Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 317 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN A. SUBSEKTOR PENGELOLAAN RUANG LAUT
1.Standar Usaha Pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan/atau pemeliharaan untuk kesenangan.
No. KBLI 03151;03152;03153;03154;03155;03156;03157;03158;03159 Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES yang meliputi : Pisces; Crustacea; Mollusca; Coelenterata; Echinodermata; Amphibia; Reptilia; Mamalia; Algae dan Biota Perairan Lainnya
1.Ruang Lingkup 03151 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN PISCES YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Pisces yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di perairan laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/ bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.
03152 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN CRUSTACEA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Crustacea yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di perairan laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. 03153 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN MOLLUSCA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Mollusca yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di perairan laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. 03154 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN COELENTERATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Coelenterata yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria dan pertukaran. 03155 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ECHINODERMATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Echinodermata yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. 03156 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN AMPHIBIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Amphibia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. 03157 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN REPTILIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Reptilia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. 03158 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN MAMALIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Mamalia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. 03159 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Algae dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria dan pertukaran.
2.Istilah dan Definisi
a.Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
b.Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan.
c.Appendiks I CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang telah terancam punah (endangered) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus.
d.Appendiks II CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
e.Appendiks III CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.
f.Perlindungan Penuh adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan terhadap seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya.
g.Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.
h.Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan terhadap Jenis Ikan dilindungi penuh dalam kondisi hidup, adanya interaksi langsung dengan biota dan berpotensi menyebabkan ancaman terhadap Jenis Ikan tersebut.
i.Pengambilan Jenis Ikan dari Alam adalah kegiatan untuk memperoleh Jenis Ikan dari alam yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.
j.Perdagangan adalah kegiatan memperjualbelikan Jenis Ikan untuk tujuan pasar dalam negeri atau luar negeri.
k.Aquaria adalah kegiatan pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi penuh dalam bentuk peragaan/atraksi dan koleksi ikan hidup dalam lokasi yang bersifat menetap serta koleksi ikan mati termasuk bagian-bagiannya yang dilakukan oleh badan hukum Indonesia.
l.Pertukaran adalah kegiatan menukarkan Jenis Ikan dilindungi penuh dengan biota hidup lainnya yang memiliki kesetaraan nilai konservasi, di dalam negeri atau ke luar negeri, yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan dapat bermitra dengan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang konservasi.
m.Pemeliharaan untuk kesenangan adalah kegiatan pemeliharaan Jenis Ikan dilindungi penuh yang dilakukan oleh perseorangan.
n.Kuota Pengambilan adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang dapat diambil dari alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
o.Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang boleh diekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
p.Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPJI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan.
q.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan, yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
r.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perdagangan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
s.Surat Angkut Jenis Ikan, yang selanjutnya disingkat SAJI adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan di dalam negeri, dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
t.Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) adalah Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
u.Otoritas Pengelola (Management Authority) adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
v.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati.
w.Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
x.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi urusan pengelolaan ruang laut.
3.Penggolongan Usaha -
4.Persyaratan a. untuk melakukan penangkapan/pengambilan Umum Usaha dan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES, setiap pelaku usaha wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);
b.SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
1) SIPJI Penelitian dan Pengembangan; 2) SIPJI Pengembangbiakan; 3) SIPJI Perdagangan Dalam Negeri; 4) SIPJI Perdagangan Luar Negeri; 5) SIPJI Aquaria; 6) SIPJI Pertukaran; dan 7) SIPJI Pemeliharaan untuk Kesenangan,
c.persyaratan umum usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:
1) permohonan penerbitan SIPJI; 2) proposal; 3) surat pernyataan kebenaran data; dan 4) berita acara verifikasi lapangan,
d.proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 memuat informasi tentang:
1) nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum dan nama lokal; 2) tujuan pemanfaatan, mengacu ke salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; 3) sarana dan prasarana yang dimiliki, sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan yang dimohonkan; 4) asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan, yaitu hasil penangkapan/pengambilan dari alam; 5) sistem pengelolaan air, jika jenis ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup; 6) perhitungan jumlah jenis ikan akan dimanfaatkan; dan 7) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki,
e.surat pernyataan kebenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan dilengkapi materai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
f.berita acara verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 diterbitkan oleh UPT Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan mekanisme:
1) pelaku usaha memohonkan verifikasi lapangan kepada kepala UPT PSPL dengan melampirkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d; 2) petugas UPT PSPL melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan serta kesesuaian informasi dalam proposal dengan kondisi lapangan. 3) hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi lapangan. Durasi pemenuhan persyaratan umum usaha pada huruf c angka dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
5.Persyaratan Khusus Usaha Persyaratan khusus untuk tujuan perdagangan:
a.pemanfaatan Jenis Ikan untuk tujuan perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
b.SIUP sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
c.pemanfaatan Jenis Ikan hasil penangkapan/ pengambilan untuk perdagangan luar negeri dan aquaria dalam bentuk atraksi ikan hidup hanya dapat dilakukan oleh badan usaha;
d.jumlah hasil penangkapan/pengambilan Jenis Ikan dari habitat alam diatur melalui penetapan kuota pengambilan/penangkapan;
e.jumlah Jenis Ikan yang dapat diekspor diatur melalui penetapan kuota ekspor; dan
f.bukti pembayaran pungutan PNBP penerbitan SIPJI sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Durasi pemenuhan persyaratan:
a.pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja; dan
b.penyampaian bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelaku usaha menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP.
6.Sarana Standar sarana yang harus dimiliki oleh pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES hasil penangkapan/pengambilan antara lain:
a.sarana penangkapan dan alat penangkap ikan yang digunakan untuk pengambilan/ penangkapan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES memiliki perizinan berusaha sesuai dengan KBLI 03111 – 03119;
b.sarana penampungan untuk jenis ikan tertentu yang membutuhkan sarana penampungan dapat berupa:
1) gudang penyimpanan yang dilengkapi rak penyimpanan tanpa pendingin, dalam hal produk jenis ikan akan dimanfaatkan dalam kondisi kering; dan/atau 2) gudang penyimpanan yang dilengkapi dengan fasilitas pendinginan/pembekuan dalam hal produk yang akan dimanfaatkan dalam kondisi segar atau beku,
c.sarana pemeliharaan untuk jenis ikan tertentu yang tidak dibudidayakan dan membutuhkan sarana pemeliharaan, berupa:
1) aquarium atau bak pemeliharaan yang dilengkapi dengan sistem resirkulasi dalam hal jenis ikan yang dipeliharan berukuran kecil; 2) karamba pembesaran/pemeliharaan dalam hal jenis ikan yang dipeliharan berukuran kecil atau sedang; dan/atau 3) Kolam pemeliharaan berukuran besar dalam hal jenis ikan yang dipelihara mempunyai ukuran yang besar atau dalam jumlah banyak.
7.Struktur Organisasi SDM dan SDM Sumber daya manusia berdasarkan jenis SIPJI harus memenuhi kualifikasi:
a.administrasi:
1) memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan dan penyusunan administrasi dokumen terkait pelaporan; dan 2) memahami persyaratan dan mekanisme penerbitan dokumen angkut jenis ikan,
b.teknis:
1) memiliki kemampuan identifikasi jenis ikan yang dimanfaatkan; 2) dalam hal pemanfaatan jenis ikan dilakukan dalam kondisi hidup, harus: (a) memiliki kompetensi teknis pemeliharaan jenis ikan; (b) memiliki kompetensi manajemen kualitas air, pemberian pakan dan pengendalian penyakit; dan (c) memahami prinsip kesejahteraan jenis ikan (animal welfare).
8.Pelayanan Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES wajib memberikan pelayan, antara lain:
a.informasi alamat pelaku usaha, alamat email, nomor fax dan/atau nomor telepon yang dipergunakan untuk komunikasi;
b.informasi tentang mekanisme pengaduan;
c.informasi tentang standar dan mekanisme pengolahan produk, dalam hal produk yang dihasilkan berupa produk olahan;
d.informasi lainnya terkait dengan layanan yang disediakan oleh pelaku usaha; dan/atau
e.informasi tentang asal-usul jenis ikan yang dimanfaatkan; dan
f.informasi tentang tata cara perawatan dan penanganan.
9.Persyaratan Produk/Jasa
a.penerapan standar kualifikasi keamanan pangan, dalam hal produk yang dihasilkan berupa produk konsumsi;
b.penerapan standar pemeliharaan ikan yang baik dengan mengedepankan aspek kesejahteraan biota, dalam hal produk yang dihasilkan berupa ikan hidup;
c.penggunaan penanda pada bagian luar kemasan pada saat dilakukan pengangkutan; dan
d.penerapan prinsip animal welfare pada saat pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup.
10.Sistem Manajemen Usaha Ketentuan Status Perlindungan Dan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Cites:
a.pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi berdasarkan regulasi nasional, yaitu:
1) penangkapan/pengambilan dan pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi penuh dari habitat alam hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut) yang dilakukan oleh Pemerintah serta peminjaman untuk kepentingan indukan pengembangbiakan dan aquaria jenis ikan hidup; dan 2) penangkapan/pengambilan dan pemanfaatan hasil penangkapan pengambilan jenis ikan dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungannya dari habitat alam tetap diperbolehkan berdasarkan kuota pengambilan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal,
b.pemanfaatan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES, yaitu:
1) penangkapan/pengambilan dan pemanfaatan hasil penangkapan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks I CITES dari habitat alam: a) tidak diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan; dan b) dilakukan berdasarkan kuota penangkapan/pengambilan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 2) penangkapan/pengambilan jenis ikan yang tercantum dalam daftar Appendiks II dan Appendiks III CITES dilakukan berdasarkan kuota penangkapan/ pengambilan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
c.Jika terdapat satu jenis ikan tertentu yang dilindungi berdasarkan regulasi nasional dan juga masuk dalam daftar Appendiks maka ketentuan pemanfaatannya yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih ketat.
Pemenuhan persyaratan khusus usaha setelah SIPJI diterbitkan
a.persyaratan khusus usaha sebelum operasional pemanfaatan yaitu:
1) menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan; dan 2) menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan,
b.persyaratan khusus usaha berupa kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha selama operasional pemanfaatan yaitu:
1) membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala; 3) menyampaikan usulan kuota pengambilan/ penangkapan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan penangkapan/pengambilan di alam; 4) menyampaikan usulan kuota ekspor bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan ke luar negeri; 5) menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan; 6) menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi; 7) menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor); 8) menerapkan ketentuan tentang animal welfare dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup; 9) mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES; Durasi pemenuhan persyaratan khusus:
a.sebelum operasional pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SIPJI; dan
b.selama masa operasional pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan pada bagian Sistem Manajemen Usaha.
Pelaporan:
a.setiap pemegang SIPJI yang melakukan kegiatan pemanfaatan Jenis Ikan hasil penangkapan/ pengambilan wajib melakukan pelaporan;
b.laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
1) Laporan realisasi pemanfaatan jenis ikan hasil penangkapan/pengambilan berupa realisasi penggunaan SAJI dilakukan setelah pengiriman; 2) Laporan mutasi stok berupa catatan sediaan stok, jumlah stok masuk dan stok keluar dari fasilitas penampungan pelaku usaha disampaikan setiap bulan.
c.laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala UPT oleh pemegang SIPJI; dan
d.kepala UPT sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan verifikasi lapang laporan dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP)
a.setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES hasil penangkapan/pengambilan dari alam wajib membayar PNBP;
b.PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
1) pungutan penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungan dan/atau dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan; 2) pungutan perdagangan hasil penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungan dan/atau jenis ikan yang termasuk dalam daftar Appendiks II atau Appendiks III CITES; 3) iuran pemanfaatan/peminjaman jenis ikan dilindungi dari habitat alam. 4) pungutan penerbitan surat angkut jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya; dan 5) pungutan penerbitan rekomendasi pemanfaatan jenis ikan yang mempunyai kemiripan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendiks CITES,
c.pungutan penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dilakukan dengan ketentuan:
1) wajib bayar PNBP adalah pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri yang mendapatkan kuota pengambilan; 2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung berdasarkan berita acara pemeriksaan stok realisasi penangkapan/pengambilan dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan 3) pembayaran PNBP dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP,
d.pungutan perdagangan hasil penangkapan/ pengambilan dari habitat alam jenis ikan yang dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungan dan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II dan Appendiks III CITES sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dilakukan dengan ketentuan:
1) wajib bayar PNBP adalah pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri hasil penangkapan/pengambilan; 2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung berdasarkan realisasi perdagangan luar negeri sebagaimana tercantum dalam SAJI- LN dikalikan dengan tarif PNBP sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan; dan 3) pembayaran PNBP dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP,
e.pungutan dalam bentuk iuran pemanfaatan/ peminjaman jenis ikan yang dilindungi dari habitat alam sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dilakukan dengan ketentuan:
1) wajib bayar PNBP adalah pelaku usaha pemilik SIPJI Pengembangbiakan dan pemilik SIPJI Aquaria dalam bentuk atraksi ikan hidup yang menggunakan hasil penangkapan/pengambilan dari alam jenis ikan yang dilindungi penuh; 2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah jenis ikan yang dimanfaatkan dengan tarif sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan 3) pembayaran PNBP dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat perintah pembayaran (SPP) PNBP,
f.pungutan penerbitan surat angkut jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) dilaksanakan dengan ketentuan:
1) wajib bayar adalah setiap orang dan pelaku usaha yang memohonkan penerbitan SAJI; 2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah SAJI yang diterbitkan dengan tarif sebagaimana ditetakan peraturan perundang-undangan; dan 3) pembayaran dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP,
g.pungutan penerbitan rekomendasi pemanfaatan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 dilakukan dengan ketentuan:
1) wajib bayar adalah setiap orang yang memohonkan penerbitan rekomendasi; 2) jumlah PNBP yang dibayarkan berdasarkan jumlah rekomendasi dengan tarif sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan 3) pembayaran dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat perintah pembayaran (SPP) PNBP,
h.kewajiban pembayaran PNBP oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kuota Pengambilan/Penangkapan
a.pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam appendiks CITES dilakukan berdasarkan kuota pengambilan/penangkapan;
b.kuota pengambilan/penangkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan ketentuan:
1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Otoritas Keilmuan konservasi sumber daya ikan; 2) berlaku selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama; 3) ditetapkan pada level provinsi dan memuat informasi tentang: nama jenis ikan (nama ilmiah, nama umum dan nama lokal), jumlah dan satuan; dan 4) kuota pengambilan untuk tujuan perdagangan hanya diperbolehkan untuk jenis ikan yang dilindungi terbatas sesuai ketentuan perlindungannya dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar Appendiks II CITES,
c.penetapan kuota pengambilan/penangkapan di setiap wilayah provinsi kepada pelaku usaha dilakukan dengan ketentuan:
1) ditetapkan oleh Kepala UPT Ditjen Pengelolaan Ruang Laut setelah ditetapkannya kuota pengambilan/penangkapan oleh Direktur Jenderal; 2) berlaku selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama; 3) diberikan kepada pemilik SIPJI yang lokasi usahanya berada di provinsi tersebut; 4) kuota pengambilan untuk tujuan perdagangan hanya ditetapkan untuk pelaku usaha yang memiliki SIPJI perdangan dalam negeri; dan 5) mekanisme dan formulasi penetapan kuota penangkapan/pengambilan dilakukan dengan: a) pelaku usaha menyampaikan permohonan kuota pengambilan kepada Kepala UPT dengan melampirkan jumlah usulan kuota ekspor; b) kepala UPT menugaskan tim untuk melakukan evaluasi permohonan kuota ekspor; c) hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan d) berdasarkan hasil evaluasi, kepala UPT menetapkan kuota penangkapan/ pengambilan kepada pelaku usaha,
d.pengajuan kuota penangkapan/pengambilan untuk tahun berikutnya oleh pelaku usaha disampaikan kepada UPT Ditjen PRL paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
Kuota Ekspor Hasil Penangkapan/ Pengambilan
a.perdagangan luar negeri jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar Appendiks CITES hasil penangkapan/pengambilan dari alam dilakukan berdasarkan kuota ekspor;
b.kuota ekspor hasil pengambilan dari alam sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan ketentuan:
1) ditetapkan oleh Direktur setelah ditetapkannya kuota penangkapan/pengambilan oleh Direktur Jenderal; 2) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama; 3) jumlah kuota ekspor yang ditetapkan berdasarkan hasil pengurangan kuota pengambilan/penangkapan setelah dikurangi kebutuhan pemanfaatan di dalam negeri; dan 4) diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri hasil penangkapan/ pengambilan dari alam.
c.mekanisme penetapan kuota ekspor dilakukan dengan:
1) pelaku usaha menyampaikan permohonan kuota ekspor kepada Direktur dengan melampirkan jumlah usulan kuota ekspor; 2) Direktur menugaskan tim untuk melakukan evaluasi permohonan kuota ekspor; 3) hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan 4) berdasarkan hasil evaluasi, Direktur menetapkan kuota ekspor.
d.pengajuan kuota ekspor untuk tahun berikutnya oleh pelaku usaha disampaikan kepada Direktur paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.
Dokumen Asal Usul Jenis
a.setiap pelaku usaha yang melakukan usaha pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar Appendiks CITES wajib melengkapi dokumen asal usul kepemilikan jenis ikan;
b.asal usul kepemilikan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES dapat berupa:
1) surat keputusan penetapan kuota pengambilan untuk pelaku usaha yang diterbitkan kepada UPT; 2) Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI- DN) hasil penangkapan/pengambilan dari alam; 3) sertifikat prakonvensi, dalam hal jenis ikan didapatkan sebelum diberlakukannya ketentuan tentang pengaturan pemanfaatan jenis ikan yang dimanfaatkan; dan 4) sertifikat introduksi dari laut, dalam hal jenis ikan didapatkan dari wilayah perairan yang bukan yurisdiksi negara manapun. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN):
a.setiap pengangkutan jenis ikan hasil penangkapan/pengambilan dalam negeri wajib disertai dengan SAJI-DN;
b.pengangkutan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilakukan antar pelaku usaha pemilik SIPJI;
c.SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki:
1) SIPJI Penelitian dan Pengembangan, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan; 2) SIPJI Pengembangbiakan, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk indukan/benih kegiatan pengembangbiakan; 3) SIPJI Perdagangan Dalam Negeri, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan perdagangan; 4) SIPJI aquaria, dalam hal jenis ikan yang akan diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan aquaria; 5) SIPJI pertukaran dalam negeri, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan aquaria; 6) SIPJI pemeliharaan untuk kesenangan, dalam hal jenis ikan yang akan diangkut akan dipergunakan untuk kepentingan pemeliharaan untuk kesenangan;
d.SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan oleh UPT berdasarkan permohonan pelaku usaha;
e.permohonan SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan melampirkan dokumen asal-usul jenis ikan dan Berita Acara Pemeriksaan Stok;
f.SAJI-DN sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
1) identitas (nama dan alamat) pelaku usaha yang melakukan pengiriman dan identitas tujuan pengiriman; 2) nama jenis ikan, yang meliputi nama ilmiah, nama umum dan nama lokal; 3) jumlah dan satuan jenis ikan yang akan diangkut dan dapat ditambahkan informasi jumlah kemasan; 4) waktu pengiriman yang memuat informasi tanggal, bulan dan tahun; 5) nama bandar udara, pelabuhan dan/atau terminal asal pengangkutan; 6) nama bandar udara, pelabuhan dan/atau terminal tujuan pengangkutan; 7) nama UPT, nama pejabat dan tanda tangan pejabat penerbit SAJI-DN; 8) waktu penerbitan SAJI-DN yang memuat informasi tanggal, bulan dan tahun; dan 9) Masa berlaku SAJI-DN,
g.SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan;
h.SAJI-DN dapat diterbitkan walaupun kuota pengambilan belum ditetapkan dalam hal terdapat:
1) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi dilindungi terbatas, sampai dengan ditetapkan kuota pengambilannya; dan 2) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi Appendiks II CITES yang pemberlakuan ketentuan CITES-nya belum efektif,
i.dalam hal pengangkutan jenis ikan dalam negeri dilakukan untuk tujuan non-komersil, maka penerbitan SAJI-DN dapat dilakukan berdasarkan permohonan tanpa harus memiliki SIPJI;
j.tujuan non-komersil sebagaimana dimaksud pada huruf g antara lain:
1) pengangkutan Jenis Ikan hidup sebagai barang bawaan untuk tujuan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut), aquaria, dan pemeliharaan untuk kesenangan; dan 2) pengiriman Jenis Ikan dan/atau sampel Jenis Ikan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut) yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
k.Mekanisme penerbitan SAJI-DN dilakukan dengan:
1) pelaku usaha memohonkan penerbitan SAJI- DN kepada kepala UPT PSPL dengan melampirkan dokumen asal-usul dan berita acara pemeriksaan stok; 2) petugas UPT PSPL melakukan verifikasi kelengkapan permohonan; dan 3) kepala UPT menerbitkan SAJI-DN. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN):
a.pengangkutan hasil penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi SAJI-LN;
b.SAJI-LN sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
1) SAJI-LN Ekspor; 2) SAJI-LN Impor; dan 3) SAJI-LN Re-ekspor,
c.SAJI-LN Ekspor sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan dalam bentuk:
1) SAJI-LN Ekspor (CITES Export Permit), untuk ekspor jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES; 2) SAJI-LN Impor (CITES Import Permit), untuk impor jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES; 3) SAJI-LN Re-ekspor (CITES Re-Export Permit), untuk re-ekspor jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES; dan 4) SAJI-LN Ekspor, untuk ekspor enis ikan yang dilindungi berdasarkan regulasi nasional namun tidak masuk dalam daftar Appendiks CITES,
d.SAJI-LN Ekspor (CITES Export Permit), SAJI-LN Impor (CITES Import Permit) dan SAJI-LN Ekspor dapat diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki:
1) SIPJI penelitian dan pengambangan; 2) SIPJI perdagangan luar negeri; 3) SIPJI aquaria dalam bentuk peragaan ikan hidup; 4) SIPJI pertukaran luar negeri,
e.SAJI-LN Re-ekspor (CITES Re-Export Permit) sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3 hanya diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri;
f.SAJI-LN diterbitkan oleh pejabat penandatangan SAJI-LN yang ditunjuk melalui Keputusan Direktur Jenderal dan didaftarkan ke Sekretariat CITES;
g.SAJI-LN sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
1) Identitas lembaga penerbit SAJI-LN (nama lembaga, alamat dan logo); 2) Identitas pengirim dan penerima (nama/badan usaha dan alamat); 3) Nama jensi ikan (nama ilmiah, nama umum dan nama lokal); 4) Jumlah (volume dan satuan); 5) Nama bandara/pelabuhan dan nama negara asal pengakutan; 6) Nama bandara/pelabuhan dan nama negara tujuan pengangkutan; 7) Waktu pengangkutan (tanggal, bulan dan tahun); 8) Nama dan tanda tangan pejabat penanda tangan SAJI-LN; 9) Waktu (tanggal, bulan dan tahun) penerbitan SAJI-LN dan masa berlaku SAJI-LN; 10) Untuk jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendiks CITES dilengkapi dengan stamp yang diterbitkan Sekretariat CITES,
h.SAJI-LN berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dan hanya berlaku untuk sekali pengiriman;
i.SAJI-LN dapat diterbitkan walaupun kuota ekspor belum ditetapkan dalam hal terdapat:
1) Jenis Ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi dilindungi terbatas, sampai dengan ditetapkan kuota ekspornya; dan 2) Jenis Ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi Appendiks II CITES yang pemberlakuan ketentuan CITES-nya belum efektif,
j.Mekanisme penerbitan SAJI-LN dilakukan dengan:
1) pelaku usaha memohonkan penerbitan SAJI-LN kepada Direktur dengan melampirkan dokumen asal-usul dan berita acara pemeriksaan stok; 2) petugas Direktorat melakukan verifikasi kelengkapan permohonan; dan 3) pejabat penandatangan dokumen SAJI-LN menerbitkan SAJI-LN. Animal Welfare
a.setiap pelaku usaha yang melakukan pemeliharaan, peragaan dan pengangkutan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES dalam kondisi hidup wajib menerapkan ketentuan tentang aquatic animal welfare;
b.pelaksanakan ketentuan tentang animal welfare oleh pelaku usaha dilakukan melalui:
1) penyusunan dokumen rencana penerapan aquatic animal welfare saat pemeliharaan, saat peragaan dan/atau saat pengangkutan; dan 2) laporan pelaksanaan penerapan aquatic animal welfare,
c.dokumen rencana penerapan aquatic animal welfare wajib disusun oleh pelaku usaha paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak SIPJI diterbitkan; dan
d.laporan pelaksanaan penerapan animal welfare disusun dan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian:
1.penilaan kesesuaian terhadap usaha pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan dari habitat alam jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar Appendiks CITES dilakukan dengan cara melakukan verifikasi;
2.verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
a.verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan jenis SIPJI yang dimiliki oleh pelaku usaha; dan
b.verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha setelah diterbitkannya SIPJI,
3.verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan jenis SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 berupa:
a.kesesuaian bentuk kegiatan usaha dengan jenis SIPJI yang dimiliki; dan
b.kesesuaian jenis ikan yang dimanfaatkan dengan jenis ikan yang tercantum dalam dokmen SIPJI,
4.kegiatan usaha pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES dengan risiko tinggi dilakukan dengan cara melakukan verifikasi terhadap:
a.laporan stok dengan jenis ikan dan jumlah yang ada di fasilitas penampungan; dan
b.laporan stok dengan jenis ikan yang tercantum dalam SIPJI,
5.verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
B. Pengawasan
1.norma pengawasan:
a.cakupan pengawasan kegiatan Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES dilaksanakan di: 1) WPPNRI; 2) kapal perikanan; 3) pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 4) pelabuhan tangkahan; 5) sentra kegiatan perikanan; 6) lokasi penampungan; 7) area pembenihan ikan; 8) area pembudidayaan ikan; 9) Unit Pengolahan Ikan (UPI); dan 10) Kawasan konservasi perairan.
b.cara pengawasan kegiatan Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui:
a.laporan pelaku usaha; dan
b.inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat resiko tinggi, dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki lokasi dan memeriksa kegiatan usaha Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) SIPJI c) Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI- DN); d) Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI- LN); dan e) ijin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha, 3) memeriksa jumlah SDM yang dimiliki pelaku usaha; 4) memeriksa pemenuhan dan kepatuhan terhadap standar dan komitmen lainnya yang menjadi persyaratan terbitnya Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI); 5) Melakukan pemeriksaan silang terhadap laporan realisasi kuota penangkapan/pengambilan yang dilakukan pelaku usaha; 6) Melakukan pemeriksaan silang terhadap laporan realisasi ekspor yang dilakukan oleh pelaku usaha; 7) Melakukan pemeriksaan silang terhadap jumlah stok yang ada di fasilitas penampungan; 8) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan 9) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap satu tahun;
b.perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) buku identifikasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES; b) GPS; c) peralatan dokumentasi kegiatan; d) daftar pertanyaan dan Pengambilan Keterangan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; e) form berita acara pengawasan; dan/atau f) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban pengawas perikanan
a.hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan
a.pelaksanaan pengawasan kegiatan Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES dilakukan oleh Pengawas Perikanan; dan
b.persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di provinsi/ kabupaten/ kota.
2.Standar usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES hasil pengembangbiakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan/atau pemeliharaan untuk kesenangan.
No. KBLI 03271, 03272, 03273, 03274, 03275, 03276, 03277, 03278, 03279 Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES yang meliputi: Pisces; Crustacea; Mollusca; Coelenterata; Echinodermata; Amphibia; Reptilia; Mamalia; Algae dan Biota Perairan Lainnya
1.Ruang Lingkup 03271 PENGEMBANGBIAKAN PISCES YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Pisces yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan.
03272 PENGEMBANGBIAKAN CRUSTACEA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Crustacea yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. 03273 PENGEMBANGBIAKAN MOLLUSCA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Mollusca yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. 03274 PENGEMBANGBIAKAN COELENTERATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Coelenterata yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. 03275 PENGEMBANGBIAKAN ECHINODERMATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Echinodermata yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. 03276 PENGEMBANGBIAKAN AMPHIBIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Amphibia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan. 03277 PENGEMBANGBIAKAN REPTILIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Reptilia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. 03278 PENGEMBANGBIAKAN MAMALIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan mamalia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan. 03279 PENGEMBANGBIAKAN ALGAE DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan Algae dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.
2.Istilah dan Definisi
a.Jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat)
b.Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan.
c.Appendiks I CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang telah terancam punah (endangered) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus.
d.Appendiks II CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
e.Appendiks III CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.
f.Perlindungan Penuh adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan terhadap seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya.
g.Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu
h.Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan terhadap Jenis Ikan dilindungi penuh di habitat alami, adanya interaksi langsung dengan biota dan berpotensi menyebabkan ancaman terhadap Jenis Ikan tersebut.
i.Pengembangbiakan adalah bagian dari pembudidayaan Jenis Ikan berupa penambahan ukuran dan/atau penambahan individu melalui cara reproduksi kawin dan/atau tidak kawin dalam lingkungan yang terkontrol, baik lingkungan buatan dan/atau semi alami dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya, melalui pembenihan, penetasan telur, atau pembesaran anakan yang diambil dari alam atau transplantasi.
j.Perdagangan adalah kegiatan memperjualbelikan Jenis Ikan untuk tujuan pasar dalam negeri atau luar negeri.
k.Aquaria adalah kegiatan pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi penuh dalam bentuk peragaan/atraksi dan koleksi ikan hidup dalam lokasi yang bersifat menetap serta koleksi ikan mati termasuk bagian-bagiannya yang dilakukan oleh badan hukum Indonesia.
l.Pertukaran adalah kegiatan menukarkan Jenis Ikan dilindungi penuh dengan biota hidup lainnya yang memiliki kesetaraan nilai konservasi, di dalam negeri atau ke luar negeri, yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan dapat bermitra dengan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang konservasi.
m.Pemeliharaan untuk kesenangan adalah kegiatan pemeliharaan Jenis Ikan dilindungi penuh yang dilakukan oleh perseorangan.
n.Pengambilan Jenis Ikan dari Alam adalah kegiatan untuk memperoleh Jenis Ikan dari alam yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.
o.Potensi Produksi adalah jumlah jenis ikan hasil pengembangbiakan yang boleh dimanfaatkan untuk tujuan ekspor.
p.Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang boleh diekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
q.Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPJI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan.
r.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perdagangan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
s.Surat Angkut Jenis Ikan, yang selanjutnya disingkat SAJI adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan di dalam negeri, dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
t.Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) adalah Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
u.Otoritas Pengelola (Management Authority) adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
v.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati.
w.Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
x.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi urusan pengelolaan ruang laut.
3.Penggolongan Usaha -
4.Persyaratan Umum Usaha
a.untuk dapat melakukan pemanfaatan Jenis Ikan hasil pengembangbiakan, setiap pelaku usaha wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);
b.SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
1) SIPJI Penelitian dan Pengembangan; 2) SIPJI Pengembangbiakan; 3) SIPJI Perdagangan Dalam Negeri; 4) SIPJI Perdagangan Luar Negeri; 5) SIPJI Aquaria; 6) SIPJI Pertukaran; dan 7) SIPJI Pemeliharaan untuk Kesenangan,
c.persyaratan umum usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:
1) permohonan penerbitan SIPJI; 2) proposal; 3) surat pernyataan kebenaran data; dan 4) berita acara verifikasi lapangan,
d.proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) memuat informasi tentang:
1) nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum dan nama lokal; 2) tujuan pemanfaatan, mengacu ke salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; 3) asal usul jenis ikan yang akan dimanfaatkan; 4) sarana dan prasarana yang dimiliki, sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan yang dimohonkan; 5) sistem pengelolaan air, dalam hal jenis ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup; 6) perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan; dan 7) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki,
e.surat pernyataan kebenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3) ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan dilengkapi materai senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
f.berita acara verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4) diterbitkan oleh UPT Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan mekanisme:
1) pelaku usaha memohonkan verifikasi lapangan kepada kepala UPT PSPL dengan melampirkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d; 2) petugas UPT PSPL melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan serta kesesuaian informasi dalam proposal dengan kondisi lapangan; dan 3) hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi lapangan. Durasi pemenuhan persyaratan umum usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.pemanfaatan Jenis Ikan untuk tujuan perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
b.SIUP sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan;
c.bukti pembayaran pungutan PNBP penerbitan SIPJI sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.pemanfaatan Jenis Ikan hasil pengembangbiakan untuk perdagangan luar negeri dan aquaria dalam bentuk atraksi ikan hidup hanya dapat dilakukan oleh badan usaha; dan
e.jumlah Jenis Ikan hasil pengembangbiakan yang dapat diekspor diatur melalui penetapan kuota ekspor.
Durasi pemenuhan persyaratan:
a.pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a selain PNBP dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja; dan
b.penyampaian bukti pembayaran PNBP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelaku usaha menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP.
6.Sarana Standar sarana yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang memanfaatkan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES hasil pengembangbiakan wajib memiliki sarana, antara lain untuk:
a.produk dalam kondisi hidup:
1) memiliki sarana pemeliharaan dengan desain dan tata letak yang sesuai dengan jenis ikan dan kondisi lokasi pengembangbiakan; 2) memiliki peralatan pemeliharaan yang aman digunakan sesuai dengan jenis ikan; 3) dilengkapi fasilitas biosecurity untuk fasilitas pengembangbiakan ex-situ; 4) memiliki sarana yang memenuhi standar pemeliharaan ikan hidup yang mengedepankan prinsip kesejahteraan jenis ikan (animal welfare); dan/atau 5) memiliki sarana untuk memudahkan dalam penerapan standar higienis, karantina yang baik dan pengawasan,
b.produk dalam kondisi mati:
1) memiliki sarana penyimpanan tanpa pendingin yang dapat menjaga kualitas produk, dalam hal produk jenis ikan akan dimanfaatkan dalam kondisi kering; dan 2) memiliki sarana penyimpanan yang dilengkapi dengan fasilitas pendinginan/ pembekuan dalam hal produk yang akan dimanfaatkan dalam kondisi segar atau beku.
7.Struktur Organisasi SDM dan SDM SDM yang harus dimiliki oleh pelaku usaha berdasarkan jenis SIPJI yang dimiliki harus memenuhi kualifikasi:
a.Administrasi
1) memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan dan penyusunan administrasi dokumen terkait pelaporan; dan 2) memahami persyaratan dan mekanisme penerbitan dokumen angkut jenis ikan,
b.Teknis
1) memiliki kemampuan identifikasi jenis ikan yang dimanfaatkan; 2) dalam hal pemanfaatan jenis ikan dilakukan dalam kondisi hidup, SDM harus:
a.memiliki kompetensi teknis pemeliharaan jenis ikan;
b.memiliki kompetensi manajemen kualitas air, pemberian pakan dan pengendalian penyakit; dan/atau
c.memahami prinsip kesejahteraan jenis ikan (animal welfare).
8.Pelayanan Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES wajib menyediakan layanan, antara lain:
a.informasi alamat pelaku usaha, alamat email, nomor fax dan/atau nomor telepon yang dipergunakan untuk komunikasi;
b.informasi tentang mekanisme pengaduan;
c.informasi tentang standar dan mekanisme pengolahan produk, dalam hal produk yang dihasilkan berupa produk olahan;
d.informasi tentang standar dan mekanisme pengembangbiakan/pembesaran;
e.informasi lainnya terkait dengan layanan yang disediakan oleh pelaku usaha; dan
f.informasi tentang tata cara perawatan dan penanganan.
9.Persyaratan Produk/Jasa Persyaratan pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES untuk:
a.produk dalam kondisi hidup
1) memenuhi standar pemeliharaan ikan yang baik dengan mengedepankan aspek kesejahteraan jenis ikan (animal welfare); 2) Jenis Ikan Appendiks CITES hasil pengembangbiakan wajib dilengkapi dengan penanda khusus; 3) penanda sebagaimana dimaksud angka 2) berupa: a) chip dan sertifikat untuk jenis ikan Appendiks I CITES; atau b) tagging untuk jenis ikan Appendiks II atau Appendiks III CITES,
b.produk dalam kondisi mati
1) memenuhi standar kualifikasi keamanan pangan, dalam hal produk yang dihasilkan berupa produk konsumsi; 2) penggunaan penanda pada bagian luar kemasan pada saat dilakukan pengangkutan; dan 3) penanda sebagaimana dimaksud angka 2) berupa segel atau stiker yang memuat informasi produk.
10.Sistem Manajemen Usaha Ketentuan Status Perlindungan Dan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks CITES:
a.berdasarkan regulasi nasional, untuk:
1) pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi penuh dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan; 2) pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk tujuan perdagangan dan pemeliharaan untuk kesenangan hanya diperbolehkan berupa turunan kedua (F2) dan seterusnya; dan 3) pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan dilindungi terbatas diluar ketentuan perlindungannya tetap diperbolehkan berdasarkan potensi produksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal,
b.ketentuan pemanfaatan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES, untuk:
1) jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES hasil pengembangbiakan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan; dan 2) pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks I CITES untuk perdagangan luar negeri hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah teregistrasi di Sekretariat CITES yang mengacu pada resolusi CITES tentang pelaksanaan registrasi pelaku usaha spesies Appendiks I,
c.dalam hal terdapat satu jenis ikan tertentu yang dilindungi berdasarkan regulasi nasional dan juga masuk dalam daftar Appendiks maka ketentuan pemanfaatannya yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih ketat.
Pemenuhan persyaratan khusus usaha setelah SIPJI diterbitkan:
a.sebelum operasional pemanfaatan yaitu:
1) menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan; dan 2) menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan,
b.selama operasional pemanfaatan yaitu:
1) membayar PNBP berupa pungutan penangkapan/pengambilan dan/atau pungutan perdagangan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala; 3) menyampaikan usulan rencana produksi bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengembangbiakan; 4) menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan ke luar negeri hasil pengembangbiakan; 5) menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan; 6) menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan; 7) menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi; 8) menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor); 9) menerapkan ketentuan tentang animal welfare dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup; dan 10) mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES. Durasi pemenuhan persyaratan khusus:
a.sebelum operasional pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SIPJI; dan
b.selama masa operasional pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan pada bagian Sistem Manajemen Usaha.
