Kementerian Kehutanan
Lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk membantu presiden.
8 kebijakan2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Kehutanan
Negara Indonesia, dengan kekayaan hutan tropisnya yang melimpah, menempatkan Kementerian Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) sebagai lembaga krusial dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Mandat utamanya adalah mencapai kelestarian sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan mengingat peran vital hutan Indonesia dalam menjaga keseimbangan ekosistem global, mitigasi perubahan iklim, serta menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat.
Ruang lingkup tugas Kementerian Kehutanan mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang komprehensif. Dalam aspek regulasi, kementerian ini bertanggung jawab merumuskan kebijakan, standar, dan kriteria di bidang kehutanan, termasuk perizinan pemanfaatan hutan dan tata kelola legalitas kayu. Sementara itu, pelayanan publiknya meliputi perhutanan sosial, penyuluhan kehutanan, hingga pengelolaan kawasan konservasi untuk masyarakat.
Berbagai program strategis diintervensi oleh Kementerian Kehutanan untuk mencapai tujuan kehutanan lestari dan kesejahteraan masyarakat. Program Perhutanan Sosial menjadi upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, sementara pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi prioritas nasional. Selain itu, inisiatif seperti Indonesia FOLU Net Sink 2030 menunjukkan komitmen kuat dalam mitigasi perubahan iklim global.
Kementerian Kehutanan memiliki peran sentral dalam isu-isu nasional yang krusial. Melalui program-programnya, kementerian ini berkontribusi signifikan terhadap komitmen iklim global, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Perhutanan Sosial, dan konservasi keanekaragaman hayati. Peran penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan juga menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.
Warga negara perlu berurusan dengan lembaga ini dalam berbagai situasi, mulai dari masyarakat sekitar hutan yang ingin mendapatkan akses pengelolaan hutan melalui program Perhutanan Sosial hingga pelaku usaha kehutanan yang mengurus perizinan. Masyarakat umum juga dapat melaporkan pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan, atau sekadar mendapatkan informasi terkait kehutanan. Layanan ini memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan.
Sebagai kesimpulan, Kementerian Kehutanan (KLHK) adalah pilar penting bagi Indonesia, mengemban mandat ganda untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui regulasi, pelayanan, dan program strategisnya, kementerian ini berupaya menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dengan keberlanjutannya. Kehadiran dan kinerja lembaga ini sangat menentukan masa depan hutan Indonesia dan kualitas hidup masyarakatnya.
Kebijakan
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 24 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang (1) Setiap Produk Hasil Hutan Impor harus berasal dari sumber bahan baku yang legal. (2) Untuk memastikan Produk Hasil Hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang legal, Importir yang akan melakukan Produk Hasil Hutan Impor harus melakukan penjaminan legalitas Produk Hasil Hutan. (3) Penjaminan Legalitas Produk Hasil Hutan Impor meliputi: a. uji kelayakan; dan b. Deklarasi Impor. (4) Menteri menetapkan Produk Hasil Hutan Impor yang harus dilakukan penjaminan legalitas
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis, persyaratan dan pemungutan, pelaporan, monitoring dan pembinaan dan ketentuan penutup.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 17 Tahun 2025
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. kriteria dan indikator pembagian kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA; b. pembagian kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA; c. perubahan kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA; dan d. evaluasi terhadap pembagian kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yaitu tentang ketentuan umum, dokumen RKUPH dan Rencana aksi mitigasi perubahan iklim
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, jumlah, nama, tipe, lokasi kantor dan wilayah kerja, penataan organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, jumlah, nama, lokasi dan wilayah kerja, penataan organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 25 Tahun 2025
Dalam peraturan ini diatur tentang: (1) Data Kementerian meliputi Data: a. bidang kesekretariatan; b. bidang planologi kehutanan; c. bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; d. bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan; e. bidang pengelolaan hutan lestari; f. bidang perhutanan sosial; g. bidang penegakan hukum kehutanan; h. bidang pengawasan intern; i. bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; dan j. bidang lain yang diperlukan. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Data Statistik; b. Data Geospasial; c. Data Keuangan; dan d. Data lainnya. (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk: a. digital; dan/atau b. cetak.
