DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian, pencairan, penyaluran, dan pertanggungjawaban anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria bantuan sosial pada Kementerian yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwauntukmemberikanlandasan dan kepastian hukum dalam penyaluran anggaranbantuanpemerintahdi lingkungan Kementerian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalamhuruf adan berdasarkan ketentuan Pasal6ayat(1)PeraturanMenteri KeuanganNomor 168/PMK.05/2015 tentangMekanismePelaksanaan AnggaranBantuanPemerintahpadaKementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan PeraturanMenteri KeuanganNomor 132/PMK.05/2021 tentang PerubahanKeduaatas PeraturanMenteri KeuanganNomor168/PMK.05/2015 tentangMekanismePelaksanaanAnggaranBantuan Pemerintah padaKementerian Negara/ Lembaga, Menteri sebagai pengguna anggaran perlu menyusun pedoman umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufadan hurufb, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan tentangPedoman Umum Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat(3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); -2 3.Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2004Nomor42, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4355); 4.Undang-UndangNomor15 Tahun2004tentang PemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2004 Nomor66,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4400); 5.Undang-UndangNomor39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008Nomor166, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4916)sebagaimana telah diubahdengan Undang-UndangNomor61 Tahun 2024tentang PerubahanatasUndang-UndangNomor39 Tahun 2008tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2024Nomor225, Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 6994); 6.PeraturanPresidenNomor190Tahun2024tentang Kementerian Kebudayaan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2024Nomor387);
7.PeraturanMenteriKeuanganNomor168/PMK.05/2015 tentangMekanismePelaksanaanAnggaranBantuan PemerintahpadaKementerian Negara/Lembaga(Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2015Nomor1340) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan PeraturanMenteriKeuanganNomor132/PMK.05/2021 tentang PerubahanKeduaatasPeraturanMenteri KeuanganNomor168/PMK.05/2015 tentangMekanisme PelaksanaanAnggaranBantuan pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2021Nomor1080);
8.PeraturanMenteriKebudayaanNomor1Tahun2024 tentangOrganisasidan TataKerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2024Nomor 1061); MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN MENTERIKEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIANBANTUAN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan tujuan:

a.meningkatkan akses dan mutu di bidang kebudayaan;
b.meningkatkan kemampuan dan kapasitas di bidang kebudayaan;
c.meningkatkanperan danpartisipasi sumberdaya manusiakebudayaandanlembagakebudayaan; d.memberikanpenguatan dalam pelaksanaan dukungan layanandibidang kebudayaan;dan e.melestarikandanmemajukan kebudayaan.

(1)BantuanPemerintah diberikan dalambentuk: a.uang;dan/atau
1. b.barang.
(2)BantuanPemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat(1) meliputi: a.pemberian penghargaan; b.bantuan saranadan/atauprasarana; c.bantuanrehabilitasidan/ataupembangunan gedung/bangunan; dan d.bantuanlainnya yangmemilikikarakteristikBantuan Pemerintah yang ditetapkanolehPA.
(3)Ketentuan lebihlanjutmengenaibantuanlainnya yang memilikikarakteristik BantuanPemerintah yang ditetapkanolehPAsebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf d ditetapkanoleh Menteri.