Pelaporan:
a.setiap pemegang SIPJI yang melakukan kegiatan pemanfaatan Jenis Ikan hasil pengembangbiakan wajib melakukan pelaporan;
b.laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
1) laporan realisasi pemanfaatan jenis ikan hasil penangkapan/pengambilan berupa realisasi penggunaan SAJI dilakukan setelah pengiriman; dan 2) laporan mutasi stok berupa catatan sediaan stok, jumlah stok masuk dan stok keluar dari fasilitas penampungan pelaku usaha disampaikan setiap bulan,
c.laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala UPT oleh pemegang SIPJI secara berkala; dan
d.kepala UPT sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan verifikasi lapang laporan dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
e.
f.Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP):
a.setiap pelaku usaha yang melakukan kegitan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES hasil pengembangbiakan wajib membayar PNBP;
b.PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
1) pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES hasil pengembangbiakan; 2) iuran pemanfaatan/peminjaman jenis ikan dilindungi dari habitat alam dalam hal indukan bersumber dari hasil penangkapan/ pengambilan; dan 3) Pungutan penerbitan SAJI,
c.pungutan perdagangan hasil pegembangbiakan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
1) wajib bayar PNBP adalah pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri hasil pengembangbiakan yang mendapatkan penetapan kuota ekspor; 2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung berdasarkan realisasi perdagangan luar negeri sebagaimana tercantum dalam SAJI-LN dikalikan dengan tarif PNBP sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan; dan 3) pembayaran PNBP dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP,
d.Pungutan dalam bentuk iuran pemanfaatan/ peminjaman jenis ikan yang dilindungi dari habitat alam sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dilakukan dengan ketentuan:
1) wajib bayar PNBP adalah pelaku usaha pemilik SIPJI Pengembangbiakan yang menggunakan indukan hasil penangkapan/pengambilan dari alam jenis ikan yang dilindungi penuh; 2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah jenis ikan yang dimanfaatkan dengan tarif sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan 3) pembayaran PNBP dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP.
e.pungutan penerbitan surat angkut jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 dilaksanakan dengan ketentuan:
1) wajib bayar adalah setiap orang dan pelaku usaha yang memohonkan penerbitan SAJI; 2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah SAJI yang diterbitkan dengan tarif sebagaimana ditetakan peraturan perundang-undangan; dan 3) pembayaran dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP, Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan:
a.Perdagangan luar negeri Jenis Ikan hasil pengembangbiakan dilakukan berdasarkan kuota ekspor;
b.kuota ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan ketentuan:
1) ditetapkan oleh Direktur setelah ditetapkan Potensi Produksi hasil pengembangbiakan oleh Direktur Jenderal; 2) jumlah kuota ekspor hasil pengembangbiakan ditetapkan berdasarkan hasil pengurangan total potensi produksi setelah dikurangi kebutuhan pemanfaatan di dalam negeri; 3) kuota ekspor jenis ikan Appendiks I hasil pengembangbiakan hanya diberikan kepada pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri yang juga memiliki SIPJI Pengembangbiakan. 4) potensi produksi pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan hasil audit pengembangbiakan; 5) potensi produksi hasil pengembangbikan Jenis Ikan berlaku selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari atau sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember tahun berjalan; 6) kuota ekspor hasil pengembangbikan Jenis Ikan berlaku selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari atau sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember tahun berjalan; dan 7) Audit pengembangbiakan dilakukan dengan tata cara: a) pelaku usaha menyampaikan permohonan audit pengembangbiakan kepada Direktur dengan melampirkan laporan realisasi pengembangbiakan; b) Direktur menugaskan tim untuk melakukan evaluasi, verifasi lapangan, dan penghitungan potensi produksi pengembangbiakan; c) hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; d) berdasarkan hasil evaluasi, Direktur menetapkan Potensi Produksi Pengembangbiakan; dan 8) perhitungan potensi produksi pengembangbiakan dan penetapan kuota ekspor hasil pengembangbiakan diatur berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal,
c.pengajuan kuota ekspor untuk tahun berikutnya oleh pelaku usaha disampaikan kepada Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.
Dokumen Asal Usul
a.setiap pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan harus dilengkapi dengan dokumen asal-usul;
b.dokumen asal usul sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa:
1) Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI- DN) hasil pengembangbiakan; dan/atau 2) berita acara pemeriksaan panen jenis ikan hasil pengembangbiakan, untuk jenis ikan yang dimiliki oleh pemegang SIPJI Perdagangan Dalam Negeri dan SIPJI Pengembangbiakan. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)
a.setiap pengangkutan Jenis Ikan hasil pengembangbiakan dalam negeri wajib disertai dengan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN);
b.pengangkutan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilakukan antar pelaku usaha pemilik SIPJI;
c.SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki:
1) SIPJI Penelitian dan Pengembangan, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan; 2) SIPJI Pengembangbiakan, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk indukan/benih kegiatan pengembangbiakan; 3) SIPJI Perdagangan Dalam Negeri, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan perdagangan; 4) SIPJI aquaria, dalam hal jenis ikan yang akan diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan aquaria; 5) SIPJI pertukaran dalam negeri, dalam hal jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan aquaria; dan/atau 6) SIPJI pemeliharaan untuk kesenangan, dalam hal jenis ikan yang akan diangkut akan dipergunakan untuk kepentingan pemeliharaan untuk kesenangan,
d.SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf c ditebitkan oleh kepala UPT berdasarkan permohonan pelaku usaha;
e.permohonan SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan melampirkan dokumen asal-usul jenis ikan dan berita acara pemeriksaan stok;
f.SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat informasi:
1) identitas (nama dan alamat) pelaku usaha yang melakukan pengiriman dan identitas tujuan pengiriman; 2) nama jenis ikan, yang meliputi nama ilmiah, nama umum dan nama lokal; 3) jumlah dan satuan jenis ikan yang akan diangkut dan dapat ditambahkan informasi jumlah kemasan; 4) waktu pengiriman yang memuat informasi tanggal, bulan dan tahun; 5) nama bandar udara, pelabuhan dan/atau terminal asal pengangkutan; 6) Nama bandar udara, pelabuhan dan/atau terminal tujuan pengangkutan; 7) Nama UPT, nama pejabat dan tanda tangan pejabat penerbit SAJI-DN; 8) Waktu penerbitan SAJI-DN yang memuat informasi tanggal, bulan, dan tahun; dan 9) Masa berlaku SAJI-DN,
g.SAJI-DN berlaku selama 2 bulan sejak diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk sekali pengiriman;
h.SAJI-DN dapat diterbitkan walaupun Potensi Produksi Pengembangbiakan belum ditetapkan dalam hal terdapat:
1) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi dilindungi terbatas, sampai dengan ditetapkan potensi produksinya; dan/atau 2) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi Appendiks II CITES yang pemberlakuan ketentuan CITES-nya belum efektif,
i.dalam hal pengangkutan jenis ikan dalam negeri dilakukan untuk tujuan non-komersil, maka penerbitan SAJI-DN dapat dilakukan berdasarkan permohonan tanpa harus memiliki SIPJI;
j.tujuan non-komersil sebagaimana dimaksud pada huruf g, yaitu:
1) Pengangkutan Jenis Ikan hidup sebagai barang bawaan untuk tujuan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut), aquaria, dan pemeliharaan untuk kesenangan; dan 2) Pengiriman Jenis Ikan dan/atau sampel Jenis Ikan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut) yang dilakukan oleh instansi pemerintah,
k.mekanisme penerbitan SAJI-DN dilakukan dengan:
1) pelaku usaha memohonkan penerbitan SAJI- DN kepada kepala UPT PSPL dengan melampirkan dokumen asal-usul dan berita acara pemeriksaan stok; 2) petugas UPT PSPL melakukan verifikasi kelengkapan permohonan; dan 3) kepala UPT menerbitkan SAJI-DN. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN):
a.setiap pengangkutan Jenis Ikan dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi SAJI-LN;
b.SAJI-LN sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
1) SAJI-LN Ekspor; 2) SAJI-LN Impor; dan 3) SAJI-LN Re-ekspor,
c.SAJI-LN sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan dalam bentuk:
1) SAJI-LN Ekspor (CITES Export Permit); 2) SAJI-LN Impor (CITES Import Permit); 3) SAJI-LN Re-Ekspor (CITES Re-Export Permit); dan 4) SAJI-LN Ekspor untuk jenis ikan dilindungi berdasarkan regulasi nasional namun tidak termasuk Appendiks CITES,
d.SAJI-LN Ekspor (CITES Export Permit), SAJI-LN Impor (CITES Import Permit) dan SAJI-LN Ekspor dapat diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki:
1) SIPJI penelitian dan pengembangan; 2) SIPJI perdagangan luar negeri; 3) SIPJI aquaria dalam bentuk peragaan ikan hidup; dan/atau 4) SIPJI pertukaran luar negeri,
e.SAJI-LN Re-ekspor (CITES Re-Export Permit) sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 hanya diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri;
f.SAJI-LN diterbitkan oleh pejabat penandatangan SAJI-LN yang ditunjuk melalui Keputusan Direktur Jenderal dan didaftarkan ke Sekretariat CITES.;
g.SAJI-LN sekurang-kurannya memuat informasi tentang:
1) identitas lembaga penerbit SAJI-LN (nama lembaga, alamat, dan logo); 2) identitas pengirim dan penerima (nama/badan usaha dan alamat); 3) nama jensi ikan (nama ilmiah, nama umum dan nama lokal); 4) jumlah (volume dan satuan); 5) nama bandara/pelabuhan dan nama negara asal pengakutan; 6) nama bandara/pelabuhan dan nama negara tujuan pengangkutan; 7) waktu pengangkutan (tanggal, bulan dan tahun); 8) nama dan tanda tangan pejabat penanda tangan SAJI-LN; 9) waktu (tanggal, bulan dan tahun) penerbitan SAJI-LN dan masa berlaku SAJI-LN; dan 10) untuk jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendiks CITES dilengkapi dengan stamp yang diterbitkan Sekretariat CITES,
h.SAJI-LN berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dan hanya berlaku untuk sekali pengiriman;
i.SAJI-LN dapat diterbitkan walaupun kuota ekspor belum ditetapkan dalam hal terdapat:
1) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi dilindungi terbatas, sampai dengan ditetapkan kuota ekspornya; dan 2) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya menjadi Appendiks II CITES yang pemberlakuan ketentuan CITES-nya belum efektif,
j.Mekanisme penerbitan SAJI-LN dilakukan dengan:
1) pelaku usaha memohonkan penerbitan SAJI- LN kepada Direktur dengan melampirkan dokumen asal-usul dan berita acara pemeriksaan stok; 2) petugas Direktorat melakukan verifikasi kelengkapan permohonan; dan 3) pejabat penandatangan dokumen SAJI-LN menerbitkan SAJI-LN. Animal Welfare
a.setiap pelaku usaha yang melakukan pemeliharaan, peragaan dan pengangkutan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES dalam kondisi hidup wajib menerapkan ketentuan di bidang aquatic animal welfare;
b.pelaksanakan ketentuan tentang animal welfare oleh pelaku usaha dilakukan melalui:
1) penyusunan dokumen rencana penerapan aquatic animal welfare saat pemeliharaan, saat peragaan dan/atau saat pengangkutan; dan 2) laporan pelaksanaan penerapan aquatic animal welfare,
c.dokumen rencana penerapan aquatic animal welfare wajib disusun oleh pelaku usaha paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak SIPJI diterbitkan; dan
d.laporan pelaksanaan penerapan Animal Welfare disusun dan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian:
1.Penilaan kesesuaian terhadap usaha pemanfaatan Jenis Ikan hasil pengembangbiakan dilakukan dengan cara melakukan verifikasi.
2.Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
a.verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan jenis SIPJI yang dimiliki oleh pelaku usaha; dan
b.verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha setelah diterbitkannya SIPJI.
3.Verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan jenis SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 berupa:
a.kesesuaian bentuk kegiatan usaha dengan jenis SIPJI yang dimiliki; dan
b.kesesuaian jenis ikan yang dimanfaatkan dengan jenis ikan yang tercantum dalam dokumen SIPJI,
4.Verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
5.Kegiatan usaha pemanfaatan jenis Ikan hasil pengembangbiakan dengan risiko tinggi dilakukan dengan cara melakukan verifikasi terhadap:
a.audit pengembangbiakan yang dilakukan secara berkala;
b.penandaan pada jenis ikan yang akan dilakukan pngangkutan dalam keadaan hidup
6.Pengawasan kegiatan usaha pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES dilakukan dengan memeriksa:
a.pemeriksaan silang terhadap laporan realisasi kuota penangkapan/pengambilan yang dilakukan pelaku usaha;
b.pemeriksaan silang terhadap laporan realisasi ekspor yang dilakukan oleh pelaku usaha;
c.pemeriksaan silang terhadap jumlah stok yang ada di fasilitas penampungan;
d.pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen angkut Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN);
e.pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen angkut Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN); dan
f.pembinaan dan pemberlakuan sanksi administratif dalam hal ditemukan adanya pelanggaran.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan pengawasan kegiatan pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES dilaksanakan di: 1) Sentra kegiatan perikanan; 2) Lokasi penampungan; 3) Area pembenihan ikan; 4) Area pengembangbiakan ikan; dan 5) Kawasan konservasi perairan
b.Cara Pengawasan kegiatan Pengembang- biakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat resiko tinggi, dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) Izin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha; c) Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI); d) Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN); dan e) Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN), 3) memeriksa kondisi jenis ikan; 4) memeriksa standar fasilitas pengembangbiakan/ pemeliharaan ikan; 5) memeriksa kompetensi dan jumlah SDM yang dimiliki pelaku usaha; 6) memeriksa pemenuhan dan kepatuhan terhadap standar dan komitmen lainnya yang menjadi persyaratan terbitnya Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI). 7) memeriksa pelaksanaan pemenuhan komitmen perizinan; 8) melakukan pemeriksaan silang atas laporan stok yang disampaikan pelaku usaha; 9) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan 10) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner):
a.perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap satu tahun;
b.perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) perangkat kerja pengawasan: a) Buku Identifikasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES; b) GPS; c) Peralatan dokumentasi kegiatan; d) Daftar pertanyaan dan Pengambilan Keterangan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; e) Form Berita Acara Pengawasan; dan/atau f) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban pengawas perikanan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pelaksanaan pengawasan kegiatan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES dilakukan oleh Pengawas Perikanan
b.Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat melalui
a.SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
3.Standar Usaha Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut No.
KBLI 08104 Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut
1.Ruang Lingkup Ruang lingkup standar ini untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut mulai pengambilan sampai dengan perdagangan
2.Istilah dan Definisi
a.Pasir Laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
b.Pengambilan Pasir Laut adalah kegiatan mengangkat atau mengambil pasir laut dari bawah laut untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
c.Perdagangan Pasir Laut adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi pasir laut di dalam negeri dan/atau melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas pasir laut untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
3.Penggolongan Usaha -
4.Persyaratan Umum Usaha Proposal yang memuat:
a.lokasi pemanfaatan pasir laut yang menunjukkan posisi administratif, titik koordinat dan peta citra satelit;
b.jumlah dan durasi pemanfaatan pasir laut yang menggambarkan estimasi volume pengambilan pasir dan volume penjualan berdasarkan tujuan pembeli;
c.kondisi lokasi pada rencana pengambilan pasir laut yang memuat paling sedikit:
1) parameter fisika perairan, meliputi kecerahan perairan, kecepatan dan arah arus musim barat dan musim timur, ketinggian gelombang efektif perairan musim barat dan musim timur, dan batimetri perairan; 2) parameter biologi perairan meliputi jenis habitat dasar perairan; 3) parameter kimia meliputi konsentrasi logam berat pada kolom perairan dan sedimen untuk unsur Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Seng (Zn), Cadmium (Cd), dan Chromium (Cr); dan 4) parameter sosial, ekonomi dan kependudukan meliputi jumlah penduduk sekitar, jenis mata pencaharian penduduk sekitar, dan persepsi masyarakat terhadap rencana pemanfaatan pasir laut,
d.pemodelan kondisi oseanografi perairan lokasi pemanfaatan pasir laut yang memberi informasi arah dan volume polutan selama masa pengambilan pasir laut;
e.metode pengambilan atau penggalian pasir laut;
f.rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi dan sosial; dan
g.lokasi tujuan pemanfaatan pasir laut.
Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Durasi pemenuhan persyaratan umum usaha:
a.proposal disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja; dan
b.bukti pembayaran PNBP disampaikan paling lama7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelaku usaha menerima surat perintah pembayaran (SPP) PNBP.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.melakukan pengusahaan pasir laut di lokasi yang telah ditentukan;
b.mengaktifkan sistem transmitter pemantauan kapal sejak berangkat dari pelabuhan, selama beroperasi untuk pengambilan pasir laut dan kembali ke pelabuhan;
c.tidak melakukan pengambilan pasir laut pada:
1) pulau-pulau kecil; 2) pulau kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hectare; 3) kawasan konservasi perairan; 4) kawasan terumbu karang; 5) kawasan mangrove; dan 6) pulau kecil yang menyebabkan pengurangan luasan lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
d.menjamin dan memperhatikan:
1) kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi penggalian pasir; dan 2) keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
6.Sarana alat pengukur kualitas fisika dan kualitas kimia perairan
7.Struktur Organisasi SDM dan SDM
a.penanggung jawab kegiatan;
b.tenaga ahli teknik kelautan;
c.tenaga ahli imu kelautan;
d.tenaga ahli perikanan;
e.tenaga ahli teknik pertambangan; dan
f.tenaga ahli sosial ekonomi.
8.Pelayanan memberikan informasi asal sumber pasir dalam bentuk surat keterangan kepada konsumen; dan
9.Persyaratan Produk/Jasa Material pasir tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan
10.Sistem Manajemen Usaha Melakukan pencatatan dan pendokumentasian secara berkala terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha:
a.realisasi volume pengambilan pasir laut 30% (tiga puluh persen) dari rencana awal yang tertuang dalam proposal atau paling lambat 6 (enam) bulan sejak penerbitan Perizinan Berusaha;
b.realisasi volume pengambilan pasir laut 70% (tujuh puluh) dari rencana awal yang tertuang dalam proposal atau paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak penerbitan Perizinan Berusaha; dan
c.realisasi volume pengambilan pasir laut 100% (seratus persen) dari rencana awal yang tertuang dalam proposal atau paling lambat 35 (tiga puluh lima) bulan sejak penerbitan Perizinan Berusaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi oleh verifikator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhadap:
1.proposal pada saat pengajuan perizinan berusaha;
2.pemenuhan persyaratan;
3.realisasi kegiatan usaha pada tahap:
a.realisasi volume pengambilan pasir laut 30% (tiga puluh persen) dari rencana awal;
b.realisasi volume pengambilan pasir laut 70% (tujuh puluh) dari rencana awal; dan
c.realisasi volume pengambilan pasir laut 100% (seratus persen) dari rencana awal.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut dilaksanakan di lokasi pengambilan pasir laut dan kawasan sekitarnya, serta lokasi peruntukan pasir laut.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut dilakukan secara rutin dan insidental.
1) Pengawasan rutin dilakukan melalui: a) laporan pelaku usaha, dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha; dan b) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. 2) Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: a) memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut; b) memeriksa kesesuaian dokumen perizinan dan kelengkapan dokumen:
(1)Nomor Induk Berusaha (NIB);
(2)izin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha; dan
(3)perkembangan usaha.
c) memeriksa proses kegiatan Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut; dan d) mendokumentasikan kegiatan pengawasan. 3) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan
1) laporan perkembangan kegiatan usaha; 2) inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap satu tahun.
b.perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan, seperti: a) Peta lokasi kegiatan Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut; b) GPS; c) Peralatan dokumentasi kegiatan; d) Daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; e) Form Berita Acara Pengawasan; dan/atau f) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Polsus PWP3K
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan Polsus PWP3K dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut dilakukan oleh Polsus PWP3K.
b.Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus PWP3K:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/b; 2) telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh Polsus PWP3K dan Pelaku Usaha;
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh Polsus PWP3K dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh Polsus PWP3K; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh Polsus PWP3K paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat melalui
a.melalui SMS Gateway nomor 0858- 8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
4.Standar Usaha Ekstraksi Garam No.
KBLI 08930 Ekstraksi Garam
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha ekstraksi garam yaitu:
a.produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya; dan/atau
b.penghancuran, pemisahan dan penyulingan garam.
2.Istilah dan Definisi a. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
b.Integrasi Lahan Garam adalah penyatuan tempat dan proses produksi garam dalam kesatuan hamparan yang utuh dengan batas minimal seluas 15 (lima belas) Hektare.
3.Penggolongan Usaha a. skala usaha besar, dengan luas lahan tambak garam lebih dari 500 (lima ratus) hektare
b.skala usaha menengah, dengan luas lahan tambak garam lebih dari 100 (seratus) hektare hingga 500 (lima ratus) hektare;
c.skala usaha kecil, dengan luas lahan tambak garam lebih dari 15 (lima belas) hektare hingga 100 (seratus) hektare; atau
d.skala usaha mikro, dengan lahan tambak garam paling luas 15 (lima belas) hektare.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.bukti kesesuaian ruang di laut;
b.bukti kesesuaian ruang di darat;
c.rekomendasi dari pemerintah daerah setempat untuk skala usaha menangah dan besar; dan
d.surat pernyataan kesanggupan untuk melibatkan masyarakat di sekitar lokasi usaha di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya untuk skala usaha mengengah dan besar sebanyak minimal 30% (tiga puluh persen).
Durasi pemenuhan persyaratan umum disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
5.Persyaratan Khusus Usaha - Persyaratan Khusus bagi Usaha Besar, Menengah dan Kecil
a.dokumen kelayakan teknis kegiatan mencakup:
1) data dan Informasi Kegiatan ekstraksi garam: 2) letak geografis dan administrasi; 3) kondisi topografi tambak Garam; 4) kondisi hidroklimatologi; 5) kondisi prasarana dan sarana (jumlah dan/atau luasan); 6) kondisi sosial ekonomi; 7) kondisi eksisting lahan tambak Garam; 8) status lahan memuat peta situasi lahan tambak Garam; dan 9) produksi dan produktivitas garam (dasar perhitungan produksi Garam dan estimasi produksi), 10) kelayakan Teknis Kegiatan ekstraksi garam: 11) aspek analisis kelayakan usaha; 12) aspek pasar dan pemasaran; 13) aspek lingkungan hidup; 14) aspek teknis dan teknologi; 15) aspek sosial dan ekonomi; 16) aspek pengelolaan; dan 17) aspek rencana biaya operasional dan pemeliharaan.
b.dokumen rencana kegiatan yang memuat rencana rinci (detail engineering design) berupa desain dan tata letak tambak garam, yaitu:
1) perencanaan tapak dan petakan garam; 2) modul gudang garam; 3) skematik rencana induk (masterplan) lahan tambak garam; 4) peta batas rencana lahan tambak; 5) peta batas meja tambak garam; 6) peta batas bozem; 7) peta batas kolam evaporasi/peminihan; 8) gambar penampang melintang bozem; 9) gambar penampang melintang tambak garam; 10) gambar penampang melintang saluran air; 11) gambar penampang melintang meja evaporasi; 12) gambar penampang melintang meja kristalisasi; dan 13) gambar penampang melintang meja penirisan garam, saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam;
c.metode pengambilan air laut mencakup komponen utama sistem pengambilan dan pembuangan air laut, serta sistem/tipe pengambilan air laut;
d.pembuktian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang berupa overlay desain dan tata letak tambak garam dengan dokumen Lingkungan sesuai kategorinya:
1) dokumen AMDAL kategori A (besar); 2) dokumen AMDAL kategori B (menengah); atau 3) dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Kecil),
e.melampirkan:
1) daftar tenaga ahli di bidang pergaraman yang kompeten sesuai SKKNI yang berlaku dibidang pergaraman untuk skala usaha menengah dan besar; dan 2) sertifikat kompetensi pelatihan produksi garam sesuai SKKNI yang berlaku dibidang pergaraman dari lembaga yang kompeten untuk skala usaha kecil,
f.menerapkan standar laik fungsi/operasi yang berlaku pada untuk mesin dan bangunan/ gedung bila apabila dalam kegiatan usaha membangun mesin pemurnian atau pencucian (dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau sertifikat dari instansi yang berwenang).
Durasi pemenuhan persyaratan khusus pada huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Persyaratan Khusus bagi Usaha Mikro
a.penyampaian bukti pemenuhan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL); dan
b.wajib mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan terkait pergaraman sesuai SKKNI berupa pelatihan perancangan lahan garam dan produksi garam.
Durasi pemenuhan persyaratan khusus disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
6.Sarana a. pompa air dan/atau kincir angin;
b.geoisolator/geomembran;
c.ekstraktor garam sesuai kebutuhan;
d.rumah garam sesuai kebutuhan;
e.peralatan ekstraktor garam lainnya;
f.alat pendeteksi kandungan garam;
g.alat angkut sederhana/modern sesuai kebutuhan;
h.alat perata tanah sederhana/modern sesuai kebutuhan;
i.alat pelubang tanah sederhana/modern sesuai kebutuhan;
j.alat ukur suhu atau termometer;
k.alat ukur kekentalan air laut;
l.mesin pemurnian atau pencucian Garam sesuai kebutuhan atau teknologi yg dipandang layak; dan
m.alat pengemas.
7.Struktur Organisasi SDM dan SDM Manajer, teknisi dan/atau operator wajib mempunyai pengetahuan teknis dan manajerial dibidang pergaraman sesuai SKKNI terkait.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/Jasa mengacu pada SNI bidang pergaraman yang berlaku dan/atau yang dipersyaratkan tertentu
10.Sistem Manajemen Usaha Melakukan pemantauan terhadap proses teknis produksi yang meliputi:
a.pengecekan kekentalan air laut;
b.pengecekan ketebalan air;
c.pengecekan hari produksi;
d.pengecekan standar mutu garam;
e.pengecekan limbah mesin pemurnian atau pencucian Garam (bila diterapkan).
Melakukan pencatatan dan pendokumentasian setiap bulan terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha yang paling sedikit memuat:
a.jumlah dan kualitas produksi;
b.jumlah dan kualitas stok; dan
c.penjualan/penyerapan oleh industri.
Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal setiap bulan dengan mengisi paling sedikit:
a.jumlah dan kualitas produksi;
b.jumlah dan kualitas stok; dan
c.penjualan/penyerapan oleh industri.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi oleh verifikator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhadap:
a.keabsahan dokumen;
b.kesesuaian lokasi perairan;
c.kesesuaian usaha dan/atau kegiatan;
dan/atau
d.kesesuaian teknik produksi.
2.Penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai penggolongan skala usaha dan tingkat resiko yang berbeda, sebagai berikut:
a.penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self- declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa penerapan standar pada proses teknis, pencatatan dan pendokumentasian setiap bulan terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan kepada Direktur Jenderal setiap bulan sesuai yang tercantum dalam penjelasan Sistem Manajemen Usaha.
b.penilaian kesesuaian skala usaha kecil dengan risiko menengah tinggi dilakukan oleh verifikator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui verifikasi terhadap penerapan standar pada proses teknis, pencatatan dan pendokumentasian setiap bulan terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan kepada Direktur Jenderal setiap bulan sesuai yang tercantum dalam penjelasan Sistem Manajemen Usaha
c.penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko tinggi dilakukan oleh verifikator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui verifikasi terhadap penerapan standar pada proses teknis, pencatatan dan pendokumentasian setiap bulan terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan kepada Direktur Jenderal setiap bulan sesuai yang tercantum dalam penjelasan Sistem Manajemen Usaha.
B. Pengawasan
1.norma pengawasan:
a.cakupan pengawasan kegiatan usaha ekstraksi garam yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha; pengawasan terhadap kegiatan usaha ekstraksi garam dilaksanakan di lokasi ekstraksi garam;
b.cara pengawasan kegiatan usaha Ekstraksi Garam dilakukan secara rutin dan insidental;
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha, dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha; 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual, dilakukan dengan cara: a) memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan ekstraksi garam; b) memeriksa kesesuaian dokumen perizinan dan kelengkapan dokumen pendukung kegiatan ekstraksi garam, untuk:
(1)kegiatan usaha risiko rendah, pengawasan rutin terhadap dokumen:
(a) Nomor Induk Berusaha (NIB); dan (b) perkembangan usaha,
(2)kegiatan usaha risiko menengah tinggi, pengawasan rutin terhadap dokumen:
(a) Nomor Induk Berusaha (NIB); (b) sertifikat standar; dan (c) perkembangan usaha,
(3)kegiatan usaha risiko tinggi, pengawasan rutin terhadap dokumen:
(a) Nomor Induk Berusaha (NIB); (b) Izin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha; dan (c) perkembangan usaha.
(4)memeriksa proses kegiatan ekstraksi garam;
(5)mendokumentasikan kegiatan pengawasan.
Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Laporan perkembangan kegiatan usaha
1) realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan 2) realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak: 1) untuk kegiatan usaha risiko rendah, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; 2) untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi dan tinggi, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. 3) untuk kegiatan usaha risiko tinggi, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk: 1) tingkat resiko rendah tidak dilakukan; 2) tingkat resiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap satu tahun;
b.perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) Peta lokasi kegiatan ekstraksi garam; b) GPS; c) Peralatan dokumentasi kegiatan; d) Daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; e) Form Berita Acara Pengawasan; dan/atau f) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Polsus PWP3K
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan Polsus PWP3K dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha Ekstraksi Garam dilakukan oleh Polsus PWP3K.
b.Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus PWP3K:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/b; dan 2) telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh Polsus PWP3K dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh Polsus PWP3K dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh Polsus PWP3K; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh Polsus PWP3K paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat melalui
a.SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
5.Standar Usaha Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum No.
KBLI 36001 Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari laut termasuk dari laut dalam untuk menghasilkan produk/tujuan tertentu dengan kriteria:
a.skala lebih dari 50 (lima puluh) liter per detik dan/atau berada pada Kawasan Strategi Nasional, Kawasan Strategi Nasional Tertentu, Kawasan Konservasi; serta
b.ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 (tiga puluh) hari.
2.Istilah dan Definisi
a.Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia
b.Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
c.Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
d.Kepentingan Komersial Skala Luas adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk pemanfaatan produk atau untuk mendapatkan nilai/keuntungan ekonomi dari produk yang dihasilkan dari air laut secara terus menerus.
3.Penggolongan Usaha -
4.Persyaratan Umum Usaha
a.bukti kesesuaian ruang di laut dari instansi yang berwenang;
b.bukti kesesuaian ruang di darat instansi yang berwenang;
c.bukti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang berupa overlay desain dan tata letak tambak garam dengan dokumen persetujuan Lingkungan (AMDAL Kategori C);
d.rekomendasi dari pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya terkait pelaksanaan usaha ini;
dan
e.Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Durasi pemenuhan persyaratan umum disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.dokumen kelayakan teknis kegiatan mencakup:
1) data dan informasi kegiatan produksi a) letak geografis dan administrasi; b) kondisi hidrooseanografi; c) kondisi ekosistem perairan; d) kondisi sosial ekonomi; dan e) pemanfaatan eksisting perairan. 2) kelayakan teknis kegiatan pemanfaatan ALSE: a) aspek analisis kelayakan usaha;
(1)perhitungan kelayakan usaha;
(2)biaya investasi lahan;
(3)biaya pembangunan;
(4)perkiraan pendapatan tarif (revenue); dan
(5)proyeksi perkiraan besaran tarif,
b) aspek pasar dan pemasaran:
(1)tujuan pasar;
(2)tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
(3)proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang,
c) aspek lingkungan hidup berupa simulasi modeling pengambilan dan pembuangan air laut yang sesuai karakteristik lokasi; d) aspek teknis dan teknologi:
(1)kapasitas produksi yang direncanakan;
(2)metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;
(3)metode pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
(4)metode perawatan dan perbaikan instalasi, prasarana dan sarana;
(5)jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
(6)jenis teknologi yang digunakan; dan
(7)biaya produksi,
e) aspek sosial dan ekonomi melalui pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan ALSE, dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan untuk melibatkan masyarakat di sekitar kawasan di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya sebanyak paling sedikit 30% (tiga puluh persen); f) aspek pengelolaan;
(1)jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan
(2)sumber pengadaan tenaga kerja tersebut,
g) aspek usulan biaya operasional dan pemeliharaan.
(1)perkiraan biaya operasional;
(2)biaya operasional dan perawatan;
(3)biaya depresiasi dan amortisasi; dan
(4)biaya umum dan administrasi.
b.dokumen rencana memuat:
1) jenis pemanfaatan air laut selain energi; 2) desain tata letak: a) skema proses pengambilan air laut; b) skema proses pembuangan air laut; dan c) skema proses pengolahan/penggunaan air laut. 3) kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut; a) debit volume penggunaan air laut; dan b) debit volume pelepasan air sisa, 4) rencana aktivitas setelah berakhirnya izin; 5) rencana pembongkaran; dan 6) perencanaan prasarana dan sarana,
c.menerapkan standar laik fungsi/operasi yang berlaku pada mesin dan bangunan/gedung (dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau sertifikat dari instansi yang berwenang); dan
d.melampirkan daftar tenaga ahli di bidang pengelolaan air yang kompeten sesuai SKKNI yang berlaku.
Durasi pemenuhan persyaratan khusus disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
6.Sarana a. pipa pengambilan air laut;
b.mesin pompa untuk pengambilan air laut;
c.pipa penyaluran hasil olahan air laut;
d.pipa pembuangan hasil produksi;
e.unit pengolahan /mesin desalinator/ekstraktor;
f.mesin desalinator;
g.kontrol panel; dan
h.sarana lainnya dalam menjalankan usaha sesuai dengan standar usaha yang berlaku.
7.Struktur Organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi minimal terdiri dari:
a.manajer unit; dan
b.operator/teknisi paling sedikit 1 (satu) orang per bagian sistem.
Manajemen dan operator/teknisi wajib mempunyai pengetahuan teknis dan manajerial dibidang pengelolaan air sesuai SKKNI yang berlaku.
8.Pelayanan Pelaku usaha wajib memberikan pelayan, antara lain:
a.informasi alamat pelaku usaha, alamat email, nomor fax dan/atau nomor telepon yang dipergunakan untuk komunikasi pelayanan;
b.informasi tentang standar dan mekanisme pengolahan produk; dan
c.informasi lainnya terkait dengan layanan yang disediakan oleh pelaku usaha.
Menyediakan fasilitasi ganti rugi/kompensasi bila produk yang dihasilkan tidak sesuai standar yang berlaku dan/atau yang dipersyaratkan tertentu
9.Persyaratan Produk/Jasa mengacu pada SNI produk yang dihasilkan dan/atau yang dipersyaratkan tertentu
10.Sistem Manajemen Usaha
a.melakukan pengecekan kualitas produk secara berkala
b.pelaku usaha wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal setiap bulan dengan mengisi paling sedikit:
1) jumlah dan kualitas produksi; 2) penjualan/penyerapan oleh industri; dan 3) data terkait lainnya.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum dilakukan melalui verifikasi oleh verifikator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhadap:
1.keabsahan dokumen;
2.kesesuaian lokasi perairan;
3.kesesuaian usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
4.kesesuaian produk.
B. Pengawasan
1.norma pengawasan
a.cakupan pengawasan kegiatan usaha Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum dilaksanakan di KSN, KSNT, Kawasan Konservasi, serta lokasi peruntukan kegiatan usaha Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum.
b.cara pengawasan kegiatan usaha Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha, dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha. 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual, dilakukan dengan cara: a) memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan usaha Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; b) memeriksa kesesuaian dokumen perizinan dan kelengkapan dokumen:
(1)Nomor Induk Berusaha (NIB);
(2)izin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha; dan
(3)perkembangan usaha.
c) memeriksa proses kegiatan usaha Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; d) mendokumentasikan kegiatan pengawasan. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan
1) laporan perkembangan kegiatan usaha; dan 2) inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap satu tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan, seperti: a) Peta lokasi kegiatan Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; b) GPS; c) Peralatan dokumentasi kegiatan; d) Daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; e) Form Berita Acara Pengawasan; dan/atau f) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Polsus PWP3K
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan Polsus PWP3K dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum dilakukan oleh Polsus PWP3K.
b.Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus PWP3K:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/b; 2) telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh Polsus PWP3K dan Pelaku Usaha;
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh Polsus PWP3K dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh Polsus PWP3K; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh Polsus PWP3K paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
6.Standar Usaha Penampungan dan Penyaluran Air Baku No.
KBLI 36002 Penampungan dan Penyaluran Air Baku
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku yang berasal dari air laut untuk keperluan bahan pendukung industri, pembangkit listrik dan lain-lain, termasuk kegiatan pengelolaan jaringan irigasi dengan kriteria:
a.Skala lebih dari 50 (lima puluh) liter/detik dan/atau berada pada Kawasan Strategi Nasional, Kawasan Startegi Nasional Tertentu, Kawasan Konservasi; serta
b.ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 (tiga puluh) hari.
2.Istilah dan Definisi a. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
b.Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disebut KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
c.Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
d.Kepentingan Komersial Skala Luas adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk pemanfaatan produk atau untuk mendapatkan nilai/keuntungan ekonomi dari produk yang dihasilkan dari air laut secara terus menerus.
3.Penggolongan Usaha -
4.Persyaratan Umum a. bukti kesesuaian ruang di laut dari instansi Usaha yang berwenang;
b.bukti kesesuaian ruang di darat instansi yang berwenang;
c.bukti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang berupa overlay desain dan tata letak tambak garam dengan dokumen persetujuan Lingkungan (AMDAL Kategori C);
d.rekomendasi dari pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya terkait pelaksanaan usaha ini;
e.Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Durasi pemenuhan persyaratan umum disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.dokumen kelayakan teknis kegiatan mencakup:
1) data dan informasi kegiatan produksi: a) letak geografis dan administrasi; b) kondisi hidrooseanografi; c) kondisi ekosistem perairan; d) kondisi sosial ekonomi; dan e) pemanfaatan eksisting perairan. 2) kelayakan teknis kegiatan pemanfaatan ALSE: a) aspek analisis kelayakan usaha;
(1)perhitungan kelayakan usaha;
(2)biaya investasi lahan;
(3)biaya pembangunan;
(4)perkiraan pendapatan tarif (revenue); dan
(5)proyeksi perkiraan besaran tarif;
b) aspek pasar dan pemasaran;
(1)tujuan pasar;
(2)tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau;
dan
(3)proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang;
c) aspek lingkungan hidup berupa simulasi modeling untuk pengambilan dan pembuangan air laut yang sesuai karakteristik lokasi; d) aspek teknis dan teknologi;
(1)kapasitas produksi yang direncanakan;
(2)metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;
(3)metode pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
(4)metode perawatan dan perbaikan instalasi, prasarana dan sarana;
(5)jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
(6)jenis teknologi yang digunakan;
dan
(7)biaya produksi;
e) aspek sosial dan ekonomi melalui pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan ALSE, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melibatkan masyarakat di sekitar kawasan di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya sebanyak minimal 30% (tiga puluh persen); f) aspek pengelolaan;
(1)jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan
(2)sumber pengadaan tenaga kerja tersebut;
g) aspek usulan biaya operasional dan pemeliharaan.
(1)perkiraan biaya operasional;
(2)biaya operasional dan maintenance;
(3)biaya depresiasi; dan
(4)biaya umum dan administrasi.
b.dokumen rencana memuat:
1) jenis pemanfaatan air laut selain energi; 2) desain tata letak: a) skema proses pengambilan air laut; b) skema proses pembuangan air laut; dan c) skema proses pengolahan/ penggunaan air laut, 3) kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut; a) debit volume penggunaan air laut; dan b) debit volume pelepasan air sisa, 4) rencana aktivitas setelah berakhirnya izin; 5) rencana pembongkaran; dan 6) perencanaan prasarana dan sarana.
c.menerapkan standar laik fungsi/operasi yang berlaku pada mesin dan bangunan/gedung (dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau sertifikat dari instansi yang berwenang).
d.melampirkan daftar tenaga ahli di bidang pengelolaan air yang kompeten sesuai SKKNI yang berlaku.
