, efisiensi, serta ketanggapan birokrasi dalam mendukung layanan investasi, menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam menyempurnakan kualitas pelayanan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan investor. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki rerata capaian kinerja nilai reformasi birokrasi sebesar 97% atau terkategori baik pada tahun 2020-2024. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2024 adalah 76,12 (BB). Realisasi nilai ini masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar >80%-90% (A). Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjadikan hasil ini sebagai landasan untuk perencanaan strategis kedepan, dengan fokus pada perbaikan birokrasi agar lebih lincah dan responsif, optimalisasi strategi sektor sekunder, serta pengembangan kebijakan yang mendorong investasi berkualitas ke seluruh Indonesia. Ini akan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan inovatif, sehingga dapat mengatasi ketimpangan dan memperkuat perekonomian nasional secara lebih merata. Regulasi dalam pembangunan sektor penanaman modal di Indonesia memainkan peran yang sangat kritis, namun seringkali menyajikan sejumlah tantangan yang dapat menghambat laju investasi. Salah satu isu utama adalah kompleksitas dan terkadang inkonsistensi regulasi antara berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian bagi investor, tetapi juga menambah beban administratif yang berpotensi meningkatkan biaya operasional. Proses perizinan yang berbelit dan memakan waktu lama menjadi salah satu contoh nyata dari kompleksitas birokrasi, walaupun telah ada upaya pembenahan melalui pengenalan sistem Online Single Submission (OSS) yang bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses ini. Ketidakpastian regulasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pajak, ketenagakerjaan, dan lingkungan, sering kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor yang mengutamakan stabilitas dan kejelasan dalam merencanakan investasi jangka panjang. Misalnya, regulasi yang ketat dan sering berubah di bidang lingkungan, meskipun bermaksud baik untuk memastikan pembangunan berkelanjutan, terkadang menimbulkan tantangan dalam pemenuhan standar tersebut yang mungkin belum sepenuhnya jelas atau konsisten. Pentingnya stabilitas dan kejelasan dalam kebijakan pajak dan insentif investasi juga tidak bisa diabaikan. Investor membutuhkan kepastian bahwa kebijakan yang ada saat ini tidak akan berubah secara drastis di masa depan tanpa peringatan atau konsultasi yang memadai, sehingga mereka dapat merencanakan dan mengoptimalkan pengembalian investasi mereka dengan lebih baik. Dengan demikian, untuk meningkatkan iklim investasi dan memaksimalkan potensi sektor penanaman modal, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus berupaya menyederhanakan dan mengharmonisasikan regulasi, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Langkah- langkah ini tidak hanya akan membantu mengurangi hambatan investasi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik di mata dunia. Dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, Pemerintah telah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional memberi kesempatan bagi para pegawai dalam memenuhi kompetensi sesuai kompetensi masing-masing jabatan fungsional yang diduduki. Rekomendasi dari intansi pembina menjadi bukti pemenuhan kompetensi. Undang-Undang tentang ASN mengamanahkan bahwa setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan para pegawai dapat memenuhi kewajiban dalam melakukan pengembangan kompetensi. Pemenuhan kewajiban dalam melakukan pengembangan kompetensi juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kapasitas pelayanan berbasis risiko. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM ini juga diperlukan dalam menghadirkan pelayanan perizinan yang prima melalui OSS.
5. 3.Efektivitas investasi masih rendah (Skor ICOR tinggi) Saat ini, apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, nilai ICOR Indonesia masih terlalu tinggi. Hal ini berarti untuk meningkatkan ekonomi dalam jumlah yang sama, tingkat investasi yang dibutuhkan jauh lebih besar dari negara-negara lain. Level ICOR Indonesia masih di atas negara-negara di kawasan ASEAN seperti Malaysia yang memiliki ICOR 4,5; Thailand 4,4; dan Vietnam dengan ICOR 4,6; bahkan Filipina hanya 3,7. ICOR 2021 sebesar 8,94 dan sempat turun di tahun 2022 menjadi 6,25; namun pada periode 2022-2024 nilai ICOR cenderung meningkat. Penanaman Modal di Indonesia masih belum cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi. Kendala yang dihadapi di antaranya masih tingginya biaya logistik. Perlu juga prioritasasi pada sektor- sektor industri yang dapat meningkatkan serapan tenaga kerja dan menjadi pembuka pintu bagi hadirnya industri turunan sehingga multiplier effect dapat optimal. Saat ini, biaya logistik Indonesia masih di kisaran 22% hingga 23% dari PDB. Angka ini relatif tinggi dibandingkan dengan biaya logistik seperti di Malaysia yang hanya di angka 13% dari PDB. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi supaya pembangunan infrastruktur berdampak nyata terhadap biaya logistik. Gambar 1.29. ICOR Indonesia Tahun 2020-2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Di sisi lain, investasi berupa PMA dan PMDN diharapkan mendorong penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Penyerapan tenaga kerja dari PMA dan PMDN pada periode 2018-2024 menunjukkan kenaikan setiap tahun, namun kenaikan tersebut dipandang masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2024, realisasi investasi sebesar Rp1.714,2 triliun mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.456.100 orang. Dengan demikian, realisasi investasi sebesar Rp697.935.752 rata-rata hanya mampu menyerap satu tenaga kerja. Gambar 1.30. Perkembangan Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja 2012-2024 Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020 2021 2022 2023 2024 ICOR -15,12 8,94 6,25 6,47 6,47 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PMA+PMDN (Trilyun Rp) 210,81 272,20 318,95 407,27 478,23 554,13 622,15 700,30 726,72 815,30 832,72 908,02 1.213,64 1.426,93 1.714,20 TENAGA KERJA (Ribuan) 1.226,40 2.131,14 1.802,75 1.829,95 1.426,58 1.435,72 1.392,40 1.176,35 960,05 1.033,84 1.156,36 1.207,89 1.305,00 1.823,54 2.456,13 - 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 PMA+PMDN (Trilyun Rp) TENAGA KERJA (Ribuan)
6. 4.Masih adanya ketimpangan investasi antar wilayah dan nilai investasi yang belum sepenuhnya fokus pada sektor prioritas, termasuk sektor hilirisasi, riset dan inovasi, serta industri manufaktur berorientasi ekspor Secara akumulatif terjadi peningkatan untuk proporsi investasi di luar Jawa, namun belum menyebar secara merata. Investasi di luar Jawa masih berpusat di beberapa area, terutama Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.Area Papua dengan sumber daya alam yang besar belum mampu memberikan kontribusi besar dibandingkan dengan wilayah lain. Aspek konektivitas dan infrastruktur di sebagian luar Jawa masih menjadi faktor kelemahan dan tantangan. Aspek pemerataan penanaman modal antarprovinsi di wilayah luar Jawa perlu perhatian, seperti melalui penguatan Peta Peluang Investasi atau Potensi Investasi Regional yang dipromosikan secara intensif. Untuk itu, masing- masing daerah perlu memperkuat data potensinya. Investasi berbasis R&D serta berorientasi ekspor yang masih perlu dioptimalkan. Kondisi ini di antaranya disebabkan oleh belum terkelolanya investasi berbasis R&D dan berorientasi ekspor secara optimal, seperti insentif atau regulasi yang mendorong minat investasi di bidang R&D dan berorientasi ekspor. Investasi di bidang R&D dan berorientasi ekspor akan mendukung GVC sehingga mempercepat proses transformasi ekonomi dan teknologi. Tantangan dalam upaya meningkatkan kinerja penanaman modal di Indonesia meliputi berbagai aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah masih adanya hambatan regulasi dan birokrasi yang bisa memperlambat proses investasi, terutama di tingkat daerah. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah belum sepenuhnya optimal, sehingga seringkali menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan investasi. Persaingan antar negara dalam menarik investor global juga semakin ketat. Hal ini menuntut Indonesia untuk terus meningkatkan daya saing melalui perbaikan iklim usaha, pengembangan infrastruktur, serta kepastian hukum. Tantangan lainnya termasuk kebutuhan akan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesiapan teknologi yang mendukung ekosistem investasi, terutama di sektor-sektor strategis dan berbasis hilirisasi. Menghadapi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
7. 5.Proporsi UMKM dalam nilai investasi yang relatif masih kecil meskipun jumlah UMKM sangat banyak Kontribusi PMDN termasuk UMKM mencapai 47,5% dari total investasi pada 2024, atau belum memenuhi target 53,1%. Tantangan yang dihadapi adalah akses modal dan koordinasi pusat-daerah. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perlu berfokus pada pengembangan kebijakan hilirisasi, peningkatan fasilitas pajak, serta pengembangan database UMKM yang lebih lengkap untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran. Peningkatan kontribusi UMKM dapat dilakukan antara lain melalui pola kemitraan PMA/PMDN yang diharapkan mampu mempercepat peningkatan UMKM naik kelas. Berikut ini merupakan analisis faktor tantangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam meningkatkan kinerja penanaman modal di Indonesia.
8. 1.Kurang menentunya kondisi ekonomi global dan kebutuhan investasi semakin meningkat termasuk pemenuhan target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029 Kondisi ekonomi global masih dianggap kurang menentu di tengah perang Rusia-Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Hal ini juga ditambah dengan kondisi di Timur Tengah terkait konflik Israel dengan Palestina dan juga krisis di Laut Merah akibat aksi Milisi Houthi di Yaman yang menyebabkan arus barang menjadi terdampak. Dengan terjadinya beberapa krisis dan ketegangan internasional, arus barang akan terganggu sehingga biaya logistik akan meningkat dan menyebabkan meningkatnya harga komoditas. Terbaru, adanya kebijakan tarif tinggi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump dalam perang dagang global memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Tarif resiprokal sebesar 32% dikenakan pada berbagai komoditas unggulan Indonesia, seperti tekstil, furnitur, alas kaki, karet, dan minyak kelapa sawit. Hal ini menyebabkan penurunan daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Akibatnya, sektor padat karya yang bergantung pada ekspor, seperti industri tekstil mengalami tekanan berat dan berpotensi kehilangan lapangan pekerjaan yang signifikan. Kebijakan tarif oleh Amerika Serikat dan Cina dapat berdampak pada kinerja ekspor khususnya ke Amerika Serikat dan Cina. Dengan tarif yang tinggi daya saing produk Indonesia di kedua negara tersebut dapat melemah. Tarif yang tinggi akan menyebabkan harga produk di Amerika Serikat dan Cina menjadi tidak kompetitif. Kebijakan tarif Amerika Serikat dan Cina perlu didorong untuk tidak berlaku bagi Indonesia, mengingat kedua negara tersebut merupakan pasar ekspor utama Indonesia. Di sisi lain kondisi India dan Pakistan yang terlibat konflik juga semakin mendorong ketidakstabilan ekonomi global, termasuk potensi konflik yang dapat terjadi di kawasan Indo Pasifik. Selain itu, belum menentunya kondisi ekonomi global juga mengakibatkan inflasi di beberapa negara maju akibat gangguan pasokan energi yang menyebabkan naiknya suku bunga acuan di negara-negara tersebut dan melemahkan daya tarik investasi ke Indonesia. Isu ketidakstabilan ekonomi global menimbulkan tantangan signifikan dalam pengembangan sektor penanaman modal di Indonesia, sebuah negara yang ekonominya terintegrasi dengan pasar dan ekonomi dunia. Ketidakstabilan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk fluktuasi harga komoditas global, ketegangan perdagangan antarnegara, perubahan kebijakan moneter oleh bank sentral utama dunia, serta ketidakpastian politik dan ekonomi di beberapa negara. Ketidakstabilan ini menciptakan lingkungan yang penuh ketidakpastian bagi investor, yang mana bisa mempengaruhi keputusan mereka untuk menanamkan modal di pasar berkembang, termasuk Indonesia. Gambar 1.31. Nilai Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Cina (USD Ribu) Sumber: International Trade Center Target pemerintah dengan skenario pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029 mendorong perlunya upaya untuk meningkatkan target investasi yang diikuti dengan peningkatan efisiensi ekonomi melalui penurunan ICOR. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut serta mendorong investasi sebagai engine of growth, diperlukan arah kebijakan dan strategi investasi yang tepat dan sesuai serta dukungan tata kelola yang efektif. Aspek promosi dan kerjasama perlu dilakukan secara extra ordinary, regulasi dan tata kelola perlu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 China 15.045.332 16.785.586 23.049.296 27.126.932 27.961.887 31.775.692 53.764.668 65.924.117 64.938.703 62.439.028 United States of America 16.266.948 16.171.116 17.810.363 18.471.422 17.873.447 18.666.768 25.834.929 28.239.114 23.287.665 26.364.782 - 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 China United States of America ditingkatkan dan diharmonisasikan, serta iklim penanaman modal juga perlu dioptimalkan.
9. 2.Terbatasnya keterkaitan ekonomi antar wilayah (infrastruktur, konektivitas, logistik) sehingga integrasi ekonomi domestik belum dapat optimal Masih terbatasnya keterkaitan ekonomi antar wilayah di Indonesia sehingga integrasi ekonomi domestik belum dapat optimal. Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi perekonomian dengan kontribusi sebesar 57,02% terhadap PDB Nasional pada tahun 2024. Infrastruktur di beberapa wilayah Indonesia masih belum memadai untuk mendukung masuknya investasi besar, terutama di luar Jawa. Peningkatan infrastruktur yang telah ada masih belum cukup memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya dalam mendukung interkonektivitas antarwilayah sehingga biaya logistik masih cukup tinggi. Daya saing ekspor domestik masih rendah serta pembiayaan ekspor juga masih terbatas. Dari sisi pasar, dukungan pasar masih belum cukup kuat untuk menarik investasi. Integrasi ekonomi domestik yang belum optimal ini juga membutuhkan koordinasi yang lebih kuat dengan pengelola penanaman modal di tingkat daerah. Kebijakan penanaman modal di tingkat pusat belum sepenuhnya dapat diterjemahkan dengan baik di daerah maupun dengan sektor lain sehingga masih sering menimbulkan proses birokrasi dan perizinan yang cenderung rumit dan sulit. Terkait dengan lahan, masih terdapat permasalahan dalam proses pengadaan lahan. Selain itu, masih belum meratanya kuantitas dan kualitas SDM di luar Pulau Jawa juga menjadi tantangan tersendiri.
10. 3.Deindustrialisasi dini dan ekspor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang Deindustrialisasi dini merujuk pada penurunan relatif dalam kontribusi sektor industri terhadap ekonomi suatu negara, yang terjadi pada tahap awal pembangunan ekonomi. Deindustrialisasi dini dapat memiliki beberapa dampak negatif seperti ketidakstabilan ekonomi, ketergantungan pada sektor non industri, penurunan daya saing, penurunan keterampilan tenaga kerja dan tidak adanya diversifikasi ekonomi. Gambar 1.32. Kontribusi Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Deindustrialisasi dini dapat menandakan ketidakstabilan dalam struktur ekonomi. Jika sektor industri tidak berkembang dengan baik atau bahkan mengalami penurunan, maka sumber daya yang tersedia untuk investasi dalam sektor-sektor produktif lainnya dapat terbatas. Hal ini dapat mengurangi minat investor dalam menanamkan modal dalam perekonomian Indonesia. Ketika proses deindustrialisasi dini terjadi, kecenderungan biasanya adalah meningkatnya ketergantungan pada sektor-sektor non-industri seperti sektor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 China 29.410.891 30.800.493 35.767.190 45.537.831 44.930.621 39.634.710 56.211.017 67.723.698 62.880.868 72.729.136 United States of America 7.614.746 7.319.167 8.149.432 10.212.286 9.318.897 8.641.588 11.305.738 11.681.585 11.325.834 11.999.667 - 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 China United States of America jasa atau sektor ekstraktif. Ini dapat menimbulkan risiko ekonomi karena sektor-sektor ini sering kali lebih rentan terhadap fluktuasi pasar global dan memiliki dampak yang lebih rendah terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas dibandingkan dengan sektor industri. Apabila sektor industri tidak berkembang, hal ini bisa berarti negara tidak dapat menghasilkan produk yang lebih maju dan berdaya saing tinggi di pasar global. Hal ini akan menghambat daya tarik investasi asing dan investasi domestik dalam industri-industri yang mampu memberikan nilai tambah dan inovasi. Deindustrialisasi dini juga dapat mengurangi peluang untuk memperoleh keterampilan industri kunci, yang pada gilirannya dapat membatasi daya tarik bagi investor yang mencari lingkungan kerja yang terampil dan terlatih. Kemudian, apabila sektor industri tidak berkembang, Indonesia mungkin akan mengalami ketergantungan yang lebih besar pada sektor-sektor tertentu, seperti komoditas, yang dapat meningkatkan risiko ekonomi akibat fluktuasi harga dan permintaan global. Untuk mengatasi dampak deindustrialisasi dini terhadap pembangunan investasi, Indonesia perlu mengadopsi kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor industri yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Ini dapat mencakup investasi dalam infrastruktur, dukungan untuk riset dan pengembangan, reformasi kebijakan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas bahan baku mentah, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan mineral. Ketergantungan ini membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ekspor komoditas tersebut tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang selama 60 puluh tahun terakhir mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, dimana 54% ekspor negara di kawasan Amerika Latin berbasis pada produk komoditas, 81% di Afrika, dan 75% di negara kawasan Timur Tengah. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Komoditas sumber daya alam akan menjadi semakin penting sebagai modal dasar pembangunan ekonomi terutama dalam mengembangkan industri hilir. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang. Pengembangan sektor industri seperti manufaktur berteknologi tinggi, pangan olahan, farmasi, elektronika, dan otomotif dapat membantu mengurangi ketergantungan pada komoditas dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Industri berbasis teknologi tinggi, seperti industri digital, bioteknologi, dan otomotif berbasis listrik (EV), dapat mendorong peningkatan riset dan pengembangan (R&D) dalam negeri. Ini akan memacu inovasi, meningkatkan kualitas produk, serta menjadikan Indonesia lebih kompetitif di sektor teknologi. Pengembangan industri prioritas yang berdaya saing tinggi, dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global dan memperluas akses ke pasar internasional. Investasi di sektor prioritas juga akan membuka banyak lapangan kerja baru, mulai dari pekerja terampil hingga tenaga profesional, yang dapat menyerap angkatan kerja lokal secara lebih efektif. Pengembangan industri prioritas yang didorong secara merata di berbagai wilayah, misalnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dapat memacu pembangunan daerah, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antardaerah. Dengan mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor barang bernilai tambah tinggi. Ini akan membantu memperbaiki neraca perdagangan dan meningkatkan cadangan devisa.
11. 4.Berkurangnya daya tarik insentif akibat GMT dan adanya kebijakan proteksionisme di pasar global Global Minimum Tax (GMT) bertujuan untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara dengan mengalokasikan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Dengan diterapkannya tarif pajak minimum global sebesar 15% untuk perusahaan multinasional, hal ini bisa mengurangi daya tarik negara-negara dengan tarif pajak korporasi yang rendah sebagai destinasi investasi. Dengan diberlakukannya GMT, insentif fiskal yang telah ada saat ini seperti Tax Holiday dan Tax Allowance menjadi tidak dapat dimanfaatkan sehingga perlu optimalisasi bentuk-bentuk insentif lain untuk menarik investasi. Sementara itu, beberapa negara telah mengeluarkan insentif untuk mendorong investasi seperti Production-Linked Incentives (PLI) di India dan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat. Indonesia juga dapat meningkatkan daya tarik fiskal dengan mengoptimalkan beberapa insentif yang telah ada seperti Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri-industri, insentif impor untuk barang modal serta bentuk kemudahan investasi lainnya. Bagi Indonesia, yang telah berusaha menarik investasi asing dengan berbagai insentif, termasuk kebijakan perpajakan yang kompetitif, implementasi GMT dapat mempengaruhi strategi tersebut. Investor mungkin akan mempertimbangkan ulang struktur operasional dan keputusan penempatan investasi mereka berdasarkan perubahan beban pajak yang diharapkan. Hal ini berpotensi memperlambat aliran investasi asing ke sektor-sektor kritis yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, GMT juga menimbulkan tantangan dalam hal penyesuaian kebijakan dan regulasi perpajakan domestik Indonesia agar selaras dengan standar internasional yang baru. Ini memerlukan kesiapan dan fleksibilitas dari pemerintah dan lembaga perpajakan untuk menyesuaikan dan menerapkan perubahan dengan cepat dan efisien, sambil memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terlindungi. Namun, tantangan ini juga bisa menjadi momentum untuk Indonesia dalam memperkuat sistem perpajakannya, meningkatkan transparansi, dan mengadopsi praktik perpajakan global yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang adil, GMT dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih setara bagi perusahaan lokal dan asing, serta meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak untuk diinvestasikan kembali dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan persiapan dan adaptasi yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan bahkan memanfaatkannya untuk memperkuat basis pajak dan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kebijakan proteksionisme negara-negara di dunia dapat memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan ekonomi Indonesia. Proteksionisme sering kali melibatkan pemberlakuan tarif impor yang tinggi atau pembatasan perdagangan, yang dapat menghambat ekspor Indonesia ke negara-negara lain. Ini dapat menyusutkan pasar ekspor Indonesia dan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari perdagangan internasional sehingga penurunan ekspor dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan proteksionisme juga cenderung menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan internasional dan hubungan investasi. Hal ini dapat menyebabkan investor asing menjadi ragu-ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena ketidakpastian atas arah kebijakan perdagangan internasional dan potensi pembalasan dari negara-negara lain. Penurunan investasi asing langsung dapat menghambat pembangunan infrastruktur, industri, dan sektor-sektor lain yang memerlukan investasi untuk tumbuh. Oleh karena itu, ketika negara-negara di dunia menerapkan kebijakan proteksionisme, Indonesia harus secara hati-hati mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian domestik dan mencari strategi untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional sambil tetap terbuka terhadap perdagangan internasional yang adil dan berkelanjutan. Ini bisa termasuk diversifikasi pasar ekspor, meningkatkan efisiensi produksi domestik, dan memperkuat kerjasama regional serta perjanjian perdagangan yang menguntungkan.
12. 5.Tantangan perubahan iklim global dan masih minimnya pengembangan EBT di Indonesia Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan global yang perlu diantisipasi dalam mendorong kinerja penanaman modal. Beberapa negara maju dan berkembang telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara ambisius, seperti Norwegia dengan target net zero emission (NZE) pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia berkomitmen pada tahun 2060. Untuk mengantisipasi isu perubahan iklim ini, pertumbuhan investasi/penanaman modal perlu diarahkan pada sektor-sektor yang ramah lingkungan. Komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim menjadi penting dalam bagi investor untuk menunjukkan kesiapan Indonesia dalam berkontribusi dalam menurunkan dampak perubahan iklim dengan mengembangkan ekonomi biru dan ekonomi hijau. Isu perubahan iklim menjadi tantangan signifikan dalam pengembangan kinerja sektor penanaman modal di Indonesia, sebuah negara kepulauan yang rentan terhadap dampak negatif dari perubahan iklim, seperti naiknya permukaan air laut, perubahan pola cuaca, dan frekuensi bencana alam yang meningkat. Tantangan ini tidak hanya mempengaruhi sektor-sektor yang secara langsung bergantung pada kondisi alam, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, tetapi juga mempengaruhi infrastruktur, logistik, dan ketersediaan sumber daya alam. Dampak perubahan iklim menuntut penyesuaian besar dalam perencanaan dan strategi investasi. Misalnya, peningkatan risiko bencana alam memerlukan investasi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, menambahkan biaya tambahan yang harus dipertimbangkan oleh investor. Demikian pula, ketidakpastian terkait ketersediaan sumber daya alam, seperti air dan lahan pertanian yang produktif, dapat mempengaruhi keputusan investasi dalam sektor-sektor yang sensitif terhadap sumber daya ini. Selain itu, perubahan iklim juga mempercepat transisi global menuju ekonomi rendah karbon, menuntut perusahaan dan negara untuk mengadopsi teknologi bersih dan praktik berkelanjutan. Ini berarti bahwa untuk menarik investasi, Indonesia perlu menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan mampu menyesuaikan industri dan sektor ekonominya agar lebih ramah lingkungan. Investasi di sektor energi, misalnya, mungkin akan bergerak semakin jauh dari bahan bakar fosil ke arah sumber energi terbarukan, mempengaruhi dinamika investasi dalam sektor energi tradisional. Lebih jauh lagi, isu perubahan iklim mempengaruhi kebijakan dan regulasi pemerintah, yang dapat menuntut perusahaan untuk memenuhi standar lingkungan yang lebih ketat, menambah beban regulasi dan potensi biaya bagi investor. Meskipun ini pada akhirnya bertujuan untuk kebaikan bersama, transisi menuju kepatuhan dapat menimbulkan tantangan bagi sektor-sektor yang belum siap. Namun, tantangan-tantangan ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memimpin dalam ekonomi hijau dan teknologi bersih, menarik investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan industri berkelanjutan lainnya. Dengan memanfaatkan sumber daya alamnya yang kaya dan potensi besar untuk pengembangan EBT, Indonesia tidak hanya dapat mengatasi tantangan perubahan iklim tetapi juga mengamankan posisinya dalam perekonomian global yang semakin mengutamakan keberlanjutan. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, hingga tahun 2024, bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam pembangkitan tenaga listrik di Indonesia baru mencapai 14,67%. Bauran energi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh energi fosil seperti batubara, minyak bumi, dan gas bumi. Perlu ada kebijakan transisi energi yang jelas dan dapat memberikan kepastian bagi investor untuk memperoleh energi bersih dalam mendukung investasi yang akan ditanamkan di Indonesia. Ketersediaan sumber energi berbasis EBT dapat menjadi daya tarik bagi investor seiring meningkatnya concern atas energi bersih dan perubahan iklim. Dalam upaya memperluas pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia, sejumlah hambatan signifikan telah muncul, terutama dalam interaksinya dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sistem ketenagalistrikan nasional. Salah satu tantangan utama adalah biaya investasi awal yang tinggi untuk pembangunan infrastruktur EBT, yang menjadi penghalang dalam lingkungan di mana sumber daya keuangan mungkin terbatas atau memiliki alokasi prioritas lain. Tambahan lagi, kebijakan subsidi tarif listrik oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menjaga harga listrik tetap terjangkau bagi masyarakat, secara tidak langsung mengurangi motivasi untuk berinvestasi dalam EBT, yang cenderung memerlukan biaya awal yang lebih besar. Integrasi EBT ke dalam jaringan listrik yang ada menimbulkan tantangan teknis tersendiri, mengingat sifat energi terbarukan yang sering kali fluktuatif dan tidak konsisten. Penyesuaian teknologi grid dan infrastruktur diperlukan untuk menjamin stabilitas dan keandalan pasokan. Selain itu, regulasi yang mendukung EBT masih dalam proses penyempurnaan, termasuk kebutuhan akan kebijakan yang mendorong penggunaan EBT melalui insentif pajak dan harga pembelian yang menguntungkan. Kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan untuk proyek EBT juga menjadi penghambat utama, karena proyek-proyek ini sering kali dipandang sebagai investasi berisiko oleh institusi keuangan. Disamping itu, koordinasi yang kurang efisien antara PLN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lain terkait perencanaan dan implementasi EBT menambah kompleksitas tantangan yang ada. Menghadapi hambatan-hambatan ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk EBT. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia memiliki kesempatan unik untuk mengambil langkah besar menuju masa depan energi yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan memanfaatkan potensi besar sumber daya alamnya untuk kebaikan ekonomi dan lingkungan.
