DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugasm dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan; Kantor Pelestarian Kebudayaan; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; nomenklatur dan wilayah kerja; serta pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan dan organisasi Kementerian Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Kebudayaan;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Kebudayaan dan Kantor Pelestarian Kebudayaan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan dan Kantor Pelestarian Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5.Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
7.Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAN KANTOR PELESTARIAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Balai Pelestarian Kebudayaan yang selanjutnya disingkat BP Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang pelestarian cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya serta objek pemajuan kebudayaan dan warisan budaya takbenda.
2.Kantor Pelestarian Kebudayaan yang selanjutnya disingkat KP Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon IV.a di bidang pelestarian cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya serta objek pemajuan kebudayaan dan warisan budaya takbenda.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN

Pasal 2

(1)BP Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi.
(2)BP Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

BP Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pelestarian cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya serta objek pemajuan kebudayaan dan warisan budaya takbenda.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BP Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan fasilitasi pelindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
b.pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
c.pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
d.pemberian layanan keterangan atau rekomendasi teknis mengenai objek yang diduga cagar budaya;
e.pemberian layanan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
f.pelaksanaan dan fasilitasi pencegahan dan penanganan pengaduan di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda di wilayah kerjanya;
g.pelaksanaan dan fasilitasi kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
h.pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
i.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
j.pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi BP Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.subbagian umum; dan
3. c.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi BP Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Subbagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan informasi publik, persuratan dan kearsipan, barang milik/kekayaan negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

BAB III

KANTOR PELESTARIAN KEBUDAYAAN

Pasal 7

(1)KP Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi.
(2)KP Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 8

KP Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)mempunyai tugas melaksanakan pelestarian cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya serta objek pemajuan kebudayaan dan warisan budaya takbenda.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KP Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan fasilitasi pelindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
b.pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
c.pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
d.pemberian layanan keterangan atau rekomendasi teknis mengenai objek yang diduga cagar budaya;
e.pemberian layanan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
f.pelaksanaan dan fasilitasi pencegahan dan penanganan pengaduan di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda di wilayah kerjanya;
g.pelaksanaan kemitraan dan fasilitasi di bidang pelestarian cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
h.pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
i.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
j.pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi KP Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
1. a.kepala; dan
2. b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi KP Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…