DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 15 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; pelaksanaan pengawasan; sanksi administrasi;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan tentang Standar Produk, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5.Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
6.Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR PRODUK, PELAKSANAAN PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2.Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi Film.
3.Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan Film.
4.Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
5.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
6.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
7.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
8.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
10.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
11.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
12.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.standar produk;
b.pelaksanaan Pengawasan; dan
c.pengenaan sanksi administratif, dalam penyelenggaraan PBBR subsektor kebudayaan.

BAB II

STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 3

Menteri menetapkan standar produk pada penyelenggaraan PBBR subsektor kebudayaan.

Pasal 4

PBBR subsektor kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.PB subsektor kebudayaan meliputi kegiatan usaha Perfilman;
b.PB UMKU subsektor kebudayaan meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, yang terdiri atas:
1. 1.pemberitahuan pembuatan Film;
2. 2.rekomendasi impor Film; dan
3. 3.tanda lulus sensor.

Pasal 5

Standar produk pada penyelenggaraan PBBR subsektor kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Pengawasan PBBR dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem OSS.
(2)Pengawasan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Pengawasan rutin; dan
2. b.Pengawasan insidental.
(3)Pengawasan PBBR dilakukan atas pelaksanaan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
(4)Pengawasan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan dan lembaga yang melakukan penyensoran Film dan Iklan Film.
(5)Kementerian dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perangkat kerja Pengawasan melalui Sistem OSS.
(6)Unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan dalam melakukan Pengawasan bertugas mengawasi Pelaku Usaha di bidang pembuatan Film dan distribusi Film, sesuai dengan PB yang sudah dimiliki.
(7)Lembaga yang melakukan penyensoran Film dan Iklan Film dalam melakukan Pengawasan bertugas melakukan pemantauan materi yang ditayangkan sesuai dengan Film dan Iklan Film yang didaftarkan untuk penyensoran.
(8)Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
1. a.identitas Pelaku Usaha;
2. b.surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
3. c.surat pemberitahuan inspeksi lapangan;
4. d.berita acara pemeriksaan;
5. e.profil Pelaku Usaha; dan
6. f.perangkat kerja lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan.
(9)Identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a memuat data dan informasi berupa:
1. a.nama penanggung jawab;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.pengurus dan/atau pemegang saham;
4. d.pengesahan akta pendirian dan/atau perubahan;
5. e.NIB;
6. f.kegiatan usaha;
7. g.persyaratan dasar;
8. h.PB;
9. i.PB UMKU;
10. j.fasilitas penanaman modal;
11. k.pelaksanaan kemitraan;
12. l.laporan Pelaku Usaha;
13. m.penilaian kepatuhan Pelaku Usaha;
14. n.jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial;
15. o.hasil berita acara pemeriksaan;
16. p.riwayat sanksi; dan/atau
17. q.data dan informasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan.
(10)Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e merupakan hasil penilaian kepatuhan atas Pengawasan rutin dan/atau Pengawasan insidental.
(11)Sistem OSS melakukan pemutakhiran profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) setiap dilakukan Pengawasan rutin dan/atau Pengawasan insidental.
(12)Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas berwenang:
1. a.melakukan pemeriksaan;
2. b.melakukan pemanggilan;
3. c.meminta keterangan;
4. d.membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
5. e.memasuki lokasi usaha;
6. f.memotret;
7. g.membuat rekaman audio visual;
8. h.mengambil sampel;
9. i.memeriksa lahan, bangunan/gedung, mesin dan peralatan, sarana prasarana pendukung;
10. j.memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
11. k.menghentikan pelanggaran tertentu; dan/atau
12. l.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2)huruf a, terdiri atas:
1. a.pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau
2. b.inspeksi lapangan rutin.

Pasal 8

(1)Pemeriksaan laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Kementerian yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
1. a.kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan
2. b.perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal.
(2)Kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam:
1. a.lampiran I peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko meliputi KBLI, ruang lingkup, skala usaha, perizinan berusaha, persyaratan dan kewajiban; dan/atau
2. b.lampiran II peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko meliputi persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, dan masa berlaku.
(3)Laporan kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian.
(4)Perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Pelaku Usaha dalam laporan kegiatan penanaman modal melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Laporan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.laporan realisasi penanaman modal dan kewajiban penanaman modal;
2. b.laporan Pelaku Usaha Indonesia yang telah menjalankan kegiatan penanaman modal di luar wilayah Indonesia;
3. c.laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan;
4. d.laporan kegiatan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri; dan/atau
5. e.laporan realisasi impor.

Pasal 9

(1)Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antarKementerian dan pemerintah daerah.
(2)Inspeksi lapangan rutin secara terintegrasi dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.
(3)Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui tahap:
1. a.perencanaan inspeksi lapangan rutin;
2. b.pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
3. c.penilaian kepatuhan; dan
4. d.penetapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
(4)Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual.
(5)Dalam hal lokasi usaha tidak ditemukan, kunjungan fisik dapat dilakukan ke kantor pusat Pelaku Usaha.
(6)Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 10

(1)Inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh:
1. a.koordinator inspeksi lapangan rutin; dan
2. b.pelaksana inspeksi lapangan rutin.
(2)Koordinator inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi atas pelaksanaan penerbitan PB.
(3)Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kementerian untuk persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
(4)Tugas pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin untuk 1 (satu) tahun kepada koordinator;
2. b.mengusulkan jadwal pelaksanaan yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin;
3. c.mengusulkan personil sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin;
4. d.melakukan penilaian kepatuhan pemenuhan PB dan pemenuhan persyaratan dasar PB UMKU; dan
5. e.menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

Pasal 11

(1)Perencanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mencakup penyusunan:
1. a.daftar Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin;
2. b.jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
3. c.sumber daya manusia pelaksana inspeksi lapangan rutin;
4. d.daftar perlengkapan yang akan digunakan;
5. e.pakaian dinas lapangan dan atribut Pengawasan; dan
6. f.anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
(2)Daftar Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan:
1. a.pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
2. b.nilai rencana penanaman modal;
3. c.nilai realisasi penanaman modal;
4. d.profil Pelaku Usaha berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal dengan kategori kurang baik atau tidak baik; dan/atau
5. e.kriteria prioritas lainnya.
(3)Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama Pelaku Usaha;
2. b.nomor kegiatan usaha;
3. c.KBLI;
4. d.lokasi proyek (kabupaten/kota);
5. e.rencana penanaman modal;
6. f.realisasi penanaman modal;
7. g.persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
8. h.pemanfaatan fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk penanaman modal; dan
9. i.jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial.
(4)Sistem OSS menyampaikan notifikasi daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kementerian.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…