DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

PNBP PKH dikenakan terhadap setiap pemegang PPKH yang memiliki kewajiban membayar PNBP PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikenakan setiap tahun selama masa berlaku PPKH. Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, subyek dan penentuan obyek penerimaan negara bukan pajak bidang penggunaan kawasan hutan, baseline penggunaan kawasan hutan, perhitungan penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan dan penerimaan negara bukan pajak kompensasi, tata cara pengenaan dan pembayaran, pengendalian dan verifikasi pembayaran, reklamasi hutan, pelaporan, sistem informasi penggunaan kawasan hutan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan pada provinsi yang terlampaui kecukupan luas kawasan hutannya mempunyai kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kawasan hutan, dan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas kawasan hutannya mempunyai kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kawasan hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak kompensasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);
8.Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415);
11.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENENTUAN, DAN PEMBAYARAN ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
2.Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat PPKH adalah persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
3.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
4.Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut PNBP PKH adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
5.Penerimaan Negara Bukan Pajak Kompensasi yang selanjutnya disebut PNBP Kompensasi adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan pada provinsi yang sama dengan atau kurang kecukupan luas kawasan hutannya yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
6.Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali kawasan hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
7.T0 adalah pembagian luas kondisi awal penutupan lahan pada setiap objek Penggunaan Kawasan Hutan dalam satuan hektar pada area PPKH yang direncanakan selama masa berlaku PPKH.
8.Baseline Penggunaan Kawasan Hutan adalah deskripsi secara kuantitatif dan kualitatif area penggunaan kawasan hutan pada masing-masing kategori area L1, area L2, dan area L3 dengan mengklasifikasikan kondisi lahan yang dapat direvegetasi atau tidak dapat direvegetasi sebagai dasar penilaian keberhasilan reklamasi yang sesuai dengan T0.
9.Area Pengembangan Penggunaan Kawasan Hutan adalah bagian dari area persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang dapat direncanakan untuk kegiatan penggunaan kawasan hutan.
10.Area Penyangga Penggunaan Kawasan Hutan adalah bagian dari area persetujuan penggunaan kawasan hutan yang tidak direncanakan untuk digunakan dan hanya berfungsi sebagai area pengamanan kegiatan.
11.Wajib Bayar adalah pemegang PPKH yang memiliki kewajiban pembayaran PNBP bidang Penggunaan Kawasan Hutan.
12.Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis bayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar.
13.Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank atau pos persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
14.Verifikasi adalah penilaian terhadap kepatuhan atas kewajiban pembayaran PNBP bidang Penggunaan Kawasan Hutan.
15.Desk Analysis adalah metode verifikasi melalui kegiatan penilaian yang dilakukan terhadap objek PNBP dengan memeriksa, menganalisis atau menelaah data yang tersedia tanpa melakukan pengecekan dan/atau pengukuran di lapangan.
16.Pengecekan Lapangan adalah kegiatan pengecekan dan pengukuran di lapangan dalam rangka proses untuk memperoleh kepastian luas area terganggu area L1, area L2, dan area L3.
17.Sistem Informasi Penggunaan Kawasan Hutan adalah sistem informasi bidang penggunaan kawasan hutan
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
19.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan.
20.Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan.
21.Balai adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

BAB II

SUBYEK DAN PENENTUAN OBYEK PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pasal 2

(1)PNBP PKH dikenakan terhadap setiap pemegang PPKH yang memiliki kewajiban membayar PNBP PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PNBP PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setiap tahun selama masa berlaku PPKH.

Pasal 3

(1)PNBP Kompensasi dikenakan terhadap setiap pemegang PPKH yang memiliki kewajiban membayar PNBP Kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PNBP Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 1 (satu) kali selama masa berlaku PPKH.

