DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jumlah, nama, lokasi kantor seksi dan wilayah kerja, penataan organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan berwenang membentuk dan

Menetapkan

menetapkan unit pelaksana teknis;

c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja pelaksana teknis Balai Perhutanan Sosial telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
3. 4.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2.Balai Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Balai PS adalah UPT yang melaksanakan penyelenggaraan perhutanan sosial.
3.Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Balai PS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2)Balai PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

(1)Balai PS mempunyai tugas melaksanakan verifikasi teknis perhutanan sosial, pemetaan konflik tenurial, inventarisasi kearifan lokal dan fasilitasi pendampingan, pengembangan usaha dan kemitraan perhutanan sosial.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai PS menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
2. b.pelaksanaan fasilitasi penataan areal kerja persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
3. c.pelaksanaan fasilitasi perubahan/transformasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
4. d.pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kearifan lokal, masyarakat hukum adat, calon hutan adat dan hutan hak;
5. e.pelaksanaan pemetaan konflik tenurial kawasan hutan;
6. f.pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial;
7. g.pelaksanaan fasilitasi pendampingan perhutanan sosial;
8. h.pelaksanaan penetapan pendamping perhutanan sosial;
9. i.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial;
10. j.pelaksanaan fasilitasi kemitraan perhutanan sosial;
11. k.pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial;
12. l.pelaksanaan penyediaan data dan informasi pengendalian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
13. m.pelaksanaan pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; dan
14. n.pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 4

(1)Balai PS terdiri atas:
1. a.Balai PS tipe A; dan
2. b.Balai PS tipe B.
(2)Susunan organisasi Balai PS tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Wilayah I;
3. c.Seksi Wilayah II;
4. d.Seksi Wilayah III; dan
5. e.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(3)Susunan organisasi Balai PS tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Wilayah I;
3. c.Seksi Wilayah II; dan
4. d.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(4)Bagan susunan organisasi Balai PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 6

Seksi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, fasilitasi penataan areal kerja persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, fasilitasi perubahan/transformasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, identifikasi dan inventarisasi hutan hak, identifikasi dan inventarisasi kearifan lokal, masyarakat hukum adat, calon hutan adat dan hutan hak, pemetaan konflik tenurial kawasan hutan, fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, fasilitasi pendampingan perhutanan sosial, penetapan pendamping perhutanan sosial, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial, fasilitasi kemitraan perhutanan sosial, fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial, penyediaan data dan informasi pengendalian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dan pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 7

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Balai PS sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

(1)Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai PS sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(4)Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Kepala Balai PS menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai PS secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala Balai PS harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan Balai PS.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…