DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 20 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pendekatan dan kegiatan, kriteria dan tata cara penetapan, rencana aksi, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan kegiatan Desa Wisata Bahari, perlu dilakukan penyederhanaan kriteria dan tahapan penetapan Desa Wisata Bahari;
c.bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, serta perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Wisata Bahari; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG DESA WISATA BAHARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir, laut, dan/atau pulau- pulau kecil.
3.Desa Wisata Bahari yang selanjutnya disebut Dewi Bahari adalah Desa yang mempunyai potensi daya tarik Wisata Bahari dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan.
4.Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
5.Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
6.Kemitraan adalah kesepakatan kerja sama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan.
7.Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
8.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan- aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan termasuk masyarakat hukum adat.
9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
11.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan.
12.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

PENDEKATAN DAN KEGIATAN

Pasal 2

Dewi Bahari dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan:

a.peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan;
b.pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem;
c.peningkatan kesadaran dan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
d.pelestarian budaya bahari.

Pasal 3

(1)Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui pemanfaatan:
1. a.ekosistem Wilayah Pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
2. b.hasil kegiatan kelautan dan perikanan;
3. c.ekosistem buatan; dan/atau
4. d.benda muatan kapal tenggelam.
(2)Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dengan kegiatan:
1. a.perikanan tangkap;
2. b.perikanan budidaya;
3. c.pergaraman;
4. d.pameran benda muatan kapal tenggelam;
5. e.penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;
6. f.pendidikan, pelatihan, dan/atau penyuluhan;
7. g.konservasi;
8. h.rehabilitasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
9. i.jasa kelautan dan perikanan lainnya;
10. j.pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan lainnya;
11. k.pariwisata; dan/atau
12. l.agro maritim.

Pasal 4

(1)Pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui:
1. a.pembangunan dan/atau perbaikan prasarana dan sarana umum;
2. b.penyediaan dan pengelolaan sanitasi lingkungan; dan/atau
3. c.penyediaan prasarana dan sarana untuk pendukung rehabilitasi ekosistem Wilayah Pesisir dan pulau- pulau kecil.
(2)Pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peningkatan kesadaran dan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

a.sosialisasi;
b.bimbingan teknis;
c.pendidikan;
d.pelatihan; dan/atau
e.penyuluhan.

Pasal 6

(1)Pelestarian budaya bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan dengan pendekatan terhadap:
1. a.adat maritim berupa:
  1. 1.aktifitas Masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal;
  2. 2.hak tradisional dan lembaga adat;
  3. 3.aturan lokal/kesepakatan adat Masyarakat; dan
  4. 4.adat maritim lainnya.
2. b.budaya bahari berupa:
  1. 1.lokasi tenggelamnya kapal dan muatannya yang bernilai arkeologi-historis khusus;
  2. 2.situs sejarah kemaritiman bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya;
  3. 3.tempat ritual keagamaan atau adat; dan
  4. 4.budaya maritim lainnya.
(2)Pelestarian adat maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.penetapan Kawasan Konservasi maritim;
2. b.pelaksanaan kegiatan adat maritim dan budaya bahari sebagai atraksi wisata;
3. c.penguatan kelembagaan adat maritim dan/atau budaya bahari;
4. d.pendokumentasian; dan/atau
5. e.publikasi.

BAB III

KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN

Pasal 7

Dewi Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki kriteria:

a.potensi daya tarik Wisata Bahari;
b.potensi kunjungan wisata;
c.Kelompok Masyarakat atau badan usaha milik desa dengan mata pencaharian nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan/atau pengelola wisata;
d.dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Dewi Bahari;
e.potensi usaha kelautan dan perikanan yang mendukung Wisata Bahari; dan
f.status lahan yang jelas untuk penempatan sarana Wisata Bahari.

Pasal 8

Dewi Bahari ditetapkan melalui tahapan:

a.pengusulan;
b.verifikasi;
c.penentuan kelas Desa; dan
d.penetapan.

Pasal 9

(1)Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diajukan oleh Pemerintah Desa.
(2)Pengajuan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
(3)Pengusulan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui:
1. a.unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan kelautan; atau
2. b.perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan atau perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan sesuai dengan kewenangannya.
(4)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan proposal yang memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.profil Desa yang berada di Wilayah Pesisir atau pulau-pulau kecil;
3. c.potensi daya tarik Wisata Bahari;
4. d.potensi kelautan dan perikanan yang mendukung Wisata Bahari;
5. e.status lahan, prasarana, dan sarana;
6. f.dukungan Pemerintah Daerah;
7. g.kelembagaan pengelola usaha Wisata Bahari; dan
8. h.aktivitas pengelolaan wisata.
(5)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktur Jenderal melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.seleksi administrasi; dan
2. b.verifikasi teknis.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim kerja.
(5)Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(6)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian proposal dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(7)Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sesuai.
(8)Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk menilai kesesuaian Dewi Bahari yang diusulkan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(9)Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilaksanakan melalui pemeriksaan dan/atau survei lapangan.
(10)Dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau ketidaksesuaian terhadap verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal menyatakan bahwa usulan ditolak.
(11)Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinyatakan sesuai, selanjutnya dilakukan penentuan kelas Desa.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…