DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan tugas belajar, pelaksanaan tugas belajar, kewajiban bekerja kembali, pencabutan keputusan tugas belajar, pendanaan, pemantauan dan evaluasi, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui pendidikan formal yang dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6.Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
7.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi pengembangan karier.
3.Sponsor adalah lembaga pemerintah, non pemerintah atau swasta, baik dari dalam maupun luar negeri yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat.
4.Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
6.Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan.
7.Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang selanjutnya disebut Biro adalah unit kerja di tingkat pusat yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, serta penataan organisasi dan tata laksana Kementerian.
8.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Pusat Diklat adalah unit kerja di tingkat pusat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur kehutanan.
9.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS di lingkungan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

(1)Tugas Belajar dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tugas Belajar.
(2)Perencanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pada masing-masing unit kerja eselon I.

Pasal 3

(1)Perencanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup aspek:
1. a.kebutuhan strategis organisasi, meliputi:
  1. 1.rencana strategis;
  2. 2.arah kebijakan organisasi; dan
  3. 3.inisiatif strategis.
2. b.kebutuhan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada suatu jabatan;
3. c.analisis gap kompetensi antara kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu jabatan dengan kompetensi yang dimiliki oleh PNS;
4. d.kebutuhan pemenuhan formasi sumber daya manusia dari internal Kementerian; dan
5. e.aspirasi pengembangan karier PNS.
(2)Perencanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Pusat Diklat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
(3)Perencanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana Tugas Belajar.
(4)Rencana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Tugas Belajar terdiri atas:

a.Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian;
b.Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor; dan
c.Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri.

Pasal 5

(1)Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan usulan dari PyB di unit kerja eselon I.
(2)PNS yang diusulkan untuk diberikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
2. b.memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
3. c.memiliki sertifikat hasil tes potensi akademik yang masih berlaku dari lembaga yang diakui;
4. d.memiliki sertifikat test of english as a foreign language yang masih berlaku dari lembaga yang diakui;
5. e.memiliki sisa masa kerja PNS dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan kewajiban kerja, dengan ketentuan:
  1. 1.program D-III (Diploma Tiga), D-IV (Diploma Empat), dan Strata-I (Strata Satu) paling tinggi 43 (empat puluh tiga) tahun;
  2. 2.program Strata-II (Strata Dua), paling tinggi: a) 49 (empat puluh sembilan) tahun, bagi PNS yang memiliki batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun; atau b) 51 (lima puluh satu) tahun, bagi PNS yang memiliki batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun;
  3. 3.program studi Strata-III (Strata Tiga), paling tinggi: a) 43 (empat puluh tiga) tahun, bagi PNS yang memiliki batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun; atau b) 45 (empat puluh lima) tahun, bagi PNS yang memiliki batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun.
6. f.tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
7. g.belum pernah gagal dalam Tugas Belajar dan/atau dicabut status Tugas Belajar;
8. h.tidak sedang dalam proses pemberhentian dari jabatan bagi pejabat fungsional;
9. i.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
10. j.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
11. k.tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
12. l.tidak sedang mengajukan upaya administratif atau upaya hukum terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
13. m.tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS dengan ancaman hukuman kategori sedang atau berat;
14. n.tidak sedang dalam proses perkara pidana;
15. o.tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar;
16. p.tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; dan
17. q.sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e hanya untuk Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikecualikan bagi Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri.
(5)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dikecualikan bagi Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor dan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri.
(6)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf o dibuktikan dengan surat pernyataan dari PyB.
(7)Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Tugas Belajar diberikan untuk program:
1. a.D-III (Diploma Tiga);
2. b.D-IV (Diploma Empat)/Strata-I (Strata Satu);
3. c.Strata-II (Strata Dua) atau setara; dan
4. d.Strata-III (Strata Tiga) atau setara.
(2)Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar terdiri atas:
1. a.program D-III (Diploma Tiga) paling lama 3 (tiga) tahun;
2. b.program D-IV (Diploma Empat)/Strata-I (Strata Satu) paling lama 4 (empat) tahun, untuk peserta Tugas belajar yang belum memiliki ijazah D-III (Diploma Tiga);
3. c.program D-IV (Diploma Empat)/Strata-I (Strata Satu) paling lama 2 (dua) tahun, untuk peserta Tugas belajar yang memiliki ijazah D-III (Diploma Tiga) linier;
4. d.program Strata-II (Strata Dua) atau setara paling lama 2 (dua) tahun; dan
5. e.program Strata-III (Strata Tiga) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
(3)Masa matrikulasi dihitung dalam jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian diberikan sebagai suatu penghargaan atas prestasi kerja PNS di lingkungan Kementerian.

Pasal 8

(1)PNS yang diusulkan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berhak mengikuti seleksi.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyusunan ringkasan/essay rencana pendidikan; dan
2. b.wawancara.
(3)Ringkasan/essay rencana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus sesuai dengan bidang studi dan kebutuhan organisasi yang memuat:
1. a.judul;
2. b.latar belakang;
3. c.rencana pendidikan, meliputi:
  1. 1.rencana penelitian; dan
  2. 2.target kelulusan.
4. d.tujuan pendidikan; dan
5. e.manfaat pendidikan.
(4)Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan ringkasan/essay rencana pendidikan dan kesanggupan PNS untuk melakukan Tugas Belajar.

Pasal 9

(1)Penilaian ringkasan/essay rencana pendidikan dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh Pusat Diklat.
(2)Dalam melaksanakan penilaian ringkasan/essay rencana pendidikan dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Diklat dapat melibatkan:
1. a.unit kerja terkait; dan/atau
2. b.tenaga ahli.

Pasal 10

(1)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Pusat Diklat kepada tim yang dibentuk oleh Kepala Badan.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.Pusat Diklat;
2. b.Biro;
3. c.sekretariat inspektorat jenderal;
4. d.sekretariat badan/direktorat jenderal; dan
5. e.pusat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pengembangan dan penilaian kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur kehutanan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menentukan PNS Tugas Belajar.
(4)PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…