Durasi pemenuhan persyaratan khusus disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
6.Sarana a. pipa pengambilan air laut;
b.mesin pompa untuk pengambilan air laut;
c.pipa penyaluran air laut;
d.unit pengolahan dengan bahan kimia (bila diterapkan);
e.pipa pembuangan;
f.panel control; dan
g.sarana lainnya dalam menjalankan usaha sesuai dengan standar usaha yang berlaku.
7.Struktur Organisasi SDM dan SDM Struktur organisasi minimal terdiri dari:
a.manajer unit; dan
b.operator/teknisi paling sedikit 1 (satu) orang per bagian sistem.
Manajemen dan operator/teknisi wajib mempunyai pengetahuan teknis dan manajerial dibidang pergaraman sesuai SKKNI terkait.
8.Pelayanan Pelaku usaha wajib memberikan pelayan, antara lain:
a.informasi alamat pelaku usaha, alamat email, nomor faksimili dan/atau nomor telepon yang dipergunakan untuk komunikasi pelayanan;
b.informasi tentang standar dan mekanisme pengolahan produk;
c.informasi lainnya terkait dengan layanan yang disediakan oleh pelaku usaha; dan
d.menyediakan fasilitasi ganti rugi/ kompensasi bagi yang terdampak bila air pembuangan tidak sesuai sesuai baku mutu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.Persyaratan Produk/Jasa Produk pada saat digunakan mengacu pada standar yang dipersyaratkan, dan pada saat dikembalikan kelaut melalui pipa pembuangan harus sesuai baku mutu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10.Sistem Manajemen Usaha Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal setiap bulan dengan mengisi paling sedikit:
a.jumlah dan kualitas produksi;
b.penjualan/penyerapan oleh industri; dan
c.data terkait lainnya.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Penampungan dan Penyaluran Air Baku dilakukan melalui verifikasi oleh verifikator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhadap:
1.keabsahan dokumen;
2.kesesuaian lokasi perairan;
3.kesesuaian usaha dan/atau kegiatan;
dan/atau
4.kesesuaian produk.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha Penampungan dan Penyaluran Air Baku yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha Penampungan dan Penyaluran Air Baku dilaksanakan di KSN, KSNT, Kawasan Konservasi, serta lokasi peruntukan Penampungan dan Penyaluran Air Baku.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha Penampungan dan Penyaluran Air Baku dilakukan secara rutin dan insidental.
1) Pengawasan rutin dilakukan melalui: a) laporan pelaku usaha, dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha. b) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. c) Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara:
(1)memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan usaha Penampungan dan Penyaluran Air Baku;
(2)memeriksa kesesuaian dokumen perizinan dan kelengkapan dokumen:
(a) Nomor Induk Berusaha (NIB); (b) Izin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha; dan (c) Perkembangan usaha.
(3)memeriksa proses kegiatan usaha Penampungan dan Penyaluran Air Baku;
(4)mendokumentasikan kegiatan pengawasan.
2) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan
1) Laporan perkembangan kegiatan usaha; 2) Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap satu tahun.
b.Perangkat kerja pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) peta lokasi kegiatan Penampungan dan Penyaluran Air Baku; b) GPS; c) peralatan dokumentasi kegiatan; d) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; e) Form Berita Acara Pengawasan; dan/atau f) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Polsus PWP3K
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan Polsus PWP3K dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha Penampungan dan Penyaluran Air Baku dilakukan oleh Polsus PWP3K.
b.persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus PWP3K:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/b; 2) telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh Polsus PWP3K dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh Polsus PWP3K dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh Polsus PWP3K; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh Polsus PWP3K paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
7.Standar Usaha Penyiapan Lahan: Pelaksanaan Reklamasi No.
KBLI 43120 Penyiapan Lahan
1.Ruang Lingkup Ruang lingkup Standar Usaha mencakup pelaksanaan reklamasi di pesisir dan laut yang mengubah bentang perairan menjadi daratan selain reklamasi yang dilakukan di DLKr/DLKp.
2.Istilah dan Definisi
a.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
b.Pengerukan adalah kegiatan penggalian atau pengambilan tanah dan batuan dasar baik di daratan maupun di bawah air.
c.Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan yang bertujuan mengubah bentang perairan menjadi bentang daratan.
d.Pengeringan lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau dengan drainase.
e.Drainase adalah metode pengaliran air permukaan atau air tanah agar perairan berubah menjadi lahan.
f.Material reklamasi adalah material yang digunakan untuk menghasilkan lahan reklamasi.
3.Penggolongan Usaha
a.Reklamasi;
b.Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum memiliki izin
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Reklamasi
1) Persetujuan Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan untuk: a) kegiatan reklamasi; dan b) kegiatan pengambilan sumber material reklamasi, 2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau sejenis sesuai ketentuan perundang- undangan dari penyedia material reklamasi atau surat perjanjian antara Pelaku Usaha dan penyedia material yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan sumber material 3) dokumen rencana induk reklamasi yang memuat: a) peta rencana lokasi reklamasi (termasuk rencana di masa yang akan datang jika ada) yang dipadukan dengan batas sempadan pantai sesuai ketentuan perundang undangan; b) rencana pemanfaatan lahan hasil reklamasi; c) struktur organisasi pemohon; d) struktur organisasi pelaksana reklamasi; dan e) rencana waktu pelaksanaan reklamasi, 4) dokumen studi kelayakan yang memuat: a) strategi pelaksanaan usaha memberikan gambaran tentang rencana usaha dan metode dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan terutama metode pelaksanaan reklamasi b) kelayakan ekonomi-finansial kegiatan usaha untuk reklamasi dan pemanfaatan di atasnya terdiri atas:
(1)rasio manfaat dan biaya [(benefit cost ratio (B/C-R)]
(2)nilai bersih perolehan sekarang [(net present value (NPV)]
(3)tingkat bunga pengembalian [(internal rate of return (IRR)]
(4)jangka waktu pengembalian investasi [(return of investment (ROI)]
(5)Dokumen Rancangan Detail Reklamasi yang memuat:
(a) jadwal, tahapan dan metode reklamasi yang digunakan; (b) jumlah, jenis dan kapasitas peralatan utama pelaksanaan reklamasi (alat konstruksi dan alat monitoring tanah); (c) lokasi penempatan alat pemantau kualitas lingkungan hidup; (d) lokasi penempatan material (jika menggunakan penampungan di darat); (e) lokasi penempatan pompa air (jika menggunakan pompa); (f) jenis titik kontrol veritikal dan titik kontrol horizontal yang digunakan; (g) rencana penempatan rambu laut; (h) gambar teknik konstruksi (denah potongan melintang dan memanjang); (i) gambar rencana infrastruktur yang telah memuat ruang terbuka hijau sesuai ketentuan perundang- undangan, gambar rangcang jalan, gambar rancang mekanik, gambar rancang elektrik, gambar rancang pengolahan limbah dan gambar rancang drainase; 5) jumlah dan jenis material urugan beserta hasil laboratorium analisa hasil ayakan, volumetrik dan gravimetrik material; 6) hasil laboratorium penyelidikan tanah minimal 8 (delapan) titik untuk tiap luasan 5 (lima) hektare, penyelidikan tanah terdiri atas: a) standard penetration test (SPT) dilaksanakan sampai kedalaman lapisan tanah dengan tingkat kepadatan medium untuk cohesive dan non cohesive soil pada lokasi rencana reklamasi, yang peruntukannya tidak direncanakan adanya pondasi dalam. Untuk lahan reklamasi yang peruntukannya direncanakan ada pondasi dalam maka kedalamannya harus mencapai minimal nilai tahanan SPT (N SPT) sebesar 30 (tiga puluh). b) sondir (cone penetration test – CPT) dilakukan sesuaiketebalan lapisan tanah lunak dan sangat lunak. c) analisa granulometri; d) volumetri dan gravimetri; dan e) atterberg limits. 7) Data hidro oseanografi yang terdiri atas: a) tipe pasang surut hasil pengukuran 29 (dua puluh sembilan) hari b) model simulasi arus musim barat dan musim timur dengan skenario sebelum dan sesudah reklamasi dilakukan. validasi model dilakukan dengan data hasil pengukuran arus selama 14 (empat belas) hari c) model simulasi tinggi dan arah rambat gelombang laut musim barat dan musim timur dengan skenario sebelum dan sesudah reklamasi dilakukan. d) hasil survey batimetri dengan interval pemeruman 25 (dua puluh lima) meter pada rencana lokasi reklamasi dan interval 50 (lima puluh) meter di sekitar rencana lokasi reklamasi (adjacent location). Hasil pemeruman digambarkan pada peta dengan interval kontur batimetri sebesar 0,5 (nol koma lima) meter 8) peta topometri yang dipadukan dengan peta batimetri dengan interval kontur topometri sebesar 0,5 (nol koma lima) meter. 9) perhitungan stabilitasi timbunan hasil reklamasi yang memuat: a) perhitungan amplitudo dan waktu penurunan tanah. b) perhitungan tinggi timbunan pelaksanaan dengan memperhitungkan besarnya settlement yang akan terjadi c) perhitungan stabilitas timbunan terhadap keruntuhan tanah (puncture failure, sliding, dan tinggi timbunan kritis). d) perhitungan settlement dan stabilitas lereng apabila penimbunan dilakukan secara bertahap dalam fungsi waktu rencana perbaikan tanah (apabila ada) e) rencana penanganan likuifaksi apabila dasar perairan dominan pasir dan berada di wilayah gempa 10) bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan; 11) pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat paling sedikit memuat kesediaan untuk menjaga dan memperhatikan: a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulaupulau kecil; c) akses kepada masyarakat menuju pantai; d) mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya; e) kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi; f) jaminan merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan g) pemberdayaan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi. 12) melakukan pembayaran PNBP atau retribusi daerah. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
b.Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum memiliki izin, berupa:
1) dokumen kajian evaluasi teknis lahan reklamasi terdiri atas: a) peta citra satelit periode waktu tahunan atau peta yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menunjukkan waktu pelaksanaan reklamasi; b) peta pemanfaatan lahan reklamasi dan fasilitas di atasnya; c) surat pernyataan dukungan dari masyarakat di sekitar lahan reklamasi; d) rencana pengembangan pemanfaatan lahan reklamasi; dan e) pendapatan bersih hasil pengusahaan di atas lahan reklamasi, 2) pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat paling sedikit memuat kesediaan untuk menjaga dan memperhatikan: a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulaupulau kecil; c) akses kepada masyarakat menuju pantai; d) mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya; e) kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi; f) jaminan merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan g) pemberdayaan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi, 3) melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Durasi pemenuhan persyaratan usaha adalah 15 (lima belas) hari kerja.
5.Persyaratan khusus usaha
a.material reklamasi memenuhi kriteria:
1) tidak mengandung kategori bahan beracun dan berbahaya sesuai ketentuan perundang- undangan; 2) tidak berasal dari pulau- pulau kecil terluar, pulau kecil dengan luasan kurang dari 100 (seratus) hektare, kawasan konservasi, kawasan terumbu karang, kawasang mangrove, atau kawasan terumbu karang; dan 3) tidak berasal dari penambangan pulau kecil yang menyebabkan 10% (sepuluh persen) luasannya hilang,
b.jika menggunakan metode pengurugan atau pengeringan, maka didahului dengan pembangunan sistem tanggul sebelum melakukan penebaran material; dan
c.menggunakan silt barricade yang tidak terbuat dari bahan daur ulang.
Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum memiliki izin:
a.dilakukan sebelum penetapan rencana tata ruan dan/atau rencana zonasi;
b.belum memiliki hak atas tanah; dan
c.belum memiliki izin pelaksanaan reklamasi.
6.Sarana a. sarana reklamasi dengan cara pengurugan:
1) sarana pembangunan tanggul; 2) silt barricade; 3) sarana pengangkutan material reklamasi; 4) sarana penebaran material; 5) sarana perataan lahan reklamasi; 6) sarana pematangan lahan; dan 7) sarana penimbunan/pengurugan tanah lapisan terakhir; 8) sarana pemantauan kualitas lingkungan hidup; dan 9) sarana monitoring tanah,
b.sarana reklamasi dengan cara pengeringan
1) sarana pembangunan tanggul kedap air mengelilingi daerah yang akan dilakukan reklamasi; 2) sarana pemompaan air dilaksanakan pada lahan yang akan dilakukan reklamasi; 3) sarana perbaikan tanah dasar melalui penimbunan dan pemadatan tanah; 4) silt barricade; 5) sarana pembuatan jaringan drainase dan/atau pompanisasi melingkari lahan reklamasi; 6) sarana penebaran material; 7) sarana perataan lahan reklamasi; 8) sarana pematangan lahan; 9) sarana penimbunan/pengurugan tanah lapisan terakhir; 10) sarana pemantauan kualitas lingkungan hidup; 11) sarana monitoring tanah,
c.Sarana reklamasi dengan cara drainase
1) sarana pengaliran air; 2) sarana penebaran material; 3) silt barricade; 4) sarana perataan lahan reklamasi; 5) sarana pematangan lahan; 6) sarana penimbunan/pengurugan tanah lapisan terakhir; 7) sarana pemantauan kualitas lingkungan hidup; dan 8) sarana monitoring tanah. Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum memiliki izin tidak diperlukan sarana.
7.Struktur organisasi SDM dan SDM
a.Reklamasi
1) penanggung jawab teknik; dan 2) penanggung jawab lingkungan hidup.
b.Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum memiliki izin tidak diperlukan struktur organisasi SDM dan SDM
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Jasa Lahan hasil reklamasi harus memenuhi nilai faktor keamanan lahan (Factors of Safety) yang sesuai dengan beban pemanfaatan di atasnya
10.Sistem Manajemen Usaha Reklamasi, pelaku usaha menyampaikan laporan perkembangan konstruksi reklamasi pada tahapan:
a.jika metode reklamasi yang digunakan adalah pengurugan:
1) pembangunan tanggul selesai 100% (seratus persen); 2) penebaran material selesai 50% (lima puluh persen); 3) penebaran material selesai 100% (seratus persen); dan 4) pengurugan tanah lapisan terakhir selesai 100% (seratus persen),
b.jika metode reklamasi yang digunakan adalah pengeringan
1) pembangunan tanggul selesai 100% (seratus persen); 2) pengeringan selesai 100% (seratus persen); 3) penebaran material selesai 100% (seratus persen); dan 4) pengurugan tanah lapisan terakhir selesai 100% (seratus persen),
c.jika metode reklamasi yang digunakan adalah sistem drainase
1) penempatan sarana pengaliran air selesai 100% (seratus persen); 2) pengeringan selesai 100% (seratus persen); 3) penebaran material selesai 100% (seratus persen); dan 4) pengurugan tanah lapisan terakhir selesai 100% (seratus persen), Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum memiliki izin, tidak diperlukan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian kesesuaian dan pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Penyiapan Lahan: Pelaksanaan Reklamasi dilakukan melalui verifikasi oleh verifikator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhadap:
1.penilaian aspek perencanaan meliputi penilaian kelayakan dokumen rencana induk, dokumen studi kelayakan dan dokumen rancangan detail Reklamasi;
2.penilaian aspek implementasi dilakukan melalui verifikasi terhadap:
a.kesesuaian titik koordinat dengan perizinan berusaha;
b.kesesuaian dengan persyaratan umum usaha; dan
c.kesesuaian dengan persyaratan khusus usaha,
3.pelaksanaan penilaian aspek perencanaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada saat pengajuan Perizinan Berusaha;
4.pelaksanaan penilaian aspek implementasi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pada tahapan:
a.jika metode reklamasi yang digunakan adalah pengurugan
1) pembangunan tanggul selesai 100% (seratus persen); 2) penebaran material selesai 50% (lima puluh persen); 3) penebaran material selesai 100% (seratus persen); dan 4) pengurugan tanah lapisan terakhir selesai 100% (seratus persen),
b.jika metode reklamasi yang digunakan adalah pengeringan:
1) pembangunan tanggul selesai 100% (seratus persen); 2) pengeringan selesai 100% (seratus persen); 3) penebaran material selesai 100% (seratus persen); dan 4) pengurugan tanah lapisan terakhir selesai 100% (seratus persen),
c.jika metode reklamasi yang digunakan adalah sistem drainase:
1) penempatan sarana pengaliran air selesai 100% (seratus persen); 2) pengeringan selesai 100% (seratus persen); 3) penebaran material selesai 100% (seratus persen); dan 4) pengurugan tanah lapisan terakhir selesai 100% (seratus persen). B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.cakupan pengawasan kegiatan usaha Penyiapan lahan: Pelaksanaan Reklamasi diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
b.pengawasan terhadap kegiatan usaha Penyiapan Lahan: Pelaksanaan Reklamasi dilaksanakan di lokasi pelaksanaan reklamasi.
c.cara Pengawasan kegiatan usaha Penyiapan lahan: Pelaksanaan Reklamasi dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha, dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha; 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: a) memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan usaha Penyiapan Lahan: Pelaksanaan Reklamasi; b) memeriksa kesesuaian dokumen perizinan dan kelengkapan dokumen:
(1)Nomor Induk Berusaha (NIB);
(2)Izin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha; dan
(3)Perkembangan usaha.
c) memeriksa proses kegiatan usaha Penyiapan Lahan: Pelaksanaan Reklamasi; d) mendokumentasikan kegiatan pengawasan. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
d.Intensitas pengawasan
1) Laporan perkembangan kegiatan usaha; dan 2) Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
2.Perencanaan pelaksanaan pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner):
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap satu tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) Peta lokasi kegiatan Pelaksanaan Reklamasi; b) GPS; c) Peralatan dokumentasi kegiatan; d) Daftar pertanyaan dan Pengambilan Keterangan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; e) Form Berita Acara Pengawasan; dan/atau f) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan.
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, pelaksana pengawasan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan,
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan:
a.Pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha Penyiapan lahan: Pelaksanaan Reklamasi dilakukan oleh Polsus PWP3K.
b.Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus PWP3K:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
BERITA ACARA Setelah dilaksanakan monitoring maka disusun berita acara yang ditandatangani oleh pelaksana monitoring dan pewakilan pelaksana reklamasi dengan format berikut : KOP INSTANSI PELAKSANA MONITORING BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pada hari………tanggal…bulan…….tahun…….yang bertandatangan di bawah ini : 1 Nama : ……………………………………… Jabatan : ……………………………………… 2 Nama : ……………………………………… Jabatan : ……………………………………… 3 Nama : ……………………………………… Jabatan : ……………………………………… Telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi PT………………1nomor Izin Pelaksanaan……………………………..yang dalam hal ini diwakili oleh : 1 Nama : Jabatan : 2 Nama : Jabatan : Hasil pengawasan sebagaimana terlampir2 yang benar adanya ditemukan pengawas dan diakui oleh pelaksana reklamasi. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pengawas :
1.Nama : (ttd)
2.Nama : (ttd)
3.Nama : (ttd) Pelaksana Reklamasi :
1.Nama : (ttd)
2.Nama : (ttd) Keterangan:
1.Disesuaikan dengan nama Badan Usaha/Perorangan/Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah;
2.Daftar kompinen yang diawasi
8.Standar Usaha Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa No .
KBLI 68111 Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka penanaman modal asing. Kegiatan ini meliputi pengembangan gedung/ bangunan untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung/bangunan tersebut), kegiatan pemanfaatan tanah atau sewa-menyewa tanah di pulau-pulau kecil untuk pengembangan pariwisata, budidaya laut, usaha perikanan dan kelautan, serta industri perikanan secara lestari, pertanian, peternakan, beserta sarana dan prasarana pendukungnya, dan/atau usaha lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.Istilah dan Definisi
a.Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
b.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
c.Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
d.Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
3.Penggolonga n Usaha -
4.Persyaratan Umum Usaha
a.permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan;
b.rekomendasi dari bupati/walikota;
c.bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Durasi pemenuhan:
a.persyaratan umum usaha paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja; dan
b.bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaku usaha menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP.
5.Persyaratan Khusus Usaha Berupa dokumen rencana usaha, meliputi:
a.penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan;
b.peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat geografis;
c.rencana pemberian akses publik;
d.rencana pengalihan teknologi;
e.rencana kerjasama dengan peserta indonesia
f.rencana pengalihan saham secara bertahap kepada peserta indonesia; dan
g.pertimbangan aspek ekologi, sosisal budaya dan ekonomi.
Durasi pemenuhan persyaratan khusus usaha paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
6.Sarana -
7.Struktur Organisasi dan SDM -
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Jas a - 10 .
Sistem Manajemen Usaha - 11 . Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka penanaman modal asing. dilakukan melalui verifikasi oleh verifikator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhadap:
1.kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana detail tata ruang;
2.rekomendasi dari bupati/walikota;
3.batas luasan lahan pemanfaatan pulau kecil;
4.rencana usaha;
5.kesesuaian dengan daya dukung dan kerentanan pulau;
6.kesesuaian peta dan lokasi usaha;
7.jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan jika lokasi di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi); dan
8.besaran nilai PNBP yang dibayarkan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka penanaman modal asing yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka penanaman modal asing dilaksanakan di pulau-pulau kecil.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing dilakukan secara rutin dan Insidental,
1) Pengawasan rutin dilakukan melalui: a) laporan pelaku usaha, dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha. b) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara:
(1)memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan usaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka penanaman modal asing;
(2)memeriksa kesesuaian dokumen perizinan dan kelengkapan dokumen:
(a) Nomor Induk Berusaha (NIB); (b) izin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha; dan (c) perkembangan usaha,
(3)memeriksa proses kegiatan usaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka penanaman modal asing;
(4)mendokumentasikan kegiatan pengawasan;
(5)pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pulau kecil;
(6)pemeriksaan pemberian akses publik;
(7)pemeriksaan kesesuaian luas lahan pemanfaatan pulau kecil sesuai izin;
(8)pemeriksaan dampak pemanfaatan pulau terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat pulau-pulau kecil;
(9)pelaksanaan kerjasama dengan peserta indonesia;
(10)pelaksanaan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta indonesia; dan
(11)pelaksanaan alih teknologi (jika diwajibkan).
2) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan
1) Laporan perkembangan kegiatan usaha; 2) Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Pulau- Pulau Kecil dalam rangka PMA (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap satu tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) Peta lokasi kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh PMA; b) GPS; c) Peralatan dokumentasi kegiatan; d) Daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; e) Form Berita Acara Pengawasan; dan/atau f) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Polsus PWP3K.
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, pelaksana pengawasan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan,
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan:
a.Pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing dilakukan oleh Polsus PWP3K;
b.Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus PWP3K:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan;
dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
Form. Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil KOP UPT PSDKP BERITA ACARA PENGAWASAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL No : …………………………………………………… Pada hari ini ……………….., tanggal ……… . bulan ………. tahun ………. pukul ………., bertempat di …………………………., kami yang bertandatangan dibawah ini : No Nama NIP Jabatan Unit Kerja 1 Ketua Tim 2 Anggota Tim dst Anggota Tim Telah melakukan pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap : Nama penanggung jawab : Alamat (sesuai identitas) : Nama Perusahaan/Pelaku : Lokasi Pulau (Titik Koordinat/Desa) : Penanam Modal (PM Asing/ PM Dalam Negeri) Luas Area Pemanfaatan Jenis Pemanfaatan Pulau (lingkari sesuai objek) : a. konservasi;
b.pendidikan dan pelatihan;
c.penelitian dan pengembangan;
d.budidaya laut;
e.pariwisata;
f.usaha perikanan dan kelautan;
g.pertanian organik;
h.peternakan;
i.pertambangan;
j.permukiman;
k.industri;
l.perkebunan;
m.lainnya …………………………… Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagai berikut :
N o Dokumen Perizinan Obyek Pemeriksaan Kesesuaian Sesuai Tidak
1.Izin Lokasi Nomor Izin :
Terbit : Pemberi Izin : Peruntukan :
2.Izin Pemanfaatan/ Pengelolaan Nomor Izin :
Terbit : Pemberi Izin : Peruntukan :
3.Perizinan lainnya yang dimiliki
1.……………………….
2.……………………….
4. Dampak Kegiatan Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil Uraian Ada Tidak Catatan Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya Pencemaran Perairan Merugikan masyarakat sekitarnya 5. Rekomendasi dan Tindakan Demikian Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Pelaku Usaha Polsus PWP3K/Pengawas Perikanan (……………………………… ………..) NIK. (…………………………… ……………..) NIP. Paraf Pengesahan : Nama Polsus PWP3K : NIP. : Tembusan : Direktur Pengawasan PSDK
9.Standar Usaha Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL No KBLI 74909 Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
1.Ruang Lingkup Jasa pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam, yang meliputi mengangkat dari bawah air, memindahkan dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanannya, menyimpan, inventarisasi dan penanganan BMKT.
2.Istilah dan Definisi Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan, yang berada di dasar laut.
3.Penggolonga n Usaha -
4.Persyaratan Umum Usaha
a.rekomendasi/persetujuan yang diterbitkan oleh tim koordinasi lintas kementerian/lembaga yang bertugas mengoordinasikan pengelolaan BMKT;
b.surat pernyataan jaminan asuransi bagi personil survei, pengangkatan, dan penyelaman ilmiah;
c.surat pernyataan kesanggupan pelaku usaha untuk memproses dan melaksanakan pemanfaatan BMKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d.bukti pembayaran PNBP.
Durasi pemenuhan persyaratan umum disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
5.Persyaratan Khusus Usaha Berupa dokumen perencanaan pengelolaan BMKT yang diperoleh dari survei, meliputi:
a.rencana pengangkatan, yang memuat:
1) luasan area kerja dengan paling sedikit 4 (empat) titik koordinat; 2) titik kerangka kapal, paling sedikit 2 (dua) titik koordinat; 3) site plan sebaran BMKT; 4) deskripsi BMKT yang meliputi gambaran jenis, material, dan perkiraan jumlah; 5) metode pengangkatan; 6) pendokumentasian yang terdiri atas penggambaran, video dan foto; 7) kebutuhan moda atau kapal pengangkat dan kapal logistik; 8) kebutuhan peralatan pengangkatan; 9) kebutuhan sarana penanganan BMKT; 10) kebutuhan tenaga kerja dan tenaga ahli; 11) risk analysis kegiatan pengangkatan yang meliputi: a) analisa resiko yang dapat disebabkan dari aktifitas pengangkatan; b) analisa resiko yang disebabkan oleh biota laut; c) analisa resiko terhadap BMKT; dan d) penanganan resiko, 12) waktu pelaksanaan pengangkatan,
b.rencana penanganan di atas kapal, meliputi:
1) konservasi yang meliputi desalinasi dan pembersihan; 2) inventarisasi yang meliputi penghitungan, pengklasifikasian dan pelabelan; dan 3) penyimpanan sementara di atas kapal,
c.rencana pemulihan ekosistem, meliputi:
1) identifikasi biota dalam area kerja dan sekitar kerangka kapal; dan 2) membuat modeling dampak dan rencana rehabilitasinya,
d.rencana pengelolaan pasca pengangkatan, meliputi:
1) rencana penyimpanan di darat; 2) dokumen analisa dan proses bisnis; 3) master plan dan DED pemanfaatan hasil pengangkatan; dan 4) roadmap dan rencana aksi pemanfaatan. Durasi pemenuhan persyaratan khusus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
6.Sarana a. kapal pengangkat BMKT dengan kondisi:
1) laik laut sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 2) laik simpan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 3) dilengkapi peralatan keselamatan kerja; dan 4) memiliki ruang yang cukup untuk menampung tenaga pengangkatan, ruang kerja, penanganan dan penyimpanan yang diangkat,
b.kapal pendukung logistik untuk mobilisasi penyelam, bahan makanan, dan safety boat.
c.alat pengangkat BMKT, antara lain:
1) water dredge; 2) air lift; 3) crane; dan/atau 4) lifting bag,
d.peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan unit medical check up;
e.alat penanganan BMKT di atas kapal, paling sedikit meliputi:
1) meja kerja; 2) bak perendaman; 3) air tawar dan/atau aquades; 4) alat untuk membersihkan; 5) ayakan; 6) keranjang pengepakan; 7) bubble wrap; 8) pH meter; dan 9) label tahan air,
f.alat dokumentasi dan pengukuran, dapat berupa:
1) kamera bawah air; 2) alat gambar tahan air; 3) frame/grid; 4) skala meter; 5) roll meter; 6) tali; 7) patok; 8) differential global positioning system/global positioning system; dan/atau 9) kompas,
g.alat Selam dan pendukungnya berupa:
1) scuba gear; 2) hp charging compressor; 3) diving personal equipment; 4) scuba tank aluminium 12 (dua belas) liter; 5) pisau; 6) senter; 7) kompas; 8) dive computer; dan/atau 9) buoy dan sosis.
7.Struktur Organisasi SDM dan SDM
a.manajer lapangan 1 (satu) orang yang memiliki pengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
b.safety diver;
c.konservator yang memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun menangani BMKT;
d.peneliti dengan keahlian arkeologi, didukung oleh tenaga ahli oseonografi, biologi laut, geologi, kelautan, dan kimia;
e.peselam pekerja yang memiliki sertifikat selam yang relevan; dan
f.tenaga medis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Jas a Pengangkatan BMKT sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 276 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan, Aktifitas Profesional Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.
10 . Sistem Manajemen Usaha Manajemen Pengangkatan BMKT:
a.dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang disusun melalui survei;
b.pelaksanaan pengangkatan mengedepankan keselamatan kesehatan kerja dan kehati-hatian serta keamanan BMKT;
c.penanganan BMKT yang sistematis dan terkontrol;
dan
d.memiliki mekanisme pelaporan yang terbuka, berkala dan komprehensif.
11 . Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian kegiatan Usaha Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL dilakukan melalui verifikasi oleh verifikator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhadap:
1.pemenuhan terhadap persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan BMKT;
2.pemenuhan terhadap persyaratan teknis pengangkatan;
3.efektifitas penerapan sistem manajemen usaha;
dan
4.mekanisme penilaian kesesuaian rencana usaha yang disampaikan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan pengawasan kegiatan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL dilaksanakan di lokasi pengangkatan dan penyimpanan BMKT.
b.Cara pengawasan kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL dilakukan secara rutin dan insidental.
1) Pengawasan rutin dilakukan melalui: a) laporan pelaku usaha, dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha. b) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara:
(1)memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL;
(2)memeriksa kesesuaian dokumen perizinan dan kelengkapan dokumen:
(a) Nomor Induk Berusaha (NIB); (b) izin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha; dan (c) perkembangan usaha.
(3)memeriksa proses kegiatan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL;
(4)mendokumentasikan kegiatan pengawasan.
2) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan
1) Laporan perkembangan kegiatan usaha 2) Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap satu tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) Peta lokasi kegiatan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL; b) GPS; c) Peralatan dokumentasi kegiatan; d) Daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; e) Form Berita Acara Pengawasan; dan/atau f) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Polsus PWP3K
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan Polsus PWP3K dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pelaksanaan pengawasan kegiatan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL dilakukan oleh Polsus PWP3K, TNI AL dan Polair, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 juncto Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/KEPMEN- KP/2000.
b.Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus PWP3K:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/b; 2) telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh Polsus PWP3K dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh Polsus PWP3K dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh Polsus PWP3K; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh Polsus PWP3K paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
10.Standar Usaha Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No.
KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya
1.Ruang Lingkup Merupakan Perizinan Berusaha di kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan pembangunan/penempatan infrastruktur pariwisata dan/atau kegiatan pemanfaatan lainnya yang bersifat menetap di perairan paling singkat 30 (tiga puluh) hari serta kegiatan penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata.
2.Istilah dan Definisi
a.Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
b.Kawasan Konservasi Nasional adalah kawasan konservasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
c.Kawasan Konservasi Daerah adalah kawasan konservasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Gubernur.
d.Pariwisata Alam Perairan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam perairan pada kawasan konservasi.
e.Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan adalah usaha menyediakan barang dan/atau jasa bagi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam perairan.
f.Tenaga Kerja Lokal adalah warga negara Indonesia yang berdomisili dalam batas wilayah administratif kabupaten/kota setempat.
g.Budaya dan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
h.Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan adalah segala bentuk infrastruktur untuk menunjang kegiatan pariwisata alam perairan. Contoh: dermaga wisata, hotel terapung, restoran terapung dan landas pacu sea plane.
i.Penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan adalah suatu usaha yang menyediakan sarana, peralatan, dan jasa pemanduan dalam satu unit usaha. Contoh: dive operator, operator wisata pancing dan Live on Board (LOB).
j.Infrastruktur lainnya adalah infrastruktur selain untuk menunjang kegiatan pariwisata alam perairan. Contoh:
keramba jaring apung untuk kegiatan budidaya, pipa air bersih, kabel telekomunikasi dan dermaga perikanan.
3.Penggolongan Usaha -
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan:
1) Proposal rencana usaha yang memuat: a) analisa kondisi lingkungan kawasan konservasi; b) rencana investasi; c) rencana tata letak dan detil desain; d) analisis usaha; e) target pelanggan; f) rencana aktivitas; dan g) rencana pengelolaan lingkungan dan sosial- budaya-ekonomi sekitar: h) program pemeliharaan aset; i) program keselamatan pengunjung j) program pengelolaan sampah/limbah; k) program interpretasi sumber daya kawasan konservasi; l) program interpretasi budaya dan kearifan masyarakat lokal/sekitar; m) program pemberdayaan tenaga kerja lokal/sekitar; n) program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal/sekitar; dan o) program perlindungan dan pelestarian lingkungan sumber daya alam kawasan konservasi, 2) berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi mengenai: a) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan sistem zonasi kawasan konservasi; b) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi penangkapan ikan masyarakat setempat; c) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi usaha eksisting (yang menetap); d) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi aktivitas pariwisata alam perairan; dan e) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan persebaran/migrasi biota dilindungi,
b.Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan:
1) proposal rencana usaha yang memuat: a) analisa kondisi lingkungan kawasan konservasi; b) rencana investasi; c) analisis usaha; d) target pelanggan; e) rencana aktivitas dan f) rencana pengelolaan lingkungan dan sosial- budaya-ekonomi sekitar:
(1)program pemeliharaan aset;
(2)program keselamatan pengunjung
(3)program pengelolaan sampah/limbah;
(4)program interpretasi sumber daya kawasan konservasi;
(5)program interpretasi budaya dan kearifan masyarakat lokal/sekitar;
(6)program pemberdayaan tenaga kerja lokal/sekitar;
(7)program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal/sekitar; dan
(8)program perlindungan dan pelestarian lingkungan sumber daya alam kawasan konservasi.
2) berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala unit organisasi pengelola kawasan konservasi mengenai: a) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan sistem zonasi kawasan konservasi; b) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi usaha eksisting (yang menetap); dan c) kesesuaian kondisi aset perusahaan yang dilaporkan dengan rencana usaha.
c.penempatan infrastruktur lainnya:
1) proposal rencana usaha yang memuat: a) analisa kondisi lingkungan kawasan konservasi; b) rencana investasi; c) rencana tata letak dan detil desain; d) analisis usaha; e) rencana aktivitas dan f) rencana pengelolaan lingkungan dan sosial- budaya-ekonomi sekitar:
(1)program pemeliharaan aset;
(2)program pengelolaan sampah/limbah;
(3)program pemberdayaan tenaga kerja lokal/sekitar;
(4)program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal/sekitar; dan
(5)program perlindungan dan pelestarian lingkungan sumber daya alam kawasan konservasi,
2) berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh kepala unit organisasi pengelola kawasan konservasi mengenai: a) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan sistem zonasi kawasan konservasi; b) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi penangkapan ikan masyarakat setempat; c) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi usaha eksisting (yang menetap); d) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi aktivitas pariwisata alam perairan; dan e) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan persebaran/migrasi biota dilindungi. Durasi pemenuhan persyaratan umum usaha 17 (tujuh belas) hari kalender.
5.Persyaratan Khusus Usaha Dalam proses penerbitan izin:
a.Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan, berupa bukti pembayaran PNBP atau retribusi daerah penerbitan izin pengusahaan dalam hal peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan tarif PNBP atau peraturan daerah yang mengatur jenis dan tarif retribusi daerah tersebut telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan,
b.Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan, berupa bukti pembayaran PNBP atau retribusi daerah penerbitan izin pengusahaan dalam hal Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif PNBP atau Peraturan Daerah yang mengatur jenis dan tarif retribusi daerah tersebut telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang- undangan,
c.Penempatan infrastruktur lainnya, berupa bukti pembayaran PNBP atau retribusi daerah penerbitan izin pengusahaan dalam hal Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif PNBP atau Peraturan Daerah yang mengatur jenis dan tarif retribusi daerah tersebut telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang- undangan.
Durasi pemenuhan persyaratan khusus dalam proses penerbitan izin: 7 (tujuh) hari kalender. Setelah izin terbit
a.Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan, berupa:
1) perjanjian kerja sama dengan satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi; 2) sertifikat usaha terkait pengelolaan pariwisata alam; 3) sertifikat kompetensi di bidang kawasan konservasi untuk setiap sumber daya manusia pengusahaan yang berhubungan langsung dengan aktivitas pemanfaatan di dalam kawasan konservasi; 4) laporan realisasi investasi; 5) laporan pendapatan dan pengeluaran; 6) laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial-budaya-ekonomi sekitar seperti yang tercantum dalam dokumen/proposal rencana usaha; 7) laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi; 8) laporan pelaksanaan butir-butir kewajiban dalam dokumen persetujuan lingkungan; 9) laporan pelaksanaan penerapan standar keamanan dan keselamatan untuk infrastruktur dan peralatan yang dipergunakan; dan 10) bukti pembayaran PNBP atau retribusi daerah kontribusi pemanfaatan kawasan konservasi dalam hal peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan tarif PNBP atau peraturan daerah yang mengatur jenis dan tarif retribusi daerah tersebut telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
b.Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan, berupa:
1) perjanjian kerja sama dengan satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi; 2) sertifikat usaha terkait pengelolaan pariwisata alam; 3) sertifikat kompetensi di bidang kawasan konservasi untuk setiap sumber daya manusia pengusahaan yang berhubungan langsung dengan aktivitas pemanfaatan di dalam kawasan konservasi; 4) laporan realisasi investasi; 5) laporan pendapatan dan pengeluaran; 6) laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial-budaya-ekonomi sekitar seperti yang tercantum dalam dokumen/proposal rencana usaha; 7) laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi; dan 8) laporan pelaksanaan penerapan standar keamanan dan keselamatan untuk infrastruktur dan peralatan yang dipergunakan.
c.penempatan infrastruktur lainnya, berupa:
1) perjanjian kerja sama dengan satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi; 2) sertifikat kompetensi di bidang kawasan konservasi untuk setiap SDM pengusahaan yang berhubungan langsung dengan aktivitas pemanfaatan di dalam kawasan konservasi; 3) laporan realisasi investasi; 4) laporan pendapatan dan pengeluaran; 5) laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial-budaya-ekonomi sekitar seperti yang tercantum dalam dokumen/proposal rencana usaha; 6) laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi; 7) laporan pelaksanaan butir-butir kewajiban dalam dokumen persetujuan lingkungan; 8) laporan pelaksanaan penerapan standar keamanan dan keselamatan untuk infrastruktur dan peralatan yang dipergunakan; dan 9) bukti pembayaran PNBP atau retribusi daerah kontribusi pemanfaatan kawasan konservasi dalam hal peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan tarif PNBP atau peraturan daerah yang mengatur jenis dan tarif retribusi daerah tersebut telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang- undangan. Durasi pemenuhan persyaratan khusus setelah izin terbit:
a.Perjanjian kerja sama, sertifikat usaha dan sertifikat kompetensi: 6 (enam) bulan setelah izin terbit;
b.Laporan dan bukti pembayaran PNBP atau retribusi daerah: setiap tahun pada tanggal 31 Maret.