Pasal 4

(1)Penentuan obyek PNBP PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan atas seluruh area kawasan hutan pada area yang diberikan PPKH sesuai dengan kriteria penggunaannya.
(2)Kriteria penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.area L1;
2. b.area L2; dan
3. c.area L3.
(3)Area L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan area Penggunaan Kawasan Hutan dalam satuan hektar untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen.
(4)Area L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan area Penggunaan Kawasan Hutan dalam satuan hektar yang bersifat temporer dan/atau memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, dan area L1 selain area pengembangan dan area penyangga yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam Baseline Penggunaan Kawasan Hutan.
(5)Area L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan area Penggunaan Kawasan Hutan dalam satuan hektar yang mengalami kerusakan permanen yang wajib dilakukan reklamasi semaksimal mungkin, namun pada bagian tertentu tidak dapat direklamasi/direvegetasi atau tidak dapat ditimbun/ditutup kembali secara optimal, maka bagian tersebut harus tetap diupayakan ditinggalkan dalam keadaan aman secara ekologis/lingkungan, aman secara ekonomi dan aman secara sosial, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam Baseline Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 5

(1)Area L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
1. a.pertambangan mineral dan batu bara, berupa:
  1. 1.area bukaan tambang aktif;
  2. 2.area untuk sarana dan prasarana penunjang bersifat permanen selama jangka waktu Penggunaan Kawasan Hutan, berupa: a) pabrik pengolahan/smelter; b) washing plant; c) crushing plant; d) grizzly; e) quarry; f) tempat pembibitan; g) sarana penampungan tailing; h) bengkel; i) stockpile; j) tempat penimbunan slag; k) pelabuhan/dermaga/jetty; l) jalan angkut dan/atau jalan tambang; m) kantor; n) perumahan karyawan/mess/basecamp; o) instalasi penunjang, meliputi listrik, pipa, telepon, irigasi/pengairan dan helipad; p) tempat penyimpanan, meliputi penyimpanan bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan barang bekas; q) kegiatan land clearing; r) area parkir; s) menara pantau; t) area akibat kebakaran lahan dan hutan, banjir dan longsor; u) penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH yang tidak dilakukan oleh pemegang PPKH setelah PPKH diterbitkan; dan v) sarana dan prasarana penunjang lainnya;
  3. 3.Area Pengembangan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
  4. 4.Area Penyangga Penggunaan Kawasan Hutan;
2. b.selain pertambangan mineral dan batubara meliputi:
  1. 1.area tapak berupa: a) minyak dan gas bumi; b) panas bumi; c) energi baru dan terbarukan; d) ketenagalistrikan; e) sarana komunikasi dan informasi meliputi pembangunan jaringan telekomunikasi, repeater telekomunikasi; fasilitas umum; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; stasiun relay televisi, stasiun bumi pengamatan keantariksaan, sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; f) sarana transportasi dan fasilitas umum meliputi jalan tol, jalur kereta api, sarana transportasi untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang; g) industri selain industri primer hasil hutan; h) waduk, bendungan, irigasi, dan saluran air minum; i) saluran pembuangan air, sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; j) tempat pemrosesan akhir sampah dan fasilitas pengolahan limbah; k) pertanian dalam rangka ketahanan pangan; l) perkebunan; m) tambak; n) permukiman; o) wisata alam; p) kegiatan pemulihan lingkungan; q) kegiatan land clearing; r) kegiatan dalam rangka jangka benah perkebunan; s) area akibat kebakaran lahan dan hutan, banjir dan longsor; dan t) penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH yang tidak dilakukan oleh pemegang PPKH setelah PPKH diterbitkan;
  2. 2.area untuk sarana dan prasarana penunjang yang bersifat permanen selama jangka waktu Penggunaan Kawasan Hutan, meliputi: a) pabrik pengolahan; b) bengkel; c) pelabuhan/dermaga/jetty; d) jalan; e) kantor; f) perumahan karyawan; g) tempat pembibitan; h) instalasi penunjang, meliputi listrik, pipa, telepon, dan helipad; i) sarana pengolahan; j) tempat penyimpanan, meliputi penyimpanan bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan barang bekas; k) area parkir; l) menara pantau; dan m) sarana dan prasarana penunjang lainnya;
  3. 3.Area Pengembangan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
  4. 4.Area Penyangga Penggunaan Kawasan Hutan.
(2)Area L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:
1. a.penimbunan tanah pucuk;
2. b.penimbunan material tanah penutup atau waste dump atau disposal area;
3. c.sediment pond/settling pond/landfill;
4. d.bukaan tambang selesai (mined out) dan/atau bukaan tambang selesai sementara;
5. e.kolam dampak atau area yang terdampak akibat aktifitas kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan;
6. f.subsiden tanah atau penurunan permukaan tanah akibat aktivitas Penggunaan Kawasan Hutan;
7. g.area L1 selain area pengembangan dan area penyangga yang tidak digunakan dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun, yang secara teknis dapat dilakukan Reklamasi Hutan; dan
8. h.penggunaan area yang tidak sesuai dengan jenis/peruntukan kegiatan PPKH dan atau dokumen lingkungan yang dilakukan oleh pemegang PPKH.
(3)Area L1 dan area L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat dinamis sesuai dengan rencana Penggunaan Kawasan Hutan.
(4)Area L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:
1. a.bukaan tambang selesai; dan/atau
2. b.objek Penggunaan Kawasan Hutan, yang secara teknis tidak dapat ditimbun, ditutup, dan/atau tidak dapat direklamasi kembali secara optimal.
(5)Area L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat dalam:
1. a.rencana tutup tambang; dan/atau
2. b.dokumen pendukung lainnya, yang ditetapkan melalui kegiatan Verifikasi lapangan dan dikenakan kewajiban pembayaran PNBP PKH sampai dengan berakhirnya PPKH.
(6)Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:
1. a.dokumen studi kelayakan;
2. b.dokumen lingkungan; dan/atau
3. c.dokumen rencana kerja anggaran dan biaya.