13. 6.Produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah dan kesenjangan keterampilan tenaga kerja Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Pada tahun 2022, produktivitas tenaga kerja di Indonesia baru sebesar USD 7.274,9 per pekerja, lebih rendah dibandingkan rata-rata produktivitas tenaga kerja di negara-negara ASEAN yang sebesar USD 8.449,0. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia ini perlu menjadi perhatian mengingat 56,3% angkatan kerja di Indonesia masih berpendidikan SMP atau lebih rendah. Pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, perlu diperhatikan adanya mismatch (ketidaksesuaian) antara keahlian dengan kompetensi yang dibutuhkan di industri dan dunia kerja. Hal ini terutama juga berkaitan dengan berkembangnya struktur industri yang ada yang menciptakan kebutuhan akan kompetensi-kompetensi baru sehingga perlu adanya reskilling dan upskilling kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Isu produktivitas tenaga kerja yang rendah di Indonesia dapat menjadi penghambat signifikan terhadap kinerja sektor penanaman modal di negara ini. Produktivitas tenaga kerja yang tidak optimal mencerminkan gap antara potensi output yang bisa dicapai dengan sumber daya yang ada dan hasil yang sebenarnya tercapai. Faktor-faktor seperti keterampilan tenaga kerja yang terbatas, akses yang kurang kepada pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, serta infrastruktur yang belum memadai, berkontribusi pada situasi ini. Ketika produktivitas tenaga kerja rendah, perusahaan menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi per unit output dan mengalami kesulitan untuk bersaing di pasar global, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi. Dalam konteks globalisasi dan persaingan internasional, perusahaan mencari lokasi investasi yang tidak hanya menawarkan biaya tenaga kerja yang kompetitif tetapi juga tenaga kerja yang produktif dan terampil. Produktivitas tenaga kerja yang rendah membatasi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan peluang dari perpindahan rantai pasok global dan menarik investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Hal ini juga memperlambat proses inovasi dan adopsi teknologi baru di dalam negeri, karena tenaga kerja yang kurang terampil mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan metode kerja yang lebih efisien. Lebih lanjut, isu produktivitas ini tidak hanya mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia tetapi juga berpotensi meningkatkan ketidakpuasan di kalangan tenaga kerja karena upah yang stagnan atau rendah, yang disebabkan oleh nilai tambah yang rendah dalam produksi. Situasi ini dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi, serta mengurangi kualitas hidup pekerja. Indonesia masih sangat bergantung pada sektor komoditas/bahan baku mentah, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan mineral. Ketergantungan ini membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Pengembangan sektor industri seperti manufaktur berteknologi tinggi, pangan olahan, farmasi, elektronika, dan otomotif dapat membantu mengurangi ketergantungan pada komoditas dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Industri berbasis teknologi tinggi, seperti industri digital, bioteknologi, dan otomotif berbasis listrik (EV), dapat mendorong peningkatan riset dan pengembangan (R&D) dalam negeri. Ini akan memacu inovasi, meningkatkan kualitas produk, serta menjadikan Indonesia lebih kompetitif di sektor teknologi. Pengembangan industri prioritas yang berdaya saing tinggi, dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global dan memperluas akses ke pasar internasional. Investasi di sektor prioritas juga akan membuka banyak lapangan kerja baru, mulai dari pekerja terampil hingga tenaga profesional, yang dapat menyerap angkatan kerja lokal secara lebih efektif. Pengembangan industri prioritas yang didorong secara merata di berbagai wilayah, misalnya di KEK, dapat memacu pembangunan daerah, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antardaerah. Dengan mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor barang bernilai tambah tinggi. Ini akan membantu memperbaiki neraca perdagangan dan meningkatkan cadangan devisa. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia memerlukan investasi yang signifikan dalam pendidikan dan vokasi, serta peningkatan akses terhadap teknologi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja akan meningkatkan daya saing industri Indonesia, menarik lebih banyak investasi asing dan domestik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerjanya, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sektor penanaman modalnya, menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, dan bergerak menuju ekonomi yang lebih inovatif dan produktif. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki sejumlah potensi yang mencakup kekuatan internal serta peluang eksternal yang mendukung peningkatan investasi di Indonesia. Di sisi lain, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu dihadapi, baik dari aspek kelemahan internal maupun tantangan eksternal yang berpotensi menghambat optimalisasi kinerja penanaman modal. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terstruktur, poin-poin terkait kekuatan, peluang, kelemahan, dan tantangan tersebut dirumuskan dalam bentuk visual seperti ditunjukkan pada Gambar berikut. Gambar 1.33. Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Tantangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Berdasarkan hasil pemetaan kekuatan, peluang, kelemahan dan tantangan, maka Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perlu mendorong penanaman modal yang tinggi dan berkualitas dengan mengoptimalkan faktor kekuatan dan sekaligus memanfaatkan faktor peluang secara optimal. Realisasi penanaman modal yang lebih tinggi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Penanaman modal tidak hanya memfokuskan pada peningkatan secara kuantitas namun juga berkualitas, yaitu penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor dan merata. Penanaman modal perlu didorong pada sektor investasi prioritas termasuk hilirisasi. Investasi di sektor-sektor prioritas yang menghasilkan nilai tambah tinggi dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM akan lebih ditingkatkan guna mewujudkan penanaman modal yang lebih inklusif. Penanaman modal juga difokuskan pada kawasan pusat pertumbuhan. Kebijakan ini memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebar luas, tidak hanya terpusat di Jawa, di kawasan perkotaan atau industri besar, tetapi juga di berbagai daerah. Hal ini memberikan kontribusi pada pencapaian ekonomi yang inklusif melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kapasitas ekonomi di wilayah- wilayah potensial. Kinerja penanaman modal diharapkan menjadi engine of growth pertumbuhan ekonomi nasional. Penanaman modal yang tinggi dan berkualitas merupakan upaya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendukung pencapaian Visi RPJMN 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. 2.1. Visi Visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peran dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Perumusan visi dirumuskan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Visi RPJMN 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia 2045. Berdasarkan visi yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, serta tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, maka visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: “TERWUJUDNYA PENANAMAN MODAL YANG TINGGI DAN BERKUALITAS UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045” Makna Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah lembaga pemerintah yang menjadi leading sektor di bidang penanaman modal di Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna Tinggi adalah mendorong pencapaian realisasi penanaman modal yang lebih akseleratif pada periode 2025-2029. Realisasi penanaman modal yang lebih tinggi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Penanaman modal diharapkan dapat menjadi pendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah melalui keterlibatan swasta terutama pada sektor-sektor yang krusial bagi masyarakat. Kinerja penanaman modal diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Makna Berkualitas adalah penanaman modal yang tidak hanya memfokuskan pada peningkatan secara kuantitas namun juga memastikan bahwa investasi tersebut menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian. Penanaman modal yang berkualitas adalah penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata. Penanaman modal yang berkualitas diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanaman modal dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat termasuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden RI. Perwujudan penanaman modal yang tinggi beserta peningkatan kualitasnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029, dengan Indonesia Emas 2045 sebagai visi yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. 2.2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi yang ditetapkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendukung misi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sesuai dengan RPJMN 2025-2029. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025-2029 utamanya berperan dalam mendukung pencapaian misi (Prioritas Nasional) ke-5 yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri” karena semua Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) Kementerian Investasi mendukung misi (Prioritas Nasional) ke-5 tersebut. Selain itu, beberapa Rincian Output Nasional juga mendukung misi (Prioritas Nasional) ke-2 yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara yang Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”, serta juga berkomitmen dalam mendukung misi (Prioritas Nasional) ke-7 yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”. Berdasarkan visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 dan dukungan terhadap misi RPJMN 2025-2029, serta tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, maka rumusan misi untuk mewujudkan visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029, yaitu: “Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global” Makna mengakselerasi menunjukkan urgensi untuk mempercepat proses peningkatan investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan penanaman modal, akan berupaya secara akseleratif untuk meningkatkan penanaman modal yang lebih tinggi. Kinerja penanaman modal yang optimal diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Akselerasi perluasan penanaman modal termasuk investasi hilirisasi strategis dilakukan untuk mendorong upaya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penanaman modal diharapkan dapat mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, menekankan pentingnya pengembangan pasar dalam negeri yang kuat dan terintegrasi. Misi ini juga bertujuan untuk memperluas pasar ke tingkat global, meningkatkan ekspor, dan menarik investasi asing. Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat menjadi bagian dari rantai nilai global yang lebih kompleks, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. 2.3. Tujuan Mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 adalah: Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan. Keberhasilan tujuan diukur melalui indikator nilai PMA dan PMDN. Penanaman modal akan didorong pada sektor investasi prioritas yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan dapat berperan dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Penanaman modal juga difokuskan pada hilirisasi investasi strategis bidang perikanan dan kelautan, minyak bumi, gas bumi dan batubara, mineral, serta perkebunan dan kehutanan guna meningkatkan nilai tambah penanaman modal. Kebijakan ini juga menekankan investasi yang berorientasi ekspor guna memperkuat neraca perdagangan Indonesia, meningkatkan devisa, dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro. Penanaman modal juga difokuskan pada Kawasan Pusat Pertumbuhan, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ). Kebijakan ini memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebar luas, tidak hanya terpusat di Jawa, di kawasan perkotaan atau industri besar, tetapi juga di berbagai daerah. Hal ini memberikan kontribusi pada pencapaian ekonomi yang inklusif melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kapasitas ekonomi di wilayah-wilayah potensial. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan berupaya meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang diharapkan lebih bersih dan efektif, serta memberikan pelayanan penanaman modal yang prima. Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang berkualitas merupakan dukungan untuk memperkuat transformasi tata kelola penanaman modal. Ukuran keberhasilan tujuan ini adalah nilai PMA dan PMDN. 2.4. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa sasaran program. Sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. 2.4.1. Indikator Kegiatan Sasaran Strategis Dengan mempertimbangkan tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029, maka sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode 2025-2029 yaitu:
14. 1.Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata Sasaran strategis pertama yang ingin diwujudkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu penanaman modal yang: (i) Bernilai tambah, ditandai dengan peningkatan capaian nilai realisasi penanaman modal di sektor sekunder serta di bidang hilirisasi; (ii) Inklusif, yaitu penanaman modal yang berdampak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas melalui Fasilitasi kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM termasuk UMKM dengan pelaku usaha disabilitas; (iii) Berorientasi ekspor, yaitu meningkatnya ekspor melalui kegiatan penanaman modal; (iv) Merata, yaitu penanaman modal yang lebih merata melalui peningkatan kontribusi penanaman modal di Kawasan Pusat Pertumbuhan dan di luar Jawa. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pertama akan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

(1)Nilai PMA dan PMDN sektor sekunder Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder melibatkan investasi pada industri pengolahan dan manufaktur. Sektor sekunder mencakup semua jenis kegiatan yang terkait dengan transformasi bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Penanaman modal sektor sekunder meliputi:
1. a.Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
2. b.Industri makanan;
3. c.Industri kimia dan farmasi;
4. d.Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain;
5. e.Industri kertas dan percetakan;
6. f.Industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam;
7. g.Industri tekstil;
8. h.Industri karet dan plastic;
9. i.Industri mineral non logam;
10. j.Industri barang dari kulit dan alas kaki;
11. k.Industri kayu;
12. l.Industri lainnya. Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-5 RPJMN 2025-2029.
(2)Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi Nilai realisasi penanaman modal bidang hilirisasi adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk kegiatan menanam modal di sektor hilirisasi investasi strategis, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Penanaman modal sektor hilirisasi investasi strategis meliputi beberapa sektor, yaitu Perkebunan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan, Minyak Bumi, Gas Bumi, Mineral, dan Batubara. Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-2 dan ke-5 RPJMN 2025-2029.
(3)Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta. Usaha kecil adalah unit usaha dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga maksimum Rp2,5 miliar. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga paling banyak Rp100 miliar dan hasil penjualan tahunan di atas Rp2,5 miliar sampai paling tinggi Rp50 miliar. Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-5 RPJMN 2025-2029.
(4)Nilai PMA berorientasi ekspor Pertumbuhan Nilai PMA berorientasi ekspor merujuk pada peningkatan investasi dari investor asing dalam industri-industri di sebuah negara yang produknya secara signifikan ditujukan untuk pasar internasional. Pertumbuhan semacam ini sering kali dilihat sebagai indikator kunci keberhasilan ekonomi suatu negara karena dapat membawa berbagai manfaat ekonomi, seperti peningkatan devisa, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, pengembangan infrastruktur, keterhubungan global, dan diversifikasi ekonomi. PMA pada sektor yang berorientasi ekspor memainkan peran signifikan dalam memberikan akses kepada pasar global melalui jaringan distribusi yang luas, dan seringkali memacu pengembangan infrastruktur lokal. Efek samping positif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri lokal tetapi juga membuka peluang baru bagi produk domestik untuk bersaing di pasar internasional. Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-5 RPJMN 2025-2029.
(5)Nilai PMDN berorientasi ekspor Nilai PMDN berorientasi ekspor mengacu pada investasi oleh pelaku usaha dalam negeri pada sektor-sektor yang produk atau jasanya ditujukan untuk pasar internasional. Ini menandakan fokus pada penciptaan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku lokal menjadi produk yang siap dijual ke pasar global. Sektor ini tidak hanya membantu dalam memperkuat neraca perdagangan negara tetapi juga sering kali menjadi sumber inovasi dan standarisasi kualitas karena tuntutan pasar internasional. PMDN yang berfokus pada ekspor mendorong perusahaan lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka dan memenuhi standar internasional, yang penting untuk meningkatkan daya saing global. Investasi semacam itu juga membantu dalam diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dengan mengembangkan industri baru yang berpotensi ekspor. Ini bukan hanya meningkatkan kekuatan industri domestik tetapi juga memperkuat ekonomi nasional melalui pembangunan kapasitas dan peningkatan efisiensi operasional. Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-5 RPJMN 2025-2029.
(6)Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan Upaya mendorong penanaman modal pada kawasan pusat pertumbuhan adalah strategi investasi yang berfokus pada daerah- daerah yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi pusat ekonomi yang signifikan. Kawasan pusat pertumbuhan biasanya memiliki infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang baik, dan potensi ekonomi yang tinggi. Penanaman modal di kawasan pusat pertumbuhan menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan keuntungan investasi. Dengan strategi yang tepat, termasuk studi kelayakan, kolaborasi dengan pemerintah, pengembangan infrastruktur, diversifikasi, dan penggunaan teknologi, investor dapat memaksimalkan manfaat dan mengurangi risiko dari investasi mereka. Kawasan pusat pertumbuhan yang dipilih dengan baik dapat menjadi motor penggerak ekonomi regional dan nasional, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi investor dan masyarakat. Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-5 RPJMN 2025-2029.
(7)Kontribusi realisasi investasi luar Jawa Kontribusi realisasi investasi luar Jawa merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi keberhasilan pemerintah dalam mendorong pemerataan investasi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Penggunaan indikator ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif pemerintah berhasil menarik investasi ke luar Jawa dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dengan meningkatkan investasi di luar Jawa, pemerintah berupaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, menciptakan lapangan kerja baru, dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal di berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-5 RPJMN 2025-2029.

2.Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima Sasaran Strategis kedua yang ingin diwujudkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu (i) Birokrasi yang bersih, yaitu ASN yang berintegritas dan profesional; (ii) Birokrasi yang efektif, yaitu tata kelola penanaman modal yang akuntabel dan transparan; (iii) Pelayanan penanaman modal yang prima, yaitu kualitas pelayanan penanaman modal yang semakin meningkat. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Indikator sasaran ini selaras dengan indikator Kegiatan Prioritas pada Asta Cita (Prioritas Nasional) ke-7 RPJMN 2025-2029. Indeks Reformasi Birokrasi digunakan untuk menilai kualitas reformasi birokrasi di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, termasuk tata kelola organisasi, pelayanan publik, transparansi, serta integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi mengukur sejauh mana birokrasi di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Birokrasi yang bersih sangat penting untuk membangun kepercayaan investor dan menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan adil. Selain itu, salah satu aspek yang dinilai dalam indeks ini adalah sejauh mana birokrasi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik, aksesibilitas dan efisiensi administrasi. Indeks Reformasi Birokrasi juga menilai tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan, proses pengambilan keputusan, serta bagaimana informasi disampaikan kepada publik. Gambar 2.1. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Unit Kerja Pengampu Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 2.4.2. Indikasi Risiko pada Sasaran Strategis Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, identifikasi indikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Risiko Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merupakan efek dan ketidakpastian terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah mengindentifikasi beberapa indikasi risiko dalam mencapai SS-1 “Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata”, yaitu:
1.Potensi nilai PMA dan PMDN sektor sekunder menurun, yang disebabkan oleh:

a.Kondisi geopolitik global, fluktuasi ekonomi makro, termasuk resesi global dan perlambatan ekonomi nasional, dapat menurunkan minat investasi PMA dan PMDN di sektor sekunder.
b.Persaingan investasi dari negara lain yang menawarkan insentif lebih baik atau kondisi pasar yang lebih menarik sehingga mengurangi realisasi PMA dan PMDN di sektor sekunder;
c.Tuntutan pelaku usaha terhadap layanan penanaman modal sektor sekunder yang cepat dan berbasis teknologi informasi semakin meningkat;
d.Keterbatasan lahan investasi yang berstatus clean and clear bagi investasi sektor sekunder
e.Semakin meningkatnya potensi investasi sektor sekunder, namun pemanfaatan potensi investasi di sektor sekunder masih belum optimal;
f.Ketidakpatuhan pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai penanam modal.
1. 2.Potensi nilai realisasi PMA/PMDN di bidang hilirisasi tidak tercapai, karena:
a.Ketidakpastian regulasi dan kebijakan industri hilirisasi dapat menimbulkan keragu-raguan investor dan menunda pelaksanaan investasi.
b.Tekanan masyarakat/organisasi masyarakat serta tekanan internasional terhadap kelestarian lingkungan hidup yang berpotensi menekan program hilirisasi.
c.Infrastruktur dasar di daerah (listrik, akses jalan, telekomunikasi) yang belum memadai dalam mendukung penanaman modal di bidang hiliriasi, sehingga menekan minat penanaman modal bidang hilirisasi.
1. 3.Potensi persentase realisasi PMDN termasuk UMKM tidak mencapai target, karena:
a.Adanya keterbatasan UMKM dalam mengakses pasar dan jaringan distribusi.
b.Potensi tidak berminatnya PMA untuk bermitra dengan UMKM.
c.Keterbatasan lahan investasi yang berstatus clean and clear bagi investasi UMKM.
1. 4.Potensi nilai realisasi PMA dan PMDN berorientasi ekspor menurun yang disebabkan oleh kenaikan tarif negara tujuan ekspor, adanya pembatasan impor, ataupun penerapan standar teknis baru. Hal ini dapat terjadi karena:
a.Perubahan permintaan pasar ekspor, proteksionisme, perang dagang, dan penurunan daya beli negara tujuan ekspor.
b.Aturan dan kebijakan perdagangan internasional yang terkadang berubah, seperti tarif, kuota, dan standar teknis; yang dapat menjadi hambatan bagi realisasi ekspor dan investasi.
c.Keterbatasan fasilitas pelabuhan, logistik, dan transportasi yang tidak memadai yang mengakibatkan terhambatnya distribusi produk ekspor dan penurunan daya tarik investasi.
d.Isu lingkungan, sosial, dan tata kelola terkait produksi dan ekspor yang dapat menimbulkan tekanan dari konsumen dan regulator di pasar luar negeri.
e.Risiko kegagalan pemenuhan standar kualitas, keamanan, atau sertifikasi yang ditetapkan pasar ekspor yang dapat menyebabkan hambatan akses pasar dan menurunkan nilai investasi.
1. 5.Potensi nilai realisasi PMA dan PMDN kawasan pusat pertumbuhan menurun, karena:
a.Infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, energi, telekomunikasi, dan fasilitas pendukung bisnis yang kurang memadai dapat menghambat realisasi investasi dan mengurangi daya tarik kawasan bagi investor.
b.Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah atau tidak konsisten di tingkat pusat maupun daerah, serta perubahan fokus atau prioritas pemerintah terhadap pengembangan kawasan pusat pertumbuhan sehingga memengaruhi kesinambungan dan dukungan terhadap investasi.
1. 6.Investor potensial kurang berminat berinvestasi di luar Jawa, yang disebabkan oleh:
a.Infrastruktur dasar seperti fasilitas transportasi, energi, logistik dan komunikasi yang kurang memadai di Luar Jawa dapat menghambat distribusi dan pelaksanaan investasi secara optimal.
b.Penerapan proses perizinan berbasis elektronik di luar Jawa tidak dapat dilakukan secara optimal dikarenakan kualitas SDM di Daerah yang masih terbatas.
c.Ketidakpastian akibat perubahan kebijakan atau prioritas pembangunan di pemerintah daerah Luar Jawa yang dapat memengaruhi komitmen investasi.
d.Potensi munculnya konflik sosial, ketidakstabilan politik, atau resistensi masyarakat di wilayah luar Jawa.
e.Keterbatasan lahan investasi yang berstatus clean and clear di luar Jawa. Sementara itu, beberapa indikasi risiko yang dapat teridentifikasi dalam mencapai SS-2 “Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima” adalah tidak tercapainya target nilai indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Risiko ini dapat terjadi karena:
a.Adanya penolakan dan kurangnya dukungan dari Aparatur Sipil Negara terhadap perubahan sistem, struktur, dan prosedur birokrasi yang baru dapat menghambat reformasi.
b.Ketidaksiapan atau kurangnya kompetensi pegawai dalam mengadopsi teknologi baru, pemahaman tata kelola yang modern, dan manajemen perubahan dapat memperlambat proses reformasi.
c.Pengalokasian anggaran yang kurang memadai untuk kegiatan reformasi birokrasi dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.
d.Risiko munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan tidak optimalnya pencapaian reformasi birokrasi.
e.Mekanisme monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas yang tidak jelas yang dapat menyebabkan program reformasi tidak berjalan sesuai rencana dan tujuan. Dalam hal pengaturan manajemen risiko, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menerbitkan Peraturan BKPM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 128 Tahun 2025 tentang Penetapan Peta Risiko di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Melalui identifikasi risiko ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat melakukan antisipasi, mitigasi, dan pengelolaan risiko secara efektif sehingga sasaran strategis dapat dicapai secara optimal. Secara rinci, manajemen risiko dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.1 Manajemen Risiko dalam Pencapaian Sasaran Strategis Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Indikasi Risiko Pengendalian yang Telah Ada Perlakuan Risiko/ Pengendalian yang Diharapkan Penanggung Jawab Perlakuan Risiko SS-1: Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata Nilai PMA dan PMDN sektor sekunder Potensi nilai PMA dan PMDN sektor sekunder menurun
1. 1.Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam mengoptimalkan potensi investasi di Indonesia.
2. 2.Menyampaikan pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM kepada pelaku usaha PMA/PMDN sebelum waktu penyampaian LKPM melalui e- mail, pengumuman di media elektronik, maupun media sosial.
3. 3.Memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM.
4. 4.Membuka layanan klinik LKPM dan pengaduan selama periode pelaporan LKPM kepada seluruh pelaku usaha yang terkendala dalam pelaporan LKPM.
5. 5.Melakukan perbaikan sistem evaluasi dan verifikasi, serta penyampaian laporan realisasi investasi (secara daring)
6. 1.Penyusunan daftar pelaku usaha potensial sektor sekunder agar dapat dilakukan pengawalan realisasi investasi secara bersama-sama dengan seluruh stakeholders terkait. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
7. 2.Penguatan pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi investasi sektor sekunder yang lebih menarik bagi investor. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
8. 3.Pengembangan sistem OSS secara rutin yang user friendly. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
9. 4.Penyediaan informasi data proyek sektor sekunder dan ketersediaan lahan yang siap ditawarkan kepada Pelaku Usaha melalui koordinasi pihak terkait. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
10. 5.Peningkatan intensitas koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait dalam mengoptimalkan potensi investasi sektor sekunder di Indonesia. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
11. 6.Peningkatan kepatuhan pelaku usaha di antaranya: (a) optimalisasi implementasi Deputi Bidang Pengendalian Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Indikasi Risiko Pengendalian yang Telah Ada Perlakuan Risiko/ Pengendalian yang Diharapkan Penanggung Jawab Perlakuan Risiko sanksi ke jenjang tahapan yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajibannya sebagai penanam modal; dan (b) menggiatkan dan memperluas layanan klinik LKPM di tingkat daerah di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Penanaman Modal Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi Potensi nilai realisasi PMA/PMDN di bidang hilirisasi tidak tercapai
12. 1.Memperluas KBLI, komoditas, dan produk hilirisasi.
13. 2.Mengembangkan dashboard hilirisasi untuk komoditas prioritas.
14. 3.Menyusun rancangan Peraturan Presiden terkait hilirisasi.
15. 1.Percepatan penetapan Peraturan Presiden terkait hilirisasi. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
16. 2.Pengawalan roadmap hilirisasi dan proyek investasi hilirisasi strategis. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
17. 3.Penyediaan data informasi investasi hilirisasi strategis. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
18. 4.Penguatan regulasi dan optimalisasi penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) bagi investasi bidang hilirisasi melalui koordinasi dengan kementerian teknis terkait maupun OPD di daerah. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
19. 5.Mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di lokasi prioritas hilirisasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait dan peningkatan investasi pada proyek infrastruktur. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Indikasi Risiko Pengendalian yang Telah Ada Perlakuan Risiko/ Pengendalian yang Diharapkan Penanggung Jawab Perlakuan Risiko Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM Potensi persentase realisasi PMDN termasuk UMKM tidak mencapai target
20. 1.Melakukan sosialisasi pelaporan LKPM kepada pelaku usaha, terutama atas NKU yang belum pernah dilaporkan realisasinya.
21. 2.Mendorong agar setiap UMKM memiliki NIB.
22. 1.Penguatan kerja sama dengan stakeholders terkait dalam meningkatkan kemudahan penetrasi pasar dan jaringan distribusi bagi UMKM. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
23. 2.Penguatan kapasitas UMKM melalui fitur kemitraan pada sistem OSS. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
24. 3.Menjalin kerja sama kemitraan dengan PMA bagi pelaku usaha UMK yang memiliki NIB. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
25. 4.Penyediaan informasi untuk kegiatan investasi UMKM melalui koordinasi pihak terkait. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Nilai PMA berorientasi ekspor Nilai PMDN berorientasi ekspor Potensi nilai realisasi PMA dan PMDN berorientasi ekspor menurun
26. 1.Menerbitkan kebijakan yang mempermudah kegiatan ekspor.
27. 2.Menghapuskan kewajiban pembayaran pajak bagi PMA dan PMDN yang akan melakukan kegiatan ekspor.
28. 1.Diversifikasi pasar baru untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa negara tujuan ekspor. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
29. 2.Meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara mitra untuk memastikan akses yang lebih baik dan negosiasi yang menguntungkan. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Indikasi Risiko Pengendalian yang Telah Ada Perlakuan Risiko/ Pengendalian yang Diharapkan Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
30. 3.Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelabuhan, logistik, dan transportasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah serta peningkatan investasi pada proyek infrastruktur-. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
31. 4.Mendorong peningkatan hasil produksi sesuai standar negara tujuan ekspor (seperti penggunaan EBT, ramah lingkungan, dan berkelanjutan). Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
32. 5.Penguatan regulasi dan optimalisasi penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) bagi investasi berorientasi ekspor melalui koordinasi dengan kementerian teknis terkait maupun OPD di daerah. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
33. 6.Pengawalan realisasi investasi proyek yang telah dilaksanakan MoU bilateral. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan Potensi nilai realisasi PMA dan PMDN kawasan pusat pertumbuhan menurun
34. 1.Memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha pada wilayah KEK, KI, FTZ, dan IKN.