6.Sarana a. Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan:
1) pemasangan tanda batas pada area pengusahaan; 2) penggunaan bahan ramah lingkungan; 3) material yang dipergunakan tidak diambil dari kawasan konservasi; 4) infrastruktur paling luas 30% (tiga puluh persen) dari luas area dalam persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; 5) menyediakan fasilitas pengelolaan limbah, sampah dan kebersihan lingkungan; 6) infrastruktur tidak dibangun melalui pengerukan dan/atau pengurukan dalam kawasan konservasi; dan 7) menyediakan media informasi berupa papan/media interpretasi terkait sistem zonasi, target konservasi dan jenis ikan endemik/langka/dilindungi yang ada di kawasan konservasi.
b.Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan
1) menyediakan peralatan keselamatan bagi pengelola dan pengunjung; 2) peralatan yang digunakan memenuhi standar keamanan dan keselamatan; 3) menyediakan fasilitas pengelolaan limbah, sampah dan kebersihan lingkungan; 4) memiliki media informasi berupa papan/media interpretasi terkait sistem zonasi, target konservasi dan jenis ikan endemik/langka/ dilindungi yang ada di kawasan konservasi.
c.Penempatan infrastruktur lainnya:
1) pemasangan tanda batas pada area pengusahaan; 2) penggunaan bahan ramah lingkungan; dan 3) material yang dipergunakan tidak diambil dari kawasan konservasi; 4) infrastruktur paling luas 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas area dalam persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; 5) menyediakan fasilitas pengelolaan limbah, sampah dan kebersihan lingkungan.
7.Struktur Organisasi SDM dan SDM.
a.Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan:
1) tenaga kerja lokal sejumlah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan SDM pengusahaan di lokasi usaha yang dimohonkan; dan 2) memiliki sertifikat kompetensi di bidang kawasan konservasi untuk setiap SDM pengusahaan yang berhubungan langsung dengan aktivitas pemanfaatan di dalam kawasan konservasi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
b.Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan:
1) tenaga kerja lokal sejumlah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan SDM pengusahaan di lokasi usaha yang dimohonkan; dan 2) memiliki sertifikat kompetensi di bidang kawasan konservasi untuk setiap SDM pengusahaan yang berhubungan langsung dengan aktivitas pemanfaatan di dalam kawasan konservasi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
c.Penempatan infrastruktur lainnya:
1) tenaga kerja lokal sejumlah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan SDM pengusahaan di lokasi usaha yang dimohonkan; dan 2) memiliki sertifikat kompetensi di bidang kawasan konservasi untuk setiap SDM pengusahaan yang berhubungan langsung dengan aktivitas pemanfaatan di dalam kawasan konservasi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
8.Pelayanan a. Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan
1) memberikan pengarahan kepada pengguna jasa (wisatawan/pengunjung) terkait zonasi, target konservasi dan jenis ikan endemik/langka/ dilindungi yang ada di kawasan konservasi; dan 2) menyediakan layanan administrasi masuk kawasan konservasi untuk wisatawan/ pengunjung.
b.Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan:
1) memberikan pengarahan kepada pengguna jasa (wisatawan/pengunjung) terkait zonasi, target konservasi dan jenis ikan endemik/langka/ dilindungi yang ada di kawasan konservasi; dan 2) menyediakan layanan administrasi masuk kawasan konservasi untuk wisatawan/ pengunjung.
9.Persyaratan Produk/Jasa
a.Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan Jasa yang dihasilkan harus memenuhi standar terkait pengelolaan pariwisata alam dan ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi.
b.Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan:
Jasa yang dihasilkan harus memenuhi standar terkait pengelolaan pariwisata alam dan ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi.
c.Penempatan infrastruktur lainnya:
Jasa yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi. Standar pengelolaan pariwisata alam:
a.kelestarian fungsi ekosistem;
b.kelestarian obyek daya tarik wisata alam;
c.kelestarian sosial budaya;
d.kepuasan, keselamatan dan kenyamanan pengunjung;
dan
e.manfaat ekonomi bagi masyarakat, pengusaha dan pemerintah.
Ketentuan-ketentuan tentang pemanfaatan kawasan konservasi:
a.tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi;
b.memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;
c.melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;
d.melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Konservasi;
e.memperlambat laju kapal saat melewati jalur yang berdekatan dengan spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air;
f.hanya boleh berlabuh di pelabuhan atau pada fasilitas tambat labuh yang telah ditetapkan oleh pengelola Kawasan Konservasi;
g.tidak membuang jangkar;
h.tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kawasan Konservasi;
i.berlayar pada jalur yang telah ditetapkan. Dalam hal jalur pelayaran belum ditetapkan, maka kapal hanya boleh melewati jalur dengan kedalaman sekurang- kurangnya 2 (dua) kali draught kapal;
j.dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan;
k.dalam hal terjadi kerusakan Ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan;
l.mematuhi ketentuan dan peraturan zonasi yang berlaku di Kawasan Konservasi; dan
m.mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan Konservasi.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan
1) memiliki Standar Operasional Prosedur paling sedikit terkait: a) pelaksanaan aktivitas; b) pemeliharaan aset; c) kondisi darurat; d) keselamatan pengunjung; dan e) pengelolaan limbah atau sampah. 2) melakukan survey kepuasan pelanggan; 3) menyiapkan manajemen usaha terkait pelaksanaan program pengelolaan lingkungan dan sosial- budaya-ekonomi sekitar; 4) menyiapkan manajemen usaha terkait pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi; 5) menyiapkan manajemen usaha terkait pelaksanaan butir-butir kewajiban dalam dokumen Persetujuan Lingkungan; 6) menyiapkan manajemen usaha terkait pelaporan berkala kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk pengusahaan di Kawasan Konservasi Nasional atau kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi kelautan dan perikanan untuk pengusahaan di Kawasan Konservasi Daerah paling sedikit terkait: a) jumlah pengunjung/wisatawan, ragam aktivitas, dan lokasi kegiatan; b) tingkat kepuasan pengunjung/wisatawan; c) realisasi investasi; d) realisasi pendapatan dan pengeluaran; dan e) realisasi rencana pengelolaan lingkungan dan sosial-budaya-ekonomi sekitar seperti yang tercantum dalam dokumen/proposal rencana usaha.
b.Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan
1) memiliki Standar Operasional Prosedur minimal yang terkait dengan: a) pelaksanaan aktivitas; b) pemeliharaan aset; c) kondisi darurat; d) keselamatan pengunjung; dan e) pengelolaan limbah atau sampah. 2) melakukan survey kepuasan pelanggan; 3) menyiapkan manajemen usaha terkait pelaksanaan program pengelolaan lingkungan dan sosial- budaya-ekonomi sekitar; 4) menyiapkan manajemen usaha terkait pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi; 5) menyiapkan manajemen usaha terkait pelaporan berkala kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk pengusahaan di Kawasan Konservasi Nasional atau kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi kelautan dan perikanan untuk pengusahaan di Kawasan Konservasi Daerah paling sedikit terkait: a) jumlah pengunjung/wisatawan, ragam aktivitas, dan lokasi kegiatan; b) tingkat kepuasan pengunjung/wisatawan; c) realisasi investasi; d) realisasi pendapatan dan pengeluaran; dan e) realisasi rencana pengelolaan lingkungan dan sosial-budaya-ekonomi sekitar seperti yang tercantum dalam dokumen/proposal rencana usaha.
c.Penempatan infrastruktur lainnya
1) memiliki standar operasional prosedur minimal yang terkait dengan: a) pelaksanaan aktivitas; b) pemeliharaan aset; c) kondisi darurat; d) pengelolaan limbah atau sampah. 2) menyiapkan manajemen usaha terkait pelaksanaan program pengelolaan lingkungan dan sosial- budaya-ekonomi sekitar; 3) menyiapkan manajemen usaha terkait pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi; 4) menyiapkan manajemen usaha terkait pelaporan berkala kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk pengusahaan di Kawasan Konservasi Nasional atau kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi kelautan dan perikanan untuk pengusahaan di Kawasan Konservasi Daerah minimal yang terkait dengan: a) realisasi investasi; b) realisasi pendapatan dan pengeluaran; dan c) realisasi rencana pengelolaan lingkungan dan sosial-budaya-ekonomi sekitar seperti yang tercantum dalam dokumen/proposal rencana usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi oleh verifikator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk permohonan di Kawasan Konservasi Nasional atau oleh verifikator dari Pemerintah Provinsi untuk permohonan di Kawasan Konservasi Daerah, terhadap:
1.Dalam proses penerbitan izin:
a.Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan:
1) ketepatan waktu penyampaian permohonan pemenuhan komitmen; 2) kelengkapan persyaratan umum usaha; 3) kelayakan rencana usaha: a) memiliki program pemeliharaan aset yang paling sedikit meliputi bentuk, lokasi, jadwal pemeliharaan aset (khususnya aset yang digunakan di dalam kawasan), dan jumlah sumber daya manusia pengusahaan selaku penanggung jawab; b) memiliki program keselamatan pengunjung yang paling sedikit meliputi bentuk, lokasi penempatan dan jumlah alat keselamatan, termasuk emergency plan dan asuransi (bentuk, besaran polis, dan besaran klaim); c) memiliki program pengelolaan sampah/ limbah yang paling sedikit meliputi bentuk, jumlah, lokasi penempatan tempat sampah/limbah dan/atau toilet (di dalam area penguasaan pemohon), bentuk dan lokasi proses pengolahan/pengelolaan sampah/limbah, dan jumlah sumber daya manusia pengusahaan selaku penanggung jawab; d) memiliki program interpretasi sumber daya Kawasan Konservasi yang menguraikan rencana pemohon untuk meningkatkan pemahaman pengunjung/wisatawan khususnya yang terkait dengan peraturan pemanfaatan Kawasan Konservasi (sistem zonasi dan jenis kegiatan yang diperbolehkan/dilarang di masing- masing zona) dan etika berinteraksi dengan biota dilindungi selama beraktivitas di dalam Kawasan Konservasi berupa bentuk, desain, jumlah, lokasi penempatan/ pelaksanaan, dan jumlah sumber daya manusia pengusahaan selaku penanggung jawab; e) memiliki program interpretasi budaya dan kearifan masyarakat lokal/sekitar yang paling sedikit meliputi bentuk, desain, jumlah, lokasi penempatan/pelaksanaan, dan jumlah sumber daya manusia pengusahaan selaku penanggung jawab; f) memiliki program pemberdayaan tenaga kerja lokal/sekitar dalam bentuk mempekerjakan minimal 25% masyarakat lokal dari keseluruhan pegawai pengusahaan di lokasi usaha yang dimohonkan; g) memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal/sekitar yang paling sedikit menguraikan siapa penyedia jasa/produk lokal yang akan bekerjasama dengan pemohon, bentuk jasa/produk lokal, frekuensi jasa/produk lokal, dan nilai jasa/produk lokal yang akan digunakan pemohon dalam kurun waktu pengusahaan; h) memiliki program perlindungan dan pelestarian lingkungan sumber daya alam Kawasan Konservasi yang menguraikan paling sedikit meliputi bentuk, frekuensi dan besaran dana yang akan disiapkan pemohon (untuk program prolingkungan sumber daya alam) dalam kurun waktu pengusahaan. 4) kesesuaian rencana usaha dengan dokumen persetujuan lingkungan; dan 5) kesesuaian lokasi dalam dokumen rencana usaha, berita acara verifikasi lapangan dan persetujuan kesesuaian kegiatan peman- faatan ruang laut.
b.Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan
1) durasi pemenuhan persyaratan umum dan khusus; 2) kelengkapan persyaratan umum dan khusus usaha; 3) kelayakan rencana usaha: a) memiliki program pemeliharaan aset yang paling sedikit meliputi bentuk, lokasi, jadwal pemeliharaan aset (khususnya aset yang digunakan di dalam kawasan), dan jumlah sumber daya manusia pengusahaan selaku penanggung jawab; b) memiliki program keselamatan pengunjung yang paling sedikit meliputi bentuk, lokasi penempatan dan jumlah alat keselamatan, termasuk emergency plan dan asuransi (bentuk, besaran polis, dan besaran klaim); c) memiliki program pengelolaan sampah/ limbah yang paling sedikit meliputi bentuk, jumlah, lokasi penempatan tempat sampah/limbah dan/atau toilet (di dalam area penguasaan pemohon), bentuk dan lokasi proses pengolahan/pengelolaan sampah/limbah, dan jumlah sumber daya manusia pengusahaan selaku penanggung jawab; d) memiliki program interpretasi sumber daya Kawasan Konservasi yang menguraikan rencana pemohon untuk meningkatkan pemahaman pengunjung/wisatawan khususnya yang terkait dengan peraturan pemanfaatan Kawasan Konservasi (sistem zonasi dan jenis kegiatan yang diperbolehkan/dilarang di masing- masing zona) dan etika berinteraksi dengan biota dilindungi selama beraktivitas di dalam Kawasan Konservasi berupa bentuk, desain, jumlah, lokasi penempatan/ pelaksanaan, dan jumlah sumber daya manusia pengusahaan selaku penanggung jawab; e) memiliki program interpretasi budaya dan kearifan masyarakat lokal/sekitar yang paling sedikit meliputi bentuk, desain, jumlah, lokasi penempatan/pelaksanaan, dan jumlah sumber daya manusia pengusahaan selaku penanggung jawab; f) memiliki program pemberdayaan tenaga kerja lokal/sekitar dalam bentuk mempekerjakan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) masyarakat lokal dari keseluruhan pegawai pengusahaan di lokasi usaha yang dimohonkan; g) memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal/sekitar yang paling sedikit menguraikan siapa penyedia jasa/produk lokal yang akan bekerjasama dengan pemohon, bentuk jasa/produk lokal, frekuensi jasa/produk lokal, dan nilai jasa/produk lokal yang akan digunakan pemohon dalam kurun waktu pengusahaan; dan h) memiliki program perlindungan dan pelestarian lingkungan sumber daya alam Kawasan Konservasi yang menguraikan paling sedikit meliputi bentuk, frekuensi dan besaran dana yang akan disiapkan pemohon (untuk program prolingkungan sumber daya alam) dalam kurun waktu pengusahaan, 4) Kesesuaian Dokumen Rencana Usaha dengan Hasil Verifikasi Lapangan.
c.Penempatan infrastruktur lainnya
1) Durasi pemenuhan persyaratan umum dan khusus; 2) Kelengkapan persyaratan umum dan khusus usaha; 3) Kelayakan rencana usaha: 4) memiliki program pemeliharaan aset yang paling sedikit meliputi bentuk, lokasi, jadwal pemeliharaan aset (khususnya aset yang digunakan di dalam kawasan), dan jumlah sumber daya manusia pengusahaan selaku penanggung jawab; 5) memiliki program pengelolaan sampah/ limbah yang paling sedikit meliputi bentuk, jumlah, lokasi penempatan tempat sampah/limbah dan/atau toilet (di dalam area penguasaan pemohon), bentuk dan lokasi proses pengolahan/pengelolaan sampah/limbah, dan jumlah sumber daya manusia pengusahaan selaku penanggung jawab; 6) memiliki program pemberdayaan tenaga kerja lokal/sekitar dalam bentuk mempekerjakan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) masyarakat lokal dari keseluruhan pegawai pengusahaan di lokasi usaha yang dimohonkan; 7) memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal/sekitar yang paling sedikit menguraikan siapa penyedia jasa/produk lokal yang akan bekerjasama dengan pemohon, bentuk jasa/produk lokal, frekuensi jasa/produk lokal, dan nilai jasa/produk lokal yang akan digunakan pemohon dalam kurun waktu pengusahaan; 8) memiliki program perlindungan dan pelestarian lingkungan sumber daya alam Kawasan Konservasi yang menguraikan paling sedikit meliputi bentuk, frekuensi dan besaran dana yang akan disiapkan pemohon (untuk program prolingkungan sumber daya alam) dalam kurun waktu pengusahaan.
d.Kesesuaian rencana usaha dengan dokumen persetujuan lingkungan; dan
e.Kesesuaian lokasi dalam Dokumen Rencana Usaha, Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Peman-faatan Ruang Laut.
2.Setelah izin terbit
a.Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan:
1) Persyaratan Khusus Usaha 2) Standar sarana; 3) Struktur organisasi dan SDM; 4) Pelayanan; 5) Standar produk/jasa; 6) Sistem Manajemen Usaha; 7) realisasi investasi, 8) realisasi pendapatan dan pengeluaran; 9) realisasi program pengelolaan lingkungan dan sosial-budaya-ekonomi sekitar; 10) realisasi pelaksanaan butir-butir Perjanjian Kerjasama dengan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi; dan 11) realisasi pelaksanaan butir-butir kewajiban dalam dokumen Persetujuan Lingkungan.
b.Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan
1) Persyaratan Khusus Usaha 2) Standar sarana; 3) Struktur organisasi dan SDM; 4) Pelayanan; 5) Standar produk/jasa; 6) Sistem Manajemen Usaha; 7) realisasi investasi, 8) realisasi pendapatan dan pengeluaran; 9) realisasi program pengelolaan lingkungan dan sosial-budaya-ekonomi sekitar; dan 10) realisasi pelaksanaan butir-butir Perjanjian Kerjasama dengan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi.
c.Penempatan infrastruktur lainnya
1) Persyaratan Khusus Usaha 2) Standar sarana; 3) Struktur organisasi dan SDM; 4) Sistem Manajemen Usaha; 5) realisasi investasi, 6) realisasi pendapatan dan pengeluaran; 7) realisasi program pengelolaan lingkungan dan sosial-budaya-ekonomi sekitar; 8) realisasi pelaksanaan butir-butir Perjanjian Kerjasama dengan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi; dan 9) realisasi pelaksanaan butir-butir kewajiban dalam dokumen Persetujuan Lingkungan. Penilaian kesesuaian setelah izin diterbitkan dilaksanakan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk pengusahaan di Kawasan Konservasi Nasional atau oleh Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi kelautan dan perikanan untuk pengusahaan di Kawasan Konservasi Daerah secara on site paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan pengawasan kegiatan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan di kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau- pulau kecil.
b.Cara pengawasan kegiatan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dilakukan secara rutin dan insidental.
1) Pengawasan rutin dilakukan melalui: a) laporan pelaku usaha, dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha. b) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara:
(1)memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
(2)memeriksa kesesuaian dokumen perizinan dan kelengkapan dokumen:
(a) Nomor Induk Berusaha (NIB); (b) izin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha; dan (c) perkembangan usaha.
(3)memeriksa proses kegiatan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
(4)mendokumentasikan kegiatan pengawasan.
2) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan
1) Laporan perkembangan kegiatan usaha 2) Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap satu tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) peta lokasi kegiatan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil; b) GPS; c) peralatan dokumentasi kegiatan; d) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; e) Form Berita Acara Pengawasan; dan/atau f) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, pelaksana pengawasan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan,
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan:
a.pengawasan kegiatan usaha Aktivitas Kawasan Alam Lainnya dilakukan oleh Polsus PWP3K dan Pengawas Perikanan:
1) Polsus PWP3K melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian zonasi kegiatan usaha Aktivitas Kawasan Alam Lainnya 2) Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan Aktivitas Kawasan Alam Lainnya,
b.Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus PWP3K dan Pengawas Perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/b; 2) telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
11.Standar Usaha Wisata Tirta Lainnya No.
KBLI 93249 Wisata Tirta Lainnya
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan wisata bahari, yaitu wisata tirta lainnya yang belum tercakup dalam KBLI 93241 sampai dengan 93246 (Arung Jeram (KBLI 93241), Wisata Selam (KBLI 93242), Dermaga Marina (KBLI 93243), Kolam Pemancingan (KBLI 93244), Wisata Memancing (KBLI 93245), Aktivitas Wisata Air (KBLI 93246)) dan memanfaatkan ruang laut secara menetap paling singkat 30 (tiga puluh) hari.
2.Istilah dan Definisi
a.Wisata Bahari adalah bagian dari kegiatan wisata tirta lainnya, merupakan kegiatan wisata yang dilakukan di wilayah perairan baik itu pesisir, bentang laut, dan kolom air.
b.Wisata tirta lainnya adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang laut secara menetap paling singkat 30 (tiga puluh) hari, seperti: pembangunan dermaga marina, pendirian resort, ponton wisata, tracking mangrove, dive center/dive operator, taman bawah air, serta kegiatan wisata tirta yang lainnya.
3.Penggolongan Usaha -
4.Persyaratan Umum Usaha surat pernyataan kesanggupan untuk:
a.melibatkan masyarakat di sekitar kawasan wisata di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya; dan
b.membongkar bangunan dan instalasi bila masa berlaku telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan.
Durasi pemenuhan persyaratan umum usaha paling lama 7 (tujuh) hari kalender
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan memuat deskripsi daya dukung dan daya tampung lokasi yang dimohonkan;
b.dokumen detail engineering design (DED) yang menggambarkan rencana detail yang akan dilakukan dalam rencana pembangunan terkait sarana dan prasarana yang akan dibangun termasuk rencana pelaksanaan kegiatan, memuat paling sedikit:
1) koordinat lokasi bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari; 2) jenis dan daftar bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari; dan 3) metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di laut dan material yang digunakan ramah lingkungan,
c.dokumen kelayakan usaha paling sedikit memuat:
1) analisa keuangan berupa gambaran dan perhitungan rencana usaha; 2) analisa operasional paling sedikit meliputi: a) manajemen pengelolaan pengunjung; b) rencana pengelolaan sarana dan prasarana; c) rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak; d) rehabilitasi kondisi ekosistem; dan e) pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha, 3) analisa sumber daya manusia memuat kebutuhan tenaga kerja, rencana pelibatan masyarakat dan kualifikasi sumber daya manusia yang digunakan;
d.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
e.menyampaikan laporan monitoring kegiatan secara berkala setelah usaha berjalan, paling singkat 6 (enam) bulan sekali; dan
f.merehabilitasi ekosistem akibat kegiatan usaha wisata sesuai dengan hasil monitoring, hingga kondisi membaik/pulih.
Durasi pemenuhan persyaratan khusus untuk persyaratan pada:
a.huruf a sampai dengan huruf d selama 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
b.huruf e dan huruf f selama masa kegiatan.
6.Sarana a. wisata mangrove:
1) bangunan tracking mangrove/menara pandang/gazebo/dan sarana wisata lainnya: a) memenuhi persyaratan teknis menurut peraturan yang berlaku; b) menggunakan material yang sesuai dengan kondisi salinitas; c) meminimalkan penebangan mangrove dalam penempatan bangunan; d) terjamin keamanannya; dan e) menggunakan material yang ramah lingkungan dan laik digunakan, 2) dilengkapi dengan sarana dasar keselamatan dan keamanan;
b.Ponton Wisata:
1) bangunan: a) memenuhi persyaratan teknis menurut peraturan yang berlaku; b) menggunakan material yang sesuai dengan kondisi salinitas; c) memiliki sistem sanitasi; d) memiliki sistem pengolahan limbah; e) pendirian dan/atau penempatan ponton tidak di atas ekosistem terumbu karang; dan f) memperhitungkan penempatan tali tambat agar tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, 2) dilengkapi dengan sarana dasar keselamatan dan keamanan;
c.resort di perairan, untuk bangunan:
1) bangunan: a) memenuhi persyaratan teknis menurut peraturan yang berlaku; b) menggunakan material yang sesuai dengan kondisi salinitas; c) memiliki sistem sanitasi; d) memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga; dan e) memiliki jalan pelantar, 2) dilengkapi dengan sarana dasar keselamatan dan keamanan;
d.marine scaping (taman bawah air) berupa penempatan taman bawah air:
1) memenuhi persyaratan teknis menurut peraturan yang berlaku; 2) menggunakan material yang ramah lingkungan; 3) memasang penanda keberadaan taman bawah air; dan 4) menghindari kerusakan ekosistem,
e.dive center:
1) bangunan: a) memenuhi persyaratan teknis menurut peraturan yang berlaku b) menggunakan material yang sesuai dengan kondisi salinitas; c) memiliki sistem sanitasi; dan d) memiliki tempat penyimpanan dan pencucian alat yang aman, 2) dilengkapi dengan sarana dasar keselamatan dan keamanan.
f.dermaga marina:
1) bangunan: a) memenuhi persyaratan teknis menurut peraturan yang berlaku; b) menggunakan material yang sesuai dengan kondisi salinitas; c) menggunakan material yang ramah lingkungan; d) tidak di area ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove; dan e) memberikan akses bagi nelayan, 2) dilengkapi dengan sarana dasar keselamatan dan keamanan.
g.wisata tirta yang lainnya:
1) bangunan: a) memenuhi persyaratan teknis menurut peraturan yang berlaku; b) menggunakan material yang sesuai dengan kondisi salinitas; c) menggunakan material yang ramah lingkungan; dan d) meminimalisir kerusakan ekosistem pesisir dan laut dalam penempatan bangunan/ infrastruktur, 2) dilengkapi dengan sarana dasar keselamatan dan keamanan. Sarana dan fasilitas minimum lainnya dalam menjalankan usaha sesuai dengan standar usaha pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
7.Struktur Organisasi SDM dan SDM
a.manajer;
b.staf operasional yang memahami operasional usaha wisata bahari khususnya jenis wisata yang dijalankan;
c.pemandu wisata yang memahami kegiatan wisata bahari yang dijalankan; dan
d.pengawas yang bertugas mengawasi keamanan jalannya kegiatan wisata.
Kualifikasi sumber daya manusia mengacu pada Standar Kerja Kualifikasi Nasional Indonesia
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Jasa Persyaratan jasa yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam standar usaha pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
10.Sistem Manajemen Usaha Sistem manajemen usaha yang dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam standar usaha pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk kegiatan wisata tirta lainnya dilakukan melalui verifikasi oleh verifikator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhadap:
1.proposal pada saat pengajuan perizinan berusaha;
2.pemenuhan persyaratan;
3.realisasi kegiatan usaha pada tahap:
a.realisasi pembangunan sarana prasarana wisata 30% (tiga puluh persen) dari rencana awal;
b.realisasi pembangunan sarana prasarana wisata 70% (tujuh puluh) dari rencana awal;
dan
c.realisasi pembangunan sarana prasarana wisata 100% (seratus persen) dari rencana awal.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan pengawasan kegiatan Wisata Tirta Lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Wisata Tirta Lainnya dilaksanakan di: 1) lokasi pesisir, 2) bentang laut, dan 3) kolom air.
b.Cara pengawasan kegiatan Wisata Tirta Lainnya dilakukan secara rutin dan insidental.
1) Pengawasan rutin dilakukan melalui: a) laporan pelaku usaha, dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha. b) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. c) Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara:
(1)memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan Wisata Tirta Lainnya;
(2)memeriksa kesesuaian dokumen perizinan dan kelengkapan dokumen:
(a) Nomor Induk Berusaha (NIB); (b) Izin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha; dan (c) Perkembangan usaha.
(3)memeriksa proses kegiatan kegiatan Wisata Tirta Lainnya;
(4)mendokumentasikan kegiatan pengawasan.
2) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan
1) Laporan perkembangan kegiatan usaha 2) (2) Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. 3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap 1 (satu) tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) peta lokasi wisata tirta lainnya; b) GPS; c) peralatan dokumentasi kegiatan; d) Daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; e) Form Berita Acara Pengawasan; dan/atau f) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Polsus PWP3K
a.Hak:
1) Memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) Mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) Dalam hal diperlukan, pelaksana pengawasan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pelaksanaan pengawasan kegiatan Wisata Tirta Lainnya dilakukan oleh Polsus PWP3K.
b.Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus PWP3K:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/b; 2) telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh Polsus PWP3K dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh Polsus PWP3K dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh Polsus PWP3K; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh Polsus PWP3K paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat melalui
a.SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di Provinsi.
B. SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN
1.Standar Usaha Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut No. KBLI 03111 Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces/ikan bersirip meliputi ikan cakalang, madidihang, tongkol krai, tongkol komo, pelagis besar lainya, layang, kembung, selar, lemuru, kembang, belanak, julung-julung, pelagis kecil lainnya, kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut, kerapu, pari, kurisi, remang, layang, tembang, siro, ekor kuning, pisang-pisang, kapas-kapas, ikan karang, ikan demersal lainnya, di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut, termasuk kegiatan kapal yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun pengolahan dan pengawetan ikan.
2.Istilah dan Definisi
a.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
b.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
c.Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
d.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas Nelayan Kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.
e.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
f.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan.
g.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
h.Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
i.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
j.Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/ atau mengawetkan ikan.
k.Kapal Pengolah Ikan adalah kapal atau alat apung lainnya yang bersifat statis dan secara khusus dipergunakan untuk melakukan pengolahan ikan dengan menggunakan bahan baku dari hasil tangkapan dan/atau hasil budi daya menjadi produk antara dan/atau produk akhir.
l.Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda- benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
m.Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan, meliputi rumpon dan lampu.
n.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
o.Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPPNRI dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan.
p.Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
q.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
r.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
s.Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
t.Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
u.Ahli Penangkapan Ikan adalah awak kapal perikanan yang memiliki kompetensi dalam mengenali wilayah penangkapan Ikan, perencanaan operasi penangkapan Ikan yang bertanggung jawab, dan melaporkan kegiatan penangkapan Ikan.
v.Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.
w.Anak Buah Kapal adalah awak kapal perikanan selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan;
x.Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam Buku Sijil.
y.Buku Sijil adalah buku yang berisi daftar Awak Kapal Perikanan yang sesuai dengan jabatan yang bekerja di Kapal Perikanan.
z.Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi: a) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait:
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan;
(4)ukuran panjang dan lebar kapal; dan
(5)Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait:
(1)daerah penangkapan ikan; dan
(2)Alat Penangkapan Ikan.
2) Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi Nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. 3) Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan. 4) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan. 5) Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha kecil, menengah, dan besar harus memenuhi persyaratan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) menyampaikan informasi meliputi:
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan;
(4)ukuran kapal; dan
(5)negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) pada wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang sama.
2) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) daerah penangkapan ikan; dan/atau d) Pelabuhan Pangkalan. 4) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan: a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 5) Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) 1 tahun sejak diterbitkan. 7) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 8) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan, untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.
c.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
d.Ketentuan lain lain Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri sesuai yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro
1) Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku; 2) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan ikan; dan 3) Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan bagi kapal penangkap ikan yang melakukan pembayaran pasca produksi; 2) Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; 3) Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Persetujuan Berlayar; 4) Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan Berlayar berdasarkan: a) ukuran kapal; b) Alat Penangkapan Ikan; dan c) daerah penangkapan ikan. 5) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan ikan; 6) Mengaktifkan transmitter SPKP, bagi Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri; dan 7) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan wajib memenuhi ketentuan: a) mengaktifkan transmitter SPKP, untuk Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri; b) melaporkan hasil tangkapan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan; c) mengalihkan hasil tangkapan ikan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya; d) Mitra sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha e) mempunyai Pelabuhan Pangkalan yang sama dengan Kapal Pengangkut Ikan, untuk Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha penangkapan ikan dari Menteri; dan f) membuat Berita Acara Alih Muatan setiap kali melakukan Alih Muatan.
6.Sarana a. Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal Penangkap Ikan atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu Alat Penangkapan Ikan, sebagai berikut:
1) Jaring lingkar a) Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal b) Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal c) Pukat cincin teri dengan satu kapal d) Pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal e) Jaring lingkar tanpa tali kerut 2) Jaring Tarik a) Jaring tarik pantai b) Payang c) Jaring Tarik Berkantong 3) Jaring Hela a) Jaring hela udang berkantong b) Jaring hela ikan berkantong 4) Jaring Angkat a) Anco b) Bagan berperahu c) Bouke ami d) Bagan tancap 5) Alat yang dijatuhkan atau ditebarkan a) Jala jatuh berkapal b) Jala tebar 6) Jaring Insang a) Jaring insang tetap b) Jaring insang hanyut c) Jaring insang lingkar d) Jaring insang berpancang e) Jaring insang berlapis f) Jaring insang kombinasi 7) Perangkap a) Set net b) Bubu c) Bubu bersayap d) Pukat labuh e) Togo f) Ambai g) Jermal h) Pengerih i) Sero 8) Pancing a) Pancing ulur b) Pancing ulur tuna c) Pancing berjoran d) Huhate e) Huhate mekanis f) Rawai dasar g) Rawai tuna h) Tonda i) Pancing layang-layang 9) Alat Penangkapan Ikan Lainnya a) Tombak b) Ladung c) Panah d) Pukat dorong e) Seser untuk skala usaha mikro diperbolehkan menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya digunakan secara bergantian. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas Alat Penangkapan Ikan, kapasitas Alat Penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
b.Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan: a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b) di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap. 2) API didalam KBLI 03111 diperbolehkan mendapatkan hasil tangkapan sampingan, yaitu KBLI 03112, KBLI 03113, KBLI 03115, KBLI 03116, KBLI 03117, KBLI 03118, dan KBLI 03119.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi Nakhoda.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar terdiri atas:
1) Nakhoda yang bertugas sebagai pemimpin tertinggi di kapal perikanan, berfungsi memimpin pelayaran dan operasi penangkapan ikan. 2) Ahli Penangkapan Ikan berfungsi mengenali wilayah penangkapan ikan, dan merencanakan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab serta bertugas melaporkan kegiatan penangkapan ikan. Ahli Penangkapan Ikan dapat diperankan oleh nakhoda. 3) Anak Buah Kapal terdiri atas: a) Perwira bagian dek, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian dek; b) Perwira bagian mesin, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian mesin; c) Perwira quality control, yang bertanggungjawab terhadap penanganan dan/atau penyimpanan ikan; d) Serang, yang bertanggungjawab terhadap operasional alat penangkapan ikan; e) Kelasi, yang mengoperasionalkan alat penangkapan ikan dan/atau penanganan ikan; f) Operator mesin pendingin yang mengoperasikan mesin pendingin; g) Juru minyak, yang membantu perwira bagian mesin dalam melakukan pelumasan, pemeliharaan, dan perawatan mesin; dan h) Juru masak, yang bertugas menyiapkan makanan siap saji bagi seluruh awak kapal perikanan. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan 300 (tiga ratus) gross tonnage atau lebih terdiri atas Nakhoda, Ahli Penangkapan Ikan dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN I); 2) Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan Basic Safety Training-Fisheries (dapat dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan 3) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN I); c) Perwira bagian dek (quality control), harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Operator radio, harus memiliki Sertifikat Operator Radio; e) Serang, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan dan/atau Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; f) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan; g) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training- Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; h) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan i) Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 100 (seratus) sampai dengan <300 (kurang dari tiga ratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda, Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master), dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); 2) Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan Basic Safety Training-Fisheries (dapat dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan 3) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN III); b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN II); c) Perwira quality control, harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan; e) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training- Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; f) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan g) Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN III); dan 2) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN III); c) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan; dan d) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; dan 2) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. Persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh awak kapal perikanan, sebagai berikut: 1) Perjanjian Kerja Laut, bagi yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage; dan 2) Buku Pelaut Perikanan, bagi yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage.
c.Ketentuan Lain-lain Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/J asa
a.Skala usaha mikro -
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro -
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar wajib membayar biaya penempatan pemantau regional di atas kapal ke Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization), untuk Kapal Penangkap Ikan yang melakukan alih muatan di laut lepas.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan; 4) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024; dan 5) Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b.Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; dan 2) Alat Penangkapan Ikan.
2.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
1) informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan meliputi: a) ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan; b) daerah penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan; d) kisaran ukuran Kapal Penangkap Ikan; dan e) negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) pada wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang sama. 2) informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan, meliputi: a) Identitas pemilik Kapal Penangkap Ikan; dan b) Identitas Kapal Penangkap Ikan. 3) pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Pengawasan kegiatan penangkapan pisces/ikan bersirip di laut tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); 2) Laut Lepas; 3) Kapal Penangkapan Ikan; 4) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 5) Sentra Nelayan; dan/atau 6) Kawasan Konservasi Perikanan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan pisces/ikan bersirip di laut dilakukan sebagai berikut: 1) Skala usaha mikro: Pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan pisces/ikan bersirip di laut untuk tingkat risiko menengah rendah: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) kesesuaian informasi: (i) daerah penangkapan ikan; (ii) Alat Penangkapan Ikan; (iii) Pelabuhan Pangkalan; dan (iv) ukuran kapal. (b) kepemilikan Buku Kapal Perikanan; (c) kepemilikan Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
(2)pemeriksaan kepemilikan Persetujuan Berlayar; dan
(3)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) daerah penangkapan ikan; dan (b) Alat Penangkapan Ikan.
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) memeriksa kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan yang dituangkan dalam Log Book Penangkapan Ikan; b) memeriksa keaktifan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 gross tonnage dan beroperasi di atas 12 mil laut; c) memeriksa kepemilikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; d) memeriksa Awak Kapal Perikanan sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya; e) memeriksa kepemilikan Persetujuan Berlayar; f) memeriksa Berita Acara Alih Muatan; g) memeriksa bukti pembayaran biaya penempatan pemantau di atas kapal regional ke Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization), untuk Kapal Penangkap Ikan yang melakukan alih muatan di Laut Lepas.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Skala usaha mikro: a) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko menengah rendah, tidak dilakukan. b) pengawasan insidental
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) pengawasan rutin dilakukan:
(1)berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(a) standar pelaksanaan usaha; dan (b) perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Kapal Penangkap Ikan. b) pengawasan insidental:
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan, seperti: a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi.
2.Standar Usaha Penangkapan Crustacea di Laut No. KBLI 03112 Penangkapan Crustacea di Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan crustacean meliputi udang (udang windu, udang putih, udang dogol), lobster, kepiting, rajungan dan crustacea laut lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
2.Istilah dan Definisi
a.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
b.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
c.Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
d.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.
e.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
f.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan.
g.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
h.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
i.Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/ atau mengawetkan ikan.
j.Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda- benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
k.Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan, meliputi rumpon dan lampu.
l.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
m.Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan.
n.Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
o.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
p.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
q.Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
r.Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
s.Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) adalah Awak Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi dalam mengenali wilayah penangkapan Ikan, perencanaan operasi penangkapan Ikan yang bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan penangkapan ikan.
t.Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master).
u.Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.
v.Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi: a) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait:
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan;
(4)ukuran panjang dan lebar kapal; dan
(5)Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan; dan
(2)Alat Penangkapan Ikan.
2) Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. 3) Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan. 4) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan. 5) Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4) tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha kecil, menengah, dan besar harus memenuhi persyaratan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) menyampaikan informasi 1) daerah penangkapan ikan; 2) alat penangkapan ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan; dan 4) ukuran kapal. 2) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) daerah penangkapan ikan; dan d) Pelabuhan Pangkalan. 4) Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 4) 1 tahun sejak diterbitkan. 6) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan): a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 7) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 8) Setiap Orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.
c.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
d.Durasi pemenuhan:
Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri sesuai yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro
1) memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku; 2) melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan ikan; dan 3) membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan bagi kapal penangkap ikan yang melakukan pembayaran pasca produksi; 2) Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; 3) Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Persetujuan Berlayar; 4) Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan Berlayar berdasarkan: a) ukuran kapal; b) Alat Penangkapan Ikan; dan c) daerah penangkapan ikan 5) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan ikan; dan 6) Mengaktifkan transmitter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.