BAB II

PEMBERIANBANTUANPEMERINTAH Pasal 4

Pasal 5

(1)BantuanPemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat(2)diberikan kepada penerimaBantuanPemerintah sebagai berikut: a.sumber daya manusia kebudayaan; b.lembaga kebudayaan;
1. c.perangkat daerahprovinsidan/atau kabupaten/kota;dan/atau d.satuanpendidikan.
(2)Sumber daya manusia kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufameliputi: a.orang perseorangan;dan b.kelompokorang.
(3)Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) hurufaterdiridan: a.pegiatyang berkegiatan dengan objek pemajuan kebudayaanataucagar budaya;
1. b.pekerja yang berkegiatan dengan objek pemajuan kebudayaanataucagar budaya;
2. c.pelaku seni dan budaya;
3. d.penemu cagar budaya;dan/atau
4. e.peneliti di bidang kebudayaan.
(4)Kelompokorang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b terdiri dan: a.kelompok masyarakat;
1. b.komunitas tradisi;
2. c.komunitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. d.komunitasBeni; -5
(5)
(6)
(7)e.komunitas museum; f.komunitas sejarah; g.komunitasadat;dan/atau h.komunitas lain yangbergerak di bidang pemajuan kebudayaan. Lembagakebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf bterdiridan: a.organisasi yang berbadanhukum dantidak berbadan hukumyangbertujuanmengembangkandan membinakebudayaan;dan/ atau b.organisasi kemasyarakatan yangbergerak di bidang pemajuan kebudayaan. Perangkatdaerahprovinsidan/ataukabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf cmerupakan perangkatdaerahyangmembidangikebudayaan. Satuanpendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hurufdmerupakansatuanpendidikan yang diselenggarakanolehpemerintah, pemerintahdaerah sesuaidengan kewenangannya,dan/ataumasyarakat. BABIII PENYUSUNANPETUNJUK TEKNIS DANPENETAPAN PENERIMABANTUANPEMERINTAH
(1)PAmenunjuk pejabateselon1yang bertanggung jawab terhadapprogramBantuanPemerintahuntukmenyusun petunjuk teknis penyaluran BantuanPemerintah.
(2)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat:
1. a.dasar hukumpemberianBantuanPemerintah; b.tujuanpenggunaan BantuanPemerintah;
2. c.pemberiBantuanPemerintah;
3. d.persyaratan penerima BantuanPemerintah; e.bentuk Bantuan Pemerintah; f.rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g.tatakelolapencairan dana BantuanPemerintah; h.penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
4. i.pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
5. j.ketentuan perpajakan; dan
6. k.sanksi.

Pasal 7

(1)PPKmelakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2).
(2)Seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan. -6
(3)Berdasarkan hasilseleksi sebagaimana dimaksudpada ayat(1), PPKmenetapkankeputusanpenerimaBantuan Pemerintah yangdisahkanolehKPA.
(4)Keputusan penerimaBantuanPemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat(2)merupakandasarpemberian BantuanPemerintah.
(5)PenetapankeputusanolehPPKdanpengesahan keputusanolehKPAsebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan setelahDIPAberlakuefektif.
(6)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)dibuat denganketentuansebagai berikut:
1. a.untukBantuanPemerintah dalambentuk barang paling sedikitmemuat:
  1. 1.identitas penerimaBantuanPemerintah;
  2. 2.jumlah barang;dan 3.nilai nominalbarang; b.untukBantuanPemerintah dalam bentukuang paling sedikitmemuat:
  3. 1.identitaspenerimaBantuanPemerintah; 2.nominaluang; dan 3.nomor rekening penerimaBantuanPemerintah untukBantuanPemerintah dalambentuk uang yang disalurkanmelalui mekanismetransfer.

Pasal 8

Ketentuan lebihlanjutmengenai seleksi penerimaBantuan Pemerintah, penetapan keputusanolehPPK,danpengesahan keputusanolehKPAdiaturdalampetunjuk teknis yang ditetapkanolehpejabat eselon1yang bertanggung jawab terhadapprogramBantuanPemerintah. BABIV PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUANPEMERINTAH

Pasal 9

(1)Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2)hurufa diberikan dalam bentuk uang dan/ataubarang.
(2)Pemberian penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan berdasarkan keputusan yang ditetapkan olehPPKdan disahkanoleh KPA.
(3)Pemberian penghargaan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dengan cara:
1. a.kontraktual; atau
2. b.swakelola.
(4)Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat(3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. -7
(7)Pengadaanbarang yangakandisalurkan kepada penerima BantuanPemerintahsebagaimana dimaksudpadaayat(3) dapat termasuk pelaksanaan penyaluranbarang sampai dengan diterimaolehpenerimaBantuanPemerintah. Pencairandanadalamrangka pengadaanbarangyang akandisalurkan kepada penerimaBantuanPemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat(2)dilakukanmelalui mekanisme: a.PembayaranLSke rekening penyediabarang;atau b.UP. Pelaksanaan penyaluranpemberian penghargaan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat(3) kepada penerimaBantuanPemerintah dilakukanoleh: a.PPK;atau b.penyediabarang sesuai perjanjian/kontrak. BagiariKedua BantuanSarana/ Prasarana

