Pungutan atas kegiatan PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan pada kawasan konservasi termasuk penerimaan jenis PNBP pungutan terhadap risiko kerusakan lingkungan. Kawasan konservasi meliputi: a. TN; b. TWA; dan c. Tahura.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Besaran Nilai A, Nilai B1, Nilai B2, dan Nilai B3 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada Kawasan Konservasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Terhadap PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan yang telah terbit sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dikenakan kewajiban membayar PNBP pungutan PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya sesuai dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2025 MENTERI KEHUTANAN Œ RAJA JULI ANTONI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN NILAI A, NILAI B1, NILAI B2, DAN NILAI B3 PADA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PUNGUTAN ATAS KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI TAHAP EKSPLOITASI DAN PEMANFAATAN PADA KAWASAN KONSERVASI BESARAN NILAI A, NILAI B1, NILAI B2, DAN NILAI B3 PADA PUNGUTAN ATAS KEGIATAN PB-PJLPB TAHAP EKSPLOITASI DAN PEMANFAATAN No. Jenis Nilai Satuan Besaran Nilai Rupiah (Rp)
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Pemerintah (PP)