DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pemerintahan untuk mengelola dan menangani Konflik Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta bertujuan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan pengelolaan dan Penanganan Konflik Kepentingan secara transparan dan akuntabel. Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis, sumber, situasi dan pengelompokan konflik kepentingan, pengelolaan konflik kepentingan, penanganan konflik kepentingan, sanksi dan apresiasi, pelaporan pengelolaan dan penanganan konflik kepentingan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, setiap instansi pemerintah mengembangkan dan memiliki instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengelolaan dan Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara DARepublik Indonesia Nomor 6994);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti haUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
11.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang meliputi menteri, wakil menteri, pegawai aparatur sipil negara, staf khusus, dan pejabat lain di lingkungan Kementerian Kehutanan.
2.Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
3.Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh Pejabat Pemerintahan.
4.Penanganan Konflik Kepentingan adalah tindakan atau proses dalam mengatasi, mengurus, atau menyelesaikan pelanggaran atas Pengelolaan Konflik Kepentingan.
5.Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan adalah pejabat di instansi pemerintah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pengelolaan Konflilk Kepentingan di instansi pemerintah.
6.Mitra Kerja adalah instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, lembaga nonprofit, dan perseorangan yang menjalin perjanjian kerja sama.
7.Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8.Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan Pejabat Pemerintahan mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
9.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10.Atasan adalah pimpinan langsung dari Pejabat Pemerintahan yang merupakan pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
13.Unit Organisasi adalah unit kerja setingkat eselon I pada Kementerian.
14.Satuan Kerja adalah Unit Organisasi setingkat eselon II, eselon III, dan unit pelaksana teknis pada Kementerian.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pemerintahan untuk mengelola dan menangani Konflik Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan pengelolaan dan Penanganan Konflik Kepentingan secara transparan dan akuntabel.

BAB II

JENIS, SUMBER, SITUASI, DAN PENGELOMPOKAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 3

(1)Jenis Konflik Kepentingan meliputi:
1. a.Konflik Kepentingan aktual; dan
2. b.Konflik Kepentingan potensial.
(2)Konflik Kepentingan aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi adanya Kepentingan Pribadi dari Pejabat Pemerintahan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, secara nyata dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.
(3)Konflik Kepentingan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi adanya Kepentingan Pribadi Pejabat Pemerintahan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.

Pasal 4

(1)Sumber Konflik Kepentingan meliputi:
1. a.kepentingan bisnis atau finansial;
2. b.hubungan keluarga dan kerabat;
3. c.hubungan afiliasi;
4. d.pekerjaan di luar pekerjaan pokok (secondary employment/moonlighting);
5. e.hubungan dengan rangkap jabatan;
6. f.penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru (revolving door);
7. g.penerimaan hadiah/gratifikasi; dan/atau
8. h.sumber Konflik Kepentingan lainnya.
(2)Sumber Konflik Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit meliputi:
1. a.hubungan politik;
2. b.pemerasan seksual;
3. c.kepentingan jabatan;
4. d.penggunaan fasilitas kantor; dan
5. e.pembiayaan dan pendanaan dari pihak ketiga.

Pasal 5

Pengaturan mengenai jenis dan sumber Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Situasi Konflik Kepentingan yang dihadapi oleh Pejabat Pemerintahan meliputi:

a.situasi yang menyebabkan penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan yang menguntungkan pihak pemberi/penerima;
b.situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk Kepentingan Pribadi atau golongan;
c.situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk Kepentingan Pribadi atau golongan;
d.situasi perangkapan jabatan di Kementerian yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
e.situasi Pejabat Pemerintahan memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti norma, standar, prosedur, dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
f.situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi atau pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan pengawasan;
g.situasi kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dan objek tersebut merupakan hasil atau milik penilai;
h.situasi keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
i.situasi Pejabat Pemerintahan bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya dengan tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku di Kementerian;
j.situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan Wewenang;
k.situasi yang memungkinkan pemberian informasi lebih dari yang telah ditentukan Kementerian, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses PBJ;
l.situasi terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat Pemerintahan dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatan/tugas dan fungsi; dan/atau
m.situasi lainnya yang berkaitan dengan Konflik Kepentingan.

Pasal 7

Pengelompokan Konflik Kepentingan paling sedikit meliputi tugas dan fungsi:

a.perencanaan;
b.manajemen sumber daya manusia;
c.pelayanan informasi publik;
d.perizinan dan/atau persetujuan;
e.PBJ;
f.pengawasan; dan
g.penegakan hukum kehutanan.