6.Sarana a. Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal Penangkap Ikan atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu Alat Penangkapan Ikan, sebagai berikut:
1) Jaring Tarik Jaring tarik berkantong 2) Jaring Hela Jaring hela udang berkantong 3) Jaring Angkat Anco 4) Alat yang dijatuhkan atau ditebarkan Jala tebar 5) Jaring Insang a) Jaring insang tetap b) Jaring insang berlapis c) Jaring insang kombinasi 6) Perangkap a) Bubu b) Bubu bersayap c) Pukat labuh d) Togo e) Ambai f) Jermal g) Pengerih 7) Alat Penangkapan Ikan Lainnya a) Pukat dorong b) Seser untuk skala usaha mikro diperbolehkan menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya digunakan secara bergantian. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas alat penangkapan Ikan, kapasitas alat penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
b.Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan: a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b) di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap. 2) API didalam KBLI 03112 diperbolehkan mendapatkan hasil tangkapan sampingan, yaitu KBLI 03111, KBLI 03113, KBLI 03115, KBLI 03116, KBLI 03117, KBLI 03118, dan KBLI 03119.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi Nakhoda.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar terdiri atas:
1) Nakhoda yang bertugas sebagai pemimpin tertinggi di kapal perikanan, berfungsi memimpin pelayaran dan operasi penangkapan ikan. 2) Ahli Penangkapan Ikan berfungsi mengenali wilayah penangkapan ikan, dan merencanakan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab serta bertugas melaporkan kegiatan penangkapan ikan. Ahli Penangkapan Ikan dapat diperankan oleh nakhoda. 3) Anak Buah Kapal terdiri atas: a) Perwira bagian dek, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian dek; b) Perwira bagian mesin, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian mesin; c) Perwira quality control, yang bertanggungjawab terhadap penanganan dan/atau penyimpanan ikan; d) Serang, yang bertanggungjawab terhadap operasional alat penangkapan ikan; e) Kelasi, yang mengoperasionalkan alat penangkapan ikan dan/atau penanganan ikan; f) Operator mesin pendingin yang mengoperasikan mesin pendingin; g) Juru minyak, yang membantu perwira bagian mesin dalam melakukan pelumasan, pemeliharaan, dan perawatan mesin; dan h) Juru masak, yang bertugas menyiapkan makanan siap saji bagi seluruh awak kapal perikanan. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan 300 (tiga ratus) gross tonnage atau lebih terdiri atas Nakhoda, Ahli Penangkapan Ikan dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN I); 2) Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan Basic Safety Training-Fisheries (dapat dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan 3) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN I); c) Perwira bagian dek (quality control), harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Operator radio, harus memiliki Sertifikat Operator Radio; e) Serang, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan dan/atau Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; f) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan; g) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training- Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; h) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan i) Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 100 (seratus) sampai dengan <300 (kurang dari tiga ratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda, Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master), dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); 2) Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan Basic Safety Training-Fisheries (dapat dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan 3) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN III); b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN II); c) Perwira quality control, harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan; e) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training- Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; f) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan g) Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda harus memiliki paling rendah Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN-III); dan 2) Anak Buah Kapal harus memiliki: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN III); c) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan; dan d) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; dan 2) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. Persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh awak kapal perikanan, sebagai berikut: 1) Perjanjian Kerja Laut, bagi yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage; 2) Buku Pelaut Perikanan, bagi yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage.
c.Ketentuan Lain-lain Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/J asa
a.Skala usaha mikro -
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal.
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan; 4) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024; dan 5) Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b.Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; dan 2) Alat Penangkapan Ikan.
2.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
1) informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan meliputi: a) ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan; b) daerah penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan; dan d) kisaran ukuran Kapal Penangkap Ikan. 2) informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan, meliputi: a) Identitas pemilik Kapal Penangkap Ikan; dan b) Identitas Kapal Penangkap Ikan. 3) pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/Retribusi. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Pengawasan kegiatan penangkapan crustacea di laut tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); 2) Kapal Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 4) Sentra Nelayan; dan/atau 5) Kawasan Konservasi Perikanan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan crustacea di laut dilakukan sebagai berikut: 1) Skala usaha mikro: Pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan crustacea di laut untuk tingkat risiko menengah rendah: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) kesesuaian informasi: (i) daerah penangkapan ikan; (ii) Alat Penangkapan Ikan; (iii) Pelabuhan Pangkalan; dan (iv) ukuran kapal. (b) kepemilikan Buku Kapal Perikanan (c) kepemilikan Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024;
(2)pemeriksaan kepemilikan Persetujuan Berlayar; dan
(3)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) daerah penangkapan ikan; dan (b) Alat Penangkapan Ikan.
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) memeriksa kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan yang dituangkan dalam Log Book Penangkapan Ikan; b) memeriksa keaktifan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 gross tonnage dan beroperasi di atas 12 mil laut; c) memeriksa kepemilikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; d) memeriksa Awak Kapal Perikanan sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya; dan e) memeriksa kepemilikan Persetujuan Berlayar.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Skala usaha mikro: a) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko menengah rendah, tidak dilakukan. b) pengawasan insidental
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) pengawasan rutin dilakukan:
(1)berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(a) standar pelaksanaan usaha; dan (b) perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Kapal Penangkap Ikan. b) pengawasan insidental:
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan, seperti: a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi.
3.Standar Usaha Penangkapan Mollusca di Laut No. KBLI 03113 Penangkapan Mollusca di Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan mollusca meliputi cumi-cumi, sotong, gurita, dan jenis lainnya; remis, simping, kerang darah, kerang hijau, tiram, dan jenis kekerangan lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
2.Istilah dan Definisi
a.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
b.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
c.Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
d.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.
e.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
f.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan.
g.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
h.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
i.Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, danf atau mengawetkan ikan.
j.Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda- benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
k.Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan, meliputi rumpon dan lampu.
l.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
m.Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan.
n.Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
o.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
p.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
q.Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
r.Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
s.Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) adalah Awak Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi dalam mengenali wilayah penangkapan Ikan, perencanaan operasi penangkapan Ikan yang bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan penangkapan ikan.
t.Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master).
u.Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.
v.Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi: a) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan;
(4)ukuran panjang dan lebar kapal; dan
(5)Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait:
(1)daerah penangkapan ikan; dan
(2)Alat Penangkapan Ikan.
2) Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. 3) Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan. 4) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan. 5) Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4) tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha kecil, menengah, dan besar harus memenuhi persyaratan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) menyampaikan informasi
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)alat penangkapan ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan; dan
(4)ukuran kapal.
2) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) daerah penangkapan ikan; dan d) Pelabuhan Pangkalan. 4) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan): a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 5) Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) 1 tahun sejak diterbitkan. 7) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru; 8) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan, untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.
c.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
d.Ketentuan lain lain Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri sesuai yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro
1) Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku; 2) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan ikan; dan 3) Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan bagi kapal penangkap ikan yang melakukan pembayaran pasca produksi; 2) Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; 3) Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Persetujuan Berlayar; 4) Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan Berlayar berdasarkan: a) ukuran kapal; b) Alat Penangkapan Ikan; dan c) daerah penangkapan ikan 5) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan ikan; dan 6) Mengaktifkan transmitter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.
6.Sarana a. Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal Penangkap Ikan atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu Alat Penangkapan Ikan, sebagai berikut:
1) Jaring Tarik a) Payang b) Jaring tarik berkantong 2) Jaring Hela a) Jaring hela udang berkantong b) Jaring hela ikan berkantong 3) Penggaruk a) Penggaruk berkapal b) Penggaruk tanpa kapal 4) Jaring Angkat a) Bagan berperahu b) Bouke ami c) Bagan tancap 5) Alat yang Dijatuhkan atau Ditebarkan Jala jatuh berkapal 6) Perangkap Pukat labuh 7) Pancing a) Pancing cumi b) Pancing cumi mekanis 8) Alat Penangkapan Ikan Lainnya Ladung untuk skala usaha mikro dapat menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya digunakan secara bergantian. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas alat penangkapan Ikan, kapasitas alat penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
b.Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan: a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b) di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap. 2) API didalam KBLI 03113 diperbolehkan mendapatkan hasil tangkapan sampingan, yaitu KBLI 03111, KBLI 03112, KBLI 03115, KBLI 03116, KBLI 03117, KBLI 03118, dan KBLI 03119.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi Nakhoda.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar terdiri atas:
1) Nakhoda yang bertugas sebagai pemimpin tertinggi di kapal perikanan, berfungsi memimpin pelayaran dan operasi penangkapan ikan. 2) Ahli Penangkapan Ikan berfungsi mengenali wilayah penangkapan ikan, dan merencanakan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab serta bertugas melaporkan kegiatan penangkapan ikan. Ahli Penangkapan Ikan dapat diperankan oleh nakhoda. 3) Anak Buah Kapal terdiri atas: a) Perwira bagian dek, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian dek; b) Perwira bagian mesin, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian mesin; c) Perwira quality control, yang bertanggungjawab terhadap penanganan dan/atau penyimpanan ikan; d) Serang, yang bertanggungjawab terhadap operasional alat penangkapan ikan; e) Kelasi, yang mengoperasionalkan alat penangkapan ikan dan/atau penanganan ikan; f) Operator mesin pendingin yang mengoperasikan mesin pendingin; g) Juru minyak, yang membantu perwira bagian mesin dalam melakukan pelumasan, pemeliharaan, dan perawatan mesin; dan h) Juru masak, yang bertugas menyiapkan makanan siap saji bagi seluruh awak kapal perikanan. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan 300 (tiga ratus) gross tonnage atau lebih terdiri atas Nakhoda, Ahli Penangkapan Ikan dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN I); 2) Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan Basic Safety Training-Fisheries (dapat dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan 3) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); b) Perwira bagian mesin, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN I); c) Perwira bagian dek (quality control), harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Operator radio, harus memiliki Sertifikat Operator Radio; e) Serang, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan dan/atau Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; f) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan; g) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training- Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; h) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan i) Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 100 (seratus) sampai dengan <300 (kurang dari tiga ratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda, Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master), dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); 2) Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan Basic Safety Training-Fisheries (dapat dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan 3) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN III); b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN II); c) Perwira quality control, harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan; e) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training- Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; f) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan g) Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN III); dan 2) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN III); c) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan; dan d) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; dan 2) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. Persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh awak kapal perikanan, sebagai berikut: 1) Perjanjian Kerja Laut, bagi yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage; dan 2) Buku Pelaut Perikanan, bagi yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage.
c.Ketentuan Lain-lain Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/J asa
a.Skala usaha mikro -
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal.
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan; 4) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024; dan 5) Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b.Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; dan 2) Alat Penangkapan Ikan.
2.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
1) informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan meliputi: a) ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan; b) daerah penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan; dan d) kisaran ukuran Kapal Penangkap Ikan. 2) informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan, meliputi: a) Identitas pemilik Kapal Penangkap Ikan; dan b) Identitas Kapal Penangkap Ikan. 3) pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Pengawasan kegiatan penangkapan mollusca di laut tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); 2) Kapal Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 4) Sentra Nelayan; dan/atau 5) Kawasan Konservasi Perikanan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan mollusca di laut dilakukan sebagai berikut: 1) Skala usaha mikro: Pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan mollusca di laut untuk tingkat risiko menengah rendah: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) kesesuaian informasi: (i) daerah penangkapan ikan; (ii) Alat Penangkapan Ikan; (iii) Pelabuhan Pangkalan; dan (iv) ukuran kapal. (b) kepemilikan Buku Kapal Perikanan; (c) kepemilikan Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
(2)pemeriksaan kepemilikan Persetujuan Berlayar; dan
(3)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) daerah penangkapan ikan; dan (b) Alat Penangkapan Ikan.
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) memeriksa kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan yang dituangkan dalam Log Book Penangkapan Ikan; b) memeriksa keaktifan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 gross tonnage dan beroperasi di atas 12 mil laut; c) memeriksa kepemilikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; d) memeriksa Awak Kapal Perikanan sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya; e) memeriksa kepemilikan Persetujuan Berlayar.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Skala usaha mikro: a) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko menengah rendah, tidak dilakukan. b) pengawasan insidental
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) pengawasan rutin dilakukan:
(1)berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(a) standar pelaksanaan usaha; dan (b) perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Kapal Penangkap Ikan. b) pengawasan insidental:
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan, seperti: a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi.
4.Standar Usaha Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut No. KBLI 03115 Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan induk/benih ikan, induk/benih udang, induk/benih kerang, induk/benih kepiting, dan induk/benih biota lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
2.Istilah dan Definisi
a.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
b.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
c.Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
d.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.
e.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
f.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan.
g.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
h.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
i.Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, danf atau mengawetkan ikan.
j.Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda- benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
k.Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan, meliputi rumpon dan lampu.
l.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
m.Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan.
n.Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
o.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
p.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
q.Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
r.Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
s.Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) adalah Awak Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi dalam mengenali wilayah penangkapan Ikan, perencanaan operasi penangkapan Ikan yang bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan penangkapan ikan.
t.Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master).
u.Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.
v.Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi: a) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan;
(3)lokasi budidaya ikan;
(4)jenis induk/benih ikan yang menjadi target;
(5)ukuran panjang dan lebar kapal; dan
(6)Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan; dan
(2)Alat Penangkapan Ikan.
2) Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. 3) Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran kapal; dan e) lokasi budidaya ikan. 4) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan. 5) Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4) tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha. 6) Nelayan penangkap benih bening lobster untuk pembudidayaan harus merupakan nelayan yang telah ditetapkan sebagai nelayan penangkap benih bening lobster.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha kecil, menengah, dan besar harus memenuhi persyaratan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) Ukuran Kapal Penangkap Ikan sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage; d) menyampaikan informasi;
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)alat penangkapan ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan; dan
(4)ukuran kapal.
2) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) daerah penangkapan ikan; dan d) Pelabuhan Pangkalan. 4) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan): a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 5) Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) 1 tahun sejak diterbitkan. 7) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru; 8) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan, untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.
c.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
d.Ketentuan lain lain Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri sesuai yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro
1) Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku; 2) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan ikan; dan 3) Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan;
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan bagi kapal penangkap ikan yang melakukan pembayaran pasca produksi; 2) Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; 3) Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Persetujuan Berlayar; 4) Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan Berlayar berdasarkan: a) ukuran kapal; b) Alat Penangkapan Ikan; dan c) daerah penangkapan ikan 5) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan ikan; dan 6) Mengaktifkan transmitter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.
6.Sarana a. Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal Penangkap Ikan atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu Alat Penangkapan Ikan, sebagai berikut:
1) Penggaruk Penggaruk tanpa kapal 2) Jaring Angkat Anco 3) Perangkap a) Bubu b) Sero c) Set Net d) Pukat labuh 4) Alat Penangkapan Ikan Lainnya a) Seser b) Pocongan dan sejenisnya untuk skala usaha mikro dapat menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya digunakan secara bergantian. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas alat penangkapan Ikan, kapasitas alat penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
b.Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan: a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b) di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap.; dan 2) API didalam KBLI 03115 diperbolehkan mendapatkan hasil tangkapan sampingan, yaitu KBLI 03111, KBLI 03112, KBLI 03113, KBLI 03116, KBLI 03117, KBLI 03118, dan KBLI 03119.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi Nakhoda.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar terdiri atas:
1) Nakhoda yang bertugas sebagai pemimpin tertinggi di kapal perikanan, berfungsi memimpin pelayaran dan operasi penangkapan ikan. 2) Ahli Penangkapan Ikan berfungsi mengenali wilayah penangkapan ikan, dan merencanakan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab serta bertugas melaporkan kegiatan penangkapan ikan. Ahli Penangkapan Ikan dapat diperankan oleh nakhoda. 3) Anak Buah Kapal terdiri atas: a) Perwira bagian dek, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian dek; b) Perwira bagian mesin, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian mesin; c) Perwira quality control, yang bertanggungjawab terhadap penanganan dan/atau penyimpanan ikan; d) Serang, yang bertanggungjawab terhadap operasional alat penangkapan ikan; e) Kelasi, yang mengoperasionalkan alat penangkapan ikan dan/atau penanganan ikan; f) Operator mesin pendingin yang mengoperasikan mesin pendingin; g) Juru minyak, yang membantu perwira bagian mesin dalam melakukan pelumasan, pemeliharaan, dan perawatan mesin; dan h) Juru masak, yang bertugas menyiapkan makanan siap saji bagi seluruh awak kapal perikanan. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan 300 (tiga ratus) gross tonnage atau lebih terdiri atas Nakhoda, Ahli Penangkapan Ikan dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN I); 2) Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan Basic Safety Training-Fisheries (dapat dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan 3) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN I; c) Perwira bagian dek (quality control), harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Operator radio, harus memiliki Sertifikat Operator Radio; e) Serang, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan dan/atau Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; f) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan; g) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; h) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan i) Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 100 (seratus) sampai dengan <300 (kurang dari tiga ratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda, Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master), dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); 2) Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan Basic Safety Training-Fisheries (dapat dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan 3) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN III); b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN II; c) Perwira quality control, harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan; e) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; f) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan g) Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN-III); dan 2) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN III); c) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan; dan d) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; dan 2) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. Persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh awak kapal perikanan, sebagai berikut: 1) Perjanjian Kerja Laut, bagi yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage; dan 2) Buku Pelaut Perikanan, bagi yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage.
c.Ketentuan Lain-lain Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa
a.Skala usaha mikro -
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal.
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) lokasi budidaya ikan; 4) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024; 5) jenis induk/benih ikan yang menjadi target; dan 6) Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b.Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; dan 2) Alat Penangkapan Ikan.
2.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
1) informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan meliputi: a) ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan; b) daerah penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan; dan d) kisaran ukuran Kapal Penangkap Ikan. 2) informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan, meliputi: a) Identitas pemilik Kapal Penangkap Ikan; dan b) Identitas Kapal Penangkap Ikan. 3) pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Pengawasan kegiatan Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); 2) Kapal Penangkap Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 4) Sentra Nelayan; dan/atau 5) Kawasan Konservasi Perikanan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut dilakukan sebagai berikut: 1) Skala usaha mikro: Pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut untuk tingkat risiko menengah rendah: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, dilakukan melalui:
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) kesesuaian informasi: (i) daerah penangkapan ikan; (ii) Alat Penangkapan Ikan; (iii) Pelabuhan Pangkalan; dan (iv) ukuran kapal. (b) kepemilikan Buku Kapal Perikanan; dan (c) kepemilikan Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
(2)pemeriksaan kepemilikan Persetujuan Berlayar; dan
(3)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) daerah penangkapan ikan; dan (b) Alat Penangkapan Ikan.
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) memeriksa kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan yang dituangkan dalam Log Book Penangkapan Ikan; b) memeriksa keaktifan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 gross tonnage dan beroperasi di atas 12 mil laut; c) memeriksa kepemilikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; d) memeriksa Awak Kapal Perikanan sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya; dan e) memeriksa kepemilikan Persetujuan Berlayar.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Skala usaha mikro: a) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko menengah rendah, tidak dilakukan. b) pengawasan insidental
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) pengawasan rutin dilakukan:
(1)berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(a) standar pelaksanaan usaha; dan (b) perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun melalui inspeksi lapangan, Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Kapal Penangkap Ikan.
b) pengawasan insidental:
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan, seperti; a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.Dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi.
5.Standar Usaha Penangkapan Echinodermata di Laut No. KBLI 03116 Penangkapan Echinodermata di Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan jenis echinodermata seperti bintang laut, teripang, bulu babi, lili laut, dan lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
2.Istilah dan Definisi
a.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
b.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
c.Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
d.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.
e.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
f.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan.
g.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
h.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
i.Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, danf atau mengawetkan ikan.
j.Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda- benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
k.Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan, meliputi rumpon dan lampu.
l.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
m.Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan.
n.Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
o.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
p.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
q.Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
r.Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
s.Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) adalah Awak Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi dalam mengenali wilayah penangkapan Ikan, perencanaan operasi penangkapan Ikan yang bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan penangkapan ikan.
t.Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master).
u.Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.
v.Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi: a) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan;
(4)ukuran panjang dan lebar kapal; dan
(5)Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan; dan
(2)Alat Penangkapan Ikan.
2) Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. 3) Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan. 4) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan. 5) Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4) tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha kecil, menengah, dan besar harus memenuhi persyaratan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) menyampaikan informasi
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)alat penangkapan ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan; dan
(4)ukuran kapal.
2) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) daerah penangkapan ikan; dan d) Pelabuhan Pangkalan. 4) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan): a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 5) Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) 1 tahun sejak diterbitkan. 7) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru; 8) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan, untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.
c.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
d.Ketentuan lain lain Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri sesuai yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro
1) Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku; 2) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan ikan; dan 3) Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan bagi kapal penangkap ikan yang melakukan pembayaran pasca produksi; 2) Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; 3) Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Persetujuan Berlayar; 4) Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan Berlayar berdasarkan: a) ukuran kapal; b) Alat Penangkapan Ikan; dan c) daerah penangkapan ikan. 5) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan ikan; dan 6) Mengaktifkan transmitter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.
6.Sarana a. Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal Penangkap Ikan atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu Alat Penangkapan Ikan, sebagai berikut:
1) Penggaruk a) Penggaruk tanpa kapal b) Penggaruk berkapal 2) Alat Penangkapan Ikan Lainnya Ladung untuk skala usaha mikro dapat menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya digunakan secara bergantian. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas alat penangkapan Ikan, kapasitas alat penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
b.Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b) di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap. 2) API didalam KBLI 03116 diperbolehkan mendapatkan hasil tangkapan sampingan, yaitu KBLI 03111, KBLI 03112, KBLI 03113, KBLI 03115, KBLI 03117, KBLI 03118, dan KBLI 03119.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi Nakhoda.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar Struktur organisasi SDM dan SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar terdiri atas:
1) Nakhoda yang bertugas sebagai pemimpin tertinggi di kapal perikanan, berfungsi memimpin pelayaran dan operasi penangkapan ikan. 2) Ahli Penangkapan Ikan berfungsi mengenali wilayah penangkapan ikan, dan merencanakan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab serta bertugas melaporkan kegiatan penangkapan ikan. Ahli Penangkapan Ikan dapat diperankan oleh nakhoda. 3) Anak Buah Kapal terdiri atas: a) Perwira bagian dek, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian dek; b) Perwira bagian mesin, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian mesin; c) Perwira quality control, yang bertanggungjawab terhadap penanganan dan/atau penyimpanan ikan; d) Serang, yang bertanggungjawab terhadap operasional alat penangkapan ikan; e) Kelasi, yang mengoperasionalkan alat penangkapan ikan dan/atau penanganan ikan; f) Operator mesin pendingin yang mengoperasikan mesin pendingin; g) Juru minyak, yang membantu perwira bagian mesin dalam melakukan pelumasan, pemeliharaan, dan perawatan mesin; dan h) Juru masak, yang bertugas menyiapkan makanan siap saji bagi seluruh awak kapal perikanan. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan 300 (tiga ratus) gross tonnage atau lebih terdiri atas Nakhoda, Ahli Penangkapan Ikan dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN I); 2) Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan Basic Safety Training-Fisheries (dapat dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan 3) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN I); c) Perwira bagian dek (quality control), harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Operator radio, harus memiliki Sertifikat Operator Radio; e) Serang, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan dan/atau Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; f) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan; g) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; h) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan i) Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries. Struktur organisasi SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 100 (seratus) sampai dengan <300 (kurang dari tiga ratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda, Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master), dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); 2) Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan Basic Safety Training-Fisheries (dapat dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan 3) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN III); b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN II); c) Perwira quality control, harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan; e) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; f) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan g) Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries. Struktur organisasi SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN III); dan 2) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN III); c) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan; dan d) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; dan 2) Kelasi, harus memiliki memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. Persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh awak kapal perikanan, sebagai berikut: 1) Perjanjian Kerja Laut, bagi yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage; 2) Buku Pelaut Perikanan, bagi yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage;
c.Ketentuan Lain-lain Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/J asa
a.Skala usaha mikro -
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal.
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan; 4) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024; dan 5) Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b.Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; dan 2) Alat Penangkapan Ikan.
2.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
1) informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan meliputi: a) ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan; b) daerah penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan; d) kisaran ukuran Kapal Penangkap Ikan; dan 2) informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan, meliputi: a) Identitas pemilik Kapal Penangkap Ikan; dan b) Identitas Kapal Penangkap Ikan. 3) pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/Retribusi. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Pengawasan kegiatan Penangkapan Echinodermata di Laut tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); 2) Kapal Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 4) Sentra Nelayan; dan/atau 5) Kawasan Konservasi Perikanan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan echinodermata di laut dilakukan sebagai berikut: 1) Skala usaha mikro: Pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut untuk tingkat risiko menengah rendah: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) kesesuaian informasi: (i) daerah penangkapan ikan; (ii) Alat Penangkapan Ikan; (iii) Pelabuhan Pangkalan; dan (iv) Ukuran kapal. (b) kepemilikan Buku Kapal Perikanan (c) kepemilikan Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024;
(2)pemeriksaan kepemilikan Persetujuan Berlayar; dan
(3)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) daerah penangkapan ikan; dan (b) Alat Penangkapan Ikan.
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) memeriksa kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan yang dituangkan dalam Log Book Penangkapan Ikan; b) memeriksa keaktifan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 gross tonnage dan beroperasi di atas 12 mil laut; c) memeriksa kepemilikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; d) memeriksa Awak Kapal Perikanan sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya; e) memeriksa kepemilikan Persetujuan Berlayar.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Skala usaha mikro: a) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui: inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko menengah rendah, tidak dilakukan. b) pengawasan insidental
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) pengawasan rutin dilakukan:
(1)berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(a) standar pelaksanaan usaha; dan (b) perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan: 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun melalui inspeksi lapangan, Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Kapal Penangkap Ikan.
b) pengawasan insidental:
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan, seperti: a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan;
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi;
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.Dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi.
6.Standar Usaha Penangkapan Coelenterata di Laut No. KBLI 03117 Penangkapan Coelentera di Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan ikan coelenterate seperti anemone laut, polip, ubur-ubur dan lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
2.Istilah dan Definisi
a.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
b.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
c.Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
d.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.
e.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
f.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan.
g.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
h.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
i.Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, danf atau mengawetkan ikan.
j.Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda- benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
k.Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan, meliputi rumpon dan lampu.
l.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
m.Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan.
n.Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
o.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
p.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
q.Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
r.Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
s.Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) adalah Awak Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi dalam mengenali wilayah penangkapan Ikan, perencanaan operasi penangkapan Ikan yang bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan penangkapan ikan.
t.Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master).
u.Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.
v.Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi: a) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan;
(4)ukuran panjang dan lebar kapal; dan
(5)Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan; dan
(2)Alat Penangkapan Ikan.
2) Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. 3) Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan. 4) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan. 5) Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4) tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha kecil, menengah, dan besar harus memenuhi persyaratan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) menyampaikan informasi
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)alat penangkapan ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan; dan
(4)ukuran kapal.
2) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) daerah penangkapan ikan; dan d) Pelabuhan Pangkalan. 4) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan): a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 5) Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) 1 tahun sejak diterbitkan. 7) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru; 8) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan, untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.
c.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
d.Ketentuan lain-lain Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri sesuai yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro
1) Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku; 2) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan ikan; dan 3) Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi kapal penangkap ikan yang melakukan pembayaran pasca produksi; 2) Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; 3) Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Persetujuan Berlayar; 4) Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan Berlayar berdasarkan: a) ukuran kapal; b) Alat Penangkapan Ikan; dan c) daerah penangkapan ikan 5) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan ikan; dan 6) Mengaktifkan transmitter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.
6.Sarana a. Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal Penangkap Ikan atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu Alat Penangkapan Ikan, sebagai berikut:
1) Jaring lingkar Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal 2) Alat yang dijatuhkan Jala tebar. 3) Jaring angkat Bagan tancap. 4) Jaring insang Jaring insang berpancang. 5) Perangkap Pukat labuh. 6) Penggaruk Penggaruk tanpa kapal. 7) Alat Penangkapan Ikan Lainnya a) Ladung. b) Seser. untuk usaha skala usaha mikro dapat menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya digunakan secara bergantian. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas alat penangkapan Ikan, kapasitas alat penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
b.Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan: a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b) di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap. 2) API didalam KBLI 03117 diperbolehkan mendapatkan hasil tangkapan sampingan, yaitu KBLI 03111, KBLI 03112, KBLI 03113, KBLI 03115, KBLI 03116, KBLI 03118, dan KBLI 03119.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi Nakhoda.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar terdiri atas:
1) Nakhoda yang bertugas sebagai pemimpin tertinggi di kapal perikanan, berfungsi memimpin pelayaran dan operasi penangkapan ikan. 2) Ahli Penangkapan Ikan berfungsi mengenali wilayah penangkapan ikan, dan merencanakan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab serta bertugas melaporkan kegiatan penangkapan ikan. Ahli Penangkapan Ikan dapat diperankan oleh nakhoda. 3) Anak Buah Kapal terdiri atas: a) Perwira bagian dek, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian dek; b) Perwira bagian mesin, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian mesin; c) Perwira quality control, yang bertanggungjawab terhadap penanganan dan/atau penyimpanan ikan; d) Serang, yang bertanggungjawab terhadap operasional alat penangkapan ikan; e) Kelasi, yang mengoperasionalkan alat penangkapan ikan dan/atau penanganan ikan; f) Operator mesin pendingin yang mengoperasikan mesin pendingin; g) Juru minyak, yang membantu perwira bagian mesin dalam melakukan pelumasan, pemeliharaan, dan perawatan mesin; dan h) Juru masak, yang bertugas menyiapkan makanan siap saji bagi seluruh awak kapal perikanan. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan 300 (tiga ratus) gross tonnage atau lebih terdiri atas Nakhoda, Ahli Penangkapan Ikan dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN I); 2) Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan Basic Safety Training-Fisheries (dapat dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan 3) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN I); c) Perwira bagian dek (quality control), harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Operator radio, harus memiliki Sertifikat Operator Radio; e) Serang, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan dan/atau Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; f) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan; g) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; h) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan i) Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 100 (seratus) sampai dengan <300 (kurang dari tiga ratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda, Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master), dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); 2) Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan Basic Safety Training-Fisheries (dapat dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan 3) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN III); b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN II); c) Perwira quality control, harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan; e) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; f) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan g) Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda harus memiliki paling rendah Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN III); dan 2) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN III); c) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan; dan d) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; dan 2) Kelasi, harus memiliki memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. Persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh awak kapal perikanan, sebagai berikut: 1) Perjanjian Kerja Laut, bagi yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage; 2) Buku Pelaut Perikanan, bagi yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage;
c.Ketentuan Lain-lain Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/J asa
a.Skala usaha mikro -
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal.
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan; 4) Buku Kapal Perikanan; dan 5) Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b.Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; dan 2) Alat Penangkapan Ikan.
2.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
1) informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan meliputi: a) ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan; b) daerah penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan; d) kisaran ukuran Kapal Penangkap Ikan; dan 2) informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan, meliputi: a) Identitas pemilik Kapal Penangkap Ikan; dan b) Identitas Kapal Penangkap Ikan. 3) pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Pengawasan kegiatan Penangkapan Coelenterata di Laut tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); 2) Kapal Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 4) Sentra Nelayan; dan/atau 5) Kawasan Konservasi Perikanan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan coelenterata di laut dilakukan sebagai berikut: 1) Skala usaha mikro: Pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut untuk tingkat risiko menengah rendah (skala usaha mikro/nelayan kecil): a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) kesesuaian informasi: (i) daerah penangkapan ikan; (ii) Alat Penangkapan Ikan; (iii) Pelabuhan Pangkalan; dan (iv) Ukuran kapal. (b) kepemilikan Buku Kapal Perikanan (c) kepemilikan Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024;
(2)pemeriksaan kepemilikan Persetujuan Berlayar; dan
(3)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) daerah penangkapan ikan; dan (b) Alat Penangkapan Ikan.
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) memeriksa kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan yang dituangkan dalam Log Book Penangkapan Ikan; b) memeriksa keaktifan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 gross tonnage dan beroperasi di atas 12 mil Laut; c) memeriksa kepemilikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; d) memeriksa Awak Kapal Perikanan sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya; e) memeriksa kepemilikan Persetujuan Berlayar.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Skala usaha mikro: a) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko menengah rendah, tidak dilakukan. b) pengawasan insidental
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) pengawasan rutin dilakukan:
(1)berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(a) standar pelaksanaan usaha; dan (b) perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Kapal Penangkap Ikan. b) pengawasan insidental:
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) Wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan, seperti; a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan;
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi;
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi.
7.Standar Usaha Penangkapan Ikan Hias Laut No KBLI 03118 Penangkapan Ikan Hias di Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan ikan hias laut, seperti kuda laut (hippocampus), angel fish, clown fish, lion fish, ikan sekar taji layar lurik, ikan buntel pasir, ikan kalong, dan ikan hias lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
2.Istilah dan Definisi
a.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
b.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
c.Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
d.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.
e.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
f.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan.
g.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
h.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
i.Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, danf atau mengawetkan ikan.
j.Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda- benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
k.Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan, meliputi rumpon dan lampu.
l.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
m.Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan.
n.Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
o.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
p.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
q.Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
r.Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
s.Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) adalah Awak Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi dalam mengenali wilayah penangkapan Ikan, perencanaan operasi penangkapan Ikan yang bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan penangkapan ikan.
t.Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master).
u.Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.
v.Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
3.Penggolongan Usaha Skala usaha mikro Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi:
1) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait a) daerah penangkapan ikan; b) Alat Penangkapan Ikan; c) Pelabuhan Pangkalan; d) ukuran panjang dan lebar kapal; dan e) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. 2) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait a) daerah penangkapan ikan; dan b) Alat Penangkapan Ikan.
b.Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
c.Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan:
a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan.
d.Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan.
e.Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4) tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.
f.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
g.Ketentuan lain lain Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri sesuai yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.
5.Persyaratan Khusus Usaha Skala usaha mikro
a.Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi kapal penangkap ikan yang melakukan pembayaran pasca produksi;
b.Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku;
c.Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan ikan; dan
d.Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan;
6.Sarana a. Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal Penangkap Ikan atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan, dengan menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya digunakan secara bergantian, sebagai berikut:
1) Perangkap Bubu. 2) Penggaruk a) Penggaruk berkapal. b) Penggaruk tanpa kapal. 3) Alat Penangkapan Ikan Lainnya a) Panah b) Pukat dorong. c) Seser Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas alat penangkapan Ikan, kapasitas alat penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
b.Ketentuan lain-lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b) di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap. 2) API didalam KBLI 03118 diperbolehkan mendapatkan hasil tangkapan sampingan, yaitu KBLI 03111, KBLI 03112, KBLI 03113, KBLI 03115, KBLI 03116, KBLI 03117, dan KBLI 03119.
7.Struktur Organisasi dan SDM memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi Nakhoda.
Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa -
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
a.daerah penangkapan ikan;
b.Alat Penangkapan Ikan;
c.Pelabuhan Pangkalan;
d.Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024; dan
e.Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
2.Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
a.daerah penangkapan ikan; dan
b.Alat Penangkapan Ikan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Pengawasan kegiatan Penangkapan Ikan Hias di Laut tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); 2) Kapal Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 4) Sentra Nelayan; dan/atau 5) Kawasan Konservasi Perikanan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan ikan hias di laut dilakukan sebagai berikut: 1) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, dilakukan melalui a) pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(1)kesesuaian informasi:
(a) daerah penangkapan ikan; (b) Alat Penangkapan Ikan; (c) Pelabuhan Pangkalan; dan (d) Ukuran kapal.
(2)kepemilikan Buku Kapal Perikanan
(3)kepemilikan Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024;
b) pemeriksaan kepemilikan Persetujuan Berlayar; dan c) pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan. 2) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, dilakukan melalui a) pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(1)daerah penangkapan ikan;
dan
(2)Alat Penangkapan Ikan.
b) pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko menengah rendah, tidak dilakukan. 2) pengawasan insidental a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) Wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan, seperti; a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan;
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi.
8.Standar Usaha Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut No KBLI 03119 Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
2.Istilah dan Definisi
a.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
b.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
c.Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
d.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.
e.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
f.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan.
g.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
h.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
i.Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, danf atau mengawetkan ikan.
j.Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda- benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
k.Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan, meliputi rumpon dan lampu.
l.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
m.Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan.
n.Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
o.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
p.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
q.Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
r.Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
s.Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) adalah Awak Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi dalam mengenali wilayah penangkapan Ikan, perencanaan operasi penangkapan Ikan yang bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan penangkapan ikan.
t.Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master).
u.Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.
v.Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
3.Penggolongan Usaha Skala usaha mikro Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi: a) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan;
(4)ukuran panjang dan lebar kapal;
dan
(5)Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan; dan
(2)Alat Penangkapan Ikan.
2) Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. 3) Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan. 4) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan. 5) Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4) tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.
b.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
c.Ketentuan lain lain Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri sesuai yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.
5.Persyaratan Khusus Usaha Skala usaha mikro
a.Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku;
b.Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada syahbandar atau petugas Log Book Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan ikan; dan
c.Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan.
6.Sarana a. Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal Penangkap Ikan atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan, dengan menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya digunakan secara bergantian, sebagai berikut:
1) Penggaruk a) Penggaruk berkapal. b) Penggaruk tanpa kapal. 2) Alat Penangkapan Ikan Lainnya a) Pukat dorong. b) Seser. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas alat penangkapan Ikan, kapasitas alat penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
b.Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan; a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b) di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap 2) API didalam KBLI 03119 diperbolehkan mendapatkan hasil tangkapan sampingan, yaitu KBLI 03111, KBLI 03112, KBLI 03113, KBLI 03115, KBLI 03116, KBLI 03117, dan KBLI 03118.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi Nakhoda.
b.Ketentuan Lain-lain Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa -
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
a.daerah penangkapan ikan;
b.Alat Penangkapan Ikan;
c.Pelabuhan Pangkalan;
d.Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024; dan
e.Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
2.Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
a.daerah penangkapan ikan; dan
b.Alat Penangkapan Ikan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Pengawasan kegiatan Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); 2) Kapal Penangkap Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 4) Sentra Nelayan; dan/atau 5) Kawasan Konservasi Perikanan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan biota air lainnya di laut dilakukan sebagai berikut: 1) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, dilakukan melalui a) pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(1)kesesuaian informasi:
(a) daerah penangkapan ikan; (b) Alat Penangkapan Ikan; (c) Pelabuhan Pangkalan; dan (d) ukuran kapal.
(2)kepemilikan Buku Kapal Perikanan
(3)kepemilikan Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024;
b) pemeriksaan kepemilikan Persetujuan Berlayar; dan c) pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan. 2) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, dilakukan melalui a) pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(1)daerah penangkapan ikan;
dan
(2)Alat Penangkapan Ikan.
b) pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan Pangkalan.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko menengah rendah, tidak dilakukan. 2) pengawasan insidental a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) Wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan, seperti: a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan;
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi;
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi.
