Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Lembaga pemerintah yang mengoordinasikan dan menyinkronkan urusan kementerian dalam pembangunan manusia dan kebudayaan.
1 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) hadir sebagai lembaga vital yang mengemban mandat sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Keberadaannya sangat esensial untuk mendukung serta mengintegrasikan inisiatif dan kebijakan sesuai agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara komprehensif.
Ruang lingkup Kemenko PMK sangat luas, meliputi aspek regulasi, pelayanan, dan program. Kemenko PMK bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan koordinasi antar kementerian/lembaga, serta mengelola isu pembangunan nasional, termasuk penyelesaian permasalahan lintas sektor. Kementerian ini mengoordinasikan berbagai kementerian penting seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Intervensi program strategis Kemenko PMK berpusat pada pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan Presiden yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi juga menjadi bagian integral untuk memastikan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan berjalan efektif. Struktur organisasinya mencerminkan fokus pada peningkatan kualitas keluarga, kesehatan, pendidikan, penguatan karakter, serta penanggulangan bencana dan konflik sosial.
Kemenko PMK berkontribusi signifikan dalam isu-isu nasional dengan memastikan terlaksananya keputusan terkait permasalahan pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan antar kementerian/lembaga. Kemenko PMK juga berperan mengawal program prioritas nasional dan kebijakan Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Kemenko PMK menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dan transformasi digital nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Kemenko PMK secara tidak langsung, yaitu melalui kementerian/lembaga yang dikoordinasikan. Misalnya, dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, atau agama, Kemenko PMK memastikan sinkronisasi dan koordinasi antar kementerian terkait. Jika terjadi permasalahan lintas sektor yang melibatkan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan oleh kementerian teknis, Kemenko PMK akan turut serta dalam penyelesaiannya.
Secara keseluruhan, Kemenko PMK adalah pilar penting dalam memastikan pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia berjalan selaras dan terpadu. Lembaga ini menjadi jembatan koordinasi yang krusial untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan peran strategisnya, Kemenko PMK berupaya menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih berkualitas dan berdaya saing.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur mengenai standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; pelaksanaan pengawasan; sanksi administrasi;
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2022
Pasal 7 Kode Perilaku dari nilai berorientasi pelayanan tercermin dalam perilaku ASN sebagai berikut: a. memberikan layanan kepada publik secara transparan, unggul, nyaman, tangkas, akurat, dan santun; b. melaksanakan layanan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan; c. berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya; d. menggunakan atribut seperti tanda pengenal ASN selama melaksanakan tugas; dan e. menggunakan logo organisasi dalam setiap presentasi mewakili organisasi.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Kebudayaan yang terdiri atas a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; c. Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan; d. Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan; e. Inspektorat Jenderal; f. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan; g. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan; dan h. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; unit pelaksana teknis; tata kerja
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022
Pasal 5 (1) Identifikasi ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan terhadap Zoonosis dan PIB. (2) Identifikasi ancaman Zoonosis dan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: a. perkembangan penyakit endemik; dan/atau b. peringatan situasi penyakit dari organisasi kesehatan dunia dan/atau organisasi kesehatan hewan dunia.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021
Pasal 4 Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu pada Kementerian Koordinator; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 652) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai koordinasi penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar yang meliputi a. persiapan teknis penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar; b. pleno awal penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar; c. pleno akhir penentuan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar; d. penetapan batas maksimal kadar Nikotin dan Tar; e. sosialisasi; dan f. evaluasi.
Data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanLihat semua
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota setiap kabupaten di Aceh 2025
Indeks Pembangunan Manusia · Tahun 2025
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Indonesia 2015 - 2025
APS Indonesia relatif stabil dengan sedikit peningkatan dalam satu
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Menurut Distribusi Pengeluaran dan Jenjang Pendidikan Indonesia 2015 - 2025
Rasio APM perempuan-laki-laki cenderung stabil di semua jenjang, dengan
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin Indonesia 2015 - 2024
HLS perempuan selalu lebih tinggi dari laki-laki
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Menurut Kuintil Pengeluaran dan Jenjang Pendidikan Indonesia 2015 - 2025
Rasio APM perempuan-laki-laki cenderung stabil di SD, naik di
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 09 Pendidikan Januari–Agustus 2026
Inflasi pendidikan naik signifikan puncak Juli
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki di Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Provinsi
Rasio APK perempuan-laki-laki perguruan tinggi bervariasi antarprovinsi
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Klasifikasi Desa Indonesia 2015 - 2025
Rata-rata lama sekolah terus meningkat setiap tahun