Pasal 10

(1)BantuanPemerintahberupabantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2)hurufb diberikan kepada: a.perangkatdaerahprovinsidan/ataukabupaten/kota yangmembidangikebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal5ayat(1)hurufc; b.kelompokorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat(4);dan
1. c.lembagakebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(5).
(2)Bantuansarana/prasaranasebagaimana dimaksud pada ayat(1)tidak termasuk bantuan untukkeperluan rehabilitasidan/ataupembangunan gedung/bangunan.
(3)Pemberianbantuan sarana/prasaranakepada penerima BantuanPemerintah diberikan berdasarkan keputusan yang ditetapkanolehPPKdartdisahkanolehKPA.

Pasal 11

Pemberianbantuan sarana/prasaranakepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk: a.uang;atau

b.barang.

Pasal 12

(1)Bantuan sarana/prasaranadalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberikan dengan ketentuan:
1. a.barang bantuan yang dapat diproduksidan/atau dihasilkan oleh penerima Bantuan Pemerintah;atau
2. b.nilai perjenis barang bantuan di bawah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima Bantuan Pemerintah. -8
(2)Pemberianbantuansarana/prasaranadalambentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan denganketentuansebagai berikut: a.secara bertahap,untukbarangbantuanyangdapat diproduksidan/ataudihasilkanolehpenerima BantuanPemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat(1)huruf a;atau
1. b.secarasekaligus,untukbarangyangnilai perjenis barangbantuanyang dapat dilaksanakanoleh penerimaBantuanPemerintah di bawah Rp50.000.000,00(limapuluhjutarupiah) sebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufb.
(3)Pemberianbantuan sarana/prasaranasecara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufadilakukan secara langsung darirekeningkasnegarake rekening penerimabantuan sarana/prasarana.
(4)Dalamhal barangbantuanyangdapatdiproduksi dan/ataudihasilkan sebagaimana dimaksudpada ayat(1) hurufanilainyasampai denganRp100.000.000,00 (seratusjutarupiah), pemberianbantuan sarana/prasaranadilakukansecarasekaligus.

Pasal 13

(1)Dalamrangka pengadaan baranguntuk bantuan sarana/prasaranayang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerimaBantuanPemerintah,PPK menandatangani perjanjian/kontrak pengadaan barang dengan penyediabarang.
(2)Pengadaanbarang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berpedomanpada ketentuan peraturanperundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasapemerintah.
(3)Pengadaan barang yangakan disalurkan kepada penerima BantuanPemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima olehpenerimaBantuanPemerintah.
(4)Pencairandana bantuan sarana/prasaranadalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkanuntukpenerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekeningkas negara ke rekening penyediabarang melalui mekanisme PembayaranLS.
(5)Pelaksanaan penyaluran bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukanoleh: a.PPK;atau
1. b.penyedia barang sesuai perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 14

(1)Pencairan bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPKdengan penerima bantuan sarana/prasarana yang telah ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(3). -9
(2)Perjanjian kerjasamasebagaimana dimaksudpada ayat
(1)memuat: a.hak dankewajibankeduabelah pihak;
1. b.jumlahdannilaidihasilkan/dibeli; c.jenisdanspesifikasibarangyangakan dihasilkan/dibeli;
2. d.jangka waktupenyelesaian pekerjaan; e.tatacara dan syaratpenyaluran; f.pernyataan kesanggupan penerimaBantuan Pemerintahuntukmenghasilkan/membelibarang sesuaidengan jenisdanspesifikasi; g.pengadaanakandilakukansecara transparan dan akuntabel; h.pernyataan kesanggupan penerimaBantuan Pemerintahuntukmenyetorkansisa danayang tidak digunakankekasnegara; i.sanksi; dan
3. j.penyampaian laporan pertanggungjawabanBantuan Pemerintah kepadaPPKsetelah pekerjaan selesai atauakhirtahunanggaran.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…