DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan pengangkatan dan pemberhentian, jumlah, nama, lokasi dan wilayah kerja, penataan organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan berwenang membentuk dan

Menetapkan

menetapkan unit pelaksana teknis;

c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja pelaksana teknis Balai Pengelolaan Hutan Lestari telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
3. 4.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2.Balai Pengelolaan Hutan Lestari yang selanjutnya disingkat BPHL adalah UPT yang melaksanakan pengelolaan hutan lestari.
3.Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksananaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)BPHL berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2)BPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

(1)BPHL mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPHL menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
2. b.pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
3. c.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
4. d.pelaksanaan penugasan, pemantauan, penilaian kinerja, dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan
5. e.pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi BPHL terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
3. c.Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; dan
4. d.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi BPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 6

Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan, usulan rencana pemanfaatan hutan, kerja sama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, serta penugasan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.

Pasal 7

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta pemantauan dan penilaian kinerja teknis bidang pengelolaan hutan.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 8

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan BPHL sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(4)Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala BPHL menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…