9.Standar Usaha Penangkapan Pisces di Perairan Darat No. KBLI 03121 Penangkapan Pisces di Perairan Darat
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces air tawar seperti ikan betok, sepat, bilih, depik, genggehek, kancera, kendia, lalang, mas, lukas, repang, lampan, tawes, seren, tontong tebu, tambakan, tempe, sumpit, sepat rawa, berukung, jelawat, parang, bentilak, lais, sepat siam, teri, betutu, gurame, sidat, baung, keting, gabus, toman, lele, hampal, lalawak, mujair, nila, beunteur, koan, nilem, semah, silih, patin, lempuk, dll di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
b.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
c.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
d.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
e.Alat Penangkapan Ikan adalah adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
f.Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, dan/atau tempat lainnya yang diperuntukan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, melakukan bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
g.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria pelabuhan perikanan.
h.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
i.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
j.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
k.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
l.Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
m.Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
n.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
o.Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
p.Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas- ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
q.Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran sampai dengan 5 (lima) gross tonnage.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait:
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan;
(4)ukuran panjang dan lebar kapal;
dan
(5)Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait:
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan; dan
(3)Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
2) perubahan Perizinan Berusaha sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran panjang dan lebar kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Surat Izin Usaha Perikanan; 2) Buku Kapal Perikanan; 3) Menyampaikan informasi a) daerah penangkapan ikan; b) alat penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; dan d) ukuran kapal. 4) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) daerah penangkapan ikan; dan d) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan. 6) Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan. 8) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan: a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 9) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 10) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.
c.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan pada petugas setiap kali mendaratkan ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan pada petugas setiap kali mendaratkan ikan.
6.Sarana a. Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal Penangkap Ikan atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu Alat Penangkapan Ikan, sebagai berikut:
1) Jaring Tarik Jaring tarik sempadan 2) Jaring Angkat a) Anco b) Bagan berperahu/bagan apung c) Bagan tancap 3) Alat yang dijatuhkan atau ditebarkan Jala tebar 4) Jaring Insang a) Jaring insang tetap b) Jaring insang hanyut c) Jaring insang lingkar d) Jaring insang berlapis 5) Perangkap a) Bubu b) Togo c) Sero 6) Pancing a) Pancing ulur b) Pancing berjoran c) Rawai dasar 7) Alat penangkap ikan lainnya a) Tombak b) Panah c) Seser d) Pukat dorong untuk skala usaha mikro dapat menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya digunakan secara bergantian. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas alat penangkapan Ikan, kapasitas alat penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan Ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
b.Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan: a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b) di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap. 2) API didalam KBLI 03121 diperbolehkan mendapatkan hasil tangkapan sampingan, yaitu KBLI 03122, KBLI 03123, KBLI 03124, KBLI 03125, KBLI 03126, dan KBLI 03129.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dilakukan oleh paling sedikit 1 (satu) orang Nelayan yang mengendalikan Kapal Penangkap Ikan dan/atau mengoperasionalkan Alat Penangkapan Ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang Nelayan, sebagai berikut:
1) Nelayan yang mengendalikan Kapal Penangkap Ikan dan/atau mengoperasionalkan Alat Penangkapan Ikan; dan 2) Nelayan yang membantu operasional penangkapan ikan.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/J asa
a.Skala usaha mikro -
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal.
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait:
1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; 4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan 5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b.Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; dan/atau 3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
2.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
1) Informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan, meliputi: a) ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan; b) daerah penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan, dan/atau Sentra Nelayan; dan d) kisaran ukuran kapal perikanan. 2) informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan, meliputi: a) Identitas pemilik Kapal Penangkap Ikan; dan b) Identitas Kapal Penangkap Ikan. 3) pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Kegiatan pengawasan Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Darat tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI Perairan Darat); 2) Kapal Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 4) Sentra Nelayan; dan/atau 5) Kawasan Konservasi Perikanan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat dilakukan sebagai berikut: 1) Skala usaha mikro: Pengawasan terhadap kegiatan usaha Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat untuk tingkat risiko menengah rendah: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) kesesuaian informasi: (i) Daerah Penangkapan Ikan; (ii) Alat Penangkapan Ikan; (iii) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; dan (iv) Ukuran Kapal. (b) Kepemilikan Buku Kapal Perikanan
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada petugas.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) daerah penangkapan ikan; dan (b) Alat Penangkapan Ikan.
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) memeriksa kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan yang dituangkan dalam Log Book Penangkapan Ikan; dan b) memeriksa kepemilikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Skala usaha mikro: a) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko menengah rendah, tidak dilakukan. b) pengawasan insidental
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) pengawasan rutin dilakukan:
(1)berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(a) standar pelaksanaan usaha; dan (b) perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Kapal Penangkap Ikan. b) pengawasan insidental:
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) Wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan;
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi;
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di provinsi, atau kabupaten/kota.
10.Standar Usaha Penangkapan Crustacea di Perairan Darat No. KBLI 03122 Penangkapan Crustacea di Perairan Darat
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan crustacean air tawar seperti udang grago, udang galah, udang tawar, dll, di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
b.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
c.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
d.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
e.Alat Penangkapan Ikan adalah adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
f.Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, dan/atau tempat lainnya yang diperuntukan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, melakukan bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
g.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria pelabuhan perikanan.
h.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
i.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
j.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
k.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
l.Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
m.Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
n.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
o.Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
p.Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas- ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
q.Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait:
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan;
(4)ukuran panjang dan lebar kapal;
dan
(5)Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait:
(1)daerah penangkapan ikan; dan
(2)Alat Penangkapan Ikan; dan
(3)Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
2) perubahan Perizinan Berusaha sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran Panjang dan lebar kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar:
1) Surat Izin Usaha Perikanan; 2) Buku Kapal Perikanan; 3) Menyampaikan informasi: a) daerah penangkapan ikan; b) alat penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; dan d) ukuran kapal. 4) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) daerah penangkapan ikan; dan d) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan. 6) Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan. 8) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan: a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 9) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 10) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.
6.Sarana a. Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal Penangkap Ikan atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu Alat Penangkapan Ikan, sebagai berikut:
1) Jaring Tarik Jaring tarik sempadan 2) Jaring Angkat Anco 3) Alat yang dijatuhkan Jala tebar 4) Jaring Insang Jaring Insang berlapis 5) Perangkap Bubu 6) Alat Penangkapan Ikan Lainnya Seser untuk skala usaha mikro diperbolehkan menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya digunakan secara bergantian. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas alat penangkapan Ikan, kapasitas alat penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan Ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
b.Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan: a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b) di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap. 2) API didalam KBLI 03122 diperbolehkan mendapatkan hasil tangkapan sampingan, yaitu KBLI 03121, KBLI 03123, KBLI 03125, KBLI 03126, dan KBLI 03127;
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dilakukan oleh paling sedikit oleh 1 (satu) orang Nelayan yang mengendalikan Kapal Penangkap Ikan dan/atau mengoperasionalkan alat penangkap ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang Nelayan, sebagai berikut:
1) Nelayan yang mengendalikan Kapal Penangkap Ikan dan/atau mengoperasionalkan Alat Penangkap Ikan, 1 (satu) orang; dan 2) Nelayan yang membantu operasional penangkapan ikan, sebanyak 1 (satu) orang.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa
a.Skala usaha mikro -
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal.
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; 4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan 5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b.Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; dan/atau 2) Alat Penangkapan Ikan; dan 3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
2.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
1) Informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan, meliputi: a) ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan; b) daerah penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; dan d) kisaran ukuran kapal perikanan. 2) informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan, meliputi: a) Identitas pemilik Kapal Penangkap Ikan; dan b) Identitas Kapal Penangkap Ikan. 3) pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Kegiatan pengawasan Penangkapan Crustacea Bersirip di Darat tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI Perairan Darat); 2) Kapal Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 4) Sentra Nelayan; dan/atau 5) Kawasan Konservasi Perikanan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Penangkapan Crustacea di Perairan Darat dilakukan sebagai berikut: 1) Skala usaha mikro: Pengawasan terhadap kegiatan usaha Penangkapan Crustacea Bersirip di Perairan Darat untuk tingkat risiko menengah rendah: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) kesesuaian informasi: (i) Daerah Penangkapan Ikan; (ii) Alat Penangkapan Ikan; (iii) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; dan (iv) Ukuran Kapal. (b) Kepemilikan Buku Kapal Perikanan
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada petugas.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) daerah penangkapan ikan; dan (b) Alat Penangkapan Ikan.
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) memeriksa kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan yang dituangkan dalam Log Book Penangkapan Ikan; dan b) memeriksa kepemilikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Skala usaha mikro: a) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko menengah rendah, tidak dilakukan. b) pengawasan insidental
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) pengawasan rutin dilakukan:
(1)berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(a) standar pelaksanaan usaha; dan (b) perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat Risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Kapal Penangkap Ikan. b) pengawasan insidental:
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan, seperti: a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi;
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.Dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi, atau Kabupaten/Kota.
11.Standar Usaha Penangkapan Mollusca di Perairan Darat No. KBLI 03123 Penangkapan Mollusca di Perairan Darat
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan mollusca air tawar seperti remis, siput, dll di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
b.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
c.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
d.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
e.Alat Penangkapan Ikan adalah adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
f.Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, dan/atau tempat lainnya yang diperuntukan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, melakukan bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
g.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria pelabuhan perikanan.
h.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
i.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
j.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
k.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
l.Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
m.Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
n.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
o.Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
p.Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas- ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
q.Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait:
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan;
(4)ukuran panjang dan lebar kapal;
dan
(5)Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait: 1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; dan 3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan. 2) perubahan Perizinan Berusaha sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran panjang dan lebar kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Surat Izin Usaha Perikanan 2) Buku Kapal Perikanan; 3) Menyampaikan informasi a) daerah penangkapan ikan; b) alat penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; dan d) ukuran kapal. 4) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) daerah penangkapan ikan; dan d) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan. 6) Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan. 8) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan: a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 9) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 10) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.
c.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan pada petugas setiap kali mendaratkan ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan pada petugas setiap kali mendaratkan ikan.
6.Sarana a. Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal Penangkap Ikan atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu Alat Penangkapan Ikan yaitu
1) Perangkap Bubu 2) Alat Penangkap Ikan Lainnya Seser untuk skala usaha mikro dapat menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya digunakan secara bergantian. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas alat penangkapan Ikan, kapasitas alat penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan Ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
b.Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan: a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b) di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap. 2) Alat penangkapan ikan didalam KBLI 03123 diperbolehkan mendapatkan hasil tangkapan sampingan, yaitu KBLI 03121, KBLI 03122, KBLI 03124, KBLI 03125, KBLI 03126, dan KBLI 03129.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dilakukan oleh paling sedikit oleh 1 (satu) orang nelayan yang mengendalikan Kapal Penangkap Ikan dan/atau mengoperasionalkan Alat Penangkap Ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang Nelayan, sebagai berikut:
1) Nelayan yang mengendalikan Kapal Penangkap Ikan dan/atau mengoperasionalkan Alat Penangkap Ikan, 1 (satu) orang; dan 2) Nelayan yang membantu operasional penangkapan ikan, sebanyak 1 (satu) orang.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa
a.Skala usaha mikro -
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal.
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; 4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan 5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b.Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; dan/atau 2) Alat Penangkapan Ikan; dan/atau 3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
2.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
1) Informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan, meliputi: a) ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan; b) daerah penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; dan d) kisaran ukuran kapal perikanan. 2) informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan, meliputi: a) Identitas pemilik Kapal Penangkap Ikan; dan b) Identitas Kapal Penangkap Ikan. 3) pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Kegiatan pengawasan Penangkapan Mollusca di Darat tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI Perairan Darat); 2) Kapal Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 4) Sentra Nelayan; dan/atau 5) Kawasan Konservasi Perikanan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Penangkapan Mollusca di Perairan Darat dilakukan sebagai berikut: 1) Skala usaha mikro: Pengawasan terhadap kegiatan usaha Penangkapan Mollusca di Perairan Darat untuk tingkat risiko menengah rendah: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) kesesuaian informasi: (i) Daerah Penangkapan Ikan; (ii) Alat Penangkapan Ikan; (iii) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; dan (iv) Ukuran Kapal. (b) Kepemilikan Buku Kapal Perikanan
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada petugas.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) daerah penangkapan ikan; dan (b) Alat Penangkapan Ikan.
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) memeriksa kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan yang dituangkan dalam Log Book Penangkapan Ikan; dan b) memeriksa kepemilikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Skala usaha mikro: a) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko menengah rendah, tidak dilakukan. b) pengawasan insidental
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) pengawasan rutin dilakukan:
(1)berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(a) standar pelaksanaan usaha; dan (b) perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Kapal Penangkap Ikan. b) pengawasan insidental:
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan;
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi;
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
d.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
e.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
f.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi, atau Kabupaten/Kota.
12.Standar Usaha Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat No. KBLI 03124 Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan semua jenis tumbuhan air di perairan darat seperti ganggang, eceng gondok, lumut dan tumbuhan hias dll di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
b.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
c.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
d.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
e.Alat Penangkapan Ikan adalah adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
f.Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, dan/atau tempat lainnya yang diperuntukan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, melakukan bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
g.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria pelabuhan perikanan.
h.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
i.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
j.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
k.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
l.Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
m.Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
n.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
o.Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
p.Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas- ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
q.Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan;
(4)ukuran panjang dan lebar kapal;
dan
(5)Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan; dan
(2)Alat Penangkapan Ikan; dan
(3)Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
2) perubahan Perizinan Berusaha sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran panjang dan lebar kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Surat Izin Usaha Perikanan 2) Buku Kapal Perikanan; 3) Menyampaikan informasi a) daerah penangkapan ikan; b) alat penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; dan d) ukuran kapal. 4) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) daerah penangkapan ikan; dan d) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan. 6) Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan. 8) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan: a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 9) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 10) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.
c.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.
6.Sarana a. Kegiatan Penangkapan Ikan tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan, dengan menggunakan Alat Penangkapan Ikan, jenis Alat Penangkapan Ikan Lainnya; seser.
Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas alat penangkapan Ikan, kapasitas alat penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan Ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
b.Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan: a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b) di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap. 2) Alat penangkapan ikan didalam KBLI 03124 diperbolehkan mendapatkan hasil tangkapan sampingan, yaitu KBLI 03121, KBLI 03122, KBLI 03123, KBLI 03125 KBLI 03126, dan KBLI 03129;
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dilakukan oleh paling sedikit oleh 1 (satu) orang Nelayan yang mengendalikan Kapal Penangkap Ikan dan/atau mengoperasionalkan alat penangkap ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang Nelayan, sebagai berikut:
1) Nelayan yang mengendalikan Kapal Penangkap Ikan dan/atau mengoperasionalkan Alat Penangkap Ikan, 1 (satu) orang; dan 2) Nelayan yang membantu operasional penangkapan ikan, sebanyak 1 (satu) orang.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/J asa
a.Skala usaha mikro -
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal.
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; 4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan 5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b.Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; dan/atau 3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
2.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
1) Informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan, meliputi: a) ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan; b) daerah penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; dan d) kisaran ukuran kapal perikanan. 2) informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan, meliputi: a) Identitas pemilik Kapal Penangkap Ikan; dan b) Identitas Kapal Penangkap Ikan. 3) pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Kegiatan pengawasan Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Darat tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI Perairan Darat); 2) Kapal Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 4) Sentra Nelayan; dan/atau 5) Kawasan Konservasi Perikanan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat dilakukan sebagai berikut: 1) Skala usaha mikro: Pengawasan terhadap kegiatan usaha Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Darat untuk tingkat risiko menengah rendah: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) kesesuaian informasi: (i) Daerah Penangkapan Ikan; (ii) Alat Penangkapan Ikan; (iii) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; dan (iv) Ukuran Kapal. (b) Kepemilikan Buku Kapal Perikanan
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada petugas.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) daerah penangkapan ikan; dan (b) Alat Penangkapan Ikan.
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) Memeriksa kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan yang dituangkan dalam Log Book Penangkapan Ikan; dan b) memeriksa kepemilikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Skala usaha mikro: a) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko menengah rendah, tidak dilakukan. b) pengawasan insidental
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) pengawasan rutin dilakukan:
(1)berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(a) standar pelaksanaan usaha; dan (b) perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Kapal Ikan. b) pengawasan insidental:
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual;
dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) Wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan;
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi;
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi, atau Kabupaten/Kota.
13.Standar Usaha Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat No. KBLI 03125 Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan induk/benih ikan di perairan darat seperti induk/benih ikan sidat, arwana, baung dll di di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
b.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
c.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
d.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
e.Alat Penangkapan Ikan adalah adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
f.Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, dan/atau tempat lainnya yang diperuntukan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, melakukan bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
g.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria pelabuhan perikanan.
h.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
i.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
j.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
k.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
l.Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
m.Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
n.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
o.Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biogis.
p.Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas- ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
q.Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.
4.Persyaratan a. Skala usaha mikro Umum Usaha 1) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan;
(4)ukuran panjang dan lebar kapal;
dan
(5)Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan; dan
(3)Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
2) perubahan Perizinan Berusaha sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran panjang dan lebar kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Surat Izin Usaha Perikanan 2) Buku Kapal Perikanan; 3) Menyampaikan informasi a) daerah penangkapan ikan; b) alat penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; dan d) ukuran kapal. 4) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) daerah penangkapan ikan; dan d) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan. 6) Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan 8) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan: a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 9) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 10) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.
c.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.
6.Sarana a. Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal Penangkap Ikan atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu Alat Penangkapan Ikan, sebagai berikut:
1) Jaring Angkat Anco 2) Perangkap a) Bubu b) Sero 3) Pancing 4) Alat Penangkapan Ikan Lainnya Pukat dorong untuk skala usaha mikro dapat menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya digunakan secara bergantian. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas alat penangkapan Ikan, kapasitas alat penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan Ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
b.Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan: a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b) di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap 2) Alat penangkapan ikan didalam KBLI 03125 diperbolehkan mendapatkan hasil tangkapan sampingan, yaitu KBLI 03121, KBLI 03122, KBLI 03123, KBLI 03124, KBLI 03126, dan KBLI 03129.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dilakukan oleh paling sedikit oleh 1 (satu) orang nelayan yang mengendalikan Kapal Penangkap Ikan dan/atau mengoperasionalkan Alat Penangkap Ikan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang Nelayan, sebagai berikut:
1) Nelayan yang mengendalikan Kapal Penangkap Ikan dan/atau mengoperasionalkan Alat Penangkap Ikan, 1 (satu) orang; dan 2) Nelayan yang membantu operasional penangkapan ikan, sebanyak 1 (satu) orang.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa
a.Skala usaha mikro -
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal.
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; 4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan 5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b.Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; dan/atau 3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
2.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
1) Informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan, meliputi: a) ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan; b) daerah penangkapan ikan; c) pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat, dan/atau sentra nelayan; dan d) kisaran ukuran kapal perikanan. 2) informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan, meliputi: a) Identitas pemilik Kapal Penangkap Ikan; dan b) Identitas Kapal Penangkap Ikan. 3) pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Kegiatan pengawasan Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI Perairan Darat); 2) Kapal Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 4) Sentra Nelayan; dan/atau 5) Kawasan Konservasi Perikanan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat dilakukan sebagai berikut: 1) Skala usaha mikro: Pengawasan terhadap kegiatan usaha Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat untuk tingkat risiko menengah rendah: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) kesesuaian informasi: (i) Daerah Penangkapan Ikan; (ii) Alat Penangkapan Ikan; (iii) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; dan (iv) Ukuran Kapal. (b) Kepemilikan Buku Kapal Perikanan
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada petugas.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, dilakukan melalui
(1)pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(a) daerah penangkapan ikan; dan (b) Alat Penangkapan Ikan.
(2)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) memeriksa kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan yang dituangkan dalam Log Book Penangkapan Ikan; dan b) memeriksa kepemilikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Skala usaha mikro: a) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui: Inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko menengah rendah, tidak dilakukan. b) pengawasan insidental
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) pengawasan rutin dilakukan:
(1)berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(a) standar pelaksanaan usaha; dan (b) perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat Risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Kapal Penangkap Ikan. b) pengawasan insidental:
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) Wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) Dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan;
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi;
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi, atau Kabupaten/Kota.
14.Standar Usaha Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat No. KBLI 03126 Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan ikan hias di perairan darat seperti ikan pelangi, ikan botia dll di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
b.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
c.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
d.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
e.Alat Penangkapan Ikan adalah adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
f.Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, dan/atau tempat lainnya yang diperuntukan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, melakukan bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
g.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria pelabuhan perikanan.
h.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
i.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
j.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
k.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
l.Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
m.Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
n.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
o.Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
p.Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas- ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
q.Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
3.Penggolongan Usaha Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan;
(4)ukuran panjang dan lebar kapal; dan
(5)Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan; dan
(3)Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
2) perubahan Perizinan Berusaha sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran panjang dan lebar kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
b.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha Skala usaha mikro melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.
6.Sarana a. Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal Penangkap Ikan atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya digunakan secara bergantian Alat Penangkapan Ikan, yaitu:
1) Jaring Angkat a) Anco b) Bagan tancap 2) Perangkap Bubu 3) Penangkap ikan lainnya a) Seser b) Pukat dorong Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas alat penangkapan Ikan, kapasitas alat penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan Ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
b.Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan: a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b) di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap. 2) Alat Penangkapan Ikan didalam KBLI 03126 diperbolehkan mendapatkan hasil tangkapan sampingan, yaitu KBLI 03121, KBLI 03122, KBLI 03123, KBLI 03124, KBLI 03125 dan KBLI 03129; dan
7.Struktur Organisasi dan SDM Skala usaha mikro dilakukan oleh paling sedikit oleh 1 (satu) orang nelayan yang mengendalikan Kapal Penangkap Ikan dan/atau mengoperasionalkan Alat Penangkap Ikan.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa -
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
a.daerah penangkapan ikan;
b.Alat Penangkapan Ikan;
c.Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan;
d.ukuran panjang dan lebar kapal; dan
e.Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
2.Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
a.daerah penangkapan ikan;
b.Alat Penangkapan Ikan; dan/atau
c.Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Kegiatan pengawasan Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI Perairan Darat); 2) Kapal Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 4) Sentra Nelayan; dan/atau 5) Kawasan Konservasi Perikanan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat dilakukan sebagai berikut: 1) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, dilakukan melalui a) pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(1)kesesuaian informasi:
(a) Daerah Penangkapan Ikan; (b) Alat Penangkapan Ikan; (c) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; dan (d) Ukuran Kapal.
(2)Kepemilikan Buku Kapal Perikanan
(3)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada petugas.
2) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, dilakukan melalui a) pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(1)daerah penangkapan ikan;
dan
(2)Alat Penangkapan Ikan.
b) pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui: Inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat Risiko menengah rendah, tidak dilakukan. 2) pengawasan insidental a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) Wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) Dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan;
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi;
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi, atau Kabupaten/Kota.
15.Standar Usaha Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat No KBLI 03129 Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/ pengambilan hewan atau biota air tawar seperti katak, bulus, labi-labi, belut, dan lainnya di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
b.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
c.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
d.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
e.Alat Penangkapan Ikan adalah adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
f.Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, dan/atau tempat lainnya yang diperuntukan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, melakukan bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
g.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria pelabuhan perikanan.
h.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
i.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
j.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
k.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
l.Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
m.Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
n.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
o.Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
p.Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas- ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
q.Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
3.Penggolongan Usaha Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima gross tonnage atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: a) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan;
(3)Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan;
(4)ukuran panjang dan lebar kapal;
dan
(5)Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
(1)daerah penangkapan ikan;
(2)Alat Penangkapan Ikan; dan
(3)Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
2) perubahan Perizinan Berusaha sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran panjang dan lebar kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
b.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha Skala usaha mikro melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.
6.Sarana a. Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal Penangkap Ikan atau tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan, dengan menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya digunakan secara bergantian, sebagai berikut:
1) Pancing Pancing ulur 2) Perangkap Bubu. 3) Penangkap ikan lainnya Seser. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan selektivitas alat penangkapan Ikan, kapasitas alat penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan, jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan Ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan.
b.Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan: a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage; dan b) di zona pemanfaatan pada subzona perikanan tangkap. 2) Alat penangkapan ikan didalam KBLI 03129 diperbolehkan mendapatkan hasil tangkapan sampingan, yaitu KBLI 03121, KBLI 03122, KBLI 03123, KBLI 03124, KBLI 03125 dan KBLI 03126;
7.Struktur Organisasi dan SDM Skala usaha mikro dilakukan oleh paling sedikit oleh 1 (satu) orang nelayan yang mengendalikan Kapal Penangkap Ikan dan/atau mengoperasionalkan Alat Penangkap Ikan.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa -
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait
a.daerah penangkapan ikan;
b.Alat Penangkapan Ikan;
c.Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan;
d.ukuran panjang dan lebar kapal; dan
e.Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
2.Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait
a.daerah penangkapan ikan;
b.Alat Penangkapan Ikan; dan/atau
c.Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Kegiatan pengawasan Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI Perairan Darat); 2) Kapal Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; 4) Sentra Nelayan; dan/atau 5) Kawasan Konservasi Perikanan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat dilakukan sebagai berikut: 1) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, dilakukan melalui a) pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(1)kesesuaian informasi:
(a) Daerah Penangkapan Ikan; (b) Alat Penangkapan Ikan; (c) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; dan (d) Ukuran Kapal.
(2)Kepemilikan Buku Kapal Perikanan
(3)pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada petugas.
2) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, dilakukan melalui a) pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(1)daerah penangkapan ikan;
dan
(2)Alat Penangkapan Ikan.
b) pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui: Inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko menengah rendah, tidak dilakukan. 2) pengawasan insidental a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) Wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) Dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan;
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi;
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi, atau Kabupaten/Kota.
16.Standar Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus No KBLI 50133 Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
2.Istilah dan Definisi
a.Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus adalah usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu termasuk ikan. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
b.Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum lainnya yang ditetapkan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, melakukan bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
c.Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum lainnya yang ditetapkan sebagai tempat Kapal Perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
d.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria pelabuhan perikanan.
e.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
f.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
g.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
h.Kapal Pengangkut Ikan adalah Kapal Perikanan yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, membekukan, dan/atau mengawetkan ikan.
i.Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang- undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
j.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan, yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
k.Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
l.Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
m.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
n.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
o.Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
p.Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
q.Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master).
r.Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.
s.Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum, dengan menggunakan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi: a) Pelabuhan Pangkalan; b) Pelabuhan Muat; c) ukuran kapal; dan d) Buku Kapal Perikanan. 2) Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Pelabuhan Pangkalan; b) Pelabuhan Muat; c) ukuran kapal; dan d) Buku Kapal Perikanan.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Surat Izin Usaha Perikanan; 2) Buku Kapal Perikanan; 3) Menyampaikan informasi: a) Pelabuhan Muat; b) Pelabuhan Pangkalan; dan c) ukuran kapal. 4) Kapal Pengangkut Ikan yang akan melakukan Alih Muatan dari Kapal Penangkap Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan. 5) Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4) tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Pengangkut Ikan, termasuk kapal penangkap ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha. 6) Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut ikan hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut hasil pembudidayaan Ikan milik sendiri yang akan melakukan pengangkutan ikan hidup. 7) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Untuk kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia diperbolehkan mengangkut sarana dan input produksi kegiatan pembudidayaan ikan. 9) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; dan c) pelabuhan pangkalan. 10) Perubahan sebagaimana pada angka 9) huruf b), apabila terdapat perubahan pada ukuran Kapal Pengangkut Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 11) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada angka 10) 1 tahun sejak diterbitkan. 12) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan): a) nomor register kapal perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 13) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 14) Setiap Orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Pengangkut Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Pengangkut Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap. 15) Bentuk dan format perjanjian kerja sama kemitraan tercantum sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bentuk dan format perjanjian kerja sama kemitraan
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro
1) Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku; dan 2) Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan untuk ikan segar.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan bagi Kapal Pengangkut Ikan yang mengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan dan/atau menunjukkan bukti bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Kapal Pengangkut Ikan yang mengangkut ikan yang telah dipungut di Pelabuhan Muat dan/atau Pelabuhan Pangkalan; 2) Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar; 3) Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal pengangkut ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri. 4) Melaporkan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan Log Book Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan kepada Pelabuhan pangkalan; 5) Memasang dan mengaktifkan kamera pemantau di atas kapal. 6) Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Alih Muatan wajib memenuhi ketentuan: a) mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri; b) mengangkut ikan hasil tangkapan dari Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya; c) mempunyai Pelabuhan Pangkalan yang sama dengan Kapal Penangkap Ikan; d) menerima Pemantau di atas kapal; e) wajib menggunakan pemantau di atas kapal bagi kapal yang melakukan alihmuatan di Laut Lepas; f) mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri sesuai dengan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan; g) memasang dan mengaktifkan kamera pemantau di atas kapal; dan h) membuat Berita Acara Alih Muatan. 7) Bentuk dan format Berita Acara Alih Muatan. Format Bentuk dan format Berita Acara Alih Muatan: Format bentuk dan Berita Acara Alih Muatan di CCSBT Format bentuk dan Berita Acara Alih Muatan di IOTC Format bentuk dan Berita Acara Alih Muatan di WCPFC Ketentuan Lain-lain: Kerja Sama Alih Muat Kapal Pengangkut Ikan hanya dapat dilakukan dengan Kapal Penangkap Ikan dengan Alat Penangkap Ikan:
1.Pancing; dan
2.Jaring Hela Udang Berkantong khusus hasil tangkapan sampingannya.
6.Sarana a. Skala usaha mikro Memiliki ketersediaan fasilitas penyimpanan ikan (palka ikan dan/atau alat simpan lainnya).
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Memiliki ketersediaan fasilitas penyimpanan ikan (palka ikan dan/atau alat simpan lainnya) yang dilengkapi oleh sistem pendinginan; 2) Untuk pengangkut ikan hidup memiliki ketersediaan fasilitas penyimpanan ikan (palka ikan dan/atau alat simpan lainnya) dan dilengkapi dengan sarana instalasi airasi dan/atau sistem sirkulasi air.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi Nakhoda.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar terdiri atas:
1) Nakhoda yang bertugas sebagai pemimpin tertinggi di kapal perikanan, berfungsi memimpin pelayaran dan operasi penangkapan ikan. 2) Anak Buah Kapal terdiri atas: a) Perwira bagian dek, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian dek; b) Perwira bagian mesin, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian mesin; c) Perwira quality control, yang bertanggungjawab terhadap penanganan dan/atau penyimpanan ikan; d) Kelasi, yang melaksanakan penanganan dan/atau penyimpanan ikan; e) Operator mesin pendingin yang mengoperasikan mesin pendingin; f) Juru minyak, yang membantu perwira bagian mesin dalam melakukan pelumasan, pemeliharaan, dan perawatan mesin; dan g) Juru masak, yang bertugas menyiapkan makanan siap saji bagi seluruh awak kapal perikanan. Struktur organisasi SDM untuk kapal pengangkut ikan 300 (tiga ratus) gross tonnage atau lebih terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN I); dan 2) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN I); c) Perwira bagian dek (quality control), harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Operator radio, harus memiliki Sertifikat Operator Radio; e) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; f) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training- Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; g) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan h) Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries. Struktur organisasi SDM untuk kapal pengangkut ikan berukuran di atas 100 (seratus) sampai dengan <300 (kurang dari tiga ratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); dan 2) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN III); b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN II); c) Perwira quality control, harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; e) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; f) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training- Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan g) Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training- Fisheries. Struktur organisasi SDM untuk kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN-III); dan 2) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN III); c) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan; dan d) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. Struktur organisasi SDM untuk kapal pengangkut ikan berukuran di atas 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; dan 2) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. Persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh awak kapal perikanan, sebagai berikut: 1) Perjanjian Kerja Laut, bagi yang bekerja pada kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage; dan 2) Buku Pelaut Perikanan, bagi yang bekerja pada kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage.
c.Ketentuan Lain-lain Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa
a.Skala usaha mikro -
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar Menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal.
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.Pelabuhan Pangkalan;
b.Pelabuhan Muat;
c.ukuran kapal; dan
d.Buku Kapal Perikanan.
2.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan pada direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
1) informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan, meliputi: a) Pelabuhan Pangkalan; b) Pelabuhan Muat; dan c) kisaran ukuran kapal pengangkut ikan. 2) Jenis muatan ikan; 3) Pemenuhan persyaratan terhadap informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan; dan 4) Pemenuhan persyaratan terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/Retribusi. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Kegiatan pengawasan Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); 2) Kapal Pengangkut Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; dan/atau 4) Sentra Nelayan;
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus dilakukan sebagai berikut: 1) Skala usaha mikro: Pengawasan terhadap kegiatan usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus untuk tingkat risiko menengah rendah (skala usaha mikro/nelayan kecil): a) pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(1)kesesuaian informasi:
(a) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; dan (b) Ukuran Kapal.
(2)Kepemilikan Buku Kapal Perikanan;
(3)kepemilikan Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Pemeriksaan Kepemilikan Persetujuan Berlayar c) pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil tangkapan ikan kepada petugas. 2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) Memeriksa kepemilikan Persetujuan Berlayar; b) Memeriksa pengaktifan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal pengangkut ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri; c) Memeriksa kewajiban pelaporan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan Log Book Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan. d) memeriksa kepemilikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik. e) Memeriksa pengaktifan kamera pemantau di atas kapal. f) Memeriksa jenis kapal penangkap ikan yang diperbolehkan untuk alih muatan di laut.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Skala usaha mikro: a) Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui: Inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat Risiko menengah rendah, tidak dilakukan. b) pengawasan insidental
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2) Skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan risiko tinggi: a) pengawasan rutin dilakukan:
(1)berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(a) standar pelaksanaan usaha; dan (b) perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan: 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun melalui inspeksi lapangan, Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. c) pengawasan insidental:
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) Wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) Dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan;
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi;
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi.
17.Standar Usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus No KBLI 50142 Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan berikut operatornya.
2.Istilah dan Definisi
a.Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus adalah Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional khusus untuk barang, termasuk ikan. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berbendera asing yang diageni perusahaan bukan perusahaan perikanan berikut operatornya.
b.Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum lainnya yang ditetapkan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, melakukan bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
c.Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum lainnya yang ditetapkan sebagai tempat Kapal Perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
d.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria pelabuhan perikanan.
e.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
f.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
g.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
h.Kapal Pengangkut Ikan adalah Kapal Perikanan yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, membekukan, dan/atau mengawetkan ikan.
i.Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang- undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
j.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan, yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
k.Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
l.Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
m.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
n.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
o.Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
p.Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
q.Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
3.Penggolongan Usaha Skala usaha kecil, menengah, dan besar Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum, dengan menggunakan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Surat Izin Usaha Perikanan
b.Buku Kapal Perikanan
c.Menyampaikan informasi:
1) Pelabuhan Muat; 2) Pelabuhan Pangkalan; dan (catatan: satu dalam negeri) 3) ukuran kapal
d.Perjanjian kerja sama keagenan untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing.
e.Untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor dan Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan:
1) Grosse akta, apabila grosse akta dalam jaminan bank, ditambahkan akta hipotik; 2) gambar rencana umum kapal (general arrangement); 3) surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal asing; 4) surat ukur internasional untuk kapal asing; 5) Paspor dan buku pelaut (seamen book) dan foto Nakhoda dan daftar anak buah kapal; 6) untuk Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, ditambahkan persyaratan: a) Perizinan Usaha Pelayaran Angkutan Laut; b) Surat penujukan keagenan atau surat perjanjian sewa kapal; c) Daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa pengangkutan ikan dalam bentuk kerja ssama yang disahkan Notaris; dan d) KTP/paspor pemilik kapal ata penanggung jawab perusahaan; 7) untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor, ditambahkan persyaratan: a) pelabuhan tujuan; dan b) data kapal.
f.Untuk kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing berukuran paling kecil 100 (seratus) gross tonnage
g.Untuk kapal pengangkut ikan segar dan/atau beku untuk tujuan ekspor berbendera asing berukuran di atas 1.000 (seribu) gross tonnage.
h.Perjanjian kerja sama antara pemilik kapal pengangkut ikan dengan industri perikanan dalam negeri.
i.Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut ikan hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut hasil pembudidayaan Ikan milik sendiri yang akan melakukan pengangkutan ikan hidup.
j.Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
k.Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:
1) Surat Izin Usaha Perikanan; 2) Buku Kapal Perikanan; 3) pelabuhan pangkalan; dan 4) negara tujuan.
l.Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada ukuran Kapal Pengangkut Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
m.Masa berlaku perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf k 1 tahun sejak diterbitkan.
n.Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):
1) nomor register kapal perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; 2) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan 3) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.
o.Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru
p.Setiap Orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:
1) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Pengangkut Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau 2) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Pengangkut Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.
q.Bentuk dan format perjanjian kerja sama tercantum sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bentuk dan format perjanjian kerja sama
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Memiliki nomor register dari Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) untuk kapal pengangkut ikan yang beroperasi di laut lepas; (dipindahkan ke dalam negeri)
b.Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar;
c.Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal pengangkut ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri,
d.Menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkutan ikan hidup;
e.Untuk kapal pengangkut ikan hidup diberikan 10 (sepuluh) pelabuhan cek poin (pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar) dan 10 (sepuluh) titik lokasi pengambilan ikan hidup (lokasi budidaya). Dari sepuluh pelabuhan cek poin, pada Persetujuan Berlayar dicantumkan 2 (dua) pelabuhan cek poin yang terdiri dari satu pelabuhan masuk dan 1 (satu) pelabuhan keluar.
6.Sarana a. Memiliki ketersediaan fasilitas penyimpanan ikan (palka ikan dan/atau alat simpan lainnya) yang dilengkapi oleh sistem pendinginan;
b.Untuk pengangkut ikan hidup memiliki ketersediaan fasilitas penyimpanan ikan (palka ikan dan/atau alat simpan lainnya) dan dilengkapi dengan sarana instalasi airasi dan/atau sistem sirkulasi air.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar terdiri atas:
1) Nakhoda yang bertugas sebagai pemimpin tertinggi di kapal perikanan, berfungsi memimpin pelayaran dan operasi penangkapan ikan; dan 2) Anak Buah Kapal terdiri atas: a) Perwira bagian dek, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian dek; b) Perwira bagian mesin, yang berfungsi melakukan dinas jaga bagian mesin; c) Perwira quality control, yang bertanggungjawab terhadap penanganan dan/atau penyimpanan ikan; d) Kelasi, yang melaksanakan penanganan dan/atau penyimpanan ikan; e) Operator mesin pendingin yang mengoperasikan mesin pendingin; f) Juru minyak, yang membantu perwira bagian mesin dalam melakukan pelumasan, pemeliharaan, dan perawatan mesin; dan g) Juru masak, yang bertugas menyiapkan makanan siap saji bagi seluruh awak kapal perikanan. Struktur organisasi SDM untuk kapal pengangkut ikan 300 (tiga ratus) gross tonnage atau lebih terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN I); dan 2) Anak Buah Kapal: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN I); c) Perwira bagian dek (quality control), harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Operator radio, harus memiliki Sertifikat Operator Radio; e) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan dan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; f) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training- Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; g) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan h) Juru masak harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries. Struktur organisasi SDM untuk kapal pengangkut ikan berukuran di atas 100 (seratus) sampai dengan <300 (kurang dari tiga ratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN II); dan 2) Anak Buah Kapal harus memiliki: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN III); b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN II); c) Perwira quality control, harus memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; d) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan dan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; e) Operator mesin pendingin, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training- Fisheries dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan Ikan; f) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries dan Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan g) Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries. Struktur organisasi SDM untuk kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, harus memiliki paling rendah Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN-III); dan 2) Anak Buah Kapal harus memiliki: a) Perwira bagian dek, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1 (satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN III); c) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan; dan d) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. Struktur organisasi SDM untuk kapal pengangkut ikan berukuran di atas 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage (jika ada), terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; dan 2) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan. Persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh awak kapal perikanan, sebagai berikut: 1) Perjanjian Kerja Laut, bagi yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage; dan 2) Buku Pelaut Perikanan, bagi yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage.
b.Ketentuan Lain-lain Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal.