35. 1.Mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan pusat pertumbuhan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait dan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Indikasi Risiko Pengendalian yang Telah Ada Perlakuan Risiko/ Pengendalian yang Diharapkan Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
36. 2.Meningkatkan infrastruktur pada wilayah KEK, KI, FTZ, dan IKN. peningkatan investasi pada proyek infrastruktur.
37. 2.Penguatan harmonisasi dan konsistensi kebijakan pada kawasan pusat pertumbuhan melalui koordinasi dengan kementerian teknis terkait maupun OPD di daerah. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
38. 3.Penyediaan data informasi pengelola beserta Pelaku Usaha (tenant) aktif di kawasan pusat pertumbuhan agar dapat dilakukan pengawalan realisasi investasinya. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
39. 4.Debottlenecking investasi mangkrak percepatan realisasi Pelaku Usaha (tenant) di kawasan pusat pertumbuhan. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kontribusi realisasi investasi luar Jawa Investor potensial kurang berminat berinvestasi di luar Jawa Melakukan promosi untuk berinvestasi di luar Jawa.
40. 1.Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar di luar Jawa melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah serta peningkatan investasi pada proyek infrastruktur di luar Jawa. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
41. 2.Peningkatan kapasitas SDM bidang perizinan di luar Jawa melalui pendampingan secara kontinyu, intensif, dan berorientasi hasil. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Indikasi Risiko Pengendalian yang Telah Ada Perlakuan Risiko/ Pengendalian yang Diharapkan Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
42. 3.Penguatan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan serta peningkatan diseminasi kebijakan di luar Jawa melalui koordinasi dengan kementerian teknis terkait maupun OPD di daerah. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
43. 4.Penyediaan informasi proyek dan ketersediaan lahan yang siap ditawarkan di luar Jawa melalui koordinasi secara intensif dengan pihak terkait. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
44. 5.Asistensi pada kendala Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dihadapi Pelaku Usaha potensial dengan dukungan dari seluruh unit Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal SS-2: Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak mencapai target
45. 1.Menetapkan SK Tim Reformasi Birokrasi General dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025.
46. 2.Melakukan sosialisasi penilaian Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai.
47. 1.Optimalisasi penerapan reward and punishment terhadap kinerja ASN.
48. 2.Peningkatan kompetensi ASN terkait penerapan teknologi baru, pemahaman tata kelola yang modern, dan manajemen perubahan.
49. 3.Penguatan alokasi anggaran berbasis hasil dan peningkatan kerja sama multi pihak dalam Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Indikasi Risiko Pengendalian yang Telah Ada Perlakuan Risiko/ Pengendalian yang Diharapkan Penanggung Jawab Perlakuan Risiko mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
50. 4.Optimalisasi pendeteksian dan pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penguatan audit dan pengawasan internal serta peningkatan integritas ASN.
51. 5.Penguatan monitoring dan evaluasi pencapaian reformasi birokrasi, di antaranya melalui: a) penyusunan timeline pelaksanaan penilaian indikator Reformasi Birokrasi, dan (b) koordinasi secara berkala dengan kementerian/lembaga terkait. Arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu (i) Arah kebijakan dan strategi nasional; dan (ii) Arah kebijakan dan strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Arah kebijakan dan strategi nasional akan menjadi acuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan kontribusinya pada pencapaian sasaran pembangunan RPJMN sesuai dengan kewenangannya. Dukungan kebijakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga tertuang dalam Kerangka Regulasi. Sementara itu, kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis akan dijabarkan dalam Kerangka Kelembagaan. 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Arah kebijakan dan strategi jangka menengah nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi acuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam penyusunan Rencana Strategis 2025-2029. Namun demikian, pada penyusunan Renstra ini juga memperhatikan Rancangan RUPM 2025-2045 yang selaras dengan RPJPN 2025-2045. Oleh karena itu, pada bagian arah kebijakan dan strategi nasional juga diuraikan terkait RPJPN dan Rancangan RUPM. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan nasional. 3.1.1 RPJPN 2025-2045 dan Rancangan RUPM 2025-2045 RPJPN Tahun 2025-2045 memiliki visi “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut memiliki lima sasaran. Pertama, pendapatan per kapita setara negara maju, yaitu sekitar USD 23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia. Kedua, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kemiskinan ditargetkan sebesar 0,5-0,8% dan rasio gini berkisar 0,29-0,32. Ketiga, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat dengan target Global Power Index (GPI) di peringkat 15 besar dunia. Keempat, daya saing sumber daya meningkat dengan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 pada tahun 2045. Kelima, intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission dengan ukuran penurunan intensitas emisi GRK sebesar 93,5% dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 83,00. Berdasarkan dokumen RPJPN 2025-2045, untuk mewujudkan pembangunan sesuai Visi Indonesia Emas 2045 diperlukan investasi yang tinggi dan berkualitas. Kebijakan investasi ke depan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan (i) investasi yang diprioritaskan untuk mengembangkan industri prioritas, mendukung transformasi digital, modernisasi dan digitalisasi pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, industri kreatif dan pariwisata; (ii) investasi berorientasi ekspor yang dapat mengembangkan keunggulan Tahun 2025-2029 komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi global; (iii) investasi hijau untuk mempercepat penerapan ekonomi hijau, utamanya percepatan transisi energi, penerapan ekonomi sirkular, pengembangan transportasi hijau, serta adopsi teknologi hijau; (iv) investasi infrastruktur konektivitas dan logistik untuk mendorong integrasi ekonomi domestik dan global; (v) investasi berorientasi riset dan inovasi; (vi) fasilitasi investasi Indonesia di luar negeri dengan pemanfaatan jaringan diaspora Indonesia; (vii) efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi agar lebih tepat sasaran dan transparan, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor dan wilayah; (viii) iklim investasi dan kepastian berusaha yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing; dan (ix) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan investasi pusat-daerah dengan kebijakan ketenagakerjaan, energi, perdagangan, tata ruang, fiskal, serta pembiayaan. Dokumen RPJPN 2025-2045 menjadi acuan penyusunan Rancangan RUPM 2025-2045. Berdasarkan Rancangan RUPM, kebijakan penanaman modal diarahkan untuk (1) mendorong terciptanya iklim usaha nasional untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; (2) fokus penanaman modal pada pemenuhan kebutuhan dasar, industri prioritas, industri berorientasi ekspor, investasi hijau, infrastruktur, konektivitas dan logistik, serta berorientasi riset dan inovasi; (3) membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

(4)mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja lokal; (5) memberikan fasilitas penanaman modal; (6) perbaikan pemerataan penanaman modal; (7) promosi penanaman modal; dan (8) kerja sama penanaman modal. RUPM tahap pertama (2025-2029) berfokus pada 6 (enam) bidang penanaman modal untuk mendukung transformasi ekonomi. Bidang-bidang tersebut adalah:
(1)Kebutuhan dasar, (2) Industri prioritas, (3) Pasar domestik dan orientasi ekspor, (4) Ekonomi hijau, (5) infrastruktur, konektivitas dan logistik, serta
(6)Riset dan inovasi. Transformasi sosial akan difokuskan pada: (1) pendidikan,
(2)kesehatan, dan (3) perlindungan sosial. Sedangkan transformasi tata kelola akan menekankan pada regulasi dan tata kelola yang berintegritas serta adaptif. Beberapa faktor pendorong utama untuk mewujudkan berbagai transformasi tersebut adalah: (1) Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan; (2) Iklim investasi dan kepastian berusaha; (3) Insentif dan kemudahan investasi; (4) Digitalisasi; serta (5) Stabilitas moneter dan dukungan perbankan. 3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 RPJMN 2025-2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra - putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita (Prioritas Nasional) sebagai berikut:

1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4.Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan Tahun 2025-2029 gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkontribusi untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) ke-2 dan ke-5. Pada Prioritas Nasional kedua “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara yang Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berperan untuk mendukung Program Prioritas (PP) Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber pertumbuhan baru. Peran tersebut diterjemahkan ke dalam dua Kegiatan Prioritas (KP) yaitu: 1) Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan; serta 2) Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut. Untuk mencapai Program Prioritas (PP) Pengembangan Ekonomi Biru, pada Kegiatan Prioritas (KP) peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, terdapat 6 (enam) Proyek Prioritas (Pro-P), yaitu: (i) pengelolaan prasarana produksi perikanan tangkap; (ii) pengembangan sarana dan prasarana, serta kluster komoditas ikan budi daya berbasis kawasan; (iii) peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan; (iv) peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan; (v) perluasan pasar produk perikanan; dan (vi) penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan. Sementara pada Kegiatan Prioritas (KP) pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut, didukung oleh 3 (tiga) Proyek Prioritas (Pro-P), yaitu: (i) pengembangan garam industri terintegrasi; (ii) penguatan sarana dan prasarana industri garam; dan (iii) pengembangan produk olahan laut bioprospeksi sumber daya kelautan. Pada Prioritas Nasional ke-5 “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berperan untuk mendukung dua Program Prioritas (PP). Pertama, Program Prioritas (PP) Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Peran tersebut diterjemahkan ke dalam 10 (sepuluh) Kegiatan Prioritas (KP) yaitu: 1) Pengembangan hilirisasi nikel; 2) Pengembangan hilirisasi tembaga; 3) Pengembangan hilirisasi bauksit; 4) Pengembangan hilirisasi timah; 5) Pengembangan hilirisasi kelapa sawit; 6) Pengembangan hilirisasi kelapa; 7) Pengembangan hilirisasi rumput laut; 8) Pengembangan hilirisasi industri kimia; 9) Pembangunan industri semikonduktor; serta 10) Penguatan industri logam dasar, besi dan baja. Kedua, Program Prioritas (PP) Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global. Peran tersebut diterjemahkan ke dalam tiga Kegiatan Prioritas (KP) yaitu: 1) Peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi; 2) Peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global; serta 3) Peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik. Dalam mencapai Program Prioritas (PP) Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global pada Kegiatan Prioritas (KP) Tahun 2025-2029 peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi terdapat 7 (tujuh) Proyek Prioritas (Pro-P), yaitu: 1) Percepatan transformasi digital pada layanan pendampingan perizinan berusaha di sektor industri dan non industri; 2) Penyusunan informasi investasi proyek prioritas strategis pada sektor-sektor pendorong transformasi ekonomi; 3) Transformasi kebijakan ekosistem investasi dan hilirisasi yang terintegrasi; 4) Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan investasi dalam rangka penciptaan pusat-pusat pertumbuhan; 5) Peningkatan kemitraan usaha nasional untuk melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM; 6) Penguatan transformasi digital melalui pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi; serta 7) Peningkatan pelayanan dan pelaksanaan perizinan berusaha di daerah pusat- pusat. Pada Kegiatan Prioritas (KP) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, terdapat 3 (tiga) Proyek Prioritas (Pro-P) yaitu: 1) Percepatan layanan pendampingan perizinan berusaha untuk investasi luar negeri (FDI/PMA) strategis; 2) Peningkatan fasilitasi outward investment dan penguatan kerja sama penanaman modal untuk pengembangan rantai nilai global; serta 3) Penguatan promosi penanaman modal untuk mendorong hilirisasi dan industrialisasi di pusat-pusat pertumbuhan. Untuk Kegiatan Prioritas (KP) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik, terdapat 2 (dua) Proyek Prioritas (Pro-P) yaitu: 1) Percepatan strategi dan rencana proyek penanaman modal dalam rangka penciptaan pusat-pusat pertumbuhan; serta 2) Peningkatan promosi kegiatan di kawasan nasional IKN pada forum bisnis dan investasi internasional. Tabel 3.1. Dukungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terhadap Prioritas Nasional pada RPJMN 2025-2029 Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Koordinator/ Pengampu PRIORITAS NASIONAL 2: MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU 02.22 PP: Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru 01- Meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi biru 01 - IBEI Pilar Ekonomi 22,19 (2023) 24,43 35,92 055 - Kementerian PPN/BAPPENAS 02 - Meningkatnya perlindungan kawasan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil 01- IBEI Pilar Lingkungan 31,27 (2023) 33,79 46,91 055 - Kementerian PPN/BAPPENAS 03 - Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia sektor ekonomi biru 01 - IBEI Pilar Sosial 55,19 (2023) 57,23 68,31 055 - Kementerian PPN/BAPPENAS 02.22.03 KP: Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern, 01- Meningkatnya nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri kelautan dan perikanan 05 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT) Juta Rupiah 220.600 604.200 631.227 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 06 - Nilai realisasi Juta Rupiah 77.361 447.260 830.124 065 – Kementerian Tahun 2025-2029 Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Koordinator/ Pengampu dan Berkelanjutan PMA/PMDN hilirisasi tilapia lnvestasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 07 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi udang Juta Rupiah 659.210 397.550 697.500 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 02.22.04 KP: Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Iaut 01- Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut 05 – Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi garam Juta Rupiah 2.280.864 7.379.000 13.771.897 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal PRIORITAS NASIONAL 5: MELANJUTKAN HIURISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI 05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor 01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya Saing industri pengolahan prioritas 01 – Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Persen 4,64 (2023) 5,50 8,14 019 - Kementerian Perindustrian 05.01.01 KP: Pengembangan HilirisasiNikel 01 – Terwujudnya peningkatan nilai tambah daya saing industri nikel 02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi nikel juta rupiah 113.700.000 44.100.000 108.210.000 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 05.01.02 KP: Pengembangan Hilirisasi Tembaga 01- Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri tembaga 02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi tembaga juta rupiah 45.720.000 45.933.000 55.132.000 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 05.01.03 KP: Pengembangan Hilirisasi Bauksit 01- Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri bauksit 02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi bauksit juta rupiah 10.790.000 11.782.000 16.752.000 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 05.01.04 KP: Pengembangan Hilirisasi Timah 01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri timah 02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi timah juta rupiah 500.000 510.000 550.000 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 05.01.05 KP: Pengembangan 01 - Terwujudnya peningkatan 02 - Nilai realisasi PMA/PMDN juta rupiah 44.090.000 1.489.335 2.297.112 065 – Kementerian lnvestasi dan Tahun 2025-2029 Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Koordinator/ Pengampu Hilirisasi Kelapa Sawit produktivitas dan diversifikasi kelapa sawit hilirisasi kelapa sawit Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 05.01.06 KP: Pengembangan Hilirisasi Kelapa 01- Terwujudnya peningkatan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa 03 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi kelapa juta rupiah 4.492.915 392.210 708.343 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 05.01.07 KP: Pengembangan Hilirisasi Rumput laut 01 - Meningkatnya nilai tambah daya daya saing industri rumput laut 02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi rumput laut juta rupiah 230.000 510.000 607.501 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 05.01.09 KP: Pengembangan Hilirisasi Industri Kimia 01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah industri kimia 03 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi minyak bumi juta rupiah 17.460.000,00 34.453.998,13 56.010.103,68 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 04 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi gas bumi juta rupiah 16.I14.108,34 20.234.887,79 32.894.822,80 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 05.01.10 KP: Pembangunan Industri Semikonduktor 01 - Terwujudnya pertumbuhan industri semikonduktor 02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi pasir silika juta rupiah 1.290.000 1.4l9.000 2.076.000 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 05.01.18 KP: Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja 01 - Terwujudnya peningkatan produktivitas dan daya saing industri logam dasar besi dan baja 03 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi industri logam dasar besi dan baja juta rupiah 9.600.000 10.166.000 12.784.000 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 01 - Meningkatnya realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global 01 - Nilai PMA dan PMDN triliun rupiah 1.418,9 (2023) 1.905,6 3.414,8 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 05.04.01 KP: Peningkatan Investasi Swasta Prioritas 01- Meningkatnya investasi swasta prioritas sebagai 01 - Nilai PMA/PMDN sektor sekunder triliun rupiah 596,3 (2023) 855,9 1.718,3 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Tahun 2025-2029 Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Koordinator/ Pengampu sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi pendorong transformasi ekonomi Penanaman Modal 02 – Persentase realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (persen total nilai PMA/PMDN) 47,6 (2023) 48,3 49,7 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 03 - Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan Triliun rupiah 253,4 (2023) 307,1 507,2 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 04 - Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi Triliun rupiah 375,4 (2023) 521,4 901,6 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 05.04.02 KP: Peningkatan Investasi yang Berorientasi Ekspor dan Mendukung Partisipasi dalam Rantai Nilai Global 01 - Meningkahya Invetasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global 01- Nilai PMA berorientasi ekspor Triliun rupiah 115,4 (2023) 171,6 367,4 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 02 - Nilai PMDN berorientasi ekspor Triliun rupiah 41,2 (2023) 60,4 126,4 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 05.04.03 KP: Peningkatan Investasi dalam Infrastruktur Konektivitas dan Logistik 01 - Meningkatnya investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik 01 - Kontribusi realisasi investasi luar Jawa Persen 51,5 (2023) 52,1 53,2 065 – Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 1 (satu) indikator Program Prioritas dengan 7 (tujuh) indikator Kegiatan Prioritas (KP) diampu oleh Kementerian Investasi dan Hiliriasi/BKPM. Selain itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga memiliki 15 (lima belas) Indikator Kegiatan Prioritas (KP) yang mendukung pencapaian Program Prioritas (PP) yang diampu oleh Kementerian lain. Indikator tersebut sebagai berikut: • Indikator PP, yaitu Nilai PMA dan PMDN. • Indikator KP pada PP yang diampu oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yaitu:
1.Nilai PMA/PMDN sektor sekunder.
2.Persentase realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tahun 2025-2029
3.Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan.
4.Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi.
5.Nilai PMA berorientasi ekspor.
6.Nilai PMDN berorientasi ekspor.
7.Kontribusi realisasi investasi luar Jawa. • Indikator KP pada PP yang diampu oleh Kementerian lain, meliputi:
1.Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT).
2.Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi tilapia.
3.Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi udang.
4.Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi garam.
5.Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi nikel.
6.Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi tembaga.
7.Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi bauksit.
8.Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi timah.
9.Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi kelapa sawit.
10.Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi kelapa.
11.Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi rumput laut.
12.Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi minyak bumi.
13.Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi gas bumi.
14.Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi pasir silika.
15.Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi industri logam dasar besi dan baja. Dalam berbagai tantangan dan dinamika yang terjadi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki amanah yang cukup besar dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada RPJMN 2025-2029. Selama periode 2025-2029, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi per tahun dengan rata-rata 6,96% dan mencapai 8,0% di tahun 2029. Pertumbuhan sebesar itu didasarkan pada pertimbangan pemanfaatan secara optimal berbagai potensi yang ada, termasuk di dalamnya pemanfaatan sumber daya alam serta kapasitas ekonomi nasional. Selama periode 2025-2029, pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat masing- masing menjadi 5,3% pada tahun 2025; 6,3% pada tahun 2026; 7,5% pada tahun 2027; 7,7% pada tahun 2028 serta 8,0% pada tahun 2029. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi memegang peran yang sangat penting. Investasi menjadi salah satu faktor yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, mengingat dampak investasi yang luas kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, untuk bisa menjadikan investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi yang tinggi dan berkualitas. Penanaman modal tidak hanya memfokuskan pada peningkatan secara kuantitas namun juga memastikan bahwa investasi tersebut menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian. Penanaman modal yang berkualitas adalah penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan mempertimbangkan aspek pemerataan. Investasi yang berkualitas juga memerlukan dukungan tata kelola yang berkualitas agar mampu menciptakan pola investasi yang efektif. 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Arah kebijakan dan strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM disusun dengan memerhatikan arah kebijakan nasional yang ditetapkan pada RPJMN 2025-2029 dan Rancangan RUPM tahap pertama (2025-2029). Arah kebijakan dan strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan kemudian disusun dengan merujuk kepada visi, misi, tujuan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang akan dijalankan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Tahun 2025-2029 Dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tersebut maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. 3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode 2025-2029 sebagai berikut:
1.Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi investasi strategis guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata;
2.Meningkatkan kualitas Iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal;
3.Meningkatkan efektivitas tata kelola penanaman modal untuk memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Untuk dapat mengoptimalkan arah kebijakan dalam mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, perlu adanya penguatan kolaborasi dan sinergitas lintas sektor dalam mendukung kinerja penanaman modal yang lebih optimal. Penguatan kolaborasi dan sinergitas lintas sektor ini juga perlu diwujudkan sebagai enabler bagi arah kebijakan yang telah dirumuskan. Arah Kebijakan I: Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi investasi strategis guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata. Arah kebijakan ini mendukung langsung sasaran strategis pertama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yakni mencapai nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata. Kebijakan ini mendorong investasi pada sektor-sektor prioritas seperti: (i) industri manufaktur berorientasi ekspor; (ii) Energi Baru Terbarukan (EBT); (iii) industri semikonduktor; (iv) ketahanan pangan; (v) kesehatan; (vi) pendidikan dan vokasi; (vii) ekonomi digital & pusat data (data center); dan (viii) Pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN). Kebijakan ini juga diarahkan pada penanaman modal bidang hilirisasi investasi strategis di bidang perikanan dan kelautan, minyak bumi, gas bumi dan batubara, mineral, serta perkebunan dan kehutanan. Penanaman modal di bidang hilirisasi diprioritaskan pada 15 (lima belas) komoditas yaitu: ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT), tilapia, udang, garam, nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, pasir silika, logam dasar besi dan baja. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM akan lebih ditingkatkan guna mewujudkan penanaman modal yang lebih inklusif termasuk UMKM disabilitas. Kebijakan ini juga menekankan orientasi ekspor yang memperkuat neraca perdagangan Indonesia, meningkatkan devisa, dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro. Penanaman modal juga difokuskan pada Kawasan Pusat Pertumbuhan, seperti IKN, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Kebijakan ini memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebar luas, tidak hanya terpusat di Jawa, di kawasan perkotaan atau industri besar, tetapi juga di berbagai daerah. Hal ini memberikan kontribusi pada pencapaian ekonomi yang inklusif melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kapasitas ekonomi di wilayah-wilayah potensial. Dengan demikian, arah kebijakan ini mengoptimalkan pertumbuhan investasi secara kualitatif dan kuantitatif serta selaras dengan visi pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Tahun 2025-2029 Strategi untuk melaksanakan Arah Kebijakan I adalah:
1.Menguatkan kebijakan perencanaan penanaman modal dengan sinergi kebijakan perencanaan lintas sektor, melalui:

a.Perencanaan kebijakan di sektor prioritas penanaman modal terutama pada sektor energi baru terbarukan, ketahanan pangan, ekonomi digital & data center, industri manufaktur berorientasi ekspor, kesehatan, IKN, serta pendidikan dan vokasi. Perencanaan kebijakan di antaranya dilakukan dengan pelaksanaan kajian, analisis kekuatan dan kelemahan dari sektor-sektor prioritas, serta penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal.
b.Penguatan perencanaan kebijakan makro penanaman modal, di antaranya (i) penguatan kebijakan umum penanaman modal di daerah dengan melakukan pendampingan penyusunan RUPM Provinsi/Kabupaten/Kota; (ii) pengawalan pencapaian kebijakan jangka menengah melalui evaluasi dokumen Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029; (iii) analisis strategis rencana pengembangan penanaman modal, di antaranya melakukan kajian perekonomian global dan Indonesia serta dampaknya terhadap investasi di Indonesia beserta segala aspeknya; (iv) pengkajian berbagai aspek investasi dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia untuk mendorong akselerasi implementasi investasi prioritas; dan (v) perencanaan pendanaan investasi prioritas mencakup potensi pendanaan internasional untuk investasi yang berkelanjutan (World Bank, IMF, JICA, dll) dalam rangka mendorong percepatan pendanaan investasi prioritas/berkelanjutan.
c.Meningkatkan potensi dan peluang penanaman modal di sektor prioritas. Beberapa yang perlu dilakukan yaitu (a) Pemetaan jenis investasi indikatif berbasis kebutuhan investor (investors need) dan pemetaan calon investor potensial dalam negeri dan luar negeri; (b) Pemetaan lahan potensial (potensial land) investasi secara menyeluruh dengan melibatkan peran aktif Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah; (c) Perancangan skema insentif dan kerja sama pemanfaatan lahan investasi dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan clean and clear dan mendukung kepastian berusaha; (d) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Pemerintah Daerah agar memiliki keseragaman dalam penyusunannya; (e) Pemetaan potensi dan peluang penanaman modal terutama di kawasan pusat pertumbuhan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perguruan tinggi, pihak swasta, dan pemerintah daerah; (f) Penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan; dan (g) Penyiapan Investment Project Ready to Offer (IPRO) dan pengembangan video promosi yang lebih menarik, di antaranya video construction time lapse.
d.Penguatan kolaborasi dan fasilitasi kebijakan penanaman modal proyek KPBU dan Kawasan Pusat Pertumbuhan dalam rangka mendukung percepatan penyelesaian masalah strategis di KEK dan percepatan pelaksanaan proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
1. 2.Pelaksanaan kegiatan promosi yang fokus dan terarah (targeted), melalui:
a.Penguatan branding citra positif penanaman modal di Indonesia.
b.Pendeteksian investor dan negara potensial di sektor prioritas penanaman modal (market intelligence) yang dilakukan di antaranya untuk merumuskan strategi promosi.
c.Diseminasi serta penyebaran informasi peluang dan proyek investasi prioritas di kegiatan/forum investasi tingkat nasional dan internasional. Tahun 2025-2029
d.Pemasaran investasi yang sesuai dengan sektor prioritas, termasuk peningkatan promosi investasi untuk mendorong hilirisasi dan industrialisasi di kawasan pusat pertumbuhan.
e.Penyelenggaraan forum investasi tingkat nasional dan internasional, termasuk dalam rangka mempromosikan peluang investasi di Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN.
f.Perluasan promosi penanaman modal dengan mengoptimalkan peran aktif Kedubes/Atase/Pusat Promosi Investasi di negara potensial, jaringan diaspora Indonesia, instansi/lembaga terkait, asosiasi pelaku usaha, dan pemerintah daerah untuk melakukan promosi penanaman modal.
g.Pengawalan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah.
1. 3.Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi pemanfaatan fasilitas penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal, melalui:
a.Fasilitasi permasalahan investasi termasuk pelaku usaha (debottlenecking). Debottlenecking permasalahan investasi di antaranya terkait pemasalahan: (i) persetujuan pelepasan kawasan hutan; (ii) permasalahan tumpang tindih lahan; (iii) abnormality penyaluran gas; (iv) permasalahan proses AMDAL; dan (v) fasilitasi atas masyarakat sekitar yang terdampak dari pengembangan proyek prioritas.
b.Percepatan realisasi penanaman modal Proyek Strategis Nasional (PSN).
c.Pengawasan penanaman modal berbasis risiko.
d.Mengoptimalkan pendataan, pengawasan, dan pembinaan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
e.Mengawal eksekusi dan fasilitasi proyek untuk mendukung percepatan realisasi investasi.