Pasal 6

Obyek PNBP Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan atas seluruh luas PPKH yang diberikan.

BAB III

BASELINE PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pasal 7

(1)PNBP PKH dikenakan kepada setiap pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar berdasarkan pada Baseline Penggunaan Kawasan Hutan.
(2)Pengenaan PNBP PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada setiap area L1, area L2, dan area L3.

Pasal 8

(1)Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun oleh pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar.
(2)Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.matriks Baseline Penggunaan Kawasan Hutan (formulir PNBP 1);
2. b.matriks pemutakhiran Baseline Penggunaan Kawasan Hutan (formulir PNBP 2); dan
3. c.peta Baseline Penggunaan Kawasan Hutan.
(3)Matriks Baseline Penggunaan Kawasan Hutan (formulir PNBP 1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Matriks pemutakhiran Baseline Penggunaan Kawasan Hutan (formulir PNBP 2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Peta Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk cetakan dan digital format shapefile (shp) dengan sistem koordinat Universal Transverse Mercator Datum World Geodetic System 1984 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Dalam menyusun Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemegang PPKH sebagai Wajib Bayar dapat berkonsultasi dengan Direktur untuk memastikan kesesuaian Baseline Penggunaan Kawasan Hutan dengan format yang ditetapkan.

Pasal 10

(1)Penyusunan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mengacu pada:
1. a.keputusan PPKH beserta peta lampiran;
2. b.laporan hasil penataan batas calon area PPKH beserta peta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. c.rencana kerja Penggunaan Kawasan Hutan yang disusun oleh Wajib Bayar;
4. d.rencana kerja anggaran biaya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. e.dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta peta lampiran; dan
6. f.citra penginderaan jauh dan/atau foto udara dengan resolusi ≤ 1 m (kurang dari atau sama dengan satu meter) atau citra dengan resolusi tertinggi yang tersedia beserta hasil penafsiran penutupan lahan dalam bentuk digital dengan sistem koordinat Universal Transverse Mercator Datum World Geodetic System 1984.
(2)Baseline Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan masa berlaku PPKH.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…