10.Sistem Manajemen - Usaha
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
2.Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
a.informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan, meliputi:
1) pelabuhan pangkalan; 2) pelabuhan muat; 3) kisaran ukuran kapal pengangkut ikan; dan 4) negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) pada wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang sama.
b.Jenis muatan ikan;
c.Pemenuhan persyaratan terhadap informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan; dan
d.Pemenuhan persyaratan terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/Retribusi.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Kegiatan pengawasan Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); 2) Laut Lepas; 3) Kapal Perikanan; 4) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; dan/atau 5) Sentra Nelayan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus dilakukan sebagai berikut: 1) memeriksa kepemilikan nomor register dari Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) untuk kapal pengangkut ikan yang beroperasi di laut lepas; 2) memeriksa kepemilikan Persetujuan Berlayar; 3) memeriksa pengaktifan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal pengangkut ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri; 4) memeriksa kewajiban pelaporan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan Log Book Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan; 5) memeriksa kepemilikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; 6) memeriksa kepemilikan dokumen Berita Acara Alih Muatan untuk komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan, untuk ikan segar; 7) memeriksa pengaktifan kamera pemantau di atas kapal; 8) memeriksa penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkutan ikan hidup; 9) memeriksa infomasi pelabuhan cek poin dan titik lokasi pengambilan ikan hidup (lokasi budidaya) pada Persetujuan Berlayar; dan 10) memeriksa jenis Kapal Penangkap Ikan yang diperbolehkan untuk alihmuatan di laut.
c.Intensitas Pengawasan
1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan: 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun melalui inspeksi lapangan. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat Risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. 2) pengawasan insidental a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP atau Unit Pelaksana Teknis PSDKP.
18.Standar Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus No. KBLI 50222 Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, hewan hidup dan angkutan barang khusus lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
b.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
c.Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, dan/atau tempat lainnya yang diperuntukan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, melakukan bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
d.Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
e.Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria pelabuhan perikanan.
f.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
g.Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
h.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan
i.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
j.Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
k.Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
l.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
m.Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
n.Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas- ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
o.Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
p.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
q.Pembudidaya ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
r.Pembudidaya ikan kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage.
b.Skala usaha kecil dan menengah Skala usaha kecil dan menengah dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang bukan Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum, dengan menggunakan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 5 (lima) gross tonnage.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait a) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat dan/atau Sentra Nelayan; b) ukuran panjang dan lebar kapal; dan c) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. 2) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Buku Kapal Perikanan; dan b) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan.
b.Skala usaha kecil dan menengah
1) Surat Izin Usaha Perikanan; 2) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024; 3) Menyampaikan informasi ukuran kapal; 4) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024; dan c) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan. 6) Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada ukuran Kapal Pengangkut Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi. 7) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 (satu) tahun sejak diterbitkan 8) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan): a) Nomor register kapal perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b) Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c) Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 9) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru; dan 10) Setiap Orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro Melaporkan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan Log Book Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan kepada petugas di Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan ketika mendaratkan hasil pengangkutan.
b.Skala usaha kecil dan menengah
1) melaporkan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan Log Book Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan kepada petugas di Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan ketika mendaratkan hasil pengangkutan; dan 2) melaporkan kegiatan usaha pengangkutan ikan kepada petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau dinas yang membidangi perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
6.Sarana a. Skala usaha mikro Memiliki ketersediaan fasilitas untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, membekukan, dan/atau mengawetkan ikan, antara lain:
1) palka ikan; 2) cool box; dan/atau 3) tempat penampungan/penyimpanan lainnya.
b.Skala usaha kecil dan menengah
1) Memiliki ketersediaan fasilitas untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, membekukan, dan/atau mengawetkan ikan, antara lain: a) palka ikan yang dilengkapi sistem pendingin; b) cool box; dan/atau c) tempat penampungan/penyimpanan lainnya. 2) Untuk pengangkut ikan hidup memiliki ketersediaan fasilitas penyimpanan ikan (palka ikan dan/atau alat simpan lainnya) dan dilengkapi dengan sarana instalasi airasi dan/atau sistem sirkulasi air.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dilakukan oleh nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, atau orang yang mengendalikan kapal dan operasional pengangkutan ikan, paling sedikit 1 (satu) orang.
b.Skala usaha kecil dan menengah SDM skala usaha kecil dan menengah paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang, sebagai berikut:
1) Nelayan atau pembudidaya ikan atau orang yang mengendalikan kapal; dan 2) Nelayan atau pembudidaya ikan atau orang yang membantu operasional pengangkutan ikan.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa
a.Skala usaha mikro -
b.Skala usaha kecil dan menengah Menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal.
10.Sistem Manajemen Usaha -
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat dan/atau Sentra Nelayan;
b.ukuran panjang dan lebar kapal; dan
c.Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
2.Skala usaha kecil dan menengah
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau dinas yang membidangi perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
b.Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi:
1) informasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan, meliputi: a) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; dan b) kisaran ukuran kapal pengangkut ikan. 2) jenis muatan ikan; 3) informasi yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan; dan 4) pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Kegiatan pengawasan Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus tersebut dilaksanakan di: 1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia – Perairan Darat (WPPNRI - PD); 2) Kapal Pengangkut Ikan; 3) Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; dan/atau 4) Sentra Nelayan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus dilakukan sebagai berikut: 1) Skala usaha mikro: Pengawasan terhadap kegiatan usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus untuk tingkat risiko menengah rendah (skala usaha mikro/nelayan kecil): a) pemeriksaan kesesuaian sertifikat standar pernyataan mandiri dengan:
(1)kesesuaian informasi:
(a) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; dan (b) Ukuran Kapal.
(2)Kepemilikan Buku Kapal Perikanan;
b) pemeriksaan kewajiban pelaporan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan Log Book Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan kepada petugas. 2) Skala usaha kecil dan menengah dengan risiko menengah tinggi: a) memeriksa kewajiban pelaporan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan Log Book Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan kepada petugas; b) memeriksa kepemilikan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; dan c) Memeriksa infomasi pelabuhan cek poin dan titik lokasi pengambilan ikan hidup (lokasi budidaya) pada Persetujuan Berlayar.
c.Intensitas Pengawasan Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) Skala usaha mikro: a) pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan dapat mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui: Inspeksi lapangan berupa pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan pengawas perikanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat Risiko menengah rendah, tidak dilakukan. b) pengawasan insidental
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2) Skala usaha kecil dan menengah dengan risiko menengah tinggi: a) pengawasan rutin dilakukan:
(1)berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat:
(a) standar pelaksanaan usaha; dan (b) perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan: 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun melalui inspeksi lapangan, Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
b) pengawasan insidental:
(1)dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan
(2)berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Rencana pengawasan Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) Berita Acara Pemeriksanaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga (lembaga profesi ahli yang tersertifikat atau terakreditasi) untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan. Pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat atau instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi;
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
C. BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
1.Standar Usaha Pembenihan Ikan Laut No. KBLI 03212 Pembenihan Ikan Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar) ikan bersirip, mollusca, crustacea, echinodermata dan biota air laut lainnya dengan media air laut, seperti benih ikan kerapu, benih kakap putih, benih bawal bintang, benih lobster, benih abalone, benih kerang mutiara, benih kerang darah, benih teripang, dan bibit rumput laut (mencakup semua jenis rumput laut). Termasuk pembibitan algae untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya.
Tidak termasuk kegiatan pembenihan ikan hias air laut.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembenihan adalah proses menghasilkan benih ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol.
b.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
c.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil -
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil
1) menerapkan cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk. durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) pelayanan; d) persyaratan proses; dan e) sistem manajemen usaha. 2) untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan. durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus Pembenihan komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah Pembenihan, dapat berupa: a) kolam; b) bak; c) akuarium; d) karamba jaring apung; atau e) karamba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi; 3) pakan ikan, obat ikan, sarana kultur pakan ikan, serta penyimpanan pakan ikan dan obat ikan (kecuali untuk pembibitan rumput laut); dan 4) sarana pengelolaan lingkungan (kecuali untuk pembibitan rumput laut).
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah Pembenihan dapat berupa: a) kolam; b) bak; c) akuarium; d) karamba jaring apung; atau e) karamba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi; 3) pakan ikan, obat ikan, sarana kultur pakan ikan, serta penyimpanan pakan ikan dan obat ikan (kecuali untuk pembibitan rumput laut); 4) sarana pengelolaan lingkungan (kecuali untuk pembibitan rumput laut); dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) penanggung jawab; dan 2) petugas teknis Pembenihan.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab Pembenihan; b) manajer pengendali mutu yang bersertifikat; c) penanggung jawab produksi; dan d) petugas teknis
8.Pelayanan a. skala usaha mikro dan kecil -
b.skala usaha menengah dan besar memberikan informasi asal benih berupa surat keterangan kepada konsumen.
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara Pembenihan ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:
1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan berupa aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan berupa antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) pemenuhan terhadap persyaratan proses; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
b.pemenuhan terhadap penerapan cara Pembenihan ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha Pembenihan ikan laut yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha Pembenihan ikan laut dilaksanakan di area Pembenihan ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha Pembenihan ikan laut dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Pembenihan ikan laut; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara Pembenihan ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala Usaha Menengah dan Besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Pembenihan ikan laut; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.Pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel(email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/ kabupaten/kota.
2.Standar Usaha Pembenihan Ikan Air Payau No. KBLI 03252 Pembenihan Ikan Air Payau
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan air payau (bandeng dan kakap putih), udang galah, udang windu, udang putih, dan biota air payau lainnya (kepiting dan rumput laut/Gracilaria) di air payau dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembenihan adalah proses menghasilkan benih ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol.
b.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
c.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil -
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk. durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) pelayanan; d) persyaratan proses; dan e) sistem manajemen usaha. 2) untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan. durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus Pembenihan komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah Pembenihan, dapat berupa: a) kolam; b) bak; c) akuarium; d) karamba jaring apung; atau e) karamba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi; 3) pakan ikan, obat ikan, sarana kultur pakan ikan, serta penyimpanan pakan ikan dan obat ikan (kecuali rumput laut Gracilaria); dan 4) sarana pengelolaan lingkungan (kecuali rumput laut Gracilaria).
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah Pembenihan; a) kolam; b) bak; c) akuarium; d) karamba jaring apung; atau e) karamba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi; 3) pakan ikan, obat ikan, sarana kultur pakan ikan, dan penyimpanan pakan ikan dan obat ikan (kecuali rumput laut Gracilaria); 4) sarana pengelolaan lingkungan (kecuali rumput laut Gracilaria); dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) penanggung jawab; dan 2) petugas teknis Pembenihan.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab Pembenihan; b) manajer pengendali mutu yang bersertifikat; c) penanggung jawab produksi; dan d) petugas teknis.
8.Pelayanan a. skala usaha mikro dan kecil -
b.skala usaha menengah dan besar memberikan informasi asal benih berupa surat keterangan kepada konsumen.
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara Pembenihan ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:
1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan berupa aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan berupa antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) pemenuhan terhadap pesyaratan proses; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a) pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan b) pemenuhan terhadap penerapan cara Pembenihan ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha Pembenihan ikan air payau yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha pembenihan ikan air payau dilaksanakan di area Pembenihan ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha Pembenihan ikan air payau dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Pembenihan ikan air payau; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara Pembenihan ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Pembenihan ikan air payau; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.Pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel(email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/ kabupaten/kota.
3.Standar Usaha Pembenihan Ikan Air Tawar No. KBLI 03226 Pembenihan Ikan Air Tawar
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea, dan biota air tawar lainnya di air tawar.
Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembenihan adalah proses menghasilkan benih ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol.
b.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
c.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil -
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk. durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) pelayanan; d) persyaratan proses; dan e) sistem manajemen usaha. 2) untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan. durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembenihan komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah Pembenihan, dapat berupa; a) kolam; b) bak; c) akuarium; d) karamba jaring apung; atau e) karamba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi; 3) pakan ikan, obat ikan, sarana kultur pakan ikan, dan penyimpanan pakan ikan dan obat ikan; dan 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah Pembenihan dapat berupa; a) kolam; b) bak; c) akuarium; d) karamba jaring apung; atau e) karamba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi; 3) pakan ikan, obat ikan, sarana kultur pakan ikan, serta penyimpanan pakan ikan dan obat ikan; 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) penanggung jawab; dan 2) petugas teknis Pembenihan.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab Pembenihan; b) manajer pengendali mutu yang bersertifikat; c) penanggung jawab produksi; dan d) petugas teknis.
8.Pelayanan a. skala usaha mikro dan kecil -
b.skala usaha menengah dan besar memberikan informasi asal benih berupa surat keterangan kepada konsumen.
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara Pembenihan ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan berupa aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan berupa antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) pemenuhan terhadap pesyaratan proses; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap penerapan cara Pembenihan ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha Pembenihan ikan air tawar yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha usaha Pembenihan ikan air tawar dilaksanakan di area Pembenihan ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha Pembenihan ikan air tawar dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Pembenihan ikan air tawar; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara Pembenihan ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Pembenihan ikan air tawar; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.Pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/ kabupaten/kota.
4.Standar Usaha Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut No. KBLI 03211 Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan pisces/ikan bersirip di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti ikan kerapu, kakap putih, cobia, bawal bintang, dan ikan bubara. Tidak termasuk kegiatan budidaya ikan hias air laut.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
-
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) pelayanan; d) persyaratan proses; dan e) sistem manajemen usaha. 2) standar proses produksi pembesaran pisces/ikan bersirip laut; dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha atau disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) karamba jaring apung; dan/atau b) karamba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih jaring. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) karamba jaring apung; dan/atau b) karamba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih jaring. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) Pembudi Daya Ikan; dan 2) petugas karamba.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan berupa aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan berupa antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha pembesaran pisces/ikan bersirip laut yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha pembesaran pisces/ikan bersirip laut dilaksanakan di area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan usaha pembesaran pisces/ikan bersirip laut dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) Skala Usaha Mikro dan Kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran pisces/ikan bersirip laut; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran pisces/ikan bersirip laut; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.Pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/ kabupaten/kota.
5.Standar Usaha Budidaya Ikan Hias Air Laut No. KBLI 03213 Budidaya Ikan Hias Air Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan, pemeliharaan, dan pembesaran serta pemanenan ikan hias air laut dengan menggunakan lahan perairan dan fasilitas buatan lainnya, seperti kuda laut, clownfish, cardinal fish, angel piyama, blue devil, dan lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil -
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) pelayanan; d) persyaratan proses; dan e) sistem manajemen usaha. 2) standar proses produksi budidaya ikan hias air laut; dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha atau disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) karamba jaring apung; b) bak; dan/atau c) akuarium. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih jaring. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) karamba jaring apung; b) bak; dan/atau c) akuarium. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih jaring. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) Pembudi Daya Ikan; dan 2) petugas teknis
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil Pengawasan penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a) pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan b) pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha budidaya ikan hias air laut yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha budidaya ikan hias air laut dilaksanakan di: 1) area pembenihan ikan; dan 2) area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha budidaya ikan hias air laut dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha budidaya ikan hias air laut b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha budidaya ikan hias air laut; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
6.Standar Usaha Budidaya Karang (Coral) No. KBLI 03214 Budidaya Karang (Coral)
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya/pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan karang (coral) dan pemanfaatannya, seperti pembesaran ornamental coral, pembesaran sponge, dan pembesaran karang (soft coral maupun sel). Termasuk juga kegiatan transplantasinya.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
-
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha 2) standar proses produksi budidaya karang (coral); dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran coral yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain :
1) wadah pembesaran, antara lain: a) bak; dan/atau b) akuarium 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih. 3) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain :
1) wadah pembesaran, antara lain: a) bak; dan/atau b) akuarium. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih. 3) sarana pengelolaan lingkungan; dan 4) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) pembudi daya ikan; dan 2) petugas teknis
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah penilaian kesesuaian dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a) pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan b) pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha budidaya karang (coral) yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha budidaya karang (coral) dilaksanakan di: 1) area pembenihan karang (coral); dan 2) area pembesaran karang (coral).
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha budidaya karang (coral) dilakukan secara insidental dan rutin.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha budidaya karang (coral) b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel karang (coral) dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha budidaya karang (coral); b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel karang (coral) dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
7.Standar Usaha Budidaya Pembesaran Mollusca Laut No. KBLI 03215 Pembesaran Mollusca Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan mollusca di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut, dan fasilitas buatan lainnya, seperti kerang darah, kerang hijau, kerang mutiara, dan abalone.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh pembudi daya ikan kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh bukan pembudi daya ikan kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil -
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) standar proses produksi pembesaran mollusca laut; dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain :
1) wadah pembesaran, antara lain: a) karamba jaring apung; b) bak; dan/atau c) akuarium 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala Usaha Menengah dan Besar antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) karamba jaring apung; b) bak; dan/atau c) akuarium 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis;
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) Pembudi Daya Ikan; dan 2) petugas teknis.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha: 2) pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha pembesaran mollusca laut yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan pembesaran mollusca laut dilaksanakan di area pembesaran mollusca laut.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha pembesaran mollusca laut dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran mollusca laut; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran mollusca laut; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
8.Standar Usaha Pembesaran Crustacea Laut No. KBLI 03216 Pembesaran Crustacea Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan crustacea di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut, dan fasilitas buatan lainnya, seperti lobster dan udang barong
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil -
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) pelayanan; d) persyaratan proses; dan e) sistem manajemen usaha. 2) standar proses produksi pembesaran crustacea laut; dan 3) menerapakan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
d.khusus kegiatan pembudidayaan benih bening lobster (Puerulus), juga harus memenuhi persyaratan khusus usaha sebagai berikut:
1) Pembudi Daya harus menebar kembali Lobster (Panulirus spp.), sebanyak 2 (dua) persen dari hasil panen, dengan durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dilakukan panen; dan 2) penebaran kembali Lobster (Panulirus spp.) dibuktikan dengan berita acara dari dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan dan ditembuskan ke OSS dengan durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) minggu sejak penebaran kembali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain; a) karamba jaring apung; b) karamba jaring tancap; dan/atau c) khusus untuk usaha pembesaran lobster dapat juga berupa: (i) kolam; (ii) bak beton; dan/atau (iii) wadah pembudidayaan lainnya. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain:; a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain :
1) wadah pembesaran, antara lain: a) karamba jaring apung; b) karamba jaring tancap; dan/atau c) khusus untuk usaha pembesaran lobster dapat juga berupa: (i) kolam; (ii) bak beton; dan/atau (iii) wadah pembudidayaan lainnya. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain:
a.serokan;
b.ember; dan
c.alat pembersih.
3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) Pembudi Daya Ikan; dan 2) petugas teknis.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha: 2) pemenuhan terhadap pesyaratan penerapan pembesaran ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha pembesaran crustacea laut yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha pembesaran crustacea laut dilaksanakan di area pembesaran crustacea laut.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha pembesaran crustacea laut dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran crustacea laut; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran crustacea laut; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
9.Standar Usaha Pembesaran Tumbuhan Air Laut No. KBLI 03217 Pembesaran Tumbuhan Air Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan tumbuhan laut di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti rumput laut (makro algae penghasil karaginan, agar dan alginat). Termasuk pembesaran algae untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
c.Selain/Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh pembudi daya ikan kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh bukan pembudi daya ikan kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
-
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) standar proses produksi pembesaran tumbuhan air laut; dan 3) menerapakan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) keramba jaring apung; dan/atau b) keramba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih jaring 3) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) keramba jaring apung; dan/atau b) keramba jaring tancap, 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih jaring 3) sarana pengelolaan lingkungan; dan 4) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan
a.skala usaha mikro dan kecil
1) Pembudi Daya Ikan; dan SDM 2) petugas teknis.
b.skala Usaha Menengah dan Besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha: 2) pemenuhan terhadap pesyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha pembesaran tumbuhan air laut yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha pembesaran tumbuhan air laut dilaksanakan di area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha pembesaran tumbuhan air laut dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran tumbuhan air laut; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran tumbuhan air laut; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
10.Standar Usaha Budidaya Biota Air Laut Lainnya No. KBLI 03219 Budidaya Biota Air Laut Lainnya
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air laut lainnya di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut, dan fasilitas buatan lainnya
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil -
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha 2) standar proses produksi pembesaran budidaya biota air laut lainnya; dan 3) menerapakan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha atau disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) karamba jaring apung; dan/atau b) karamba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih jaring 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) karamba jaring apung; dan/atau b) karamba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih jaring 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) Pembudi Daya Ikan; dan 2) petugas teknis.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus usaha; 2) pemenuhan terhadap pesyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1) skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2) skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha budidaya biota air laut lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha budidaya biota air laut lainnya dilaksanakan di: 1) area pembenihan ikan; dan 2) area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha budidaya biota air laut lainnya dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha budidaya biota air laut lainnya b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha budidaya biota air laut lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
11.Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam No. KBLI 03221 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak, dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong, atau drum.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
-
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha 2) standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di kolam; dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha atau disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah pembesaran adalah kolam. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah pembesaran berupa kolam. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) Pembudi Daya Ikan; dan 2) petugas teknis.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembebesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus usaha: 2) pemenuhan terhadap pesyaratan penerapan pembesaran ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1) skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2) skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di kolam yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di kolam dilaksanakan di area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di kolam dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di kolam b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di kolam; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
12.Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung No. KBLI 03222 Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, mollusca, crustacea, dan biota air tawar lainnya di karamba jaring apung/ dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas, bandeng, dan lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
-
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung; dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah budidaya, antara lain: a) keramba jaring apung; dan/atau b) keramba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih jaring. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah budidaya, antara lain: a) keramba jaring apung; dan/atau b) keramba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih jaring. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) Pembudi Daya Ikan; dan 2) petugas teknis.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha: 2) pemenuhan terhadap pesyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan
c.manajemen usaha.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung dilaksanakan di area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung dilakukan secara insidental dan rutin.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan:
1) Pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
13.Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba No. KBLI 03223 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, crustacea, mollusca, dan pembesaran biota air tawar lainnya di karamba dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
Contohnya nila, patin, dan ikan mas.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil -
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) pelayanan; d) persyaratan proses; dan e) sistem manajemen usaha 2) standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di karamba; dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah pembesaran adalah karamba. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih karamba 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah pembesaran adalah karamba. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih karamba. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) Pembudi Daya Ikan; dan 2) petugas teknis.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1.menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan
2.memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:
1.perencanaan;
2.pengelolaan;
3.komunikasi pelanggan;
4.upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan produksi;
5.tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan
6.tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1.pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha:
2.pemenuhan terhadap pesyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan
3.efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba dilaksanakan di area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di karamba dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
14.Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah No. KBLI 03224 Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, crustacea, mollusca, dan biota air tawar lainnya di sawah. Contohnya udang galah, nila, ikan mas, dan lele.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
-
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan 2) sistem manajemen usaha standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di sawah; dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha. disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah pembesaran adalah sawah. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah budidaya adalah sawah 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil struktur organisasi SDM yang wajib dimiliki oleh usaha pembesaran ikan air tawar di sawah antara lain:
1.Pembudi Daya Ikan; dan
2.petugas teknis.
b.skala usaha menengah dan besar
1.memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; dan
2.memiliki sumber daya manusia:
a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha: 2) pemenuhan terhadap pesyaratan penerapan pembesaran ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1) skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2) skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di sawah yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di sawah dilaksanakan di area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di sawah dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di sawah; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di sawah; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
15.Standar Usaha Budidaya Ikan Hias Air Tawar No. KBLI 03225 Budidaya Ikan Hias Air Tawar
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pembenihan, pemeliharaan, pembesaran, dan pemanenan ikan hias air tawar dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya seperti ikan diskus, botia, mas koki, mas koi, arwana, black ghost, cupang, silver dollar, palmas, rainbow, tetra, diamond tetra, barnabus fish, dan manfish. Termasuk juga budidaya tanaman hias air tawar, seperti cabomba, egeria densa, cryptocoryne longicauda, dan anubias.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
-
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) standar proses produksi budidaya ikan hias air tawar; dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) bak (semen atau fiber); dan/atau b) akuarium. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) bak (semen atau fiber); dan/atau b) akuarium. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan
a.skala usaha mikro dan kecil
1) Pembudi Daya Ikan; dan SDM 2) petugas teknis.
b.skala usaha menengah dan Besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha: 2) pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha budidaya ikan hias air tawar yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha budidaya ikan hias air tawar dilaksanakan di: 1) area pembenihan ikan; dan 2) area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha budidaya ikan hias air tawar dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha budidaya ikan hias air tawar; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha budidaya ikan hias air tawar; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
16.Standar Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap No. KBLI 03227 Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, mollusca, crustacea, dan biota air tawar lainnya di karamba jaring tancap dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas, bandeng, dan lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
-
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha 2) standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap; dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah pembesaran adalah, keramba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi;, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih jaring. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah pembesaran adalah keramba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi;, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih jaring. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) Pembudi Daya Ikan; dan 2) petugas teknis.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) pemenuhan terhadap pesyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap dilaksanakan di: 1) area pembenihan ikan; dan 2) area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap dilakukan secara insidental dan rutin.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
17.Standar Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya No. KBLI 03229 Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air tawar di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir, saluran irigasi (sariban), dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila, dan ikan mas.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
-
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) standar proses produksi budidaya ikan air tawar di media lainnya; dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) keramba jaring apung; b) keramba jaring tancap; c) bak; d) akuarium; e) ember; dan/atau f) stoples. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) keramba jaring apung; b) keramba jaring tancap; c) bak; d) akuarium; e) ember; dan/atau f) stoples. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) Pembudi Daya Ikan; dan 2) petugas kolam.
b.skala usaha menengah dan besar
1) mempunyai keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya dan memahami risiko pekerjaan; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha: 2) pemenuhan terhadap pesyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan tinggi dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha budidaya ikan air tawar di media lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha budidaya ikan air tawar di media lainnya dilaksanakan di: 1) area pembenihan ikan; dan 2) area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha budidaya ikan air tawar di media lainnya dilakukan secara insidental dan rutin.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha budidaya ikan air tawar di media lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha budidaya ikan air tawar di media lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
18.Standar Usaha Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau No. KBLI 03251 Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran pisces/ikan bersirip air payau (ikan bandeng, patin, nila, ikan mas dan kakap putih, dan kerapu), di air payau dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
-
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) standar proses produksi usaha pembesaran pisces/ikan bersirip air payau; dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) tambak; dan/atau b) bak. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) tambak; dan/atau b) bak. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) Pembudi Daya Ikan; dan 2) petugas teknis.
b.Skala Usaha Menengah dan Besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha: 2) pemenuhan terhadap penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan tinggi dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha pembesaran pisces/ikan bersirip air payau yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha pembesaran pisces/ikan bersirip air payau dilaksanakan di area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha pembesaran pisces/ikan bersirip air payau dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran pisces/ikan bersirip air payau; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran pisces/ikan bersirip air payau; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
19.Standar Usaha Pembesaran Mollusca Air Payau No. KBLI 03253 Pembesaran Mollusca Air Payau
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran Mollusca air payau dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
-
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) standar proses produksi pembesaran mollusca air payau; dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) tambak; dan/atau b) bak. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain: a) tambak; dan/atau b) bak. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) Pembudi Daya Ikan; dan 2) petugas teknis.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa Persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan tinggi dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha pembesaran mollusca air payau yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha pembesaran mollusca air payau dilaksanakan di area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha pembesaran mollusca air payau dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran mollusca air payau; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) Skala Usaha Menengah dan Besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran mollusca air payau; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota
20.Standar Usaha Pembesaran Crustacea Air Payau No. KBLI 03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran crustacea air payau seperti, udang galah, udang windu, udang putih, di air payau dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
-
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan prinsip-prinsip cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) standar proses produksi pembesaran crustacea air payau; dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain :
1) wadah pembesaran, antara lain tambak. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain :
1) wadah pembesaran, antara lain tambak. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) Pembudi Daya Ikan; dan 2) petugas tambak.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha: 2) pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa :
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha pembesaran crustacea air payau yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha pembesaran crustacea air payau dilaksanakan di area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha pembesaran crustacea air payau dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran crustacea air payau; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran crustacea air payau; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
21.Standar Usaha Pembesaran Tumbuhan Air Payau No. KBLI 03255 Pembesaran Tumbuhan Air Payau
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran tumbuhan air payau seperti rumput laut/gracilaria dengan menggunakan lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
-
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha 2) standar proses produksi pembesaran tumbuhan air payau; dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain tambak. 2) saranan penyimpanan obat, antara lain tempat penyimpanan obat 3) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain tambak. 2) saranan penyimpanan obat, antara lain tempat penyimpanan obat; 3) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) Pembudi Daya Ikan; dan 2) petugas teknis.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus usaha; 2) pemenuhan terhadap pesyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan tinggi dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha pembesaran tumbuhan air payau yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha pembesaran tumbuhan air payau dilaksanakan di area pembesaran.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha pembesaran tumbuhan air payau dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran tumbuhan air payau; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pembesaran tumbuhan air payau; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel tumbuhan air payau dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
22.Standar Usaha Budidaya Biota Air Payau Lainnya No. KBLI 03259 Budidaya Biota Air Payau Lainnya
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air payau lainnya dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya
2.Istilah dan Definisi
a.Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
b.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3.Penggolongan Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh Bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
-
b.skala usaha menengah dan besar rencana usaha, yang memuat:
1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana tahapan kegiatan; 3) rencana teknologi yang digunakan; 4) sarana usaha yang dimiliki; 5) rencana pengadaan sarana usaha; 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan perizinan berusaha.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha 2) menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) persyaratan proses; dan d) sistem manajemen usaha. 2) standar proses produksi pembesaran budidaya biota air payau lainnya; dan 3) menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L). Durasi pemenuhan paling lambat 1 (satu) tahun sejak melaksanakan usaha disesuaikan dengan siklus pembesaran komoditas yang diusahakan.
c.skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) wadah pembesaran, antara lain tambak 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain:
1) wadah pembesaran berupa tambak. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) Pembudi Daya Ikan; dan 2) petugas teknis.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil; dan 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan -
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa persyaratan proses sesuai dengan prinsip cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha dalam rangka mampu telusur.
b.skala usaha menengah dan besar:
menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus usaha: 2) pemenuhan terhadap pesyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa :
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
c.efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
2.skala usaha menengah dan besar penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan tinggi dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha budidaya biota air payau lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan budidaya biota air payau lainnya dilaksanakan di: 1) area pembenihan; dan 2) area pembesaran.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha budidaya biota air payau lainnya dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah (skala usaha mikro dan kecil) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. 2) risiko menengah tinggi (skala usaha menengah dan besar) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) Skala Usaha Mikro dan Kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha budidaya biota air payau lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium. 2) Skala Usaha Menengah dan Besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha budidaya biota air payau lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB; dan
(2)sertifikat cara budidaya ikan yang baik.
c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan d) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
23.Standar Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut No. KBLI 03231 Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pengikatan bibit rumput laut, pembuatan jaring, pelampung, pakan/alami, karamba dan jaring apung, dan sebagainya.
2.Istilah dan Definisi -
3.Penggolongan Usaha dilakukan oleh pelaku usaha baik orang perseorangan atau badan usaha dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:
1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan selama masa proses produksi.
b.laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil:
1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa sarana produksi; 2) sarana penyimpanan, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 3) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; dan 4) sarana pengelolaan lingkungan
b.skala usaha menengah dan besar
1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa Sarana Produksi; 2) sarana penyimpanan, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat 3) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala Usaha Mikro dan Kecil
1) petugas lapangan, petugas gudang; dan 2) petugas distribusi.
b.Skala Usaha Menengah dan Besar:
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil. 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan memiliki katalog usaha jasa sarana produksi budidaya ikan laut yang akan disediakan.
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa jenis jasa yang disediakan harus sesuai dengan spesifikasi teknis sarana.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup:
1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa sarana produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus; 2) pemenuhan terhadap persyaratan spesifikasi teknis sarana; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha jasa sarana produksi budidaya ikan laut yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan jasa sarana produksi budidaya ikan laut dilaksanakan di area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha jasa sarana produksi budidaya ikan laut dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha jasa sarana produksi budidaya ikan laut; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: a) NIB; dan b) pernyataan mandiri (self declare) yang menyatakan produk yang disediakan telah tersertifikasi/terdaftar atau sesuai spesifikasi teknis terstandar 3) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan 4) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
24.Standar Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut No. KBLI 03232 Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha jasa produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa sortir, pemberian pakan/pakan alami, pemantauan, pengendalian lingkungan dan penyakit, dan sebagainya.
2.Istilah dan Definisi Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
3.Penggolongan Usaha dilakukan oleh pelaku usaha baik orang perseorangan atau badan usaha dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:
1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha Durasi pemenuhan persyaratan khusus usaha oleh pelaku usaha dilaksanakan selama proses produksi.
b.Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana 1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa produksi, antara lain:
a) ember; b) serokan; dan c) timbangan. 2) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; dan 3) sarana pengelolaan lingkungan.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) petugas administrasi; dan 2) petugas lapangan.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil. 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan memiliki katalog usaha jasa produksi budidaya ikan laut yang disediakan.
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa jenis jasa yang disediakan harus sesuai dengan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup:
1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa produksi; 4) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 5) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus; 2) pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian penilaian kesesuaian dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha, berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha jasa produksi budidaya ikan laut yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan jasa produksi budidaya ikan laut dilaksanakan di: 1) area pembenihan ikan; dan 2) area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan usaha jasa produksi budidaya ikan laut dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha jasa produksi budidaya ikan laut; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: a) NIB; dan b) pernyataan mandiri (self declare) bahwa produk yang disediakan telah sesuai dengan cara budidaya ikan yang baik. 3) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan 4) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
25.Standar Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut No. KBLI 03233 Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, dan sebagainya.
2.Istilah dan Definisi -
3.Penggolongan Usaha dilakukan oleh pelaku usaha baik orang perseorangan atau badan usaha dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:
1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan setelah masa panen, disesuaikan dengan siklus panen komoditas yang diusahakan.
b.laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa pasca panen sesuai dengan jenis komoditasnya, antara lain: a) air bersih; b) wadah penampungan; dan c) serokan. 2) sarana penyimpanan, atara lain: a) wadah pengangkutan (sterofoam dan/atau ember besar); dan b) sarana aerasi (oksigen). 3) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; dan 4) sarana pengelolaan lingkungan
b.skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa pasca panen sesuai dengan jenis komoditasnya, antara lain: a) air bersih; b) wadah penampungan; dan c) serokan. 2) sarana penyimpanan, atara lain: a) wadah pengangkutan (sterofoam dan/atau ember besar); dan b) sarana aerasi (oksigen). 3) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1.petugas lapangan;
2.petugas gudang; dan
3.petugas distribusi.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil. 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan memiliki katalog jasa pasca panen budidaya ikan laut yang disediakan.
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa jenis jasa yang disediakan harus sesuai dengan standar pemasaran atau pengolahan ikan.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa Pasca Panen; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus; 2) pemenuhan terhadap persyaratan standar pengolahan ikan; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian penilaian kesesuaian dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1) pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan 2) pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha jasa pasca panen budidaya ikan laut yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan jasa produksi budidaya ikan laut dilaksanakan di: 1) area pembenihan ikan; dan 2) area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha jasa pasca panen budidaya ikan laut dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha jasa pasca panen budidaya ikan laut; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: a) NIB; dan b) pernyataan mandiri (self declare) bahwa produk yang disediakan telah sesuai dengan standar pemasaran atau pengolahan ikan. 3) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan 4) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
26.Standar Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar No. KBLI 03241 Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penyediaan terpal, jaring, pakan, probiotik, vaksin, kapur, pupuk, pengolahan lahan, pembuatan kolam, karamba jaring apung, jasa penampungan hasil budidaya, dan sebagainya.
2.Istilah dan Definisi Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
3.Penggolongan Usaha dilakukan oleh pelaku usaha baik orang perseorangan atau badan usaha dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:
1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan selama masa proses produksi.
b.laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain:
1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa sarana produksi; 2) sarana penyimpanan; a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 3) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; dan 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain
1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa sarana produksi; 2) sarana penyimpanan, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 3) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) petugas lapangan; 2) petugas gudang; dan 3) petugas distribusi.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil. 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis
8.Pelayanan memiliki katalog usaha jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar yang akan disediakan.
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa jenis jasa yang telah tersertifikasi/terdaftar atau sesuai spesifikasi teknis terstandar.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa Sarana Produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus; 2) pemenuhan terhadap persyaratan spesifikasi teknis sarana budidaya; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian penilaian kesesuaian dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha, berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan jasa produksi budidaya ikan laut dilaksanakan di: 1) area pembenihan ikan; dan 2) area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar dilakukan secara insidental dan rutin.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: a) NIB; dan b) pernyataan mandiri (self declare) bahwa produk yang disediakan telah tersertifikasi/terdaftar atau sesuai spesifikasi teknis terstandar. 3) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan 4) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
27.Standar Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar No. KBLI 03242 Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa sortasi, pemberian pakan, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pemantauan, dan sebagainya.
2.Istilah dan Definisi Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
3.Penggolongan Usaha dilakukan oleh pelaku usaha baik orang perseorangan atau badan usaha dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
1) menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan, jenis produk yang disediakan telah sesuai dengan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a) sarana; b) struktur organisasi dan SDM; c) pelayanan; d) persyaratan proses; dan e) sistem manajemen usaha. Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan selama masa proses produksi. 2) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana 1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa produksi, antara lain:
a) ember; b) serokan; dan c) timbangan 2) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; dan 3) sarana pengelolaan lingkungan.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) petugas administrasi; dan 2) petugas lapangan.
b.skala menengah dan besar:
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil. 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan memiliki katalog usaha jasa produksi budidaya ikan air tawar yang akan disediakan.
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa jenis jasa yang disediakan harus sesuai sesuai dengan cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup:
1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa produksi; 4) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 5) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus; 2) pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan jasa produksi budidaya ikan air tawar yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan jasa produksi budidaya ikan laut dilaksanakan di: 1) area pembenihan ikan; dan 2) area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha jasa produksi budidaya ikan air tawar dilakukan secara insidental dan rutin.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha jasa produksi budidaya ikan air tawar; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: a) NIB; dan b) pernyataan mandiri (self declare) bahwa produk yang disediakan telah sesuai dengan cara budidaya ikan yang baik. 3) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan 4) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
28.Standar Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar No. KBLI 03243 Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.