1. 4.Meningkatkan kualitas sosialisasi, pelayanan, dan penyelesaian masalah perizinan berbasis risiko, melalui:
a.Penguatan OSS sebagai platform tunggal perizinan.
b.Penguatan Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di daerah.
c.Membuka layanan khusus untuk investasi yang bergerak di sektor hilirisasi dan industrialisasi serta di kawasan pusat pertumbuhan.
d.Fasilitasi pemanfaatan fasilitas dan insentif penanaman modal.
e.Peningkatan kualitas layanan perizinan termasuk kebijakan fiktif positif dan transparansi layanan. Implementasi fiktif positif terutama dalam hal persetujuan teknis tidak terbit sesuai waktu yang ditetapkan dalam Service Level Agreement (SLA), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) terbit secara otomatis oleh sistem (fiktif positif).
f.Percepatan perizinan berusaha di KEK/KI tertentu agar pembangunan konstruksi dapat dilakukan bersamaan dengan pengurusan persetujuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
g.Implementasi dan promosi percepatan perizinan berusaha, termasuk percepatan layanan pendampingan perizinan berusaha untuk investasi luar negeri (FDI/PMA) strategis, peningkatan layanan dan fasilitasi investasi yang berorientasi riset dan inovasi, dan peningkatan pelayanan dan pelaksanaan perizinan berusaha di kawasan pusat pertumbuhan.
h.Meningkatkan kualitas berbantuan perizinan penanaman modal di bidang hilirisasi, melalui: (a) Layanan berbantuan perizinan investasi hilirisasi strategis, berupa fasilitasi perizinan berusaha; (b) Layanan Tahun 2025-2029 berbantuan perizinan berusaha; dan (c) Layanan berbantuan fasilitas berusaha.
1. 5.Mengoptimalkan penanaman modal bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah sumber daya alam, melalui:
a.Penguatan dukungan kebijakan perencanaan di sektor hilirisasi investasi strategis untuk meningkatkan minat investor. Penguatan perencanaan kebijakan bidang hilirisasi, di antaranya (i) pengkajian dan penyusunan rencana aksi hilirisasi investasi strategis di sektor perikanan dan kelautan, minyak bumi, gas bumi dan batubara, mineral, serta perkebunan dan kehutanan; (ii) Penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan investasi berkelanjutan untuk mendukung hilirisasi; dan (iii) penyusunan rekomendasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan strategi dan tata kelola di bidang hilirisasi investasi strategis. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi dan peningkatan kualitas kebijakan di sektor perikanan dan kelautan, minyak bumi, gas bumi dan batubara, mineral, serta perkebunan dan kehutanan untuk mendukung akselerasi penanaman modal di bidang hilirisasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi investasi strategis tahun 2023-2040. Untuk menjamin konsistensi implementasi jangka panjang serta integrasi dan sinkronisasi kebijakan nasional di bidang hilirisasi investasi strategis, peta jalan (roadmap) hilirisasi investasi strategis perlu memiliki kepastian hukum dan kekuatan regulasi. Dalam rangka pemberian legitimasi hukum yang kuat, perlu dilakukan penetapan peta jalan (roadmap) hilirisasi investasi strategis melalui Peraturan Presiden. Dalam tata peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden memiliki kedudukan di atas Peraturan Menteri serta dapat mengatur lintas sektor secara langsung. Dalam Peraturan Presiden tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perlu penegasan peran sebagai leading sector pelaksanaan berbagai kebijakan dan sebagai koordinator untuk melaksanakan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis di bidang hilirisasi investasi strategis.
b.Meningkatkan potensi dan peluang penanaman modal di sektor hilirisasi. Pemetaan potensi dan peluang penanaman modal disektor hilirisasi melalui komunikasi secara intensif dengan pemerintah daerah/pelaku usaha/perusahaan/ asosiasi di setiap industri yang ada baik nasional maupun internasional. Selain itu, perlu dilakukan penyiapan Investment Project Ready to Offer (IPRO) sektor hilirisasi di sektor perikanan dan kelautan, minyak bumi, gas bumi dan batubara, mineral, serta perkebunan dan kehutanan.
c.Mengoptimalkan kegiatan promosi yang fokus dan terarah (targeted) untuk meningkatkan nilai rencana penanaman modal di bidang hilirisasi, melalui: - Orientasi promosi dalam rangka akselerasi investasi hilirisasi strategis. - Analisis market intelligence terhadap negara dan sektor prioritas promosi investasi di bidang hilirisasi. - Announce flagship projects di kegiatan/forum internasional. - Promosi investasi di bidang hilirisasi pada event Internasional yang diselenggarakan di dalam negeri. - Event promosi investasi sektor hilirisasi yang diselenggarakan oleh IIPC. - Penayangan promosi investasi di media internasional. - Penyelenggaraan kegiatan promosi terkait hilirisasi di daerah. Tahun 2025-2029
d.Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi pemanfaatan fasilitas penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi, melalui: - Fasilitasi penyelesaian masalah di bidang hilirisasi berupa pengawasan pengendalian perizinan di bidang hilirisasi. - Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di bidang hilirisasi.
e.Meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal di bidang hilirisasi, melalui: - Meningkatkan kualitas kinerja PPB di bidang hilirisasi, melalui penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka kerja sama percepatan pelaksanaan berusaha di bidang hilirisasi. - Penguatan kerja sama pengembangan hilirisasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga penelitian, termasuk kerja sama standarisasi perizinan berusaha.
1. 6.Memperkuat tata kelola teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan penanaman modal yang berkualitas dan percepatan peningkatan penanaman modal, melalui:
a.Peningkatan/Upgrade OSS-RBA 1.0 menjadi OSS-RBA 2.0.
b.Peningkatan Integrasi Sistem di Kementerian/Lembaga di antaranya 5 K/L untuk Perizinan Dasar ke dalam Sistem OSS, yaitu: (i) Kementerian ATR/BPN (Rencana Detail Tata Ruang/RDTR); (ii) Kementerian Kehutanan (penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan); (iii) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup (AMDALNET); (iv) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKPR-Laut); dan (v) Kementerian Pekerjaan Umum (SIMBG).
c.Peningkatan Integrasi Sistem RDTR Digital (Daerah) ke dalam Sistem OSS. Terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) Jangka pendek, tambahan 42 RDTR terintegrasi dengan OSS sehingga total 320 RDTR terintegrasi OSS; (2) Jangka menengah, yaitu tambahan 200 RDTR terintegrasi dengan OSS sehingga total 520 RDTR terintegrasi OSS;

(3)Jangka panjang, yaitu tambahan 300 RDTR terintegrasi dengan OSS sehingga total 820 RDTR terintegrasi OSS.
1. d.Akomodasi sektor-sektor prioritas dan kawasan pusat pertumbuhan ke dalam sistem pelaporan realisasi penanaman modal untuk mendukung kemudahan dalam pemantauan perkembangan realisasi pada masing- masing sektor prioritas dan kawasan.
2. e.Pengembangan fitur LKPM pada subsistem pengawasan OSS RBA yang dapat memberikan informasi nilai realisasi investasi yang akurat dan mampu mengirimkan notifikasi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi pelaporan LKPM.
3. f.Pengembangan dashboard terkait live tracking proses perizinan dan pelaporan realisasi investasi secara real time dalam mendorong transparansi dalam proses perizinan penanaman modal dan pelaporan realisasi investasi.
4. g.Pengembangan website Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mendukung penyampaian informasi terkait Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
5. h.Pemeliharaan infrastruktur teknologi, seperti keamanan sistem, Data Center dan DRC yang mendukung OSS.
6. i.Penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
7. j.Pengelolaan data dan informasi penanaman modal. Tahun 2025-2029
8. k.Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan, interoperabilitas, keamanan, dan operasional sistem informasi penanaman modal dan hilirisasi.
9. l.Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan, analisa, dan penyajian data penanaman modal dan hilirisasi. Arah Kebijakan II: Meningkatkan kualitas iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal Arah kebijakan ini secara langsung mendukung sasaran strategis pertama, yaitu “Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata”. Sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga serta harmonisasi antara pusat dan daerah menciptakan kepastian hukum yang diperlukan oleh investor, serta menyederhanakan proses perizinan sehingga lebih cepat dan efisien. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Melalui peraturan terbaru ini diharapkan semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan. Insentif penanaman modal merupakan instrumen penting dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemberian insentif dilakukan secara seksama dan selektif, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Kebijakan insentif yang tepat dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan minat investor berinvestasi di Indonesia, yang pada akhirnya mendorong realisasi investasi yang lebih tinggi. Penguatan UMKM juga berperan penting dengan menciptakan ekosistem bisnis yang memperkuat rantai pasok bagi perusahaan besar, sehingga investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia untuk ekspor. UMKM yang kuat membantu mendistribusikan manfaat ekonomi ke seluruh daerah, menciptakan peluang kerja dan pengembangan ekonomi yang lebih merata. Di sisi lain, optimalisasi potensi investasi di daerah mendorong pemerataan investasi dengan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, menciptakan daya tarik investasi daerah, serta memungkinkan produk unggulan daerah masuk ke pasar ekspor. Selain itu, pelayanan yang lebih cepat dan transparan, kepuasan investor diharapkan meningkat dan iklim investasi yang kompetitif di Indonesia dapat terwujud. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perlu terus meningkatkan kerja sama penanaman modal melalui partisipasi aktif dalam perundingan bilateral, regional, dan multilateral. Upaya ini bertujuan untuk mendorong kerja sama penanaman modal dengan negara-negara potensial serta meningkatkan kesepakatan dan perjanjian yang dapat diimplementasikan secara efektif. Selain menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran dalam Global Production Network (GPN) dan Global Value Chain (GVC). Dengan iklim investasi yang stabil, efisien, dan kompetitif, Indonesia mampu menarik lebih banyak investasi, sehingga target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mencapai realisasi penanaman modal yang tinggi, bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata dapat tercapai. Strategi untuk melaksanakan Arah Kebijakan II adalah:
  1. 1.Penyederhanaan perizinan berusaha, harmonisasi kebijakan lintas sektor, dan kebijakan insentif penanaman modal yang tepat sasaran, melalui: Tahun 2025-2029
10. a.Evaluasi kebijakan insentif yang telah ada dan identifikasi peluang insentif baru sesuai perkembangan ekonomi global.
11. b.Perubahan regulasi yang mendorong percepatan dan kemudahan proses perizinan berusaha, termasuk di kawasan pusat pertumbuhan.
12. c.Penguatan ekosistem penanaman modal yang terintegrasi melalui penciptaan kepastian hukum melalui revisi UU Penanaman Modal, peraturan terkait Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM), dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI).
13. d.Optimalisasi Insentif Fiskal, utamanya Tax Holiday dengan melakukan penyelesaian revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang “Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan” dan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM tentang “Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan”
14. e.Pengusulan rekomendasi teknis kebijakan sektor usaha dan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga.
15. f.Mengusulkan dan memberikan insentif khusus untuk sektor prioritas dan hilirisasi.
  1. 2.Mendorong UMKM naik kelas untuk meningkatkan kemandirian penanaman modal dalam negeri, melalui:
16. a.Peningkatan daya saing UMKM melalui kebijakan yang mendorong partisipasi UMKM bermitra dengan Usaha Besar.
17. b.Dukungan peningkatan kapasitas UMKM terutama dalam keterlibatan rantai pasok industri.
18. c.Fasilitasi kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM.
  1. 3.Mendukung pemetaan potensi dan peluang penanaman modal di daerah untuk meningkatkan pemerataan realisasi penanaman modal, melalui:
19. a.Penyusunan kebijakan pemetaan potensi dan peluang investasi di daerah.
20. b.Diseminasi kebijakan bidang hilirisasi di daerah.
21. c.Koordinasi dengan stakeholders terkait pemanfaatan website Potensi Investasi Regional (PIR) sebagai salah satu media promosi digital.
22. d.Koordinasi dan dukungan ke pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusunan dokumen promosi berupa pemetaan potensi dan peluang di daerah.
23. e.Pengembangan potensi dan peluang investasi di daerah di antaranya (i) pembuatan dokumen promosi berupa potensi dan peluang investasi daerah; dan (ii) penyusunan peluang investasi di daerah yang siap ditawarkan kepada calon investor antara lain melalui program dukungan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK NF) Penanaman Modal.
  1. 4.Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan negara-negara potensial dan stakeholders terkait, serta memperkuat kesepakatan dan perjanjian yang dapat diimplementasikan secara efektif, guna menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan meningkatkan peran dalam Global Production Network (GPN) dan Global Value Chain (GVC), melalui:
24. a.Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan kesepakatan dan implementasi kerja sama bilateral, multilateral, dan regional di bidang penanaman modal.
25. b.Menghadiri dan menyelenggarakan forum dan perundingan kerja sama bilateral, multilateral, dan regional di bidang penanaman modal. Tahun 2025-2029
26. c.Kemitraan dengan negara-negara di Afrika, Timor Leste, dan Timur Tengah untuk menarik potensi investasi dari Sovereign Wealth Fund (SWF).
27. d.Pemanfaatan perjanjian dengan pelaku usaha untuk menarik investasi di sektor prioritas penanaman modal, seperti IA-CEPA untuk menarik klaster pendidikan dari Australia.
28. e.Peningkatan fasilitasi outward investment dan penguatan kerja sama penanaman modal untuk pengembangan rantai nilai global.
29. f.Meningkatkan penanaman modal dalam negeri melalui penguatan kinerja PTSP dan percepatan PB di daerah, melalui Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga. Arah Kebijakan III: Meningkatkan efektivitas tata kelola penanaman modal untuk memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Arah kebijakan III ini secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima”. Melalui tata kelola penanaman modal yang lebih efektif, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat memperkuat reformasi birokrasi yang menekankan efisiensi dan transparansi. Kebijakan ini juga menitikberatkan pada peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur, yang berarti bahwa setiap pegawai diharapkan untuk bekerja dengan standar etika yang tinggi, bebas dari konflik kepentingan, dan berfokus pada pelayanan yang akuntabel. Aparatur yang berintegritas mampu menjalankan tugas tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau eksternal, sehingga menghasilkan birokrasi yang transparan dan efektif. Profesionalisme juga berarti aparatur kementerian harus memiliki kompetensi yang sesuai dan keterampilan yang terus diperbarui, baik dalam aspek teknis maupun dalam pemahaman regulasi investasi. Hal ini akan mempercepat proses perizinan dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada investor memenuhi standar kualitas tinggi. Dengan demikian, kebijakan ini akan mendorong terbentuknya budaya kerja yang fokus pada kinerja dan hasil, yang akan meningkatkan kepercayaan investor dan efisiensi dalam penanaman modal. Dukungan pada tata kelola yang berkualitas melalui aparatur yang berintegritas dan profesional ini akan mewujudkan pelayanan penanaman modal yang prima, sejalan dengan upaya membangun birokrasi yang bersih dan efektif sesuai dengan sasaran strategis kementerian. Dengan tata kelola yang lebih baik, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat mengurangi potensi praktik korupsi serta meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pegawai. Hal ini akan memperkuat citra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai lembaga yang transparan dan berintegritas, yang akan menarik lebih banyak investasi domestik maupun asing. Efektivitas tata kelola juga akan memungkinkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mengelola proyek hilirisasi dengan lebih baik, yang merupakan bagian dari visi besar untuk mendorong nilai tambah produk dan memperkuat daya saing industri nasional. Melalui kebijakan ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak hanya menciptakan iklim investasi yang kondusif tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih, efektif, dan berfokus pada pelayanan prima. Tahun 2025-2029 Strategi untuk melaksanakan Arah Kebijakan III adalah:
  1. 1.Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola penanaman modal. Strategi tersebut dilaksanakan melalui:
30. a.Penguatan layanan audit internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
31. b.Penguatan layanan perkantoran dan umum Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
32. c.Penguatan layanan perencanaan, anggaran dan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
33. d.Penguatan layanan pengadaan yang efisien, efektif, dan akuntabel
34. e.Penguatan kelembagaan dan tata laksana Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
35. f.Penguatan layanan hukum dan bantuan hukum Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
36. g.Penguatan layanan keprotokolan, tata usaha dan kearsipan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
37. h.Penguatan layanan hubungan masyarakat dan informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
  1. 2.Meningkatkan kinerja aparatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang berintegritas dan profesional untuk mendukung tata kelola dan pelayanan penanaman modal yang berkualitas, melalui:
38. a.Peningkatan kapasitas SDM aparatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
39. b.Peningkatan budaya kerja dan profesionalisme SDM aparatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
40. c.Penguatan penata kelola penanaman modal, baik di pusat dan daerah.
41. d.Peningkatan layanan manajemen SDM Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Gambar 3.1. Arah Kebijakan dalam Mencapai Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 3.2.1. Program Quick Win Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Program Quick Win adalah inisiatif yang dirancang untuk mencapai hasil positif dalam waktu singkat dengan langkah-langkah yang relatif mudah dan cepat diimplementasikan. Sembilan Program Quick Win Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diuraikan sebagai berikut:
  1. 1.Optimalisasi Fiskal: Tax Holiday Program perpanjangan Tax Holiday diperlukan untuk memberikan kepastian berusaha dan kepercayaan kepada investor, serta mendorong investasi baru di bidang industri pionir. Optimalisasi insentif fiskal atau Tax Holiday dapat dilakukan melalui upaya penyelesaian revisi peraturan antara lain: (i) Peraturan Menteri Keuangan tentang “Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan”; dan (ii) Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM tentang “Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan”.
  2. 2.Peningkatan Integrasi Sistem di Kementerian/Lembaga (5 K/L untuk Perizinan Dasar) ke dalam Sistem OSS Perlunya komitmen dan peningkatan layanan yang terintegrasi pada 5 Kementerian/Lembaga dalam rangka perizinan dasar pada sistem OSS. integrasi ini juga melingkupi data tata ruang SIMBG dengan OSS, serta percepatan penyelesaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dari K/L yang terpisah yaitu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Integrasi penuh secara bertahap dilakukan pada 5 K/L Perizinan Dasar dengan sistem OSS yaitu (1) Kementerian ATR/BPN (RDTR); (2) Kementerian Kehutanan (Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hutan);
(3)Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup (AMDALNET); (4) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKPR-Laut); dan
(5)Kementerian Pekerjaan Umum (SIMBG).

3.Peningkatan Integrasi Sistem RDTR (Daerah) ke dalam Sistem OSS Pemerintah Daerah belum memprioritaskan untuk menyusun RDTR sehingga diperlukan percepatan bagi daerah untuk memiliki RDTR (termasuk RDTR Digital) agar dapat terintegrasi dengan OSS. Hingga September 2025, jumlah RDTR yang sudah terintegrasi dengan OSS adalah 428 RDTR.
4.Pengembangan Kawasan untuk Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Terdapat 3 hal yang menjadi permasalahan pada pengembangan kawasan untuk menarik PMA. Pertama, rumitnya perizinan dasar, seperti kesesuaian kegiatan, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung serta sertifikasi laikfungsi. Kedua, masalah ketersediaan infrastruktur dasar, aksesibilitas, dan konektivitas. Ketiga, minimnya promosi kawasan. Program ini dapat diupayakan melalui 3 tahapan waktu, yaitu (i) jangka pendek, melalui percepatan perizinanberusaha di KEK/KI tertentu agar pembangunan konstruksi dapat dilakukan bersamaan dengan pengurusan persetujuan PBG serta implementasi dan promosi percepatan perizinan berusaha 20 (dua puluh) kawasan; (ii) jangka menengah dengan implementasi dan promosi percepatan perizinan berusaha 30 (tiga puluh) kawasan (tambahan); dan (iii) jangka panjang, yaitu dengan implementasi dan promosi percepatan perizinan berusaha 40 (empat puluh) kawasan (tambahan). Tahun 2025-2029
5.Capaian Realisasi Investasi Realisasi investasi harus diakselarasikan, sehingga dibutuhkan penanaman modal PMA dan PMDN selama 2025-2029 sebesar Rp13.032,79 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.
6.Debottlenecking Permasalahan Investasi Pentingnya melakukan debottlenecking atau menyelidiki hambatan investasi dalam rangka penyelesaian permasalahan investasi. Debottlenecking permasalahan investasi di antaranya terkait pemasalahan: (i) persetujuan pelepasan kawasan hutan; (ii) permasalahan tumpang tindih lahan; (iii) abnormality penyaluran gas; (iv) permasalahan proses AMDAL; dan (v) fasilitasi atas masyarakat sekitar yang terdampak dari pengembangan proyek prioritas.
7.Kemudahan layanan berusaha melalui fiktif positif Terdapat temuan banyaknya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang prosesnya melampaui Service Level Agreement (SLA). Untuk itu, perlu mengoptimalkan implementasi fiktif positif terutama dalam hal persetujuan teknis tidak terbit sesuai waktu yang ditetapkan dalam SLA, PKKPR terbit secara otomatis oleh sistem (fiktif positif).
8.Hilirisasi Investasi Strategis Kondisi saat ini belum ada acuan yang dijadikan rujukan bagi pengembangan hilirisasi secara nasional, untuk itu perlu dilakukan pengawalan proyek-proyek investasi hilirisasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah menjadikan roadmap hilirisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai acuan pelaksanaan hilirisasi nasional melalui Peraturan Presiden dan pengawalan proyek-proyek hilirisasi.
9.Percepatan Penerbitan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sebagai Turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini menggantikan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Adanya Peraturan Pemerintah ini, maka perlu dilakukan penyusunan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Oleh karenanya, pada tanggal 1 Oktober 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menetapkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). 3.2.2. Program dan Kegiatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional. Program dan kegiatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:
1.Program Penanaman Modal dan Hilirisasi Program ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan (i) Arah Kebijakan I: Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor Tahun 2025-2029 prioritas penanaman modal guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata; dan (ii) Arah Kebijakan II: Meningkatkan kualitas Iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal. Sasaran program yang akan dicapai melalui program ini adalah:

a.Meningkatnya kualitas perencanaan umum dan perencanaan strategis penanaman modal serta perencanaan pengembangan penanaman modal dan investasi berkelanjutan. Sasaran program ini diukur melalui indikator (i) Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan; (ii) Indeks kualitas perencanaan arah kebijakan penanaman modal; dan (iii) Indeks kualitas penyusunan potensi/peluang penanaman modal sectoral.
b.Meningkatnya kualitas layanan perencanaan penanaman modal untuk mendukung peningkatan iklim penanaman modal. Sasaran program ini diukur melalui indikator indeks kepuasan masyarakat atas layanan fasilitasi rencana pengembangan penanaman modal.
c.Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal. Sasaran program ini diukur melalui indikator (i) Nilai rencana penanaman modal; dan (ii) Persentase investor potensial yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Nomor Kegiatan Usaha (NKU).
d.Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif. Sasaran program ini diukur melalui indikator (i) Persentase capaian realisasi investasi berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi; (ii) Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko; dan (iii) Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya.
e.Terwujudnya pelayanan perizinan dan fasilitas berusaha yang optimal. Sasaran program ini diukur melalui indikator (i) Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS); dan (ii) Persentase permohonan badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (insentif kepabeanan dan insentif perpajakan).
f.Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal. Sasaran program ini diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat.
g.Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis. Sasaran program ini diukur melalui indikator persentase rencana aksi strategi dan tata kelola di bidang hilirisasi yang ditindaklanjuti.
h.Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis. Sasaran program ini diukur melalui indikator persentase capaian realisasi hilirisasi investasi strategis.
i.Meningkatnya efektivitas tata kelola teknologi informasi penanaman modal. Sasaran program ini diukur melalui indikator persentase penyelesaian program strategis peta jalan teknologi informasi penanaman modal.
j.Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi penanaman modal. Sasaran program ini diukur melalui indikator indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi.
k.Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal. Sasaran program ini diukur melalui indikator (i) Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti; (ii) Persentase peningkatan kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan Tahun 2025-2029 UMKM; (iii) Persentase peningkatan pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal di daerah.
l.Meningkatnya implementasi kerja sama penanaman modal. Sasaran program ini diukur melalui indikator (i) Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati; (ii) Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti; dan (iii) Persentase DPMPTSP dan K/L yang berkategori baik dalam penilaian kinerja.
1. 2.Program Dukungan Manajemen Program ini dimaksudkan untuk mendukung unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta mewujudkan Arah Kebijakan III yaitu meningkatkan efektivitas tata kelola penanaman modal untuk memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah:
a.Terwujudnya tata kelola yang akuntabel dan transparan. Sasaran program ini diukur melalui indikator (i) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (ii) Opini BPK atas Laporan Keuangan; (iii) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); (iv) Nilai Kinerja Anggaran (NKA); (v) Indeks Reformasi Hukum; (vi) Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
b.Terwujudnya organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional. Sasaran program ini diukur melalui indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan.
c.Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berakhlak dan profesional. Sasaran program ini diukur melalui indikator Nilai Sistem Merit. Adapun keselarasan Sasaran Program dengan Arah Kebijakan, Strategi, dan Sasaran Strategis ditampilkan pada tabel berikut: Tahun 2025-2029 Tabel 3.2. Keselarasan Sasaran Program dengan Arah Kebijakan, Strategi, dan Sasaran Strategis SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM UNIT KERJA PENGAMPU Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata
1. 1.Nilai PMA dan PMDN sektor sekunder
2. 2.Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi
3. 3.Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM
4. 4.Nilai PMA berorientasi ekspor
5. 5.Nilai PMDN berorientasi ekspor
6. 6.Nilai PMA dan PMDN kawasan pusat pertumbuhan
7. 7.Kontribusi realisasi investasi luar Jawa Arah Kebijakan I: Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi investasi strategis guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata Menguatkan kebijakan perencanaan penanaman modal dengan sinergi kebijakan perencanaan lintas sektor Meningkatnya kualitas perencanaan umum dan perencanaan strategis penanaman modal serta perencanaan pengembangan penanaman modal dan investasi berkelanjutan Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman ModalIndeks kualitas perencanaan arah kebijakan penanaman modal Indeks kualitas penyusunan potensi/peluang penanaman modal sektoral Meningkatnya kualitas layanan perencanaan penanaman modal untuk mendukung peningkatan iklim penanaman modal Indeks kepuasan masyarakat atas layanan fasilitasi rencana pengembangan penanaman modal Pelaksanaan kegiatan promosi yang fokus dan terarah (targeted) Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal Nilai rencana penanaman modal Deputi Bidang Promosi Penanaman ModalPersentase investor potensial yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Nomor Kegiatan Usaha (NKU) Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi pemanfaatan fasilitas penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif Persentase capaian realisasi investasi berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman ModalPersentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya Meningkatkan kualitas sosialisasi, pelayanan, dan penyelesaian masalah perizinan berbasis risiko Terwujudnya pelayanan perizinan dan fasilitas berusaha yang optimal Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Persentase permohonan badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (insentif kepabeanan dan insentif perpajakan) Tahun 2025-2029 Tahun 2025-2029 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM UNIT KERJA PENGAMPU Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat Mengoptimalkan penanaman modal bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah sumber daya alam Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis Persentase rencana aksi strategi dan tata kelola di bidang hilirisasi yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis Persentase capaian realisasi hilirisasi investasi strategis Memperkuat tata kelola teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan penanaman modal yang berkualitas dan percepatan peningkatan penanaman modal Meningkatnya efektivitas tata kelola teknologi informasi penanaman modal Persentase penyelesaian program strategis peta jalan teknologi informasi penanaman modal Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi penanaman modal Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi Arah Kebijakan II: Meningkatkan kualitas Iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal
8. 1.Penyederhanaan perizinan berusaha, harmonisasi kebijakan lintas sektor, dan kebijakan insentif penanaman modal yang tepat sasaran
9. 2.Mendorong UMKM naik kelas untuk meningkatkan kemandirian penanaman modal dalam negeri
10. 3.Mendukung pemetaan potensi penanaman modal di daerah untuk meningkatkan pemerataan penanaman modal Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase peningkatan kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM Persentase peningkatan pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal di daerah Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan negara-negara potensial dan stakeholders terkait, serta memperkuat kesepakatan dan perjanjian yang dapat diimplementasikan secara efektif, guna menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan meningkatkan Meningkatnya implementasi kerja sama penanaman modal Persentase kesepakatan/ perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti Tahun 2025-2029 Tahun 2025-2029 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN STRATEGI SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM UNIT KERJA PENGAMPU peran dalam Global Production Network (GPN) dan Global Value Chain (GVC) Persentase DPMPTSP dan K/L yang berkategori baik dalam penilaian kinerja Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKP M yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Arah Kebijakan III: Meningkatkan efektifitas tata kelola penanaman modal untuk memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola penanaman modal Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel dan Transparan Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama Opini BPK Atas Laporan Keuangan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Indeks Reformasi Hukum Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Meningkatkan kinerja aparatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang berintegritas dan profesional untuk mendukung tata kelola dan pelayanan penanaman modal yang berkualitas Terwujudnya organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional Nilai Evaluasi Kelembagaan Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Berakhlak dan Profesional Nilai Sistem Merit Tahun 2025-2029 Dalam rangka pelaksanaan program, dirumuskan berbagai kegiatan yang akan dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025-2029. Perumusan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan dengan sasaran dan indikator program yang telah ditetapkan. Ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat mendukung pencapaian keberhasilan program dan lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran. Adapun keselarasan program, kegiatan, sasaran, dan indikator kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis ditampilkan pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Anak Lampiran I). 3.3. Kerangka Regulasi Kerangka regulasi berisikan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur langkah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam penyelenggaraan urusan negara di bidang penanaman modal. Kebutuhan kerangka regulasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 harus mampu mengakomodasi proses transformasi di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien. Berikut ini merupakan regulasi yang dibutuhkan untuk memperkuat kerangka regulasi yang telah ada dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029:
11. 1.Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
12. 2.Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
13. 3.Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Jo Peraturan Presiden No 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
14. 4.Revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
15. 5.Revisi Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
16. 6.Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Oleh Pemerintah Daerah.