Pasal 8

(1)Konflik Kepentingan pada tugas dan fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan situasi Pejabat Pemerintahan dalam kegiatan perencanaan patut diduga telah memasukkan Kepentingan Pribadi atau golongan dalam penyusunan rencana kegiatan dengan cara menambah atau mengurangi program/kegiatan dan/atau merencanakan kegiatan secara berulang tanpa pertimbangan yang wajar.
(2)Konflik Kepentingan pada tugas dan fungsi manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan situasi Pejabat Pemerintahan dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia patut diduga telah memasukkan Kepentingan Pribadi atau golongan dalam penyusunan formasi, proses seleksi, pengangkatan dan penempatan, mutasi, kenaikan pangkat, pendidikan dan pelatihan, dan/atau perizinan bidang manajemen sumber daya manusia.
(3)Konflik Kepentingan pada tugas dan fungsi pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan situasi Pejabat Pemerintahan dalam kegiatan pelayanan informasi publik patut diduga telah memasukkan Kepentingan Pribadi atau golongan dengan memberikan akses khusus atau untuk tidak mengikuti prosedur, dan/atau memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada Mitra Kerja atau pihak ketiga.
(4)Konflik Kepentingan pada tugas dan fungsi perizinan dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan situasi Pejabat Pemerintahan dalam kegiatan perizinan dan/atau persetujuan patut diduga telah memasukkan Kepentingan Pribadi atau golongan dalam proses perizinan dan/atau persetujuan, kepengurusan perusahaan, menjadi perantara perizinan dan/atau persetujuan, dan/atau menjadi konsultan aktif perusahaan bidang kehutanan.
(5)Konflik Kepentingan pada tugas dan fungsi PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan situasi Pejabat Pemerintahan dalam kegiatan PBJ patut diduga telah memasukkan Kepentingan Pribadi atau golongan pada saat menjabat sebagai pejabat lingkup PBJ, menjadi pengurus perusahaan penyedia barang/jasa, dan/atau konsultan kegiatan PBJ yang mengikuti PBJ di Kementerian.
(6)Konflik Kepentingan pada tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan situasi Pejabat Pemerintahan dalam kegiatan pengawasan patut diduga telah memasukkan Kepentingan Pribadi atau golongan dalam seluruh tahapan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, konsultansi, pendampingan, dan/atau kegiatan lain yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
(7)Konflik Kepentingan pada tugas dan fungsi penegakan hukum kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan situasi Pejabat Pemerintahan dalam kegiatan penegakan hukum patut diduga telah memasukkan Kepentingan Pribadi atau golongan dalam seluruh tahapan penegakan hukum, penyelesaian kasus, dan/atau menjadi konsultan pihak yang terkena masalah hukum kehutanan.
(8)Kondisi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 9

(1)Pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan melalui:
1. a.pencegahan Konflik Kepentingan; dan
2. b.pengendalian Konflik Kepentingan.
(2)Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem teknologi informasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 10

(1)Kementerian wajib melakukan kegiatan pencegahan terhadap Konflik Kepentingan melalui:
1. a.penerapan kode etik dan aturan perilaku;
2. b.pemutakhiran standar operasional prosedur;
3. c.penyelenggaraan sosialisasi Konflik Kepentingan;
4. d.pengungkapan/deklarasi/pelaporan Konflik Kepentingan;
5. e.menjaga integritas, mendorong tanggung jawab pribadi, dan sikap keteladanan; dan
6. f.menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Konflik Kepentingan.
(2)Penerapan kode etik dan aturan perilaku bagi Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud hpada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Pejabat Pemerintahan dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Konflik Kepentingan;
2. b.Pejabat Pemerintahan dilarang memanfaatkan jabatan dan kedudukannya untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain yang berkepentingan;
3. c.Pejabat Pemerintahan dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset negara untuk Kepentingan Pribadi, keluarga atau golongan;
4. d.Pejabat Pemerintahan dilarang memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
5. e.Pejabat Pemerintahan dilarang mengizinkan Mitra Kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepadanya;
6. f.Pejabat Pemerintahan dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Konflik Kepentingan;
7. g.Pejabat Pemerintahan dilarang bersikap diskriminatif dan/atau tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam proses PBJ;
8. h.Pejabat Pemerintahan dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia untuk kepentingan non kedinasan;
9. i.Pejabat Pemerintahan dilarang turut serta dalam kegiatan PBJ, baik secara langsung atau tidak langsung pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama;
10. j.Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan perintah Atasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. k.pemutakhiran standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui internal reviu terhadap tahapan kegiatan yang dinilai memberikan ruang adanya potensi kondisi Konflik Kepentingan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…