DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja kepada a. Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan b. pegawai lainnya; penghitungan tunjangan kinerja; tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan kementerian kebudayaan yang menjalani mutasi jabatan dan menjalani cuti; pembayaran tunjangan kinerja; keadaan darurt bencana

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
7.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 40);
8.Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kebudayaan.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Sasaran Kinerja Pegawai adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
4.Hari Kerja Kementerian adalah hari operasional bagi Kementerian untuk kepentingan pelayanan publik.
5.Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6.Jam Kerja Kementerian adalah rentang waktu operasional bagi Kementerian untuk kepentingan pelayanan publik.
7.Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
9.Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
10.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan pendidikan tinggi vokasi, akademik, atau profesi.
11.Kementerian Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Tunjangan kinerja diberikan kepada:
1. a.Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
2. b.pegawai lainnya.
(2)Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(3)Selain Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunjangan kinerja juga diberikan kepada:
1. a.Menteri; dan
2. b.Wakil Menteri.
(4)Besaran tunjangan kinerja bagi Menteri dan Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan berdasarkan capaian kinerja setiap bulan.
(2)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penghitungan terhadap komponen:
1. a.capaian kerja; dan
2. b.kehadiran.
(3)Capaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan realisasi beban kerja setiap bulan yang dihitung secara proporsional dari target Sasaran Kinerja Pegawai tahunan yang telah ditetapkan sebagai kontrak kerja.
(4)Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kewajiban Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan untuk masuk kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Komponen capaian kerja setiap bulan berkontribusi untuk penghitungan tunjangan kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).
(6)Komponen kehadiran setiap bulan berkontribusi untuk penghitungan tunjangan kinerja sebesar 30% (tiga puluh persen).
(7)Besarnya tunjangan kinerja yang dibayarkan merupakan jumlah kumulatif persentase dari komponen capaian kerja dan kehadiran setiap bulan.

Pasal 4

(1)Besaran tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengurangan dan pemotongan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(3)Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan fleksibilitas kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)tidak diberikan kepada:
1. a.pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
4. d.pegawai yang menjalani Cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun; dan
5. e.pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 6

(1)Tunjangan kinerja bagi calon pegawai negeri sipil diberikan sebesar 100% (seratus persen) sesuai kelas jabatan yang diduduki.
(2)Tunjangan kinerja bagi calon pegawai negeri sipil dibayarkan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai calon pegawai negeri sipil yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 7

(1)Tunjangan kinerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima dalam kelas jabatan yang diduduki.
(2)Tunjangan kinerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak melaksanakan Tugas Belajar sesuai dengan keputusan Tugas Belajar.
(3)Tunjangan kinerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan pemberiannya pada bulan berikutnya apabila yang bersangkutan tidak mengaktifkan kembali status Pegawai Aparatur Sipil Negara aktif.
(4)Penghentian pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar atau perpanjangan Tugas Belajar.
(5)Tunjangan kinerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan mulai bulan berikutnya terhitung sejak keputusan pengaktifan yang bersangkutan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan.

Pasal 8

(1)Pemberian tunjangan kinerja ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan untuk dan atas nama Menteri.
(2)Pejabat yang berwenang menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Sekretaris Jenderal Kementerian untuk pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat fungsional jenjang ahli utama; atau
2. b.kepala biro yang membidangi pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional jenjang ahli madya, jenjang ahli muda, jenjang ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan.
(3)Tunjangan kinerja yang telah ditetapkan dibayarkan melalui rekening Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Hari Kerja Kementerian sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(2)Hari Kerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Pasal 10

(1)Jam Kerja Kementerian dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
(2)Jam Kerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat.
(3)Jam Kerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)di hari Senin sampai dengan hari Kamis selesai pukul 16.00 zona waktu setempat.
(4)Jam Kerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)di hari Jumat selesai pukul 16.30 zona waktu setempat.
(5)Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit; dan
2. b.selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit.
(6)Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur secara fleksibel oleh Menteri.

Pasal 11

(1)Jam Kerja Kementerian dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
(2)Jam Kerja Kementerian di bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 08.00 zona waktu setempat.
(3)Jam Kerja Kementerian di bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hari Senin sampai dengan hari Kamis selesai pukul 15.00 zona waktu setempat.
(4)Jam Kerja Kementerian di bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hari Jumat selesai pukul 15.30 zona waktu setempat.
(5)Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan
2. b.selain hari Jumat selama 30 (tiga puluh) menit.
(6)Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur secara fleksibel oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…