17. 7.Revisi Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI.
18. 8.Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 tahun 2024 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
19. 9.Revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
20. 10.Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Pengembangan Industri Semikonduktor dan Kecerdasan Buatan.
21. 11.Undang-Undang terkait Pembentukan Indonesia Financial Center yang bersifat lex specialis.
22. 12.Revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).
23. 13.Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Hilirisasi Investasi Stategis.
24. 14.Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Kapal Pesiar (Cruiseship).
25. 15.Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tahun 2025-2029 Adapun kerangka regulasi yang akan disusun dan/atau direvisi selama tahun 2025-2029 secara terperinci disampaikan pada Matriks Kerangka Regulasi (Anak Lampiran III). 3.4. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diarahkan untuk dapat mentransformasikan kelembagaan penanaman modal nasional agar secara efektif mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kerangka kelembagaan sendiri adalah perangkat kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan ASN. RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya transformasi tata kelola untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Penataan arsitektur kelembagaan dapat meliputi 2 (dua) aspek berikut:
26. 1.Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi dan ketepatan proses (tata laksana organisasi); dan
27. 2.Mengarahkan perubahan tata kelola pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Penataan arsitektur kelembagaan perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam membantu Presiden mencapai target pembangunan nasional. Tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyelenggarakan fungsi:
28. 1.Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasi;
29. 2.Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasi;
30. 3.Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian;
31. 4.Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian;
32. 5.Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian; dan
33. 6.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Selain tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, BKPM menyelenggarakan fungsi:
34. 1.Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
35. 2.Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
36. 3.Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
37. 4.Penetapan norna, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
38. 5.Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
39. 6.Pembuatan peta penanaman modal Indonesia; Tahun 2025-2029
40. 7.Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
41. 8.Sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
42. 9.Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan, dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
43. 10.Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
44. 11.Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
45. 12.Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
46. 13.Koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
47. 14.Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM;
48. 15.Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKPM;
49. 16.Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM; dan
50. 17.Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua peraturan ini memberikan kewenangan dan kekuatan yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam Renstra Tahun 2025-2029. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat bekerja secara sinergis dan efisien, sehingga mampu mencapai target- target strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Gambar 3.2. Struktur Organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Sumber: Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 Adanya struktur kelembagaan yang baru diharapkan dapat mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara lebih optimal. Dalam rangka penguatan kelembagaan Kementerian dan Hilirisasi/BKPM yang baru maka akan dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain:
51. 1.Penguatan Regulasi, yaitu penyempurnaan kerangka regulasi di bidang kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, di antaranya Peraturan Menteri/Keputusan Menteri di bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
52. 2.Penyusunan Standar Kompetensi. Penyusunan standar kompetensi bertujuan untuk menetapkan standar pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam melaksanakan tugas jabatan. Dengan demikian seluruh ASN di Kementerian Penanaman Modal dan Hilirisasi/BKPM memiliki standar kompetensi sebagai acuan sesuai dengan tugas jabatannya.
53. 3.Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagai salah satu upaya penataan tata laksana untuk meningkatkan kualitas proses dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan bidang penanaman modal.
54. 4.Pengisian Jabatan yang Tepat. Proses pengisian jabatan akan dilakukan secara transparan dan kompetitif, dengan mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan.
55. 5.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, baik di pusat maupun daerah, dengan fokus pada penguatan kemampuan dalam mengelola penanaman modal.
56. 6.Transformasi Budaya Kerja. Budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada hasil akan terus dikembangkan untuk mendorong peningkatan kinerja.
57. 7.Peningkatan Layanan SDM. Layanan manajemen sumber daya manusia akan dioptimalkan untuk mendukung pengembangan karier dan meningkatkan kesejahteraan ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Gambar 3.3 Penguatan Kelembagaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 4.1. Target Kinerja 4.1.1. Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode 2025-2029 adalah “Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan”. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator “nilai PMA dan PMDN”. Keberhasilan pencapaian tujuan didukung oleh 2 (dua) Sasaran Strategis (SS), yaitu:
58. 1.SS-1: Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata.
59. 2.SS-2: Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima. Keberhasilan SS diukur melalui berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja SS-1 “Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata” yaitu:
60. 1.Nilai PMA dan PMDN sektor sekunder.
61. 2.Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi.
62. 3.Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM.
63. 4.Nilai PMA berorientasi ekspor.
64. 5.Nilai PMDN berorientasi ekspor.
65. 6.Nilai PMA dan PMDN kawasan pusat pertumbuhan.
66. 7.Kontribusi realisasi investasi luar Jawa. Indikator kinerja SS-2 “Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima adalah ”Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM”. Tahun 2025-2029 Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator serta Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis Satuan Baseline

(2024)Target 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas termasuk hilirisasi, orientasi ekspor, dan berbasis kewilayahan Nilai PMA dan PMDN Rp Triliun 1.418,90* 1.905,60 2.175,30 2.567,50 2.969,60 3.414,80 SS-1: Terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata Nilai PMA dan PMDN sektor sekunder Rp Triliun 596,30* 855,90 1.006,50 1.226,20 1.456,90 1.718,30 Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi Rp Triliun 375,40* 521,40 586,60 675,60 779,30 901,60 Persentase realisasi PMDN termasuk UMKM Persen 47,60* 48,30 48,50 49,00 49,30 49,70 Nilai PMA berorientasi ekspor Rp Triliun 115,40* 171,60 205,30 253,60 306,40 367,40 Nilai PMDN berorientasi ekspor Rp Triliun 41,20* 60,40 71,90 88,30 106,00 126,40 Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan Rp Triliun 253,40* 307,10 346,80 401,00 452,90 507,20 Kontribusi realisasi investasi luar Jawa Persen 51,50* 52,10 52,40 52,70 52,90 53,20 SS-2: Terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Indeks 76,12 76,20 77,34 78,50 79,68 80,88 Keterangan: *) Baseline tahun 2023 Berdasarkan Tabel 4.1, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bertujuan meningkatkan nilai realisasi penanaman modal secara signifikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Target penanaman modal ditetapkan meningkat setiap tahun, yakni Rp1.905,60 triliun pada tahun 2025; Rp2.175,30 triliun pada tahun 2026; Rp2.567,50 triliun pada tahun 2027; Rp2.969,60 triliun pada tahun 2028; hingga mencapai Rp3.414,80 triliun pada tahun 2029. Peningkatan bertahap ini mencerminkan komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk menarik lebih banyak investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan. Sasaran strategis pertama (SS-1) diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja. Pertama, nilai realisasi penanaman modal di sektor sekunder. Hal ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan penanaman modal yang bernilai tambah, memperkuat basis industri nasional, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Target penanaman modal sektor sekunder akan meningkat secara bertahap, yaitu Rp855,90 triliun pada tahun 2025; Rp1.006,50 triliun pada 2026; Rp1.226,20 triliun pada 2027; Rp1.456,90 triliun pada 2028; dan Rp1.718,30 triliun pada tahun 2029. Peningkatan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing industri Indonesia di pasar global, mempercepat transformasi ekonomi, dan menciptakan ekonomi yang lebih tangguh. Kedua, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan penanaman modal bidang hilirisasi yang terus meningkat secara signifikan. Fokus ini mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan penanaman modal yang bernilai tambah, yaitu penanaman modal yang menciptakan nilai tambah dari bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi melalui peningkatan peran penanaman modal di sektor hilirisasi. Target realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi tahun 2025 sebesar Rp521,40 triliun. Angka ini terus Tahun 2025-2029 meningkat setiap tahunnya, puncaknya tahun 2029 mencapai Rp901,60 triliun. Investasi bidang hilirisasi diarahkan pada industri hilirisasi komoditas perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara. Penanaman modal di bidang hilirisasi diprioritaskan pada 15 (lima belas) komoditas yaitu: ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT), tilapia, udang, garam, nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, pasir silika, serta logam dasar besi dan baja. Ketiga, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan peningkatan kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Target kontribusi PMDN termasuk UMKM ditetapkan terus meningkat, yaitu menjadi 48,30% pada tahun 2025; 48,50% pada tahun 2026; 49,00% pada tahun 2027; 49,30% pada tahun 2028; hingga mencapai 49,70% pada tahun 2029. Fokus ini mencerminkan komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mendorong pertumbuhan investasi domestik yang inklusif. Keempat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk mendorong daya saing produk Indonesia di pasar internasional dan mendorong diversifikasi ekonomi melalui peningkatan realisasi penanaman modal berorientasi ekspor. Target Penanaman Modal Asing (PMA) berorientasi ekspor terus meningkat secara signifikan, yaitu Rp171,60 triliun pada tahun 2025; Rp205,30 triliun pada tahun 2026; Rp253,60 triliun pada tahun 2027; Rp306,40 triliun pada tahun 2028; hingga mencapai Rp367,40 triliun pada tahun 2029. Kelima, nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berorientasi ekspor juga ditargetkan terus meningkat secara signifikan, yaitu Rp60,40 triliun pada tahun 2025; Rp71,90 triliun pada 2026; Rp88,30 triliun pada 2027; Rp106,00 triliun pada 2028; hingga mencapai Rp126,40 triliun pada 2029. Peningkatan investasi PMA dan PMDN berorientasi ekspor ini diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi nasional. Keenam, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk mempercepat pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan realisasi penanaman modal di wilayah-wilayah strategis. Target investasi di kawasan ini terus meningkat secara signifikan, yaitu Rp307,10 triliun pada tahun 2025; Rp346,80 triliun pada 2026; Rp401,00 triliun pada 2027; Rp452,90 triliun pada 2028; hingga mencapai Rp507,20 triliun pada

2029.Peningkatan investasi ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi regional dan mendorong pemerataan pembangunan. Ketujuh, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan sasaran strategis untuk memperkuat kontribusi wilayah di luar Jawa dalam realisasi penanaman modal nasional, guna mendorong pemerataan pembangunan nasional. Target realisasi investasi di luar Jawa dipertahankan di atas 50% selama periode 2025 hingga 2029. Fokus ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa, mengoptimalkan sumber daya lokal, dan meningkatkan keseimbangan pembangunan antarwilayah. Sementara itu, SS-2 diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola melalui pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang semakin meningkat dalam rentang 76,20-80,88 sepanjang periode 2025-2029. Fokus ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia usaha. Reformasi birokrasi juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan investor, serta mendukung peningkatan realisasi penanaman modal. Tahun 2025-2029 4.1.2. Target Kinerja Program Sasaran program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Keberhasilan mencapai sasaran program diukur dengan indikator kinerja program. Indikator kinerja program adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran program sesuai tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Ada 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada periode 2025-2029, yaitu (1) Program Penanaman Modal dan Hilirisasi; serta (2) Program Dukungan Manajemen. Program Penanaman Modal dan Hilirisasi berfokus pada pencapaian sasaran strategis pertama (SS-1) yaitu nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata. Program Dukungan Manajemen berperan dalam mencapai sasaran strategis kedua (SS-2) yaitu terwujudnya birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima, di antaranya melalui optimalisasi pengawasan internal, layanan umum, perencanaan dan penganggaran, penyusunan regulasi dan advokasi hukum, komunikasi dan layanan informasi, protokol dan tata usaha, serta peningkatan dan manajemen SDM Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki 15 (lima belas) sasaran program pada tahun 2025-2029. Perumusan sasaran ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kerangka logis. Hal ini agar terdapat keselarasan dalam pencapaian sasaran strategis serta dapat mendukung kinerja yang efektif dan efisien. Tabel 4.2 berisi informasi tentang sasaran program, indikator kinerja sasaran program, satuan indikator sasaran program, baseline, target selama 5 tahun, yaitu tahun 2025 sampai 2029, serta unit kerja pengampu. Tabel 4.2 Sasaran Program, Indikator dan Target Indikator Kinerja Program Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Sasaran Program Satuan Baseline 2024 Target Unit Kerja Pengampu2025 2026 2027 2028 2029 SP-1 Meningkatnya kualitas perencanaan umum dan perencanaan strategis penanaman modal serta perencanaan pengembangan penanaman modal dan investasi berkelanjutan Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan Indeks 4,30 (skala 5) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Indeks kualitas perencanaan arah kebijakan penanaman modal Indeks 4,30 (skala 5) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Indeks kualitas penyusunan potensi/peluang penanaman modal sektoral Indeks 4,30 (skala 5) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) SP-2 Meningkatnya kualitas layanan perencanaan penanaman modal untuk mendukung peningkatan iklim penanaman modal Indeks kepuasan masyarakat atas layanan fasilitasi rencana pengembangan penanaman modal Indeks 4,30 (skala 5) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) SP-3 Meningkatnya implementasi kerja sama penanaman modal Persentase kesepakatan/ perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati Persen 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Persentase kesepakatan/perjanjia n kerja sama di bidang penanaman modal yang telah ditindaklanjuti Persen N/A 75,00 75,50 76,00 76,50 77,00 Persentase DPMPTSP dan K/L yang berkategori baik dalam penilaian kinerja Persen 74,60 75,00 75,50 76,00 76,50 77,00 SP-4 Meningkatnya efektivitas Nilai rencana penanaman modal Rp Triliun 2.065,50 3.343,16 3.816,25 4.504,33 5.209,89 5.990,91 Deputi Bidang Promosi Tahun 2025-2029 Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Sasaran Program Satuan Baseline 2024 Target Unit Kerja Pengampu2025 2026 2027 2028 2029 promosi penanaman modal Persentase investor potensial yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Nomor Kegiatan Usaha (NKU) Persen N/A 50,00 50,00 50,10 50,10 50,20 Penanaman Modal SP-5 Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif Persentase capaian realisasi investasi berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi Persen N/A 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman ModalPersentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko Persen N/A 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya Persen N/A 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 SP-6 Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis Persentase rencana aksi strategi dan tata kelola di bidang hilirisasi yang ditindaklanjuti Persen N/A 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis SP-7 Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis Persentase capaian realisasi hilirisasi investasi strategis Persen N/A 60,00 60,50 61,00 61,50 62,00 SP-8 Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang ditindaklanjuti Persen N/A 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase peningkatan kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM Persen N/A 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 Persentase peningkatan pemanfaatan profil potensi dan peluang penanaman modal di daerah Persen N/A 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 SP-9 Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Berusaha yang Optimal Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui layanan Online Single Submission (OSS) Persen 15,00 15,00 15,01 15,02 15,03 15,04 Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Persentase permohonan badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (insentif kepabeanan dan insentif perpajakan) Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SP-10 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat Indeks 3,50 (skala 4) 3,55 (skala 4) 3,57 (skala 4) 3,60 (skala 4) 3,62 (skala 4) 3,65 (skala 4) SP-11 Meningkatnya efektivitas tata kelola teknologi informasi penanaman modal Persentase penyelesaian program strategis peta jalan teknologi informasi penanaman modal Persen N/A 59,00 59,00 62,00 62,00 65,00 Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal SP-12 Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi penanaman modal Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi Indeks 3,41 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) 3,45 (skala 4) SP-13 Terwujudnya tata kelola yang akuntabel dan transparan Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3,67 3,67 3,70 3,73 3,76 3,80 Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama Opini BPK Atas Laporan Keuangan Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai (Kategori) 76,78 (BB) 76,78 (BB) 77,16 (BB) 77,54 (BB) 77,91 (BB) 78,29 (BB) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Nilai (Kategori) 83,91 (Baik/4) 84,36 (Baik/4) 86,62 (Baik/4) 87,75 (Baik/4) 88,88 (Baik/4) 90,01 (Sangat Baik/5) Indeks Reformasi Hukum Indeks 98,96 (skala 100) 90,00 (skala 100) 98,97 (skala 100) 98,98 (skala 100) 98,98 (skala 100) 98,99 (skala 100) Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kementerian Indeks 2,70 (skala 4) 2,70 (skala 4) 2,80 (skala 4) 3,00 (skala 4) 3,20 (skala 4) 3,40 (skala 4) Tahun 2025-2029 Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Sasaran Program Satuan Baseline 2024 Target Unit Kerja Pengampu2025 2026 2027 2028 2029 Investasi dan Hilirisasi/BKPM SP-14 Terwujudnya organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional Nilai Evaluasi Kelembagaan NIlai 88,09 89,00 89,25 89,50 89,75 90,00 SP-15 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Berakhlak dan Profesional Nilai Sistem Merit Nilai 285 285 290 295 300 300 4.1.3 Target Kinerja Kegiatan Sasaran kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Sasaran kegiatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah hasil yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program yang menunjukkan berfungsinya keluaran kegiatan tersebut. Keberhasilan pelaksanaan sasaran kegiatan diukur dari indikator kinerja sasaran kegiatan yang merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Seluruh kegiatan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran program dan sasaran strategis. Kegiatan (activity) yang dilakukan oleh setiap unit kerja akan menghasilkan keluaran (output) yang dapat dilaksanakan dan dapat diukur tingkat keberhasilannya sehingga hasil (outcome) dan dampak (impact) yang diharapkan dapat tercapai. Rangkaian kegiatan (activity), keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) untuk masing-masing program terlampir dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Anak Lampiran I). 4.2 Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merupakan uraian mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis dalam meningkatkan realisasi investasi dan memperkuat birokrasi yang efisien secara optimal. Kerangka pendanaan berdasarkan kegiatan prioritas yang terdapat dalam RPJMN 2025-2029 yang diampu oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dirinci dalam Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Anak Lampiran II). Pendanaan dialokasikan ke dua kategori yaitu (1) Program Penanaman Modal dan Hilirisasi; dan (2) Program Dukungan Manajemen. Kerangka pendanaan ini merupakan bagian penting untuk memastikan pelaksanaan program teknis dan kelancaran operasional Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat mencapai berbagai sasaran secara efektif dan efisien. Tahun 2025-2029 Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 Unit Eselon I Kerangka Pendanaan 2025 2026 2027 2028 2029 PROGRAM PENANAMAN MODAL DAN HILIRISASI 341.322.673.450 1.466.024.335.183 1.564.246.403.775 1.677.622.146.171 1.969.268.520.558 Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal 30,577,373,000 184.041.737.650 201.862.136.400 218.068.603.200 233.911.759.250 Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal 16,880,337,250 49.999.891.250 52.585.190.500 55.379.905.000 57.080.656.500 Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal 84.596.020.000 206.925.985.000 222.999.313.500 242.026.912.675 416.050.036.209 Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 64,184,300,000 227,744,154,839 261,755,782,882 272,681,675,926 291,600,256,873 Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis 17,363,250,200 90,304,494,350 114,183,920,800 143,964,611,250 193,113,154,520 Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 21,933,244,500 61,902,625,000 66,246,600,000 70,114,992,500 74,464,423,000 Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal 28,006,336,500 107,334,110,094 89,379,464,913 101,854,547,895 110,336,625,974 Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal 77,781,812,000 537,771,337,000 555,233,994,780 573,530,897,725 592,711,608,231 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 409,241,612,000 561,127,978,663 603,469,020,194 635,347,904,328 657,396,067,082 Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama 409,241,612,000 561,127,978,663 603,469,020,194 635,347,904,328 657,396,067,082 TOTAL 750.564.285.450 2.027.152.313.846 2.167.715.423.969 2.312.970.050.499 2.626.664.587.639 Berdasarkan alokasi pendanaan pada Tabel 4.3, terdapat peningkatan alokasi anggaran pada setiap tahunnya. Peningkatan anggaran ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat fungsi penanaman modal dan dukungan operasional dalam rangka kelancaran program-program teknis serta administratif Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Penyusunan kerangka pendanaan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM didasarkan pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, serta Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan beserta indikatornya. Sasaran Kegiatan diwujudkan melalui Rincian Output sehingga akan memunculkan anggaran. Kerangka pendanaan secara keseluruhan diperlukan untuk mencapai target Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Anggaran yang tercantum di dalam kerangka pendanaan merupakan kebutuhan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mencapai target realisasi investasi nasional. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perubahan anggaran yang telah ditetapkan dalam kerangka pendanaan tersebut. Alokasi pendanaan yang diperlukan mencapai target sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan secara terperinci disampaikan pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Anak Lampiran I). Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, berkomitmen dan berupaya secara akseleratif untuk mewujudkan penanaman modal yang lebih tinggi dan berkualitas. Kinerja penanaman modal yang optimal diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan memperkuat transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sesuai ketugasannya telah merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan beserta indikator kinerja dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029. Visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mewujudkan Visi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu (1) terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata; dan (2) terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hirisasi/BKPM yang bersih dan efektif, serta pelayanan penanaman modal yang prima. Pencapaian sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 akan diukur keberhasilannya melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yaitu (1) nilai PMA dan PMDN sektor sekunder; (2) nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi; (3) persentase realisasi PMDN termasuk UMKM; (4) nilai PMA berorientasi ekspor; (5) nilai PMDN berorientasi ekspor; (6) nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan; (7) kontribusi realisasi investasi luar Jawa; dan (8) indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029, telah ditetapkan 3 (tiga) Arah Kebijakan. Ketiga Arah Kebijakan yang telah dirumuskan yaitu: (1) Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi investasi strategis guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata; (2) Meningkatkan kualitas iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal; dan

(3)Meningkatkan efektivitas tata kelola penanaman modal untuk memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Untuk dapat mengoptimalkan ketiga arah kebijakan tersebut, perlu adanya penguatan kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung kinerja penanaman modal yang lebih optimal. Penguatan kolaborasi dan sinergitas lintas sektor ini juga perlu diwujudkan sebagai enabler bagi ketiga arah kebijakan yang telah dirumuskan. Arah kebijakan menjadi guideline dalam perumusan strategi, program, dan kegiatan yang lebih terfokus dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Pada dokumen Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 telah dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan beserta indikator kinerja dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Periode tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 ini akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dokumen Renstra juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pengendalian dan evaluasi atas Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 akan dilakukan setiap tahun untuk menilai capaian kinerja yang ditetapkan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan BKPM. Mekanisme penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dikoordinasikan oleh Inspektorat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai penjamin kualitas dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai evaluator dalam penilaian tingkat maturitas SPIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Penilaian Maturitas SPIP tersebut diatur melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sementara itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 dilakukan untuk mengetahui capaian target serta menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari program dan kegiatan yang telah disusun. Mekanisme evaluasi tersebut dilakukan dengan pembuatan Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Selain itu, juga dilakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja yang dikooordinir oleh Biro Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas setiap triwulan. Dengan demikian, kolaborasi dan sinergi antar unit kerja di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta para stakeholders menjadi kunci penting dalam pencapaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. ANAK LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM Pusa t 750.564.285. 450 2.027.152.313.8 46 2.167.715.423.9 69 2.312.970.050.4 99 2.626.664.587.639 Tujuan: Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan - Nilai PMA dan PMDN (Rp T) 1.905,60 2.175,30 2.567,50 2.969,60 3.414,80 Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata - Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Rp T) 855,90 1.006,50 1.226,20 1.456,90 1.718,30 - Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi (Rp T) 521,40 586,60 675,60 779,30 901,60 - Persentase Realisasi PMDN termasuk UMKM (%) 48,30 48,50 49,00 49,30 49,70 - Nilai PMA Berorientasi Ekspor (Rp T) 171,60 205,30 253,60 306,40 367,40 - Nilai PMDN Berorientasi Ekspor (Rp T) 60,40 71,90 88,30 106,00 126,40 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan (Rp T) 307,10 346,80 401,00 452,90 507,20 - Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa (%) 52,10 52,40 52,70 52,90 53,20 Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima - Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Nilai) 76,20 77,34 78,50 79,68 80,88 Program Penanaman Modal dan Hilirisasi 341.322.673. 