DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengenaan tarif atas jenis PNBP pelepasan kawasan hutan, tata cara perhitungan PNBP pelepasan kawasan hutan, tata cara pembayaran PNBP pelepasan kawasan hutan, verifikasi pembayaran PNBP pelepasan kawasan hutan, monitoring dan pembinaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, perlu mengatur penyelesaian kewajiban Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelepasan Kawasan Hutan sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelepasan Kawasan Hutan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6254);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);
9.Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELEPASAN KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
2.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara.
3.Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelepasan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut PNBP Pelepasan Kawasan Hutan adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
4.Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap.
5.Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan/atau hutan produksi tetap menjadi bukan kawasan hutan.
6.Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah persetujuan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan/atau hutan produksi tetap menjadi bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri.
7.Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8.Tarif adalah tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pelepasan kawasan hutan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9.Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat penetapan jumlah nominal penerimaan negara bukan pajak tertentu yang diterbitkan oleh pejabat penagih serta harus dilunasi oleh wajib bayar.
10.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Sistem Informasi PNBP Online adalah sistem billing yang dikelola oleh Direktur Jenderal Anggaran untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran.
12.Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis bayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar.
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
14.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi planologi kehutanan.
15.Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pelepasan Kawasan Hutan.

BAB II

PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PNBP PELEPASAN KAWASAN HUTAN

Pasal 2

(1)Tarif atas jenis PNBP Pelepasan Kawasan Hutan dikenakan terhadap setiap pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tarif atas jenis PNBP Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 1 (satu) kali kepada pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagai Wajib Bayar.
(3)Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kewajiban membayar tarif atas jenis PNBP Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 3

(1)Jenis PNBP Pelepasan Kawasan Hutan dikenakan untuk seluruh areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap yang bersifat komersial meliputi:
1. a.kegiatan PSN, pemulihan ekonomi nasional serta pengadaan tanah untuk ketahanan pangan dan energi; dan
2. b.usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
(2)Kegiatan PSN, pemulihan ekonomi nasional serta pengadaan tanah untuk ketahanan pangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang belum terbangun.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN PNBP PELEPASAN KAWASAN HUTAN

Pasal 4

Perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan dilakukan oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditetapkannya Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 5

(1)Perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan PSN, pemulihan ekonomi nasional, serta pengadaan tanah untuk ketahanan pangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berdasarkan Tarif terhadap luas Kawasan Hutan Produksi Tetap yang dilepaskan.
(2)Tarif terhadap luas kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kelompok penutupan lahan.
(3)Kelompok penutupan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.hutan alam;
2. b.hutan tanaman; dan
3. c.tutupan non hutan.

Pasal 6

(1)Kelompok penutupan lahan berupa hutan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.hutan lahan kering primer;
2. b.hutan lahan kering sekunder;
3. c.hutan rawa primer;
4. d.hutan rawa sekunder;
5. e.hutan mangrove primer; dan
6. f.hutan mangrove sekunder.
(2)Kelompok penutupan lahan berupa tutupan non hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:
1. a.semak belukar;
2. b.rawa;
3. c.savana/padang rumput;
4. d.perkebunan;
5. e.pertanian lahan kering;
6. f.pertanian lahan kering campur;
7. g.permukiman;
8. h.transmigrasi;
9. i.sawah;
10. j.tambak;
11. k.lahan terbuka;
12. l.pertambangan;
13. m.bandara/pelabuhan; dan
14. n.tubuh air.

Pasal 7

(1)Perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan PSN, pemulihan ekonomi nasional, serta pengadaan tanah untuk ketahanan pangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.penentuan penutupan lahan; dan
2. b.perhitungan besaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan.
(2)Perhitungan besaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan luas Kawasan Hutan Produksi Tetap yang tercantum dalam Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 8

(1)Penentuan Penutupan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh direktur yang membidangi inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan berdasarkan permohonan penentuan Penutupan Lahan dari Direktur.
(2)Direktur yang membidangi inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan menyampaikan hasil penentuan penutupan lahan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Direktur.

Pasal 9

(1)Perhitungan besaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan PSN, pemulihan ekonomi nasional, serta pengadaan tanah untuk ketahanan pangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berdasarkan hasil penentuan Penutupan Lahan.
(2)Perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula: (luas kelompok hutan alam x Tarif hutan alam) + (luas hutan tanaman x Tarif hutan tanaman) + (luas tutupan non hutan x Tarif tutupan non hutan)

Pasal 10

(1)Perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berdasarkan Tarif terhadap luas Kawasan Hutan Produksi Tetap yang dilepaskan.
(2)Perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan luas Kawasan Hutan Produksi Tetap yang tercantum dalam Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
(3)Perhitungan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula:

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…