DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaran pelayanan informasi publik, klasifikasi informasi publik, standar pelayanan informasi publik, laporan dan evaluasi dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Kehutanan sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5.Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
6.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2.Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya yang didapat dari pengukuran, pencatatan, dan/atau pencacahan langsung serta pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan Publik.
5.Pemohon Informasi Publik adalah Orang yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
6.Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberika kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
7.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
10.Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
11.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian.

BAB II

PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

(1)Pelayanan Informasi Publik diselenggarakan pada:
1. a.Kementerian; dan
2. b.unit pelaksana teknis.
(2)Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan pada Kementerian, dilaksanakan oleh:
1. a.atasan PPID;
2. b.PPID;
3. c.PPID pelaksana; dan
4. d.petugas pelayanan Informasi.
(3)Selain pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal dibutuhkan pelaksanaan PPID dapat dibantu oleh tim pertimbangan yang dibentuk oleh atasan PPID.
(4)Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan pada unit pelaksana teknis, dilaksanakan oleh:
1. a.PPID unit pelaksana teknis; dan
2. b.petugas pelayanan Informasi.

Pasal 3

(1)Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Atasan PPID mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
2. b.memberikan arahan kepada PPID, PPID pelaksana, PPID unit pelaksana teknis, dan tim pertimbangan;
3. c.menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan;
4. d.mengoordinasikan pengembangan sistem pengelolaan pelayanan Informasi Publik; dan
5. e.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.
(3)Dalam melaksanakan tugas, atasan PPID bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

(1)PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dijabat oleh pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kehumasan, pemberitaan, publikasi, informasi publik, hubungan antar lembaga, hubungan dan kerja sama luar negeri, layanan keprotokolan, serta fasilitasi kegiatan dan administrasi atase kehutanan.
(2)PPID mempunyai tugas:
1. a.membuat Daftar Informasi Publik;
2. b.melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul untuk Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi Publik;
3. c.mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
4. d.mengoordinasikan tugas PPID pelaksana, PPID unit pelaksana teknis, petugas pelayanan informasi, dan tim pertimbangan;
5. e.menyediakan Informasi Publik baik melalui pengumuman maupun permintaan Informasi Publik; dan
6. f.melakukan pelayanan Informasi Publik melalui pelayanan langsung dan media elektronik.
(3)Dalam pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, PPID berwenang:
1. a.mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
2. b.mengoordinasikan penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh penduduk setempat.
(4)Dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, PPID berwenang:
1. a.mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di setiap PPID pelaksana untuk memenuhi permintaan Informasi Publik;
2. b.menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permintaan Informasi Publik ditolak;
3. c.menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
4. d.mengembangkan kapasitas petugas pelayanan Informasi untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;
5. e.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Informasi dan dokumentasi lingkup Kementerian; dan
7. g.menyusun laporan layanan Informasi Publik.
(5)Dalam hal timbul sengketa Informasi Publik, PPID melakukan koordinasi dengan PPID pelaksana.
(6)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID.

Pasal 5

(1)PPID pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dijabat oleh sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris badan, kepala pusat, dan kepala biro.
(2)PPID pelaksana mempunyai tugas:
1. a.membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di satuan kerja untuk disampaikan kepada PPID;
2. b.menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di satuan kerja untuk disampaikan kepada PPID;
3. c.membantu PPID dalam melakukan Pengujian Konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi Publik;
4. d.membantu PPID dalam membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permintaan Informasi Publik ditolak berdasarkan ketentuan pengecualian informasi; dan
5. e.membantu PPID dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID pelaksana bertanggung jawab kepada PPID.

Pasal 6

(1)Petugas pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
1. a.memberikan Informasi Publik berdasarkan permintaan;
2. b.menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik;
3. c.mengumumkan Daftar Informasi Publik; dan
4. d.mencatat permohonan dan/atau keberatan pada buku registrasi PPID.
(2)Dalam melaksanakan tugas, petugas pelayanan informasi bertanggung jawab kepada PPID atau PPID unit pelaksana teknis.

Pasal 7

(1)PPID unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dijabat oleh masing- masing kepala unit pelaksana teknis.
(2)PPID unit pelaksana teknis mempunyai tugas:
1. a.membuat dan memutakhirkan daftar Informasi Publik di satuan kerjanya untuk diumumkan kepada Publik;
2. b.menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di satuan kerjanya;
3. c.memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas pemohon Informasi yang diajukan oleh Publik;
4. d.membantu atasan PPID dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi mengenai Standar Layanan Informasi Publik;
5. e.membantu atasan PPID dalam membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permintaan Informasi Publik ditolak berdasarkan ketentuan pengecualian Informasi;
6. f.membantu atasan PPID dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
7. g.menyiapkan buku register pelayanan Informasi kepada publik dan buku register keberatan; dan
8. h.membuat laporan tahunan kepada atasan PPID tentang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID unit pelaksana teknis bertanggung jawab kepada atasan PPID/PPID Pelaksana.

Pasal 8

(1)Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berasal dari sekretariat inspektorat jenderal, sekretariat direktorat jenderal, dan sekretariat badan.
(2)Tim pertimbangan mempunyai tugas:
1. a.membantu atasan PPID untuk merumuskan pertimbangan tertulis; dan
2. b.membantu PPID untuk perumusan:
  1. 1.Daftar Informasi Publik;
  2. 2.Daftar Informasi Publik yang dikecualikan; dan
  3. 3.bahan untuk penyelesaian sengketa Informasi Publik.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pertimbangan bertanggung jawab kepada atasan PPID.

BAB III

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Pasal 9

Informasi Publik di lingkungan Kementerian terdiri atas:

a.Informasi Publik yang wajib dibuka, meliputi:
1. 1.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. 2.Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
3. 3.Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
b.Informasi Publik yang dikecualikan.

Pasal 10

(1)Informasi Publik yang wajib disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1, meliputi:
1. a.profil Kementerian;
2. b.dokumen statistik di lingkup Kementerian;
3. c.rencana strategis di lingkup Kementerian;
4. d.laporan hasil pemantauan dan/atau pengawasan teknis bidang kehutanan;
5. e.rencana program dan/atau kegiatan yang akan dijalankan;
6. f.laporan pencapaian kinerja Kementerian;
7. g.laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
8. h.laporan layanan permohonan Informasi Publik;
9. i.peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;
10. j.Informasi tentang pengadaan barang dan jasa; dan
11. k.prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Kementerian.
(2)Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008