450 1.466.024.335.1 83 1.564.246.403.7 75 1.677.622.146.1 71 1.969.268.520.558 Sasaran Program 1: Meningkatnya kualitas Perencanaan Umum dan Perencanaan Strategis Penanaman Modal serta Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Indeks Kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Sektoral (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Sasaran Program 2: Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal untuk Mendukung Peningkatan Iklim Penanaman Modal Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Program 3: Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Penanaman Modal Deputi Kerja Sama Penanaman Modal Persentase Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri yang Disepakati (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Persentase Kesepakatan/ Perjanjian Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal yang telah Ditindaklanjuti (%) 75,00 75,50 76,00 76,50 77,00 Persentase DPMPTSP dan K/L yang Berkategori Baik dalam Penilaian Kinerja (%) 75,00 75,50 76,00 76,50 77,00 Sasaran Program 4: Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Nilai Rencana Penanaman Modal (Rp T) 3.343,16 3.816,25 4.504,33 5.209,89 5.990,91 Persentase Investor Potensial yang Memperoleh Nomor Induk Berusaha dan/atau Nomor Kegiatan Usaha (%) 50,00 50,00 50,10 50,10 50,20 Sasaran Program 5: Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Capaian Realisasi Investasi berdasarkan LKPM yang telah Diverifikasi (%) 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko (%) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Persentase Fasilitasi Perusahaan yang dapat Terselesaikan Permasalahannya (%) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Sasaran Program 6: Meningkatnya Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase Rencana Aksi Strategi dan Tata Kelola di Bidang Hilirisasi yang Ditindaklanjuti (%) 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 Sasaran Program 7: Meningkatnya Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Persentase Capaian Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis (%) 60,00 60,50 61,00 61,50 62,00 Sasaran Program 8: Meningkatnya Tata Kelola Deregulasi, Pemberdayaan Usaha, dan Pengembangan Potensi Daerah Bidang Penanaman Modal Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (%) 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 Persentase Peningkatan Kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM (%) 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 Persentase Peningkatan Pemanfaatan Profil Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah (%) 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 Sasaran Program 9: Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Berusaha yang Optimal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang Diterbitkan melalui Layanan Online Single Submission (OSS) (%) 15,00 15,01 15,02 15,03 15,04 Persentase Permohonan Badan Usaha yang Mendapatkan Persetujuan Pemberian Fasilitas Berusaha (Insentif Kepabeanan dan Insentif Perpajakan) (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sasaran Program 10: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal di PTSP Pusat (Indeks) 3,55 (skala 4) 3,57 (skala 4) 3,60 (skala 4) 3,62 (skala 4) 3,65 (skala 4) Sasaran Program 11: Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Penanaman Modal Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal (%) 59,00 59,00 62,00 62,00 65,00 Sasaran Program 12: Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi Penanaman Modal Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi (Indeks) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) 3,45 (skala 4) Program Dukungan Manajemen 409,241,612, 000 561,127,978,66 3 603,469,020,19 4 635,347,904,32 8 657,396,067,082 Sasaran Program 13: Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel dan Transparan Sekretariat Kementerian/Se kretariat Utama Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) 3,67 3,70 3,73 3,76 3,80 Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Opini BPK) WTP WTP WTP WTP WTP Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Nilai) 76,78 (BB) 77,16 (BB) 77,54 (BB) 77,91 (BB) 78,29 (BB) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 84,36 (Baik/4) 86,62 (Baik/4) 87,75 (Baik/4) 88,88 (Baik/4) 90,01 (Sangat Baik/5) Indeks Reformasi Hukum (Indeks) 90,00 (skala 100) 98,97 (skala 100) 98,98 (skala 100) 98,98 (skala 100) 98,99 (skala 100) Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Indeks) 2,70 (skala 4) 2,80 (skala 4) 3,00 (skala 4) 3,20 (skala 4) 3,40 (skala 4) Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Program 14: Terwujudnya Organisasi Pemerintah yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran serta Birokrasi yang Dinamis, Lincah, dan Profesional Sekretariat Kementerian/Se kretariat Utama Nilai Evaluasi Kelembagaan (Nilai) 89,00 89,25 89,50 89,75 90,00 Sasaran Program 15: Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Berakhlak dan Profesional Sekretariat Kementerian/Se kretariat Utama Nilai Sistem Merit (Nilai) 285 290 295 300 300 Kegiatan 1: Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur 12,373,590,0 00 55,586,209,000 59,114,757,000 62,298,582,500 65,624,299,500 Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Indeks Kualitas Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur (Rekomendasi Kebijakan) 1 0 0 0 0 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur (Rekomendasi Kebijakan) 1 0 0 0 0 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Strategi Percepatan Investasi Sektor Prioritas untuk Mendorong Industrialisasi dan Infrastruktur (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Strategi Percepatan Investasi Sektor Prioritas untuk Mendorong Industrialisasi dan Infrastruktur (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Akselerasi Penerapan Investasi Berkelanjutan di Bidang Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Akselerasi Investasi Strategis di Bidang Sumber Daya Alam (Kajian) 1 1 1 1 1 Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur (Rekomendasi Kebijakan) 1 0 0 0 0 Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur (Profil Proyek) 1 0 0 0 0 Peningkatan Kualitas Investasi Sektor Prioritas (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Investasi Sektor Prioritas (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Profil Proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Sumber Daya Alam (Profil Proyek) 1 1 1 1 1 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Profil Proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Industri Manufaktur (Profil Proyek) 1 1 1 1 1 Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan) 1 2 3 3 3 Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Sumber Daya Alam (Proyek) 1 2 3 3 3 Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Industri Manufaktur (Rekomendasi Kebijakan) 1 2 3 3 3 Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Siap Ditawarkan di Bidang Industri Manufaktur (Proyek) 1 2 3 3 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Bidang SDA dan Industri Manufaktur Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang SDA dan Industri Manufaktur (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Percepatan Rencana Proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam (Badan Usaha) 3 3 3 3 3 Jumlah Percepatan Rencana Proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam (Proyek) 3 3 3 3 3 Percepatan Rencana Proyek di Bidang Industri Manufaktur (Badan Usaha) 3 3 3 3 3 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Percepatan Rencana Proyek Strategis di Bidang Industri Manufaktur (Proyek) 3 3 3 3 3 Percepatan Rencana Proyek Industri Prioritas (Badan Usaha) 0 6 6 6 6 Jumlah Percepatan Rencana Proyek Industri Prioritas (Proyek) - 6 6 6 6 Kegiatan 2: Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan 11,302,529,0 00 59,911,383,050 67,078,432,000 72,796,969,500 77,569,197,450 Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Jasa dan Kawasan Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Indeks Kualitas Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan (Rekomendasi Kebijakan) 1 0 0 0 0 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan (Rekomendasi Kebijakan) 1 0 0 0 0 Strategi Percepatan Investasi Sektor Prioritas untuk Mendorong Industrialisasi dan Infrastruktur (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Strategi Percepatan Investasi Sektor Prioritas untuk Mendorong Industrialisasi dan Infrastruktur (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Penguatan Strategi dan Inovasi Perencanaan Penanaman Modal (Rekomendasi Kebijakan) 1 2 3 4 4 Jumlah Dokumen Rumusan Isu Penguatan Strategi dan Inovasi Perencanaan Penanaman Modal (Dokumen Rumusan Isu) 1 2 3 4 4 Investment Project Ready to Offer (IPRO) Bidang Jasa dan Kawasan (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) Bidang Jasa dan Kawasan (Profil Proyek) 1 1 1 1 1 Pengembangan Investasi di Kawasan Ekonomi sebagai Lokasi Strategis (Rekomendasi Kebijakan) 10 40 40 40 40 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Investasi di Kawasan Ekonomi sebagai Lokasi Strategis (Kawasan) 10 40 40 40 40 Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Jasa dan Kawasan (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 2 2 2 Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Jasa dan Kawasan (Proyek) 1 1 2 2 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Percepatan Rencana Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan (Badan Usaha) 2 2 2 2 2 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Percepatan Rencana Proyek di Bidang Jasa dan Kawasan (Badan Usaha) 2 2 2 2 2 Percepatan Rencana Proyek Industri Prioritas (Badan Usaha) 0 4 4 4 4 Jumlah Percepatan Rencana Proyek Penanaman Modal Industri Prioritas (Badan Usaha) 0 4 4 4 4 Kegiatan 3: Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 300,000,000 395.000.000 522.000.000 689.000.000 914.000.000 Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis di KEK (Badan Usaha) 2 2 2 2 2 Jumlah Penyelesaian Masalah Strategis di KEK (Badan Usaha) 2 2 2 2 2 Kegiatan 4: Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur 2,870,004,00 0 35,809,145,600 41,189,947,400 45,129,201,200 50,366,669,800 Direktorat Perencanaan Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Infrastruktur Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Indeks Kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Infrastruktur (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur (Rekomendasi Kebijakan) 1 0 0 0 0 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur (Rekomendasi Kebijakan) 1 0 0 0 0 Strategi Percepatan Investasi Sektor Prioritas untuk Mendorong Industrialisasi dan Infrastruktur (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Strategi Percepatan Investasi Sektor Prioritas untuk Mendorong Industrialisasi dan Infrastruktur (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Analisis Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Analisa Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Infrastruktur (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur (Profil Proyek) 1 1 1 1 1 Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Infrastruktur (Rekomendasi Kebijakan) 1 2 3 4 5 Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Infrastruktur (Proyek) 1 2 3 4 5 Pengembangan Investasi Prioritas Sektor Infrastruktur (Rekomendasi Kebijakan) 0 0 1 1 1 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Investasi Prioritas Sektor Infrastruktur (Proyek) 0 0 1 1 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Percepatan Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur (Badan Usaha) 3 4 4 4 5 Jumlah Percepatan Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur (Proyek) 3 4 4 4 5 Kegiatan 5: Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta 1,200,000,00 0 840,000,000 882,000,000 926,100,000 972,405,000 Direktorat Perencanaan Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (Badan Usaha) 3 3 4 4 5 Jumlah Percepatan Rencana Proyek Penanaman Modal terkait Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (Proyek) 3 3 4 4 5 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 6: Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Makro Investasi 2,531,250,00 0 31,500,000,000 33,075,000,000 36,228,750,000 38,465,187,500 Direktorat Perencanaan Makro Investasi Meningkatnya Kualitas Perencanaan Umum dan Perencanaan Strategis Penanaman Modal serta Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Makro Investasi Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Makro Investasi (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Analisis Strategik Rencana Pengembangan Penanaman Modal (Rekomendasi Kebijakan) 1 0 0 0 0 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Analisis Strategik Rencana Pengembangan Penanaman Modal (Rekomendasi Kebijakan) 1 0 0 0 0 Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Implementasi Investasi Prioritas (Rekomendasi Kebijakan) 1 0 0 0 0 Jumlah kajian akselerasi implementasi investasi prioritas (Rekomendasi Kebijakan) 1 0 0 0 0 Analisis Kebijakan Makro Investasi untuk Mendukung Industrialisasi (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Kebijakan Makro Investasi untuk Mendukung Industrialisasi (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Umum dan Perencanaan Strategis Penanaman Modal serta Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan Bidang Makro Investasi Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal (Indeks) 3,40 (skala 4) 3,41 (skala 4) 3,42 (skala 4) 3,43 (skala 4) 3,44 (skala 4) Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Rekomendasi Kebijakan) 1 0 0 1 1 Jumlah Dokumen Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025- 2029 (Rekomendasi Kebijakan) 1 0 0 1 1 Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (Rekomendasi Kebijakan) 1 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) (Rekomendasi Kebijakan) 1 0 0 0 0 Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi Rencana Penanaman Modal (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi Rencana Penanaman Modal (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Kegiatan 7: Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal 6,442,881,25 0 6.642.876.250 7.019.542.500 7.448.712.000 6.622.492.000 Direktorat Kerja Sama Bilateral Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal Persentase Kerja Sama Penanaman Modal dengan Mitra Kerja Sama dari Dalam dan Luar Negeri yang Disepakati (%) 100 100 100 100 100 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase Kesepakatan/Perjanjian/Reko mendasi Kebijakan Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal yang telah Ditindaklanjuti (%) 75,00 75,50 76,00 76,50 77,00 Kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dalam dan luar negeri (Kesepakatan) 6 6 6 6 6 Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal dengan Dunia Usaha Dalam dan Luar Negeri (Kesepakatan) 6 6 6 6 6 Konsultasi Publik Bahan Posisi Pertemuan Kerja Sama Bilateral dan Dunia Usaha (Rekomendasi Kebijakan) 13 19 19 20 0 Jumlah Konsultasi Publik Bahan Posisi Pertemuan Kerja Sama Bilateral dan Mitra Kerja Sama (Rekomendasi Kebijakan) 13 19 19 20 0 Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Hasil Perundingan Kerja Sama Penanaman Modal Bilateral (Kesepakatan) 19 19 19 19 19 Jumlah Hasil Perundingan Kerja Sama Penanaman Modal Bilateral (Kesepatakan) 19 19 19 19 19 Kegiatan 8: Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal 8,994,435,00 0 10,807,015,000 11,388,148,000 12,044,818,000 12,777,471,000 Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal yang Disepakati (%) 100 100 100 100 100 Persentase Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal yang telah Ditindaklanjuti (%) 75,00 75,50 76,00 76,50 77,00 Persentase Minat Pelaku Usaha Indonesia yang Melakukan Kegiatan Investasi ke Luar Negeri (Outward Investment) (%) 64,50 64,60 64,70 64,80 64,90 Konsultasi Publik Bahan Posisi Pertemuan Kerja Sama Regional dan Multilateral (Rekomendasi Kebijakan) 1 22 23 24 25 Jumlah Konsultasi Publik Bahan Posisi Pertemuan Kerja Sama Regional dan Multilateral (Rekomendasi Kebijakan) 1 22 23 24 25 Hasil Perundingan Kerja Sama Penanaman Modal Regional dan Multilateral (Kesepakatan) 21 22 23 24 25 Jumlah Hasil Perundingan Kerja Sama Penanaman Modal Regional dan Multilateral (Kesepakatan) 21 22 23 24 25 Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Penyelenggaraan Forum Fasilitasi Outward Investment (Forum) 1 7 7 8 10 Jumlah Forum Fasilitasi Outward Investment (Forum) 1 7 7 8 10 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 9: Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal 1,443,021,00 0 32,550,000,000 34,177,500,000 35,886,375,000 37,680,693,500 Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha Meningkatnya implementasi kerja sama pelaksanaan berusaha di bidang penanaman modal Persentase Pemerintah Daerah dan Kementerian/ Lembaga yang telah Melaksanakan Rekomendasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (%) 60,00 62,50 65,00 67,50 70,00 Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga (Lembaga) 38 564 564 564 564 Jumlah PTSP dan PPB Pemerintah Daerah serta PPB Kementerian/Lembaga yang Ditetapkan Kinerjanya (Lembaga) 38 564 564 564 564 Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha yang Diimplementasikan (%) 0 60 65 70 75 Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Hilirisasi Investasi 0 1 1 1 1 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Strategis (Rekomendasi Kebijakan) Kegiatan 10: Promosi Wilayah Amerika dan Eropa 18,334,583,0 00 22,387,000,000 23,897,420,000 25,517,625,000 37,273,654,000 Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa Terwujudnya Kualitas Promosi yang Efektif di Wilayah Amerika dan Eropa Nilai Rencana Penanaman Modal di Wilayah Amerika dan Eropa (Rp T) 274,70 337,37 394,34 453,43 517,29 Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Amerika dan Eropa (Promosi) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Amerika dan Eropa (Rp T) 274,70 337,37 394,34 453,43 517,29 Promosi Penanaman Modal dalam Forum Internasional di Wilayah Amerika dan Eropa (Kegiatan) 1 1 1 1 2 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Forum Internasional di Wilayah Amerika dan Eropa (Kegiatan) 1 1 1 1 2 Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN di Wilayah Amerika dan Eropa (Kegiatan) 1 1 1 1 1 Jumlah Kegiatan Promosi di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Amerika dan Eropa (Kegiatan) 1 1 1 1 1 Kegiatan 11: Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika 6,089,265,00 0 7,311,500,000 8,798,750,000 10,606,237,000 15,735,153,000 Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Terwujudnya Kualitas Promosi yang Efektif di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Nilai Rencana Penanaman Modal di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (Rp T) 588,4 839,25 980,95 1127,94 1286,79 Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika (Promosi) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika (Rp T) 588,4 839,25 980,95 1127,94 1286,79 Promosi penanaman modal dalam Forum Internasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika (Kegiatan) 1 1 1 1 2 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Forum Internasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika (Kegiatan) 1 1 1 1 2 Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika (Kegiatan) 1 1 1 1 1 Jumlah kegiatan Promosi di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika (Kegiatan) 1 1 1 1 1 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 12: Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik 4,960,950,00 0 5,703,015,000 6,568,000,000 7,580,700,000 10,298,929,000 Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik Terwujudnya Kualitas Promosi yang Efektif di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Nilai Rencana Penanaman Modal di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik (Rp T) 695,29 788,74 921,92 1060,05 1209,35 Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik (Promosi) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik (Rp T) 695,29 788,74 921,92 1060,05 1209,35 Promosi penanaman modal dalam Forum Internasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik (Kegiatan) 1 1 1 1 2 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Forum Internasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik (Kegiatan) 1 1 1 1 2 Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik (Promosi) 1 1 1 1 1 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah kegiatan Promosi Investasi di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik (Kegiatan) 1 1 1 1 1 Kegiatan 13: Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal 55.211.222.0 00 171.524.470.00 0 183.735.143.50 0 198.322.350.67 5 352.742.300.209 Direktorat Pengembangan Promosi Terwujudnya Kualitas Promosi yang Efektif di Dalam Negeri Nilai Rencana Penanaman Modal dari Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp T) 1.784,77 1.850,88 2.207,12 2.568,48 2.977,48 Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Dalam Negeri (Promosi) 0 1 1 1 1 Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Dalam Negeri (Rp T) 0 1.850,88 2.207,12 2.568,48 2.977,48 Tersedianya Strategi Promosi Penanaman Modal yang Berkualitas Investor Potensial yang Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Nomor Kegiatan Usaha (NKU) (Investor) 110 130 148 166 184 Persentase Perusahaan Asing yang Berhasil Difasilitasi untuk Melakukan Relokasi dan Diversifikasi Geografis ke Indonesia (%) 0 100 100 100 100 Indeks Kualitas Strategi Promosi Penanaman Modal (Indeks) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) (Promosi) 110 130 148 166 600 Jumlah Penyelenggaraan dan Pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) (Investor) 110 130 148 166 600 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Bahan Informasi Potensi Penanaman Modal (Layanan) 1 5 5 5 5 Jumlah Bahan-Bahan Informasi Potensi Penanaman Modal (Layanan) 1 5 5 5 5 Fasilitasi Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal dalam Negeri (Badan Usaha) 5 8 8 9 16 Jumlah Perusahaan Asing yang Berhasil Difasilitasi untuk Melakukan Relokasi dan Diversifikasi ke Indonesia (Badan Usaha) 0 8 8 9 9 Analisis Negara Target dan Negara Pesaing (Rekomendasi Kebijakan) 1 2 2 2 2 Jumlah Analisis Negara Target dan Negara Pesaing (Kajian) 1 2 2 2 2 Analisis Market Intelligence Negara dan Sektor Prioritas Promosi Investasi (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Analisis Market Intelligence Negara dan Sektor Prioritas Promosi Investasi (Laporan) 0 1 1 1 1 Terwujudnya Promosi Investasi Sektor Hilirisasi yang Efektif Nilai Rencana Penanaman Modal di Sektor Hilirisasi (Rp T) 0 1.115,6 1.334,16 1.570,54 1.807,77 Promosi Investasi Sektor Hilirisasi (Promosi) 0 3 3 3 3 Jumlah Investor Potensial di Sektor Hilirisasi (Investor) 0 40 40 40 40 Kegiatan 14: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I 11,923,285,0 00 53,462,126,000 56,236,401,000 58,072,995,000 61,006,673,000 Direktorat Wilayah I Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah I Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase Capaian Realisasi Investasi di Wilayah I berdasarkan LKPM yang telah Diverifikasi (%) 90 91 92 93 94 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko di Wilayah I (%) 90 91 92 93 94 Persentase Fasilitasi Perusahaan yang dapat Terselesaikan Permasalahannya di Wilayah I (%) 90 91 92 93 94 Persentase Fasilitasi Badan Usaha Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat Diselesaikan Permasalahannya (%) 80 81 82 83 84 Persentase Fasilitasi Realisasi Investasi Sektor Industri Padat Karya (%) 0 80 81 82 83 Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah I (Layanan) 1 1 1 1 1 Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau di Wilayah I (Rp T) 317,72 362,68 428,07 495,18 569,37 Asistensi Pendampingan Konsultasi Subsistem Pengawasan pada Sistem Online Single Submission (Layanan) 0 1 1 1 1 Jumlah Pelaku Usaha yang Dilakukan Asistensi Pendampingan Konsultasi Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS (Layanan) 0 1 1 1 1 Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi (Badan Usaha) 10 40 40 42 42 Jumlah Badan Usaha dalam rangka Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi (Badan Usaha) 10 40 40 42 42 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitasi Eksekusi Realisasi Investasi Bagi Perusahaan Penerima Fasilitas Penanaman Modal (Badan Usaha) 8 30 32 32 32 Jumlah Badan Usaha yang Menerima Fasilitas Penanaman Modal (Badan Usaha) 8 30 32 32 32 Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah I (Badan Usaha) 14 14 16 17 18 Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah I (Badan Usaha) 14 14 16 17 18 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah I (Badan Usaha) 16 16 16 18 20 Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah I (Badan Usaha) 16 16 16 18 20 Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN (Badan Usaha) 2 3 3 4 4 Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN (Badan Usaha) 2 3 3 4 4 Fasilitasi Realisasi Investasi Sektor Industri Padat Karya (Badan Usaha) 0 38 38 38 38 Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi Realisasi Investasi Sektor Industri Padat Karya (Badan Usaha) 0 38 38 38 38 Kegiatan 15: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II 8,326,691,00 0 38,676,189,900 40,409,999,000 42,210,500,000 45,402,523,100 Direktorat Wilayah II Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah III Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase Capaian Realisasi Investasi di Wilayah II berdasarkan LKPM yang telah Diverifikasi (%) 90 91 92 93 94 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko di Wilayah II (%) 90 91 92 93 94 Persentase Fasilitasi Perusahaan yang dapat Terselesaikan Permasalahannya di Wilayah II (%) 90 91 92 93 94 Persentase Fasilitasi Pengembangan Investasi Berorientasi Ekspor (%) 0 80 81 82 83 Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah II (Layanan) 1 1 1 1 1 Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau di Wilayah II (Rp T) 439,76 501,99 592,49 685,28 788,07 Pengembangan Realisasi Investasi di Wilayah- wilayah Tertentu (Badan Usaha) 2 13 13 13 13 Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Asistensi Pengembangan Investasi di Wilayah - Wilayah Tertentu (Badan Usaha) 2 13 13 13 13 Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah II (Badan Usaha) 15 15 18 19 20 Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah II (Badan Usaha) 15 15 18 19 20 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman di Modal Wilayah II (Badan Usaha) 26 26 26 26 30 Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah II (Badan Usaha) 26 26 26 26 26 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitasi Pengembangan Investasi Berorientasi Ekspor (Badan Usaha) 0 50 51 51 52 Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi Pengembangan Investasi Berorientasi Ekspor (Badan Usaha) 0 50 51 51 52 Kegiatan 16: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III 14,166,642,0 00 50,759,578,000 53,481,149,400 56,158,480,370 64,150,090,688 Direktorat Wilayah III Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah III Persentase Capaian Realisasi Investasi berdasarkan LKPM yang telah Diverifikasi di Wilayah III (%) 90 91 92 93 94 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berbasis Risiko di Wilayah III (%) 90 91 92 93 94 Persentase Fasilitasi Perusahaan yang dapat Terselesaikan Permasalahannya di Wilayah III (%) 90 91 92 93 94 Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah III (Layanan) 1 1 1 1 1 Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau di Wilayah III (Rp T) 670,49 765,36 903,36 1.044,83 1.201,41 Pengawalan Percepatan Realisasi Investasi Hijau Berkelanjutan (Badan Usaha) 5 20 20 20 30 Jumlah Badan Usaha dalam rangka Pengawalan Percepatan Realisasi Investasi Hijau Berkelanjutan (Badan Usaha) 5 20 20 20 30 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengawalan Realisasi Penananam Modal di Kawasan Pusat Pertumbuhan (Badan Usaha) 0 16 16 16 16 Jumlah Badan Usaha dalam rangka Pengawalan Realisasi Penanaman Modal di Kawasan Pusat Pertumbuhan (Badan Usaha) 0 16 16 16 16 Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah III (Badan Usaha) 30 32 33 34 35 Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah III (Badan Usaha) 30 32 33 34 35 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah III (Badan Usaha) 21 22 23 24 25 Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah III (Badan Usaha) 21 22 23 24 25 Eksekusi Proyek Wilayah Barat Yang Terkendala Untuk Percepatan Realisasi Investasi (Badan Usaha) 1 1 1 1 1 Jumlah Badan Usaha dalam rangka Eksekusi Realisasi Investasi Proyek-proyek Strategis di Wilayah Barat (Badan Usaha) 1 1 1 1 1 Kegiatan 17: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV 23,213,481,0 00 40,488,669,480 44,385,763,000 46,573,056,000 48,869,075,000 Direktorat Wilayah IV Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah IV Persentase Capaian Realisasi Investasi di Wilayah IV berdasarkan LKPM yang telah Diverifikasi (%) 90 91 92 93 94 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase Proyek yang Dipantau Perkembangan Realisasinya pada 38 Provinsi dalam rangka Dekonsentrasi (%) 90 90 90 90 90 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko di Wilayah IV (%) 90 91 92 93 94 Persentase Fasilitasi Perusahaan yang dapat Terselesaikan Permasalahannya di Wilayah IV (%) 90 91 92 93 94 Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah IV (Layanan) 1 1 1 1 1 Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau di Wilayah IV (Rp T) 386.03 440,65 520,10 601,55 691,78 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Proyek Strategis Tahap Konstruksi (Badan Usaha) 0 30 30 32 32 Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Proyek Strategis Tahap Konstruksi (Badan Usaha) 0 30 30 32 32 Pemantauan Perkembangan Realisasi Investasi di 38 Provinsi dalam rangka Dekonsentrasi (Lembaga) 38 38 38 38 38 Jumlah Lembaga yang Menerima Dana Dekonsentrasi Pemantauan Realisasi Investasi (Lembaga) 38 38 38 38 38 Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah IV (Badan Usaha) 35 35 27 27 27 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah IV (Badan Usaha) 35 35 27 27 27 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah IV (Badan Usaha) 21 21 23 24 25 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah IV (Badan Usaha) 21 21 23 24 25 Eksekusi Proyek Wilayah Timur Yang Terkendala Untuk Percepatan Realisasi Investasi (Badan Usaha) 1 1 1 1 1 Jumlah Badan Usaha dalam rangka Eksekusi Realisasi Investasi pada proyek yang terkendala di Wilayah Timur (Badan Usaha) 1 1 1 1 1 Kegiatan 18: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V 6,554,201,00 0 44,357,591,459 67,242,470,482 69,666,644,556 72,171,895,085 Direktorat Wilayah V Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif di Wilayah V Persentase Capaian Realisasi Investasi di Wilayah V berdasarkan LKPM yang telah Diverifikasi (%) 90 91 92 93 94 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko di Wilayah V (%) 90 91 92 93 94 Persentase Fasilitasi Perusahaan yang dapat Terselesaikan Permasalahannya di Wilayah V (%) 90 91 92 93 94 Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah V (Layanan) 1 1 1 1 1 Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau di Wilayah V (Rp T) 91.61 104,57 123,43 142,76 164,17 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Hilirisasi (Laporan) 0 1 1 1 1 Proyek/NKU (Nomor Kegiatan Usaha) yang Dilakukan Pengawasan Pengendalian Perizinan Bidang Hilirisasi (Proyek) 0 300 315 330 345 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Fasilitasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Laporan) 1 3 3 3 3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Laporan) 1 3 3 3 3 Satgas Percepatan Investasi (Layanan) 3 19 19 20 20 Jumlah Penanganan Kasus dalam rangka Percepatan Investasi (Layanan) 3 19 19 20 20 Verifikasi Pelaksanaan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko (Laporan) 0 0 3 3 3 Jumlah Laporan Verifikasi Pelaksanaan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko (Laporan) 0 0 3 3 3 Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah V (Badan Usaha) 30 30 30 30 30 Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah V (Badan Usaha) 30 30 30 30 30 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah V (Badan Usaha) 6 6 8 9 10 Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah V (Badan Usaha) 6 6 8 9 10 Kegiatan 19: Pengembangan Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Investasi strategis 1.500.000.00 0 10.000.000.000 10.800.000.000 11.664.000.000 12.597.120.000 Direktorat Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Kualitas Susunan Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Investasi Strategis Persentase Rencana Aksi Strategi dan Tata Kelola Bidang Hilirisasi yang Ditindaklanjuti (%) 70 75 80 85 90 Rencana Aksi Strategi di Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Strategi di Bidang Hilirisasi investasi Strategis (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Fasilitasi Permasalahan Tata Kelola di Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Fasilitasi Permasalahan Tata Kelola di Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Kegiatan 20: Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi 4.736.550.00 0 12.018.300.000 12.877.800.000 13.800.993.000 17.511.567.440 Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Meningkatnya Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis Bidang Minyak dan Gas Bumi Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis Bidang Minyak dan Gas Bumi (Rp T) 6,39 7,20 8,58 10,23 12,26 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Minyak Bumi (Rp T) 34,45 39,84 45,23 50,62 56,01 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Gas Bumi (Rp T) 20,23 23,40 26,56 29,73 32,89 Pengembangan Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Ready to Offer Downstream Industry Project di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Ready to Offer Downstream Industry Project di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 2 Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 2 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Minyak Bumi (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Minyak Bumi (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Gas Bumi (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Gas Bumi (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Badan Usaha) 5 5 5 5 5 Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Badan