DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, jumlah, nama, tipe, lokasi kantor dan wilayah kerja, penataan organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan berwenang membentuk dan

Menetapkan

menetapkan unit pelaksana teknis;

c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja pelaksana teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
3. 4.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2.Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional yang selanjutnya disingkat UPT TN adalah UPT yang melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada taman nasional serta fasilitasi areal preservasi.
3.Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat UPT KSDA adalah UPT yang melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta fasilitasi areal preservasi.
4.Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
6.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksananaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas:

a.UPT TN; dan
b.UPT KSDA.

Pasal 3

(1)UPT TN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2)UPT TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

(1)UPT TN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional serta fasilitasi kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada areal preservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TN menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan taman nasional;
2. b.pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
3. c.pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
4. d.pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional di taman nasional;
5. e.pelaksanaan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di taman nasional;
6. f.pelaksanaan pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;
7. g.pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/ atau karbon di taman nasional;
8. h.pelaksanaan evaluasi pengelolaan taman nasional;
9. i.pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan taman nasional;
10. j.pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional;
11. k.pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di taman nasional;
12. l.pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dalam dan sekitar taman nasional;
13. m.pelaksanaan penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
14. n.pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
15. o.pelaksanaan fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional;
16. p.pelaksanaan pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional; dan
17. q.pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 5

(1)UPT TN terdiri atas:
1. a.UPT TN kelas I, selanjutnya disebut dengan Balai Besar Taman Nasional; dan
2. b.UPT TN kelas II, selanjutnya disebut dengan Balai Taman Nasional.
(2)Balai Besar Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Balai Besar Taman Nasional tipe A; dan
2. b.Balai Besar Taman Nasional tipe B.
(3)Balai Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Balai Taman Nasional tipe A; dan
2. b.Balai Taman Nasional tipe B.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Usaha;
2. b.Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;
3. c.Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
4. d.Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
5. e.Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III; dan
6. f.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, administrasi pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon, evaluasi pengelolaan, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pelaksanaan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan sekitar taman nasional, penyelenggaraan kemitraan konservasi, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional, fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional, dan penyiapan bahan rencana pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 10

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…