Usaha) 5 5 5 5 5 Kegiatan 21: Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batu Bara 4.896.000.00 0 32.142.200.000 38.999.095.000 43.626.200.000 48.554.173.800 Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis bidang mineral dan batu bara Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis Bidang Mineral dan Batu Bara (Rp T) 95,26 107,27 127,78 152,51 182,63 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel (Rp T) 44,1 55,2 69,08 86,46 108,21 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tembaga (Rp T) 45,93 48,08 50,32 52,67 55,13 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Bauksit (Rp T) 11,78 12,87 14,05 15,34 16,75 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Timah (Rp T) 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Pasir Silika (Rp T) 1,42 1,56 1,72 1,89 2,08 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi dan Baja (Rp T) 10,17 10,77 11,4 12,07 12,78 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Bidang Mineral dan Batu Bara (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Mineral dan Batubara (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara (Rekomendasi Kebijakan) 1 2 4 5 6 Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara (Rekomendasi Kebijakan) 1 2 4 5 6 Pengembangan Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batu Bara (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batu Bara (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Ready to Offer Downstream Industry Project di Bidang Mineral dan Batu Bara (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Ready to Offer Downstream Industry Project di Bidang Mineral dan Batu Bara (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara (Badan Usaha) 5 5 5 5 5 Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara (Badan Usaha) 5 5 5 5 5 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Nikel (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Nikel (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Tembaga (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Tembaga (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Bauksit (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Bauksit (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Timah (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Timah (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Pasir Silika (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Pasir Silika (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Besi Baja (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Besi Baja (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Kegiatan 22: Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Perikanan dan Kelautan 1,500,000,00 0 19,120,000,000 28,249,600,000 43,089,568,000 67,750,733,440 Direktorat Hilirisasi Perikanan dan Kelautan Meningkatnya Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis Bidang Perikanan dan Kelautan Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis Bidang Perikanan dan Kelautan (Rp T) 1,01 1,13 1,35 1,61 1,93 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput Laut (Rp T) 0,51 0,53 0,56 0,58 0,61 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Garam (Rp T) 7,38 8,62 10,08 11,78 13,77 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Ikan TCT (Rp T) 0,60 0,61 0,62 0,62 0,63 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tilapia (Rp T) 0,45 0,52 0,61 0,71 0,83 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Udang (Rp T) 0,40 0,46 0,53 0,61 0,70 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perikanan dan Kelautan (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perikanan dan Kelautan (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Pengembangan Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perikanan dan Kelautan (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perikanan dan Kelautan (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Ready to Offer Downstream Industry Project di Bidang Perikanan dan Kelautan (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Ready to Offer Downstream Industry Project di Bidang Perikanan dan Kelautan (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Rumput Laut (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Rumput Laut (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Garam (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Garam (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Ikan TCT (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Ikan TCT (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Tilapia (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Tilapia (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Udang (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Udang (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Kegiatan 23: Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan 4.730.700.20 0 17.023.994.350 23.257.425.800 31.783.850.250 46.699.559.840 Direktorat Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan Meningkatnya Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis Bidang Perkebunan dan Kehutanan Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Investasi Strategis Bidang Perkebunan dan Kehutanan (Rp T) 30,37 34,20 40,74 48,63 58,23 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit (Rp T) 1,49 1,66 1,85 2,06 2,30 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa (Rp T) 0,39 0,45 0,53 0,61 0,71 Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (Rekomendasi Kebijakan) 1 3 5 6 7 Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (Rekomendasi Kebijakan) 1 3 5 6 7 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan dan Kehutanan (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan dan Kehutanan (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Pengembangan Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan dan Kehutanan (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan dan Kehutanan (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Ready to Offer Downstream Industry Project di Bidang Perkebunan dan Kehutanan (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Ready to Offer Downstream Industry Project di Bidang Perkebunan dan Kehutanan (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Kelapa Sawit (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Kelapa Sawit (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Kelapa (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis di Komoditas Kelapa (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (Badan Usaha) 5 5 5 5 5 Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (Badan Usaha) 5 5 5 5 5 Kegiatan 24: Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal 10,013,115,0 00 17,542,000,000 18,659,100,000 19,792,055,000 21,298,948,750 Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Meningkatnya Kualitas Kebijakan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Persentase Rekomendasi Peningkatan Daya Saing Investasi yang Ditindaklanjuti (%) 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 Persentase Rekomendasi Kebijakan Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Pusat dan di Daerah yang Ditindaklanjuti (%) 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase Rekomendasi terkait Sinkronisasi Kebijakan Investasi yang Ditindaklanjuti (%) 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 Persentase Kebijakan Ekosisten Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan Insentif untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing (%) 0 80,5 81,0 81,5 82,0 Peningkatan Daya Saing Investasi (Rekomendasi Kebijakan) 1 2 2 2 2 Jumlah Usulan Rekomendasi Terkait Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha (Usulan Rekomendasi) 1 2 2 2 2 Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah (Rekomendasi Kebijakan) 1 2 2 2 2 Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Usulan Rekomendasi) 1 2 2 2 2 Sinkronisasi Kebijakan Investasi (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Usulan Rekomendasi Terkait Sinkronisasi Kebijakan Investasi (Usulan Rekomendasi) 1 1 1 1 1 Transformasi Kebijakan Ekosistem Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan Insentif untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 Jumlah Usulan Rekomendasi terkait Kebijakan Ekosistem Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan Insentif untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing (Usulan Rekomendasi) 1 1 1 1 1 Kegiatan 25: Pemberdayaan Usaha Nasional 6,000,000,00 0 27,300,000,000 28,665,000,000 30,098,250,000 31,603,161,750 Direktorat Pemberdayaan Usaha Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya kemitraan Usaha Besar PMA/PMDN dengan UMKM Persentase Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar PMA/PMDN yang Difasilitasi Terhadap Komitmen Kemitraan dari Usaha Besar PMA/PMDN (%) 25,00 25,05 25,10 25,15 25,20 Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM Persentase Pelaku UMKM yang telah Dilakukan Penguatan Kapasitas untuk Mendukung Rantai Pasok Usaha Besar (UB)(%) 100 100 100 100 100 Kemitraan Usaha Nasional (UMKM) 150 1.000 1.000 1.000 1.000 Jumlah Kemitraan Usaha Nasional (Kemitraan) 150 1.000 1.000 1.000 1.000 Data Perusahaan PMA/PMDN yang Wajib Bermitra dan Pelaku UMKM di Daerah yang Siap Dimitrakan (Layanan) 0 1 1 1 1 Jumlah Data Perusahaan PMA/PMDN yang Wajib Bermitra dan Pelaku UMKM di Daerah yang Siap Dimitrakan (Paket Buku) 0 1 1 1 1 Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam Rantai Pasok (UMKM) 500 500 500 500 500 Jumlah Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha UMKM dalam Rantai Pasok (UMKM) 500 500 500 500 500 Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Nasional (UMKM) 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Jumlah Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Nasional (UMKM) 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Kegiatan 26: Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah 5,920,129,50 0 17,060,625,000 18,922,500,000 20,224,687,500 21,562,312,500 Direktorat Pengembangan Potensi Daerah Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Kualitas Potensi Penanaman Modal dan Hilirisasi di Daerah Persentase Daerah yang Data Potensi Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Termutakhirkan Sesuai Kriteria (%) 100 100 100 100 100 Fasilitasi Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah (Daerah(Provinsi/Kabupaten/K ota)) 38 38 38 38 38 Jumlah Fasilitasi Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah (Daerah) 38 38 38 38 38 Pengemasan Peluang Penanaman Modal di Daerah yang Layak Investasi (Daerah(Provinsi/Kabupaten/K ota)) 5 6 8 9 10 Jumlah Daerah yang Terpetakan Potensi Investasi (Dokumen) 5 6 8 9 10 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bidang Hilirisasi (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bidang Hilirisasi (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Kegiatan 27: Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri 9,805,180,00 0 37,429,800,000 37,826,300,000 42,242,000,000 42,680,381,000 Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri Meningkatnya Efektivitas dan Kemudahan Perizinan Berusaha Sektor Industri dalam Mendukung Realisasi Penanaman Modal Persentase Peningkatan Nomor Kegiatan Usaha (NKU) Sektor Industri yang Diterbitkan Melalui Layanan Online Single Submission (OSS) (%) 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Perizinan Berusaha Sektor Industri (%) 88 88,1 88,2 88,3 88,4 Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha Sektor Industri (Badan Usaha) 900 1530 1530 1850 1850 Jumlah Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha Sektor Industri (Badan Usaha) 900 1530 1530 1850 1850 Panduan Perizinan Berusaha Sektor Industri Hilirisasi (NSPK) 0 10 10 11 11 Jumlah Panduan Perizinan Berusaha Sektor Industri Hilirisasi (Pedoman) 0 10 10 11 11 Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah (Laporan) 1 1 1 1 1 Jumlah Pemerintah Daerah yang Ditingkatkan Kinerjanya (Lembaga) 100 100 100 100 100 Kegiatan 28: Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri 2,753,010,50 0 13,500,000,000 13,675,000,000 13,858,750,000 16,951,687,500 Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri Meningkatnya Efektivitas dan Kemudahan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri Persentase Nomor Kegiatan Usaha (NKU) Sektor Non Industri yang Diterbitkan Melalui Layanan Online Single Submission (OSS) (%) 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri (Badan Usaha) 900 3.000 3.000 3.000 3.100 Jumlah Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri (Badan Usaha) 900 3.000 3.000 3.000 3.100 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kebijakan Optimalisasi Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Meningkatkan Sustainable Investment di Indonesia (Kajian) 1 2 2 2 3 Jumlah Kajian untuk Optimalisasi Implementasi OSS untuk Kemudahan Pendaftaran Usaha dan Perizinan Investasi Berkelanjutan di Indonesia 1 2 2 2 3 Kegiatan 29: Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha 3,025,640,00 0 11,981,804,094 14,378,164,913 17,253,797,895 20,704,557,474 Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha Meningkatnya Efektivitas dan Harmonisasi Pelayanan Fasilitas Berusaha Persentase Usulan Pemberian Fasilitas Berusaha (Insentif Kepabeanan dan Insentif Perpajakan) (%) 90 92 94 96 98 Persentase Rekomendasi Hasil Harmonisasi/ Koordinasi Tata Cara Pelayanan Fasilitas Berusaha (Insentif Kepabeanan dan Insentif Perpajakan) yang Ditindaklanjuti (%) 90 92 94 96 98 Fasilitas Berusaha terkait Masterlist (Badan Usaha) 50 0 0 0 0 Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas Berusaha terkait Masterlist (Badan Usaha) 50 0 0 0 0 Fasilitas Berusaha terkait Tax Allowance (Badan Usaha) 10 0 0 0 0 Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas Berusaha terkait Tax Allowance (Badan Usaha) 10 0 0 0 0 Fasilitas Berusaha terkait Tax Holiday (Badan Usaha) 10 0 0 0 0 Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas Berusaha terkait Tax Holiday (Badan Usaha) 10 0 0 0 0 Fasilitas Berusaha terkait Insentif Kepabeanan (Badan Usaha) 0 250 275 302 332 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Perusahaan Penerima Usulan Fasilitas Berusaha terkait Insentif Kepabeanan (Badan Usaha) 0 250 275 302 332 Fasilitas Berusaha terkait Insentif Perpajakan (Badan Usaha) 0 40 41 42 43 Jumlah Perusahaan Penerima Usulan Fasilitas Berusaha terkait Insentif Perpajakan (Badan Usaha) 0 40 41 42 43 Kegiatan 30: Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat 2,422,506,00 0 2,422,506,000 3,500,000,000 3,500,000,000 5,000,000,000 Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Persentase Peningkatan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada PTSP Pusat (%) 5 5 5 5 5 Peningkatan Mutu Pelayanan PTSP Pusat (Laporan) 1 1 1 1 1 Tingkat Mutu Pelayanan di PTSP Pusat (IKM) 3,5 (skala 4) 3,5 (skala 4) 3,5 (skala 4) 3,5 (skala 4) 3,5 (skala 4) Kegiatan 31: Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 10,000,000,0 00 42,000,000,000 20,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri Meningkatnya Layanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Persentase Pelaku Usaha yang Diberikan Layanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (%) 75 75,01 75,02 75,03 75,04 Layanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Orang) 98.000 400.000 100.000 130.000 130.000 Jumlah Pelaku Usaha yang Diberikan Layanan Informasi Penanaman Modal (Orang) 98.000 400.000 100.000 130.000 130.000 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 32: Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 51,164,905,0 00 431,061,178,00 0 441,837,736,90 0 452,991,475,50 0 464,538,828,763 Direktorat Sistem Perizinan Berusaha Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Persentase Ketersediaan Layanan Sistem OSS RBA (%) 95,0 95,1 95,2 95,3 95,4 Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) (Sistem Informasi) 1 1 1 1 1 Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem) 1 1 1 1 1 Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) (Sistem Informasi) 0 1 1 1 1 Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) (Sistem) 0 1 1 1 1 Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) versi 2.0 (Sistem Informasi) 0 1 1 1 1 Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) versi 2.0 (Sistem) 0 1 1 1 1 Kegiatan 33: Pengelolaan Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan 23,630,055,0 00 88,583,965,000 94,664,235,150 101,180,603,97 2 108,165,444,260 Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan Ketersediaan Aplikasi Website Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam Menjaga Layanan dari Downtime kurang dari 1 Persen (%) 1 0 0 0 0 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Nilai Indeks Kematangan Teknologi Informasi/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks) 0 3,01 (skala 5) 3,03 (skala 5) 3,05 (skala 5) 3,07 (skala 5) Persentase Ketersediaan Jaringan Teknologi Informasi untuk Mendukung Kegiatan Operasional dan Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha (%) 99,5 0 0 0 0 Tingkat Ketersediaan Layanan Infrastruktur, Jaringan dan Keamanan Informasi (%) 0 99,50 99,51 99,52 99,53 Website Penanaman Modal (Layanan) 1 1 1 1 1 Jumlah Pengembangan Website Penanaman Modal (Sistem Informasi) 1 1 1 1 1 Implementasi Manajemen Teknologi Informasi (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Jumlah dokumen Implementasi Manajemen Teknologi Informasi (Dokumen) 0 1 1 1 1 Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS (Sistem Informasi) 1 1 1 1 1 Jumlah Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS (Sistem Informasi) 1 1 1 1 1 Integrasi Pusat Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pusat Data Nasional, Penyediaan Jaringan dan Keamanan Informasi (Sistem Informasi) 0 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Integrasi Pusat Data, Penyediaan Jaringan dan Keamanan Informasi (Dokumen) 0 1 1 1 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indeks Kepuasan Ketersediaan Layanan Teknologi Informasi Penanaman Modal (Indeks) 3,60 3,60 3,61 3,62 3,63 Peningkatan Penerapan Layanan Elektronik (Layanan) 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Peningkatan Penerapan Layanan Elektronik (Dokumen) 0 1 1 1 1 Kegiatan 34: Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal 2,986,852,00 0 18,126,194,000 18,732,022,730 19,358,818,253 20,007,335,209 Direktorat Data dan Informasi Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (Indeks) 2,28 2,50 2,80 3,00 3,20 Tata Kelola Data Penanaman Modal (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Penyelenggaraan Tata Kelola Data Penanaman Modal (Rekomendasi Kebijakan) 0 1 1 1 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Data dan Informasi Penanaman Modal Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi (Indeks) 3,40 3,43 3,48 3,50 3,55 Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal (Sistem Informasi) Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal (Dokumen) 1 1 1 1 1 Sistem Informasi Analisa Data Penanaman Modal dan Hilirisasi (Sistem Informasi) 0 1 1 1 1 Jumlah Sistem Informasi Analisa Data Penanaman Modal dan Hilirisasi (Sistem Informasi) 0 1 1 1 1 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 35: Pengawasan/Pemeriks aan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM 1,737,280,00 0 1,737,280,000 1,824,144,000 1,915,351,202 2,011,118,759 Inspektorat Meningkatnya Efektifitas Layanan Audit Internal Nilai Internal Audit Capability Model (Nilai) 3.06 3.06 3.07 3.08 3.09 Layanan Audit Internal (Layanan) 1 1 1 1 1 Jumlah Layanan Audit Internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Layanan) 1 1 1 1 1 Kegiatan 36: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal 372,992,074, 000 464,435,044,11 3 494,013,333,35 5 520,744,433,14 4 536,329,922,342 Biro Umum dan Keuangan Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kelembagaan dan Keuangan Penanaman Modal Indeks Pengelolaan Aset (Indeks) 3,69 (skala 4) 3,72 (skala 4) 3,75 (skala 4) 3,78 (skala 4) 3,80 (skala 4) Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Secara baik Sesuai Ketentuan Perundang- Undangan (%) 100 100 100 100 100 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (Nilai) 72,97 73,00 74,00 75,00 76,00 Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks) 50 55 60 65 70 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kelembagaan dan Keuangan Penanaman Modal Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keuangan (Indeks) 3,51 (skala 4) 3,53 (skala 4) 3,55 (skala 4) 3,57 (skala 4) 3,59 (skala 4) Layanan BMN (Layanan) 1 1 1 1 1 Jumlah Layanan Manajemen Barang Milik Negara (Layanan) 1 1 1 1 1 Layanan Manajemen Keuangan (Layanan) 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Keuangan (Laporan) 2 2 2 2 2 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Dokumen) 1 1 1 1 1 Jumlah Layanan Persuratan dan Arsip Sesuai Ketentuan (Layanan) 1 1 1 1 1 Layanan Sarana Internal (Unit) 117 117 125 109 101 Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit) 100 100 100 100 100 Jumlah Peralatan Fasilitas Perkantoran (Unit) 17 17 25 9 1 Layanan Umum (Layanan) 1 1 1 1 1 Presentase Pemenuhan Layanan Pendukung Kerumahtanggaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (%) 100 0 0 0 0 Indeks Kepuasan Layanan Umum (Indeks) 0 3,75 3,75 3,75 3,75 Layanan Perkantoran (Layanan) 1 1 1 1 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Layanan) 1 0 0 0 0 Jumlah Layanan Perkantoran (Layanan) 0 1 1 1 1 Layanan Prasarana Internal (m²) 161 1.394 2.891 4.692 1.300 Renovasi Gedung dan Bangunan (m²) 161 1.394 2.891 4.692 1.300 Kegiatan 37: Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran 2,231,808,00 0 9,147,713,000 10,589,621,262 11,119,102,325 11,675,057,441 Biro Perencanaan Program dan Anggaran Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Kinerja Organisasi Nilai Rata-Rata LHE AKIP Internal (Nilai) 76,63 76,97 77,32 77,66 78,00 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) (Nilai) 78,95 79,21 79,48 79,74 80,00 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) 1 8 8 8 8 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) 1 8 8 8 8 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen) 8 8 8 8 8 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen) 8 8 8 8 8 Kegiatan 38 : Penyempurnaan Produk Hukum Penanaman Modal dan Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal 2,521,500,00 0 15,000,000,000 16,500,000,000 18,150,000,000 19,965,000,000 Biro Hukum Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang- Undangan dan Pelayanan Hukum Penanaman Modal Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan dan Layanan Hukum (Indeks) 3,55 (skala 4) 0 0 0 0 Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Advokasi Hukum Penanaman Modal Persentase Terselenggaranya Pelayanan Advokasi Hukum di Bidang Penanaman Modal (%) 100 100 100 100 100 Layanan Hukum (Layanan) 1 1 1 1 1 Persentase Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanaman Modal dari yang Diusulkan (%) 100 100 100 100 100 Layanan Bantuan Hukum (Layanan) 1 1 1 1 1 Persentase Terselenggaranya Pelayanan Advokasi Hukum di Bidang Penanaman Modal (%) 100 100 100 100 100 Kegiatan 39: Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat 26,041,218,0 00 39,862,421,000 48,049,125,000 49,301,581,250 51,591,660,313 Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan, Kehumasan dan Ketatausahaan Pimpinan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keprotokolan, Kehumasan dan Ketatausahaan Pimpinan (Indeks) 3,56 (skala 4) 3,57 (skala 4) 3,58 (skala 4) 3,59 (skala 4) 3,60 (skala 4) Meningkatnya Persepsi dan Akses Informasi Publik Melalui Pengelolaan Informasi yang Terbuka Persentase Opini Negatif Dibanding Total Pemberitaan Tentang Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/BKPM pada Media (%) 12,00 11,90 11,80 11,70 11,60 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai) 95,90 96,00 96,10 96,20 96,30 Layanan Protokoler (Layanan) 1 1 1 1 1 Persentase Layanan Keprotokolan Pimpinan yang Terlaksana Sesuai Dengan Ketentuan (%) 100 100 100 100 100 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan) 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Laporan Persentase Opini Negatif Dibanding Total Pemberitaan tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Dokumen) 1 1 1 1 1 Layanan Data dan Informasi (Layanan) 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Publik (Dokumen) 1 1 1 1 1 Kegiatan 40: Penatakelolaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi 1,500,000,00 0 6,298,817,000 6,613,757,850 6,944,445,743 7,291,668,030 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Melalui Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemerintah yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) (%) 100 100 100 100 100 Nilai Penerapan Penyesuaian Sistem Kerja (Nilai) 3 3 4 4 5 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen) 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Koordinasi Reformasi Birokrasi (Dokumen) 1 1 1 1 1 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Dokumen) 0 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola Internal (Dokumen) 0 1 1 1 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Sumber Daya Manusia Berbasis Meritokrasi Indeks Kepuasan Layanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi (Indeks) 3,50 (skala 4) 3,51 (skala 4) 3,52 (skala 4) 3,53 (skala 4) 3,54 (skala 4) Layanan Manajemen SDM (Dokumen) 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Evaluasi atas Layanan Biro SDMO (Dokumen) 1 1 1 1 1 Kegiatan 41: Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal - 13,937,368,200 14,634,236,610 15,365,948,441 16,134,245,863 Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Penanaman Modal Indeks Kepuasan Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penanaman Modal (Indeks) 3,00 (skala 4) 3,10 (skala 4) 3,20 (skala 4) 3,30 (skala 4) 3,40 (skala 4) Meningkatnya Implementasi dan Efektifitas Pembinaan Jabatan Fungsional Penanaman Modal Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Persentase Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (%) 75 76 77 78 80 Layanan Standarisasi Profesi dan Sumber Daya Manusia Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (Orang) 2.000 2.300 2.500 2.700 3.000 Pelayanan Profesi Jabatan Fungisonal (Layanan) 0 1 1 1 1 Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (Layanan) 0 1 1 1 1 Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Layanan) 0 1 1 1 1 Kegiatan 42: Pengembangan Sumber Daya Manusia 2,217,732,00 0 10,709,335,350 11,244,802,118 11,807,042,223 12,397,394,335 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya Kualitas Aparatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Aparatur Daerah Bidang Penanaman Modal dan Hilirisasi Persentase ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Struktural dan Teknis serta Memiliki Sertifikat Kelulusan (%) 90 91 92 93 94 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penanaman Modal dan Hilirisasi di Pusat dan Daerah yang Lulus Sesuai dengan Kriteria (%) 90 91 92 93 94 Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 27 200 200 200 200 Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Struktural dan Teknis Internal (Orang) 27 200 200 200 200 Diklat Bidang Penanaman Modal Internal dan Eksternal (Orang) 324 1.650 1.700 1.750 1.800 Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Loka si Target Alokasi (dalam Rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penanaman Modal Internal dan Eksternal (Orang) 324 1.650 1.700 1.750 1.800 ANAK LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Level Kegiatan Prioritas/ Penugasan Target Alokasi APBN Alokasi Non-APBN Total Proyek Prioritas / Rincian Output Indikator (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
(0)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) KP 1 (05.01) Pengembangan Hilirisasi Nikel Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel (Rp.Juta)* 44.100.000 55.200.000 69.080.000 86.460.000 108.210.000 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 ProP 1 Pengembangan Industri Stainless Steel 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 RO Percepatan Rencana proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam Jumlah Percepatan Rencana proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam (Proyek) 3 3 3 3 3 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 KP 2 (05.01) Pengembangan Hilirisasi Tembaga Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tembaga* (Rp.Juta) 45.933.000 48.078.000 50.323.000 52.673.000 55.132.000 2.702,98 9.972,50 9.996,13 12.020,93 12.046,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.702,98 9.972,50 9.996,13 12.020,93 12.046,98 ProP 2 Pengembangan Industri Hilir/Antara Olahan Tembaga 2.702,98 9.972,50 9.996,13 12.020,93 12.046,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.702,98 9.972,50 9.996,13 12.020,93 12.046,98 RO Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha Sektor Industri Jumlah Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Industri (Pelaku Usaha) 900 1.530 1.530 1.850 1.850 2.252,98 9.500,00 9.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.252,98 9.500,00 9.500,00 11.500,00 11.500,00 RO Percepatan Rencana Proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam Jumlah Percepatan Rencana proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam (Badan Usaha) 3 3 3 3 3 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 KP 3 (05.01) Pengembangan Hilirisasi Bauksit Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Bauksit (Rp.Juta)* 11.782.000 12.866.000 14.049.000 15.341.000 16.752.000 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 ProP 2 Pengembangan Industri Hilir/Antara Olahan Bauksit 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 RO Percepatan Rencana Proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam Jumlah Percepatan Rencana proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam (Proyek) 3 3 3 3 3 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 KP 4 (05.01) Pengembangan Hilirisasi Timah Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Timah* (Rp. Juta) 510.000 520.000 530.000 540.000 550.000 KP 5 (05.01) Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit* (Rp.Juta) 1.489.335 1.659.739 1.849.640 2.061.269 2.297.112 KP 6 (05.01) Pengembangan Hilirisasi Kelapa Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa* (Rp.Juta) 392,21 454,674 527,62 611,03 708,343 392.210,00 454.674,00 527.620,00 611.030,00 708.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.210,00 454.674,00 527.620,00 611.030,00 708.343,00 Level Kegiatan Prioritas/ Penugasan Target Alokasi APBN Alokasi Non-APBN Total Proyek Prioritas / Rincian Output Indikator (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 ProP 6 Peningkatan Investasi Industri Pengolahan Kelapa 13.006,96 15.903,85 17.164,72 18.548,10 20.028,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.006,96 15.903,85 17.164,72 18.548,10 20.028,96 RO Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah I Jumlah Badan Usaha yang dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah I (Badan Usaha) 16 16 16 18 20 753,01 496,85 497,30 537,48 579,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753,01 496,85 497,30 537,48 579,67 RO Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (Badan Usaha) 5 5 5 5 5 779,37 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,37 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 RO Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Amerika dan Eropa Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Amerika dan Eropa (Rp. Triliun) 274,70 337,37 394,34 453,43 517,29 10.474,58 11.357,00 12.314,92 13.353,00 14.481,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.474,58 11.357,00 12.314,92 13.353,00 14.481,49 RO Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi Jumlah Badan Usaha yang Mendapakan Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi (Badan Usaha) 10 40 40 42 42 1.000,00 3.000,00 3.250,00 3.500,00 3.752,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.000,00 3.250,00 3.500,00 3.752,29 KP 7 (05.01) Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput Laut* (Rp. Juta) 510.000,00 532.800,00 556.620,00 581.504,00 607.501,00 KP 9 (05.01) Pengembangan Industri Kimia Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi MInyak Bumi* (Rp Juta) 34.453.998,13 39.843.024,52 45.232.050,90 50.621.077,29 56.010.103,68 2.050,00 2.100,00 2.205,00 2.260,13 2.436,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 2.100,00 2.205,00 2.260,13 2.436,14 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Gas Bumi* (Rp Juta) 20.234.887,79 23.399.871,54 26.564.855,29 29.729.839,04 32.894.822,80 ProP 1 Mega Proyek Industri Kimia Dasar 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 RO Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Badan Usaha) 5 5 5 5 5 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 ProP 3 Gasifikasi Batubara 1.050,00 1.050,00 1.102,50 1.102,50 1.220,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.102,50 1.102,50 1.220,63 RO Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Mineral dan Batubara Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara (Badan usaha) 5 5 5 5 5 1.050,00 1.050,00 1.102,50 1.102,50 1.220,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.102,50 1.102,50 1.220,63 KP 10 (05.01) Pembangunan Industri Semikonduktor Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Pasir Silika (Rp.Juta) 1.419.000 1.561.000 1.717.000 1.888.000 2.076.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ProP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KP 18 (05.01) Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi dan Baja (Rp.Juta) 10.166.000 10.765.000 11.400.000 12.072.000 12.784.000 4.216,50 4.426,50 4.648,63 4.880,56 5.126,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.216,50 4.426,50 4.648,63 4.880,56 5.126,71 ProP 4 Pengembangan Industri Special Steel 4.216,50 4.426,50 4.648,63 4.880,56 5.126,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.216,50 4.426,50 4.648,63 4.880,56 5.126,71 RO Percepatan Rencana Proyek di Bidang Industri Manufaktur Jumlah Percepatan Rencana Proyek di Bidang Industri Manufaktur (Proyek) 3 3 3 3 3 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 RO Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Industri Manufaktur Jumlah Profil Proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Industri Manufaktur (Profil Proyek) 1 1 1 1 1 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 RO Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Industri Manufaktur Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Siap Ditawarkan di 1 2 3 3 3 2.766,50 2.904,00 3.050,00 3.202,00 3.364,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.766,50 2.904,00 3.050,00 3.202,00 3.364,23 Level Kegiatan Prioritas/ Penugasan Target Alokasi APBN Alokasi Non-APBN Total Proyek Prioritas / Rincian Output Indikator (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Bidang Industri Manufaktur (Proyek) KP 1 (05.04) Peningkatan Investasi Swasta Prioritas sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder (Rp. Triliun) 855,9 1.006,5 1.226,2 1.456,9 1.718,3 110.072,93 269.563,39 296.804,81 321.432,47 357.016,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.072,93 269.563,39 296.804,81 321.432,47 357.016,74 Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (% Total Nilai PMA/PMDN) 48,3 48,6 49,0 49,3 49,7 Nilai PMA/PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan (Rp Triliun) 307,1 346,8 401,0 452,9 507,2 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi (Rp Triliun) 521,4 586,6 675,6 779.3 901,6 ProP 01 Percepatan Transformasi Digital pada Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha di Sektor Industri dan Non Industri 3.252,98 12.500,00 12.750,00 15.000,00 15.252,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.252,98 12.500,00 12.750,00 15.000,00 15.252,29 RO Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha Sektor Industri Jumlah Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Industri (Pelaku Usaha) 40 40 40 42 42 2.252,98 9.500,00 9.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.252,98 9.500,00 9.500,00 11.500,00 11.500,00 RO Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi Jumlah Badan Usaha yang Mendapakan Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi (Badan Usaha) 1.530 1.530 1.530 1.850 1.850 1.000,00 3.000,00 3.250,00 3.500,00 3.752,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.000,00 3.250,00 3.500,00 3.752,29 ProP 02 Penyusunan Informasi Investasi Proyek Prioritas Strategis pada Sektor-Sektor Pendorong Transformasi Ekonomi 18.108,53 38.318,51 45.319,30 50.436,32 56.802,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.108,53 38.318,51 45.319,30 50.436,32 56.802,11 RO Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Infrastruktur Jumlah Profil Proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Infrastruktur (Profil Proyek) 1 1 1 1 1 650,00 682,50 716,60 752,46 790,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 682,50 716,60 752,46 790,12 RO Investment Project Ready to Offer (IPRO) Bidang Jasa dan Kawasan Jumlah Dokumen IPRO Bidang Jasa dan Kawasan (Profil Proyek) 1 1 1 1 1 1.000,00 1.090,00 1.200,00 1.330,00 1.410,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.090,00 1.200,00 1.330,00 1.410,76 RO Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Industri Manufaktur Jumlah Profil Proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Industri Manufaktur (Profil Proyek) 1 1 1 1 1 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 RO Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Profil Proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Sumber Daya Alam (Profil Proyek) 1 1 1 1 1 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 RO Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Jasa dan Kawasan Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan pada Bidang Jasa dan Kawasan (Proyek) 2 2 2 2 2 1.910,84 2.006,38 3.321,68 3.821,68 4.226,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.910,84 2.006,38 3.321,68 3.821,68 4.226,14 RO Pengemasan Peluang Penanaman Modal di Daerah yang Layak Investasi Jumlah Daerah yang Terpetakan Potensi Investasi (Dokumen) 10 10 10 10 10 2.967,19 3.560,63 4.747,50 5.340,94 5.934,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.967,19 3.560,63 4.747,50 5.340,94 5.934,38 RO Pengembangan Investasi di Kawasan Ekonomi Sebagai Lokasi Strategis Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Investasi di Kawasan Ekonomi sebagai Lokasi Strategis (Kawasan) 40 40 40 40 40 4.538,00 19.000,00 20.016,00 21.000,00 22.148,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.538,00 19.000,00 20.016,00 21.000,00 22.148,50 RO Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Industri Manufaktur Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Siap Ditawarkan di Bidang Industri Manufaktur (Proyek) 3 3 3 3 3 2.766,50 2.904,00 3.050,00 3.202,00 3.364,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.766,50 2.904,00 3.050,00 3.202,00 3.364,23 RO Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Sumber Daya Alam (Proyek) 3 3 3 3 3 1.276,00 2.552,06 3.428,10 3.828,10 4.228,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276,00 2.552,06 3.428,10 3.828,10 4.228,15 Level Kegiatan Prioritas/ Penugasan Target Alokasi APBN Alokasi Non-APBN Total Proyek Prioritas / Rincian Output Indikator (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Infrastruktur Jumlah Proyek Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Infrastruktur (Proyek) 3 3 4 4 5 1.000,00 4.422,95 6.634,42 8.845,89 12.268,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.422,95 6.634,42 8.845,89 12.268,84 ProP 03 Transfomasi Kebijakan Ekosistem lnvestasi dan Hilirisasi yang Terintegrasi 39.772,94 100.974,84 115.620,57 127.333,39 150.338,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.772,94 100.974,84 115.620,57 127.333,39 150.338,35 RO Percepatan Rencana Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan Jumlah Percepatan Rencana Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan (Proyek) 2 2 2 2 2 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 RO Percepatan Rencana proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam Jumlah Percepatan Rencana proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam (Proyek) 3 3 3 3 3 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 RO Percepatan Rencana Proyek di Bidang Industri Manufaktur Jumlah Percepatan Rencana Proyek di Bidang Industri Manufaktur (Badan usaha) 3 3 3 3 3 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 472,50 496,13 520,93 546,98 RO Percepatan Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur Jumlah Percepatan Rencana Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur (Proyek) 3 3 4 4 5 600,00 420,00 441,00 463,05 486,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 420,00 441,00 463,05 486,20 RO Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis di KEK Jumlah Penyelesaian Masalah Strategis di KEK (Badan Usaha) 2 2 2 2 2 300,00 395,00 522,00 689,00 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 395,00 522,00 689,00 914,00 RO Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (Badan Usaha) 5 5 5 5 5 779,37 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,37 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 RO Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jumlah Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (Proyek) 3 3 4 4 5 1.200,00 840,00 882,00 926,10 972,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 840,00 882,00 926,10 972,41 RO Kebijakan Optimalisasi Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Meningkatkan Sustainable Investment di Indonesia Jumlah Kajian untuk optimalisasi implementasi OSS untuk kemudahan pendaftaran usaha dan perizinan investasi berkelanjutan di Indonesia (Kajian) 3 3 3 3 3 500,00 3.500,00 3.675,00 3.858,75 4.051,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 3.500,00 3.675,00 3.858,75 4.051,69 RO Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Minyak dan Gas Bumi (Badan Usaha) 5 5 5 5 5 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 RO Eksekusi Proyek Wilayah Timur Yang Terkendala untuk Percepatan Realisasi Investasi Jumlah Badan Usaha dalam rangka Eksekusi Realisasi Investasi pada Proyek yang Terkendala di Wilayah Timur (Badan usaha) 1 1 1 1 1 800,00 1.045,50 1.066,41 1.087,74 1.109,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 1.045,50 1.066,41 1.087,74 1.109,49 RO Eksekusi Proyek Wilayah Barat yang Terkendala untuk Percepatan Realisasi Investasi Jumlah Badan Usaha dalam rangka Eksekusi Realisasi Investasi pada Proyek yang Terkendala di Wilayah Barat (Badan Usaha) 1 1 1 1 1 480,00 508,00 535,00 565,00 587,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 508,00 535,00 565,00 587,77 RO Analisis Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur Jumlah Rekomendasi Kebijakan Analisa Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur (Kajian) 1 1 1 1 1 270,00 283,70 297,93 312,80 328,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 283,70 297,93 312,80 328,77 RO Fasilitasi Eksekusi Realisasi Investasi Bagi Perusahaan Penerima Fasilitas Penanaman Modal Jumlah Badan Usaha yang Menerima Fasilitas Penanaman Modal (Badan Usaha) 30 30 32 32 32 5.000,00 19.446,00 20.418,30 21.439,22 22.511,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 19.446,00 20.418,30 21.439,22 22.511,18 RO Pengembangan Realisasi Investasi di Wilayah- wilayah Tertentu Jumlah Daerah yang Dilakukan Pengembangan di Wilayah - Wilayah Tertentu (Daerah) 13 13 13 13 13 1.000,00 12.000,00 12.400,00 12.800,00 14.521,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 12.000,00 12.400,00 12.800,00 14.521,50 RO Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara (Badan Usaha) 5 5 5 5 5 1.050,00 1.050,00 1.102,50 1.102,50 1.220,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.102,50 1.102,50 1.220,63 RO Pengawalan Percepatan Realisasi Investasi Hijau Berkelanjutan Jumlah Badan Usaha dalam rangka Pengawalan Percepatan Realisasi Investasi Hijau Berkelanjutan (Badan Usaha) 30 30 30 30 30 7.068,60 28.274,00 29.688,00 31.172,60 38.100,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.068,60 28.274,00 29.688,00 31.172,60 38.100,55 Level Kegiatan Prioritas/ Penugasan Target Alokasi APBN Alokasi Non-APBN Total Proyek Prioritas / Rincian Output Indikator (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO Akselerasi Penerapan Investasi Berkelanjutan di Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Penerapan Investasi Berkelanjutan di Bidang Sumber Daya Alam (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 4.081,09 4.285,15 4.499,41 4.724,37 4.960,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.081,09 4.285,15 4.499,41 4.724,37 4.960,61 RO Penguatan Strategi dan Inovasi Perencanaan Penanaman Modal Jumlah Dokumen Rumusan Isu Penguatan Strategi dan Inovasi Perencanaan Penanaman Modal (Dokumen Rumusan Isu) 4 4 4 4 4 3.150,00 6.300,00 9.450,00 11.900,00 13.301,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 6.300,00 9.450,00 11.900,00 13.301,25 RO Transformasi Kebijakan Ekosistem Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan Insentif untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing Jumlah Usulan Rekomendasi terkait Kebijakan Ekosistem Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan Insentif untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 2.400,00 3.000,00 3.600,00 4.200,00 4.997,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 3.000,00 3.600,00 4.200,00 4.997,40 RO Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN (Badan usaha) 2 3 3 4 4 2.160,00 2.268,00 2.381,40 2.500,47 2.625,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 2.268,00 2.381,40 2.500,47 2.625,49 RO Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 2.451,33 7.353,99 9.805,33 12.256,66 17.159,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451,33 7.353,99 9.805,33 12.256,66 17.159,32 RO Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Minyak dan Gas Bumi Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 2 2.236,55 2.348,30 2.465,70 2.589,00 5.437,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236,55 2.348,30 2.465,70 2.589,00 5.437,34 RO Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara Jumlah Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Mineral dan Batubara (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 2.346,00 4.692,20 9.384,60 11.730,74 14.077,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.346,00 4.692,20 9.384,60 11.730,74 14.077,15 ProP 04 Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Investasi dalam rangka Penciptaan Pusat-Pusat Pertumbuhan 10.313,20 31.142,00 32.155,50 33.155,96 34.340,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.313,20 31.142,00 32.155,50 33.155,96 34.340,56 RO Sinkronisasi Kebijakan Investasi Jumlah Usulan Rekomendasi Terkait Sinkronisasi Kebijakan Investasi (Usulan Rekomendasi) 1 1 1 1 1 4.593,12 8.200,00 8.400,00 8.600,00 8.959,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.593,12 8.200,00 8.400,00 8.600,00 8.959,89 RO Peningkatan Daya Saing Investasi Jumlah Usulan Rekomendasi Terkait Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha (Usulan Rekomendasi) 2 2 2 2 2 1.520,00 3.192,00 3.351,00 3.519,18 3.695,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 3.192,00 3.351,00 3.519,18 3.695,14 RO Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Usulan Rekomendasi) 2 2 2 2 2 1.500,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 3.646,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 3.646,52 RO Satgas Percepatan Investasi Jumlah Penanganan Kasus dalam rangka Percepatan Investasi (layanan) 18 19 19 20 20 2.700,09 16.600,00 17.097,00 17.563,90 18.039,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,09 16.600,00 17.097,00 17.563,90 18.039,01 ProP 05 Peningkatan Kemitraan Usaha Nasional untuk Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM 6.000,00 23.100,00 24.255,00 25.467,75 26.741,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 23.100,00 24.255,00 25.467,75 26.741,14 RO Kemitraan Usaha Nasional Jumlah Kemitraan Usaha Nasional (Kemitraan) 150 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000,00 19.950,00 20.947,50 21.994,88 23.094,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 19.950,00 20.947,50 21.994,88 23.094,62 RO Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam Rantai Pasok Jumlah Fasilitasi bagi Pelaku Usaha UMKM dalam Rantai Pasok (UMKM) 500 500 500 500 500 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 3.646,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 3.646,52 ProP 06 Penguatan Tranformasi Digital Melalui Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi 23.630,06 33.548,24 35.225,65 36.986,93 38.836,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.630,06 33.548,24 35.225,65 36.986,93 38.836,27 Level Kegiatan Prioritas/ Penugasan Target Alokasi APBN Alokasi Non-APBN Total Proyek Prioritas / Rincian Output Indikator (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) 1 1 1 1 1 51.164,91 123.161,18 129.319,24 135.785,20 142.574,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.164,91 123.161,18 129.319,24 135.785,20 142.574,46 RO Website Penanaman Modal Jumlah Pengembangan Website Penanaman Modal (Sistem Informasi) 1 1 1 1 1 1.000,00 1.397,24 1.467,10 1.540,45 1.617,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.397,24 1.467,10 1.540,45 1.617,47 RO Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS Jumlah Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS (Sistem Informasi) 1 1 1 1 1 22.630,06 32.151,00 33.758,55 35.446,48 37.218,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.630,06 32.151,00 33.758,55 35.446,48 37.218,80 ProP 07 Peningkatan Pelayanan dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah Pusat - Pusat 8.995,22 29.979,80 31.478,80 33.052,13 34.706,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.995,22 29.979,80 31.478,80 33.052,13 34.706,01 RO Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha K/L yang Ditetapkan Kinerjanya (Lembaga) 564 564 564 564 564 1.443,02 22.050,00 23.152,50 24.310,13 25.525,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443,02 22.050,00 23.152,50 24.310,13 25.525,63 RO Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Jumlah Pemerintah Daerah yang Ditingkatkan Kinerjanya (Lembaga) 100 100 100 100 100 7.552,20 7.929,80 8.326,30 8.742,00 9.180,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.552,20 7.929,80 8.326,30 8.742,00 9.180,38 KP 2 (05.04) Peningkatan Investasi yang Berorientasi Ekspor dan Mendukung Partisipasi dalam Rantai Nilai Global Nilai PMA Berorientasi Ekspor (Rp.Triliun) 171,6 205,3 253,6 306,4 367,4 92.726,14 152.916,46 162.939,54 175.954,12 218.483,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.726,14 152.916,46 162.939,54 175.954,12 218.483,62 Nilai PMDN Berorientasi Ekspor (Rp.Triliun) 60,4 71,9 88,3 106,0 126,4 ProP 1 Percepatan Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha untuk Investasi Luar Negeri (FDI/PMA) Strategis 16.304,03 26.086,44 27.390,76 30.814,61 49.401,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.304,03 26.086,44 27.390,76 30.814,61 49.401,20 RO Fasilitasi Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri Jumlah Perusahaan Asing yang Berhasil Difasilitasi untuk Melakukan Relokasi dan Diversifikasi ke Indonesia (Perusahaan) 12 13 14 15 16 16.304,03 26.086,44 27.390,76 30.814,61 49.401,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.304,03 26.086,44 27.390,76 30.814,61 49.401,20 ProP 2 Peningkatan Fasilitasi Outward Investment dan Penguatan Kerjasama Penanaman Modal untuk Pengembangan Rantai Nilai Global 15.437,32 17.449,89 18.407,69 19.493,53 19.399,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.437,32 17.449,89 18.407,69 19.493,53 19.399,96 RO Hasil perundingan Kerja Sama Penanaman Modal Bilateral Jumlah Hasil Perundingan Kerja Sama Penanaman Modal Bilateral (Kesepakatan) 19 19 19 19 19 4.253,66 4.466,00 4.689,00 4.924,00 5.171,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.253,66 4.466,00 4.689,00 4.924,00 5.171,50 RO Hasil Perundingan Kerja Sama Penanaman Modal Regional dan Multilateral Jumlah Hasil Perundingan Kerja Sama Penanaman Modal Regional dan Multilateral (Kesepakatan) 21 22 23 24 25 7.538,41 7.767,00 8.002,50 8.245,20 8.476,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.538,41 7.767,00 8.002,50 8.245,20 8.476,76 RO Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal Jumlah rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 635,18 810,10 1.033,18 1.317,70 1.682,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635,18 810,10 1.033,18 1.317,70 1.682,03 RO Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal Jumlah Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Internasional di Bidang Penanaman Modal (Rekomendasi Kebijakan) 1 1 1 1 1 827,60 868,90 912,40 958,00 1.006,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,60 868,90 912,40 958,00 1.006,17 RO Kerja Sama Penanaman Modal Dengan Dunia Usaha Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kerja Sama Penanaman Modal dengan Dunia Usaha Dalam dan Luar Negeri (Kesepakatan) 6 6 6 6 6 548,92 384,24 403,45 423,62 444,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,92 384,24 403,45 423,62 444,83 Level Kegiatan Prioritas/ Penugasan Target Alokasi APBN Alokasi Non-APBN Total Proyek Prioritas / Rincian Output Indikator (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO Konsultasi Publik Bahan Posisi Pertemuan Kerja Sama Bilateral dan Dunia Usaha Jumlah Konsultasi Publik Bahan Posisi Pertemuan Kerja Sama Bilateral dan Dunia Usaha (Rekomendasi Kebijakan) 19 19 19 19 19 812,70 923,74 1.014,69 1.143,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812,70 923,74 1.014,69 1.143,09 0,00 RO Konsultasi Publik Bahan Posisi Pertemuan Kerja Sama Regional dan Multilateral Jumlah Konsultasi Publik Bahan Posisi Pertemuan Kerja Sama Regional dan Multilateral (Rekomendasi Kebijakan) 21 22 23 24 25 620,85 916,46 962,62 1.011,11 1.062,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,85 916,46 962,62 1.011,11 1.062,04 RO Penyelenggaraan Forum Fasilitasi Outward Investment Jumlah Forum Fasilitasi Outward Investment (forum) 1 7 7 8 10 200,00 1.313,46 1.389,85 1.470,81 1.556,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.313,46 1.389,85 1.470,81 1.556,64 ProP 3 Penguatan Promosi Penanaman Modal untuk Mendorong Hilirisasi dan Industrialisasi di Pusat-Pusat Pertumbuhan 60.984,80 109.380,13 117.141,09 125.645,98 149.682,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.984,80 109.380,13 117.141,09 125.645,98 149.682,46 RO Promosi Penanaman Modal dalam Forum Internasional di Wilayah Amerika dan Eropa Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Forum Internasional di Wilayah Amerika dan Eropa (Kegiatan) 2 2 2 2 2 6.860,00 9.980,00 10.480,00 11.007,00 21.576,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.860,00 9.980,00 10.480,00 11.007,00 21.576,66 RO Promosi Penanaman Modal dalam Forum Internasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Forum Internasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika (Kegiatan) 2 2 2 2 2 1.291,01 1.580,50 1.935,00 2.368,90 5.800,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,01 1.580,50 1.935,00 2.368,90 5.800,82 RO Promosi Penanaman Modal dalam Forum Internasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Forum Internasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (Kegiatan) 2 2 2 2 2 701,25 858,52 1.051,00 1.286,00 3.151,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,25 858,52 1.051,00 1.286,00 3.151,65 RO Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Amerika dan Eropa Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Amerika dan Eropa (Triliun (Rp) ) 378,138 404,61 432,93 463,24 495,662 10.474,58 11.357,00 12.314,92 13.353,00 14.481,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.474,58 11.357,00 12.314,92 13.353,00 14.481,49 RO Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (Triliun (Rp) ) 878,149 939,62 1005,39 1075,77 1151,074 4.098,26 4.996,00 6.092,00 7.427,00 9.083,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.098,26 4.996,00 6.092,00 7.427,00 9.083,48 RO Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik Jumlah Rencana Investasi Melalui Kegiatan Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (Triliun (Rp) ) 935,97 1.020,56 1.092,00 1.168,44 1.250,24 3.709,70 4.267,00 4.910,00 5.648,00 6.489,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.709,70 4.267,00 4.910,00 5.648,00 6.489,38 RO IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) Jumlah Penyelenggaraan dan Pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) (Potensial Investor) 500 520 550 570 600 31.800,00 72.341,11 75.958,17 79.756,08 83.743,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,00 72.341,11 75.958,17 79.756,08 83.743,89 RO Analisis Negara Target dan Negara Pesaing Jumlah Analisis Negara Target dan Negara Pesaing (Rekomendasi Kebijakan) 2 2 2 2 2 2.050,00 4.000,00 4.400,00 4.800,00 5.355,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 4.000,00 4.400,00 4.800,00 5.355,09 KP 3 (05.04) Peningkatan Investasi dalam Infrastruktur Konektivitas dan Logistik Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa (Persen) 52,1 52,4 52,7 52,9 53,2 8.621,00 6.563,48 6.867,89 7.235,95 7.591,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.621,00 6.563,48 6.867,89 7.235,95 7.591,93 ProP 1 Percepatan Strategi dan Rencana Proyek Penanaman 6.371,00 4.200,98 4.386,64 4.621,29 4.867,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.371,00 4.200,98 4.386,64 4.621,29 4.867,67 Level Kegiatan Prioritas/ Penugasan Target Alokasi APBN Alokasi Non-APBN Total Proyek Prioritas / Rincian Output Indikator (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Modal dalam rangka Penciptaan Pusat - Pusat Pertumbuhan RO Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah I Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah I (badan usaha) 16 16 16 18 20 753,01 496,85 497,30 537,48 579,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753,01 496,85 497,30 537,48 579,67 RO Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah II Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah II (badan usaha) 26 27 28 29 30 1.954,65 1.304,14 1.369,35 1.437,81 1.509,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.954,65 1.304,14 1.369,35 1.437,81 1.509,70 RO Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah III Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah III (badan usaha) 21 22 23 24 25 1.442,99 953,60 1.001,28 1.051,34 1.103,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.442,99 953,60 1.001,28 1.051,34 1.103,91 RO Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah IV Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah IV (badan usaha) 21 22 23 24 25 1.967,22 1.300,03 1.365,03 1.433,28 1.504,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.967,22 1.300,03 1.365,03 1.433,28 1.504,95 RO Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah V Jumlah Badan Usaha yang Dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal di Wilayah V (badan usaha) 6 7 8 9 10 253,13 146,37 153,69 161,37 169,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,13 146,37 153,69 161,37 169,44 ProP 2 Peningkatan Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN pada Forum Bisnis dan Investasi Internasional 2.250,00 2.362,50 2.481,25 2.614,66 2.724,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 2.362,50 2.481,25 2.614,66 2.724,26 RO Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN di Wilayah Amerika dan Eropa Jumlah Kegiatan Promosi di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Amerika dan Eropa (Kegiatan) 1 1 1 1 1 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 RO Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Jumlah Kegiatan Promosi di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika (Kegiatan) 1 1 1 1 1 700,00 735,00 771,75 810,34 850,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 735,00 771,75 810,34 850,85 RO Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik Jumlah Kegiatan Promosi di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (Kegiatan) 1 1 1 1 1 550,00 577,50 607,00 646,70 657,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 577,50 607,00 646,70 657,90 ANAK LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Matriks Kerangka Regulasi No Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait / Institusi Target Penyelesaian 1 Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Kebutuhan untuk peningkatan ekosistme investasi di Kawasan Ekonomi Khusus khususnya pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal di KEK Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025 2 Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Kebutuhan untuk pelaksanaan mekanisme pemberian WIUP Prioritas melalui sistem OSS dan kriteria pemberian WIUP Prioritas kepada BUMN dan Swasta dalam rangka peningkatan ekosistem hilirisasi Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2025 3 Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Jo Peraturan Presiden No 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Percepatan pembentukan ekosistem KBLBB dan memberikan payung hukum atas pemberian insentif Kemenko Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 4 Revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia No 10 Tahun 2023 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Evaluasi dan perubahan bidang usaha yang diprioritaskan, dialokasikan untuk UMKM, terbuka dengan persyaratan dan tertutup bagi penanaman modal. Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025 5 Revisi Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Usaha Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Perlunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL serta evaluasi terhadap izin usaha wajib Amdal, UKL-UPL, atau SPPL paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Lingkungan Hidup 2025 6 Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Oleh Pemerintah Daerah Perlunya pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam melakukan verifikasi terhadap penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Perdagangan 2025 7 Revisi Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI Penyempurnaan KBLI 2020 dan adopsi konsep ISIC v.5 pada KBLI 2025 Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Badan Pusat Statistik 2025-2026 8 Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 tahun 2024 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Berakhirnya fasilitas Tax Holiday dan berlakunya Global Minimum Tax Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan 2025-2026 9 Revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Perlunya peningkatan peran lembaga jaminan melalui pembaharuan dan penyederhanaan prosedur agar lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Keuangan 2025-2029 10 Rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pengembangan industri semikonduktor dan Kecerdasan Buatan Belum adanya Peta Jalan Nasional dan pengembangan industri semikonduktor dan Kecerdasan Buatan Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kedeputian Hilirisasi Investasi Strategis 2025-2029 No Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait / Institusi Target Penyelesaian 11 Rancangan Undang-Undang terkait Pembentukan Indonesia Financial Center yang bersifat lex specialis Belum adanya regulasi dan dasar hukum yang kuat sebagai dasar pembentukan Indonesia Financial Center yang diinisiasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Dewan Ekonomi Nasional 2025-2029 12 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2026-2045 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, RUPM periode 2012 – 2025 akan berakhir masa berlakunya pada akhir tahun 2025 Direktorat Perencanaan Makro Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2026 13 Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Hilirisasi Investasi Stategis Belum adanya dasar hukum atas peta jalan (roadmap) hilirisasi investasi strategis yang telah disusun Direktorat Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Perindustrian 2026-2029 14 Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Kapal Pesiar (Cruiseship) Belum adanya peraturan terkait kapal pesiar dan peningkatkan Penanaman Modal pada sektor pariwisata melalui perbaikan ekosistem dan penyediaan infrastruktur pariwisata moda kapal pesiar. Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan 2026-2029 15 Rancangan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) Berdasarkan kajian yang dilakukan pada tahun 2024, perubahan UUPM perlu dilakukan terutama untuk penegasan kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai perpanjangan pemerintah dalam merumuskan RUPM dan kebijakan turunannya Biro Hukum Seluruh Kementerian/ Lembaga Teknis 2027-2029 MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ttd. ROSAN PERKASA ROESLANI

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…