2.Istilah dan Definisi -
3.Penggolongan Usaha dilakukan oleh pelaku usaha baik orang perseorangan atau badan usaha dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:
1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan setelah masa panen, disesuaikan dengan siklus panen komoditas yang diusahakan.
b.laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain :
1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa pasca panen sesuai dengan jenis komoditasnya, antara lain; a) air bersih; b) wadah penampungan; dan c) serokan. 2) sarana penyimpanan, atara lain: a) wadah pengangkutan (sterofoam dan/atau ember besar); dan b) sarana aerasi (oksigen). 3) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; dan 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain
1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa pasca panen sesuai dengan jenis komoditasnya, antara lain; a) air bersih; b) wadah penampungan; dan c) serokan. 2) sarana penyimpanan, atara lain: a) wadah pengangkutan (sterofoam dan/atau ember besar); dan b) sarana aerasi (oksigen). 3) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala Usaha Mikro dan Kecil
1) petugas lapangan; 2) petugas gudang; dan 3) petugas distribusi.
b.Skala Usaha Menengah dan Besar:
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil. 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan memiliki katalog usaha jasa pasca panen budidaya ikan laut yang disediakan.
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa jenis jasa yang disediakan harus sesuai dengan standar pemasaran atau pengolahan ikan.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup:
1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa pasca panen; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus; 2) pemenuhan terhadap persyaratan standar pengolahan ikan; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian penilaian kesesuaian dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan jasa pasca panen budidaya ikan air tawar yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan jasa produksi budidaya ikan laut dilaksanakan di: 1) area pembenihan ikan; dan 2) area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha jasa pasca panen budidaya ikan air tawar dilakukan secara insidental dan rutin.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha jasa pasca panen budidaya ikan air tawar; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: a) NIB; dan b) pernyataan mandiri (self declare) bahwa produk yang disediakan telah sesuai dengan standar pemasaran atau pengolahan ikan. 3) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan 4) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
29.Standar Usaha Jasa Sarana Produksi Budidaya Air Payau No. KBLI 03261 Jasa Sarana Produksi Budidaya Air Payau
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar penyediaan sarana produksi.
2.Istilah dan Definisi -
3.Penggolongan Usaha dilakukan oleh pelaku usaha baik orang perseorangan atau badan usaha dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:
1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan selama masa proses produksi.
b.laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain :
1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa sarana produksi; 2) sarana penyimpanan, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 3) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; dan 4) sarana pengelolaan lingkungan.
b.skala usaha menengah dan besar antara lain
1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa sarana produksi; 2) sarana penyimpanan, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat 3) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil
1) petugas lapangan; 2) petugas gudang; dan 3) petugas distribusi.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil. 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan memiliki katalog usaha jasa sarana produksi budidaya ikan air payau yang akan disediakan.
9.Persyaratan Produk/Proses/Ja sa jenis jasa yang disediakan telah tersertifikasi/terdaftar atau sesuai spesifikasi teknis terstandar.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala Usaha Mikro dan Kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha.
b.Skala Usaha Menengah dan Besar Harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup:
1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa sarana produksi; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian.
c.Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus; 2) pemenuhan terhadap persyaratan spesifikasi teknis sarana budidaya; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian penilaian kesesuaian dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1) pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan 2) pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan jasa sarana produksi budidaya ikan air payau yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan jasa produksi budidaya ikan laut dilaksanakan di: 1) area pembenihan ikan; dan 2) area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan usaha jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dilakukan secara insidental dan rutin. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha jasa sarana produksi budidaya ikan air payau; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: a) NIB; dan b) pernyataan mandiri (self declare) bahwa produk yang disediakan telah tersertifikasi/terdaftar atau sesuai spesifikasi teknis terstandar. 3) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan 4) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
30.Standar Usaha Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau No. KBLI 03262 Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penebaran benih, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pengendalian lingkungan dan penyakit, jasa pemberian pakan, jasa pemantauan, dan sebagainya.
2.Istilah dan Definisi -
3.Penggolongan Usaha dilakukan oleh pelaku usaha baik orang perseorangan atau badan usaha dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:
1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. Durasi pemenuhan persyaratan khusus usaha oleh pelaku usaha dilaksanakan selama proses produksi.
b.laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. peralatan untuk melaksanakan usaha jasa produksi, antara lain:
1) ember; 2) serokan; dan 3) timbangan
b.sarana distribusi dapat menjaga mutu produk;
dan
c.sarana pengelolaan lingkungan.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala Usaha Mikro dan Kecil
1) petugas administrasi; dan 2) petugas lapangan.
b.Skala Usaha Menengah dan Besar:
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil. 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan memiliki katalog usaha jasa produksi budidaya ikan air payau yang akan disediakan.
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa jenis jasa yang disediakan harus sesuai dengan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup:
1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa produksi; 4) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 5) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian.
c.melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus; 2) pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian penilaian kesesuaian dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan jasa produksi budidaya ikan air payau yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan jasa produksi budidaya ikan laut dilaksanakan di: 1) area pembenihan ikan; dan 2) area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha jasa produksi budidaya ikan air payau dilakukan secara insidental dan rutin.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha jasa produksi budidaya ikan air payau; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: a) NIB; dan b) pernyataan mandiri (self declare) bahwa produk yang disediakan telah sesuai dengan cara budidaya ikan yang baik. 3) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan 4) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
31.Standar Usaha Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau No. KBLI 03263 Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.
2.Istilah dan Definisi -
3.Penggolongan Usaha dilakukan oleh pelaku usaha baik orang perseorangan atau badan usaha dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.menerapkan cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:
1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan setelah masa panen disesuaikan dengan siklus panen komoditas yang diusahakan.
b.laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
6.Sarana a. skala usaha mikro dan kecil antara lain :
1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa pasca panen sesuai dengan jenis komoditasnya, antara lain: a) air bersih; b) wadah penampungan; dan c) serokan. 2) sarana penyimpanan, antara lain: a) wadah pengangkutan (sterofoam dan/atau ember besar); dan b) sarana aerasi (oksigen). 3) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; dan 4) sarana pengelolaan lingkungan
b.skala usaha menengah dan besar antara lain
1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa pasca panen sesuai dengan jenis komoditasnya, antara lain; a) air bersih; b) wadah penampungan; dan c) serokan. 2) sarana penyimpanan, antara lain: a) wadah pengangkutan (sterofoam dan/atau ember besar); dan b) sarana aerasi (oksigen). 3) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) petugas lapangan; 2) petugas gudang; dan 3) petugas distribusi.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan setiap personil. 2) memiliki sumber daya manusia: a) penanggung jawab pembesaran yang memahami tugas dan tanggung jawabnya; b) penanggung jawab produksi; dan c) petugas teknis.
8.Pelayanan memiliki katalog usaha jasa pasca panen budidaya ikan payau yang disediakan.
9.Persyaratan Produk/Proses/ Jasa jenis jasa yang disediakan harus sesuai dengan standar pemasaran atau pengolahan ikan.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) memiliki pencatatan kegiatan usaha.
b.skala usaha menengah dan besar harus menetapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi, yang mencakup:
1) perencanaan; 2) pengelolaan; 3) komunikasi pelanggan; 4) peningkatan berkelanjutan upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa pasca panen; 5) tindakan perbaikan: aksi dan hasil perbaikan; dan 6) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian.
c.melakukan monitoring, evaluasi dan tindaklanjut yang efektif dan terdokumentasi, untuk:
1) pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus; 2) pemenuhan terhadap persyaratan standar pengolahan ikan; dan 3) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian penilaian kesesuaian dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap persyaratan penerapan cara budidaya ikan yang baik.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan jasa pasca panen budidaya ikan air payau yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan jasa produksi budidaya ikan laut dilaksanakan di: 1) area pembenihan ikan; dan 2) area pembesaran ikan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha jasa pasca panen budidaya ikan air payau dilakukan secara insidental dan rutin.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) pemantauan laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha jasa pasca panen budidaya ikan air payau; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: a) NIB; dan b) pernyataan mandiri (self declare) bahwa produk yang disediakan telah sesuai standar pemasaran atau pengolahan ikan. 3) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; dan 4) mengambil sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pengawas Perikanan
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota.
D. SUBSEKTOR PENGOLAHAN IKAN DAN PEMASARAN IKAN
1.Standar Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut No KBLI 03133 Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu dan sebagainya.
Kelompok ini merupakan kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak meliputi usaha penyiapan hasil penangkapan ikan dan biota laut untuk dijual, meliputi jasa persiapan lelang, jasa penggunaan bahan penolong dan/atau tambahan, jasa pengepakan, jasa uji mutu, jasa penyimpanan dan jasa pengumpulan dan/atau pendistribusian. Jenis kegiatan jasa pasca panen ikan di laut, terdiri atas:
a.kegiatan persiapan lelang ikan meliputi: jasa pendaratan hasil perikanan; jasa pembersihan; jasa pemberian es; jasa penimbangan; dan jasa sortasi;
b.kegiatan uji mutu hasil perikanan di pelabuhan sebelum ikan dijual;
c.kegiatan pengepakan hasil perikanan merupakan pengemasan untuk melindungi hasil perikanan selama proses penyimpanan dan/atau pendistribusian, termasuk di dalamnya terdapat usaha jasa penggunaan bahan penolong dan/atau tambahan;
d.kegiatan penyimpanan sementara hasil perikanan dengan menggunakan keranjang, coolbox, freezer;
dan
e.kegiatan pendistribusian hasil perikanan dari pelabuhan perikanan kepada industri/pasar.
Kelompok ini tidak mencakup: Kegiatan ini tidak termasuk usaha penyimpanan ikan dengan gudang berpendingin dan gudang pembekuan cepat (blast freezing) yang dimaksud untuk proses pembekuan ikan dalam mempertahankan mutu hasil perikanan (KBLI 52102 Aktivitas Cold Storage).
2.Istilah dan Definisi
a.Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan ikan olahan lainnya;
b.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan; dan
c.Distribusi adalah kegiatan penyaluran Hasil Perikanan secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha
b.Skala Usaha Menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan selama menjalankan kegiatan usaha; 2) menerapkan prinsip penyimpanan dan distribusi Hasil Perikanan yang baik selama menjalankan kegiatan usaha; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana; b) perkembangan omzet dan aset; c) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan d) wilayah distribusi dan mitra usaha. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana yang digunakan dalam kegiatan jasa pasca panen penangkapan ikan di laut, paling sedikit meliputi:
a.skala usaha mikro dan kecil: -
b.skala usaha menengah dan besar:
1) bagi usaha jasa persiapan lelang: a) peralatan pelindungan diri, antara lain: penutup kepala; masker; dan sarung tangan; dan b) peralatan penanganan ikan, antara lain: pisau, talenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan; 2) bagi usaha jasa pengepakan: a) peralatan pendukung pengepakan manual atau otomatis; dan b) memiliki ruang pengemasan/packaging. 3) bagi usaha jasa penyimpanan: a) peralatan pendukung penyimpanan; dan b) sarana penyimpanan seperti: gudang kering/warehouse, gudang beku/cold storage. 4) bagi usaha jasa uji mutu: peralatan uji mutu, seperti tes kit formalin. 5) bagi usaha jasa pengumpulan dan/atau pendistribusian: a) memiliki ruang penanganan ikan; b) memiliki ruang pengumpulan ikan; dan c) sarana distribusi seperti angkutan laut/udara, kendaraan bermotor roda 2, 3, 4 atau lebih, baik berpendingin maupun non berpendingin.
7.Struktur Organisasi SDM dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) struktur organisasi minimal memiliki operator dan checker quality/quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha pengumpulan dan/atau pendistribusian memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki informasi usaha mulai proses penanganan, pengepakan, penyimpanan, serta pengumpulan dan/atau pendistribusian Hasil Perikanan kepada konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi/digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Informasi mengenai balas jasa (fee) yang jelas.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan dan pengelolaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omset, tenaga kerja, mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil: -
2.skala usaha menengah dan besar:
Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: a) pemenuhan laporan kegiatan usaha; b) pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan c) pemenuhan terhadap penerapan prinsip penyimpanan dan distribusi Hasil Perikanan. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut dilaksanakan di: 1) Sentra Kegiatan Perikanan; dan 2) Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen NIB; c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen NIB dan Sertifikat Standar; c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan Pengawasan/kuisioner)
a.perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan;
b.perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban pelaksana pengawas
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2.Standar Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat No KBLI 03143 Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan de ngan usaha pasca panen penangkapan ikan air tawar di perairan darat yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan dan sebagainya.
Kelompok ini merupakan kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan dan biota perairan darat yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak meliputi jasa pemanenan, jasa persiapan lelang, jasa penggunaan bahan penolong dan/atau tambahan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, jasa pengumpulan dan/atau pendistribusian. Jenis kegiatan jasa pasca panen ikan di darat, terdiri atas:
a.kegiatan persiapan lelang ikan meliputi: jasa pendaratan hasil perikanan; jasa pembersihan; jasa pemberian es; jasa penimbangan; dan jasa sortasi;
b.kegiatan uji mutu hasil perikanan di pelabuhan sebelum ikan dijual;
c.kegiatan pengepakan hasil perikanan merupakan pengemasan untuk melindungi hasil perikanan selama proses penyimpanan dan/atau pendistribusian, termasuk di dalamnya terdapat usaha jasa penggunaan bahan penolong dan/atau tambahan;
d.kegiatan penyimpanan sementara hasil perikanan dengan menggunakan keranjang, coolbox, freezer;
dan
e.kegiatan pendistribusian hasil perikanan dari pelabuhan perikanan kepada industri/pasar.
Kelompok ini tidak mencakup: Kegiatan ini tidak termasuk usaha penyimpanan ikan dengan gudang berpendingin dan gudang pembekuan cepat (blast freezing) yang dimaksud untuk proses pembekuan ikan dalam mempertahankan mutu hasil perikanan (KBLI 52102 Aktivitas Cold Storage).
2.Istilah dan Definisi
a.Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan ikan olahan lainnya;
b.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan; dan
c.Distribusi adalah kegiatan penyaluran Hasil Perikanan secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan selama menjalankan kegiatan usaha; 2) menerapkan prinsip penyimpanan dan distribusi Hasil Perikanan yang baik selama menjalankan kegiatan usaha; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana; b) perkembangan omzet dan aset; c) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan d) wilayah distribusi dan mitra usaha. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana yang digunakan dalam kegiatan pasca panen penangkapan ikan di perairan darat, paling sedikit meliputi:
a.skala usaha mikro dan kecil: -
b.skala usaha menengah dan besar:
1) peralatan pemanenan seperti: jarring; keranjang; dan alat grading; 2) bagi usaha persiapan lelang; a) peralatan pelindungan diri, antara lain: penutup kepala, masker dan sarung tangan; dan b) peralatan penanganan ikan, antara lain: pisau, talenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan; 3) peralatan pendukung penyimpanan; 4) peralatan uji mutu, seperti tes kit formalin; 5) bagi usaha jasa pengepakan: a) peralatan pendukung pengepakan manual atau otomatis; dan b) memiliki ruang pengemasan/packaging. 6) sarana penyimpanan seperti: gudang kering/ warehouse, gudang beku/cold storage; 7) sarana distribusi seperti angkutan laut/udara, kendaraan bermotor roda 2, 3, 4 atau lebih, baik berpendingin maupun non berpendingin; dan 8) bagi usaha jasa pengumpulan dan/atau pendistribusian: a) memiliki ruang penanganan ikan; dan b) memiliki ruang pengumpulan ikan.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) struktur organisasi minimal memiliki operator dan checker quality/quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha pengumpulan dan/atau pendistribusian memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki informasi usaha memiliki informasi usaha mulai proses penanganan, pengepakan, penyimpanan, serta pengumpulan dan/atau pendistribusian Hasil Perikanan kepada konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi/digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Informasi mengenai balas jasa (fee) yang jelas.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan dan pengelolaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil: -
2.skala usaha menengah dan besar:
Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
b.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
c.pemenuhan terhadap penerapan prinsip penyimpanan dan distribusi Hasil Perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Darat yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Darat dilaksanakan di: 1) Sentra Kegiatan Perikanan; dan 2) Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Darat dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Darat; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen NIB dan Sertifikat Standar; c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Darat; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen NIB dan Sertifikat Standar; c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan Pengawasan/kuisioner)
a.perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban pelaksana pengawas
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
3.Standar Usaha Penggaraman/Pengeringan Ikan No KBLI 10211 Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti ikan tembang asin, ikan teri asin, dan ikan kering tawar.
2.Istilah dan Definisi
a.Penggaraman/pengeringan ikan adalah usaha pengolahan ikan dengan cara penambahan garam/pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan;
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi;
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan; dan
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana a. Skala usaha mikro dan kecil, paling sedikit meliputi:
1) alat penjemuran, pengeringan, atau para-para; dan 2) wadah penggaraman.
b.Skala usaha menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) alat penjemuran, pengeringan, atau para-para; 2) wadah penggaraman; 3) alat Pengering mekanis; dan 4) alat untuk penggaraman.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil:
persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki struktur organisasi minimal memiliki operator, checker quality, dan quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/ pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Persyaratan produk memiliki kenampakan bersih dan cerah, bau spesifik, rasa asin, kering, padat, dan tidak berjamur.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui:
(1)laporan pelaku usaha; dan
(2)inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuisioner)
a.perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban pelaksana pengawas
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
4.Standar Usaha Pengasapan/Pemanggangan Ikan No KBLI 10212 Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pengasapan/pemanggangan seperti ikan bandeng asap, ikan julung-julung/roa asap, ikan fufu asar asap, ikan lele asap, dan ikan patin asap.
2.Istilah dan Definisi
a.Pengasapan/pemanggangan adalah salah satu cara pengawetan ikan yang memanfaatkan asap sebagai bahan pengawetan dengan tujuan mematangkan dan mengempukkan daging, mengeringkan, memberikan warna yang baik, memberikan penampakan mengkilat pada produk serta mematikan mikroba awal yang terkandung dalam produk;
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi;
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan; dan
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pengasapan/pemanggangan ikan untuk skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, paling sedikit meliputi:
a.tungku pengasapan / pemanggangan;
b.wadah pencucian ikan;
c.keranjang;
d.talenan;
e.meja proses/kerja; dan
f.pisau.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki struktur organisasi minimal memiliki checker quality dan quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi pada kemasan yang digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Menggunakan sumber asap dengan suhu 30-40ºC (tiga puluh sampai dengan empat puluh derajat celcius).
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan Pengawasan/kuisioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban pelaksana pengawas.
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.mengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
5.Standar Usaha Pembekuan Ikan No. KBLI 10213 Industri Pembekuan Ikan
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat) yang dibekukan.
Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (10217).
2.Istilah dan Definisi
a.Pembekuan Ikan adalah kegiatan usaha pengolahan ikan dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam ikan menjadi beku.
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki rencana usaha yang paling sedikit memuat: a) jenis usaha; b) sumber dan nilai investasi; c) jenis dan asal bahan baku; d) sarana produksi yang digunakan; e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan f) wilayah pemasaran. 2) durasi pemenuhan rencana usaha: a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana a. Skala usaha mikro dan kecil, paling sedikit meliputi:
1) peralatan perlindungan diri pengolah ikan (antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan); 2) peralatan penanganan ikan (antara lain: pisau, telenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan); 3) sarana sanitasi (tempat cuci tangan); 4) ruang pengolahan ikan; 5) ruang pembekuan ikan; 6) peralatan pengemasan/packing; dan 7) freezer.
b.Skala usaha menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) peralatan perlindungan diri pengolah ikan (antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan); 2) peralatan penanganan ikan (antara lain: pisau, telenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan); 3) alat potong ikan beku; 4) sarana sanitasi (tempat cuci tangan); 5) ruang pengolahan ikan; 6) ruang/alat pembekuan ikan; 7) ruang pengemasan/packing; 8) peralatan pengemasan/packing; dan 9) gudang beku/cold storage.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) struktur organisasi minimal memiliki operator, checker quality dan quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Produk mencapai suhu pusat -18oC (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dan dimonitor suhunya.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan: b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro kecil:
Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
b.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2.Skala usaha menengah dan besar:
Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Pembekuan Ikan yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Pembekuan Ikan dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Pembekuan Ikan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan 2) risiko menengah tinggi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pembekuan Ikan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pembekuan Ikan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
6.Standar Usaha Pemindangan Ikan No KBLI 10214 Industri Pemindangan Ikan
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pemindangan, seperti pindang bandeng/paso, pindang tongkol, pindang cuwe, pindang naya, pindang lemuru/tembang, pindang layang, dan pindang cakalang.
2.Istilah dan Definisi
a.Pemindangan ikan adalah suatu teknik pengolahan/pengawetan ikan dengan perlakuan perebusan/pengukusan dalam suasana bergaram selama jangka waktu tertentu.
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pemindangan ikan untuk skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, paling sedikit meliputi:
a.panci perebusan/pengukusan;
b.wadah pencucian ikan;
c.kompor;
d.Keranjang;
e.talenan;
f.meja proses;
g.pisau; dan
h.alat pengemasan.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) struktur organisasi minimal memiliki quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi pada kemasan yang digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Garam yang digunakan layak untuk dikonsumsi manusia.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Pemindangan Ikan yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Pemindangan Ikan dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Pemindangan Ikan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui:
(1)laporan pelaku usaha; dan
(2)inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) Skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pemindangan Ikan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) Skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pemindangan Ikan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
7.Standar Usaha Peragian/Fermentasi Ikan No KBLI 10215 Industri Peragian/Fermentasi Ikan
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses peragian/fermentasi, seperti peragian/fermentasi peda, ikan kayu, dan kecap ikan.
2.Istilah dan Definisi
a.Peragian/fermentasi ikan adalah usaha pengolahan ikan dengan cara perombakan protein ikan secara enzimatis, proteolitik, bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas.
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana yang digunakan dalam proses Peragian/fermentasi ikan untuk skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, paling sedikit meliputi:
a.tempat/meja kerja;
b.pisau;
c.keranjang/peniris;
d.wadah perendaman/fermentasi; dan
e.tempat/para-para pengeringan.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan
b.Skala usaha menengah dan besar
1) struktur organisasi minimal memiliki quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi pada kemasan yang digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Memperhatikan jenis bahan pangan dan mikroba yang digunakan, serta dampak lingkungannya.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi.
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Peragian/Fermentasi Ikan yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Peragian/Fermentasi Ikan dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Peragian/Fermentasi Ikan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Peragian/Fermentasi Ikan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Peragian/Fermentasi Ikan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Pelaksana Pengawasan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
8.Standar Usaha Berbasis Daging Lumatan dan Surimi No KBLI 10216 Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi:
baso, nuget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.
2.Istilah dan Definisi
a.Daging lumatan atau lumatan ikan adalah produk hasil perikanan berupa ikan giling dingin atau beku untuk olahan lebih lanjut yang diolah dari daging ikan, krustasea atau moluska dengan atau tanpa kulit, tulang, kepala ikan.
b.Surimi adalah produk daging ikan lumat yang telah dicuci dengan air garam, dipres, dicampur dengan krioprotektan dan disimpan beku.
c.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
d.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
e.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat: a) jenis usaha; b) sumber dan nilai investasi; c) jenis dan asal Bahan Baku; d) sarana produksi yang digunakan; e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan f) wilayah pemasaran. 2) Durasi pemenuhan Rencana Usaha: a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana a. Skala usaha mikro dan kecil, paling sedikit meliputi:
1) ruangan proses produksi; 2) timbangan; 3) pisau; 4) talenan; 5) alat pemasakan (pengukusan, penggorengan); dan 6) alat pengemasan.
b.Skala usaha menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) ruangan proses produksi; 2) timbangan; 3) pisau; 4) talenan; 5) alat pemasakan (pengukusan, penggorengan); 6) alat pengemasan; 7) alat pembekuan; 8) alat penyimpanan beku; dan 9) ruang pengemasan.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) Struktur organisasi minimal memiliki operator, checker quality dan quality control; dan 2) Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi pada kemasan yang digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa
a.Produk mencapai suhu sekitar -4ºC (minus empat derajat celcius).
b.Produk berupa daging lumatan beku atau dingin.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil:
Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
b.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2.skala usaha menengah dan besar:
Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan 2) risiko menengah tinggi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Pelaksana Pengawasan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan.
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.Dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
9.Standar Usaha Pendinginan/Pengesan Ikan No KBLI 10217 Industri Pendinginan/Pengesan Ikan
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pendinginan/pengesan.
2.Istilah dan Definisi
a.Pendinginan/pengesan ikan adalah usaha pengolahan ikan dengan cara penyimpanan dingin dan/atau pengesan dengan atau tanpa mengubah karakteristik ikan.
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat: a) jenis usaha; b) sumber dan nilai investasi; c) jenis dan asal Bahan Baku; d) sarana produksi yang digunakan; e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan f) wilayah pemasaran. 2) Durasi pemenuhan Rencana Usaha: a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana yang digunakan dalam proses Pendinginan/pengesan ikan untuk skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, paling sedikit meliputi:
a.alat pengemas;
b.coolbox;
c.keranjang; dan
d.wadah.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) Struktur organisasi minimal memiliki checker quality dan quality control; dan 2) Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Produk mencapai suhu pusat -4oC (minus empat derajat celcius) atau lebih rendah dan dimonitor suhunya.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan: b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil:
Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
b.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2.skala usaha menengah dan besar:
Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Pendinginan/Pengesan Ikan dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Pendinginan/Pengesan Ikan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan paling banyak:
1) risiko menengah rendah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan 2) risiko menengah tinggi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pendinginan/Pengesan Ikan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pendinginan/Pengesan Ikan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Pelaksana Pengawasan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
10.Standar Usaha Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan No KBLI 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10211 s.d. 10217.
Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).
2.Istilah dan Definisi
a.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
b.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
c.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat: a) jenis usaha; b) sumber dan nilai investasi; c) jenis dan asal Bahan Baku; d) sarana produksi yang digunakan; e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan f) wilayah pemasaran. 2) Durasi pemenuhan rencana usaha: a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana a. Skala usaha mikro dan kecil, paling sedikit meliputi:
1) alat pengemas; 2) keranjang; 3) timbangan; dan 4) wadah.
b.Skala usaha menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) alat perebus/ pengukus; 2) alat pengepres; 3) alat pengering; 4) alat pengayak; 5) alat pengemas 6) keranjang; 7) timbangan; dan 8) wadah.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala menengah dan besar
1) Struktur organisasi minimal memiliki operator, checker quality dan quality control; dan 2) Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa -
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan: b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil:
Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
b.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2.skala usaha menengah dan besar:
Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan 2) risiko menengah tinggi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Pelaksana Pengawasan:
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan.
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858- 8888-4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
11.Standar Usaha Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng No KBLI 10221 Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis dalam kaleng, kerang dalam kaleng, lemuru dalam kaleng, makarel dalam kaleng, cephalopoda (cumi/gurita/sotong) dalam kaleng, tuna dalam kaleng, rajungan/kepiting dalam kaleng.
Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.
2.Istilah dan Definisi
a.Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng adalah kegiatan usaha pengolahan ikan yang dilakukan untuk memperoleh pangan berasam rendah dengan dikemas secara hermetis, disterilisasi komersial dan disimpan pada suhu ruang guna memperpanjang masa simpan.
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
e.Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI adalah sertifikat yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk yang mempunyai ruang lingkup hasil kelautan dan perikanan kepada Pelaku Usaha yang mampu menerapkan persyaratan SNI.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat: a) jenis usaha; b) sumber dan nilai investasi; c) jenis dan asal Bahan Baku; d) sarana produksi yang digunakan; e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan f) wilayah pemasaran. 2) Durasi pemenuhan Rencana Usaha: a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana yang digunakan dalam proses industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng untuk skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, paling sedikit meliputi:
a.ruangan proses produksi;
b.timbangan;
c.pisau/gunting;
d.alat pemasakan pendahuluan (precooking);
e.alat penutup kaleng (seamer machine);
f.alat sterilisasi (retort);
g.keranjang basket; dan
h.ruang pengemasan.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) struktur organisasi minimal memiliki operator, checker quality dan quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan Pelayanan minimum terhadap pelanggan yang harus disediakan oleh pelaku usaha adalah:
a.Skala usaha mikro dan kecil mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Persyaratan kualitas produk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng dapat mengacu pada:
a.SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng (SNI 8222:2016).
b.SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng (SNI 8223:2016).
c.menggunakan suhu 120ºC (seratus dua puluh derajat celcius) selama 15 (lima belas) menit per ekuivalen.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan: b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro kecil:
Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
b.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2.skala usaha menengah dan besar Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan 2) risiko menengah tinggi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Pelaksana Pengawasan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
12.Standar Usaha Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng No KBLI 10222 Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.
2.Istilah dan Definisi
a.Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng adalah kegiatan usaha pengolahan udang yang dilakukan untuk memperoleh pangan berasam rendah dengan dikemas secara hermetis, disterilisasi komersial dan disimpan pada suhu ruang guna memperpanjang masa simpan.
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat: a) jenis usaha; b) sumber dan nilai investasi; c) jenis dan asal Bahan Baku; d) sarana produksi yang digunakan; e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan f) wilayah pemasaran. 2) Durasi pemenuhan Rencana Usaha: a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana yang digunakan dalam proses industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng untuk skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, paling sedikit meliputi:
a.ruangan proses produksi;
b.timbangan;
c.pisau/gunting;
d.alat pemasakan pendahuluan (precooking);
e.alat pengisi media (saus, minyak nabati, air garam, kecap, dll);
f.alat penutup kaleng (seamer machine);
g.alat sterilisasi (retort);
h.keranjang basket; dan
i.ruang pengemasan.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) struktur organisasi minimal memiliki operator, checker quality dan quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan Pelayanan minimum terhadap pelanggan yang harus disediakan oleh pelaku usaha adalah:
a.skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.skala usaha menengah dan besar
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Menggunakan suhu 120ºC (seratus dua puluh derajat celcius) selama 15 (lima belas) menit per ekuivalen.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro kecil:
Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
b.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2.Skala usaha menengah dan besar Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan 2) risiko menengah tinggi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Pelaksana Pengawasan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
13.Standar Usaha Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya No KBLI 10291 Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti udang asin, cumi- cumi asin, ebi, ubur-ubur asin, sotong asin, teripang kering, sotong kering, dan lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Penggaraman/pengeringan biota air lainnya adalah usaha pengolahan selain ikan dengan cara penambahan garam/pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan.
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana a. Skala usaha mikro dan kecil, paling sedikit meliputi:
1) alat penjemuran, pengeringan, atau para- para; dan 2) wadah penggaraman.
b.Skala usaha menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) alat penjemuran, pengeringan, atau para- para; dan 2) wadah penggaraman. 3) alat pengering mekanis; dan 4) alat untuk penggaraman.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan
b.Skala usaha menengah dan besar
1) Struktur organisasi minimal memiliki quality control; dan 2) Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Persyaratan produk memiliki kenampakan bersih dan cerah, bau spesifik, rasa asin, kering, padat, dan tidak berjamur.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan.
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
14.Standar Usaha Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya No KBLI 10292 Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pengasapan/ pemanggangan, seperti sotong asap/panggang, teripang asap/panggang.
2.Istilah dan Definisi
a.Pengasapan/pemanggangan biota air lainnya adalah salah satu cara pengawetan biota air lainnya yang memanfaatkan asap sebagai bahan pengawetn dengan tujuan mematangkan dan mengempukkan daging, mengeringkan, memberikan warna yang baik, memberikan penampakan mengkilat pada produk serta mematikan mikroba awal yang terkandung dalam produk
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pengasapan/pemanggangan ikan untuk skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, paling sedikit meliputi:
a.tungku pengasapan/pemanggangan;
b.wadah pencucian ikan;
c.keranjang;
d.talenan;
e.meja proses/kerja; dan
f.pisau.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) struktur organisasi minimal memiliki operator, checker quality dan quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan Pelayanan minimum terhadap pelanggan yang harus disediakan oleh pelaku usaha adalah:
a.Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Menggunakan sumber asap dengan suhu 30-40ºC (tiga puluh sampai dengan empat puluh derajat celcius).
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya; dan b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
15.Standar Usaha Pembekuan Biota Air Lainnya No KBLI 10293 Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/ rajungan beku, dan kerang beku.
Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).
2.Istilah dan Definisi
a.Pembekuan Biota Air Lainnya adalah kegiatan usaha pengolahan Biota Air Lainnya dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam Biota Air Lainnya menjadi beku.
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat: a) jenis usaha; b) sumber dan nilai investasi; c) jenis dan asal Bahan Baku; d) sarana produksi yang digunakan; e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan f) wilayah pemasaran. 2) durasi pemenuhan Rencana Usaha: a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana a. Skala usaha mikro dan kecil, paling sedikit meliputi:
1) peralatan perlindungan diri pengolah ikan (antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan); 2) peralatan penanganan ikan (antara lain: pisau, telenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan); 3) sarana sanitasi (tempat cuci tangan); 4) ruang pengolahan ikan; 5) ruang pembekuan ikan; 6) peralatan pengemasan/packing; dan 7) freezer.
b.Skala usaha menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) peralatan perlindungan diri pengolah ikan (antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan); 2) peralatan penanganan ikan (antara lain: pisau, telenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan); 3) alat potong ikan beku; 4) sarana sanitasi (tempat cuci tangan); 5) ruang pengolahan ikan; 6) ruang/alat pembekuan ikan; 7) ruang pengemasan/packing; 8) peralatan pengemasan/packing; dan 9) gudang beku/cold storage.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) struktur organisasi minimal memiliki operator, checker quality dan quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Produk mencapai suhu pusat -18ºC (minus delapan belas derajat celcius) dan dimonitor suhunya.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan: b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro kecil:
Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
b.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2.Skala usaha menengah dan besar Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Pembekuan Biota Air Lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Pembekuan Biota Air Lainnya dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Pembekuan Biota Air Lainnya dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan 2) risiko menengah tinggi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pembekuan Biota Air Lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) Skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pembekuan Biota Air Lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambila sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
16.Standar Usaha Pemindangan Biota Air Lainnya No KBLI 10294 Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pemindangan.
2.Istilah dan Definisi
a.Pemindangan Biota Air lainnya adalah suatu teknik pengolahan/pengawetan biota air lainnya dengan perlakuan perebusan/pengukusan dalam suasana bergaram selama jangka waktu tertentu.
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pemindangan biota air lainnya untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, paling sedikit meliputi:
a.panci perebusan / pengukusan;
b.wadah pencucian ikan;
c.kompor;
d.keranjang;
e.talenan;
f.meja proses;
g.pisau; dan
h.alat pengemasan.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala menengah dan besar
1) struktur organisasi minimal memiliki quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan Pelayanan minimum terhadap pelanggan yang harus disediakan oleh pelaku usaha adalah:
a.Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Menggunakan garam yang layak untuk dikonsumsi manusia.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan
a.Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1) pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan 2) pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
b.Pengawasan
1) Norma Pengawasan a) Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Pemindangan Biota Air Lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha. Pengawasan terhadap kegiatan Industri Pemindangan Biota Air Lainnya dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan. b) Cara Pengawasan Industri Pemindangan Biota Air Lainnya dilakukan secara rutin dan insidental. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
(1)laporan pelaku usaha; dan
(2)inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual. c) Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara:
(1)skala usaha mikro dan kecil (a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pemindangan Biota Air Lainnya;
(b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: (i) NIB; (ii) SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan (iii) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor. (c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan (d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
(2)skala usaha menengah dan besar (a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pemindangan Biota Air Lainnya;
(b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: (i) NIB; (ii) SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan (iii) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor. (c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan (d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner) a) perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan. b) perangkat kerja pengawasan:
(1)dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung;
(2)wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(3)dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti:
(a) berita acara pemeriksaan; (b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau (c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan a) Hak:
(1)memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja;
(2)mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas;
dan
(3)dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b) Kewajiban
(1)menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha;
(2)menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan
(3)menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4) Pelaksanaan Pengawasan a) Pengawas Perikanan
(1)pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a;
(2)telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
(3)sehat jasmani dan rohani.
b) pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi. 5) Mekanisme, format dan substansi laporan a) hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha; b) berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan; c) pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha; d) dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan e) dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara. 6) Saluran pengaduan masyarakat
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota
17.Standar Usaha Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya No KBLI 10295 Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses peragian/fermentasi seperti terasi udang.
2.Istilah dan Definisi
a.Peragian/fermentasi biota air lainnya adalah usaha pengolahan selain ikan dengan cara perombakan protein ikan secara enzimatis, proteolitik, bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas.
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana prasarana yang digunakan dalam proses Peragian/fermentasi biota air lainnya untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, paling sedikit meliputi:
a.tempat/meja kerja;
b.pisau;
c.keranjang/peniris;
d.wadah perendaman/fermentasi;
e.tempat/para-para pengeringan.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) struktur organisasi minimal memiliki quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki informasi usaha mulai produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Memperhatikan jenis bahan pangan dan mikroba yang digunakan, serta dampak lingkungannya.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: (a) berita acara pemeriksaan; (b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau (c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksanaan Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
18.Standar Usaha Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya No KBLI 10296 Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui proses pelumatan daging/penggilingan/ pencampuran bahan tambahan/ pengukusan, seperti lumatan cumi, lumatan udang, baso udang, baso cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang.
2.Istilah dan Definisi
a.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
b.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
c.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat: a) jenis usaha; b) sumber dan nilai investasi; c) jenis dan asal Bahan Baku; d) sarana produksi yang digunakan; e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan f) wilayah pemasaran. 2) durasi pemenuhan Rencana Usaha: a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana a. Skala usaha mikro dan kecil, paling sedikit meliputi:
1) ruangan proses produksi; 2) timbangan; 3) pisau; 4) talenan; 5) alat pemasakan (pengukusan, penggorengan); dan 6) alat pengemasan.
b.Skala usaha menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) ruangan proses produksi; 2) timbangan; 3) pisau; 4) talenan; 5) alat pemasakan (pengukusan, penggorengan); 6) alat pengemasan; 7) alat pembekuan; 8) alat penyimpanan beku; dan 9) ruang pengemasan.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) Struktur organisasi minimal memiliki operator, checker quality dan quality control; dan 2) Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa
a.Produk mencapai suhu sekitar -4ºC (minus empat derajat celcius).
b.Produk berupa daging lumatan beku atau dingin.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro kecil:
Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
b.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
2.skala usaha menengah dan besar Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Kegiatan pengawasan Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan 2) risiko menengah tinggi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan:
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksanaan Pengawasan
c.Pengawas Perikanan dengan syarat:
4) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 5) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 6) sehat jasmani dan rohani.
d.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha:
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan:
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha:
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan: dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
19.Standar Usaha Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya No KBLI 10297 Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pendinginan/pengesan, seperti cumi segar, kerang segar, teripang segar, dan kepiting segar.
2.Istilah dan Definisi
a.Pendinginan/pengesan biota air lainnya adalah usaha pengolahan selain ikan dengan cara penyimpanan dingin dan/atau pengesan dengan atau tanpa mengubah karakteristik biota air lainnya.
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat: a) jenis usaha; b) sumber dan nilai investasi; c) jenis dan asal Bahan Baku; d) sarana produksi yang digunakan; e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan f) wilayah pemasaran. 2) durasi pemenuhan Rencana Usaha: a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha A. Skala usaha mikro dan kecil
1.memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit;
2.memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;
3.laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:
a.jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;
b.omzet;
c.tenaga kerja;
d.asal bahan baku;
e.jenis dan volume Ikan; dan
f.jenis dan volume produk yang dihasilkan.
4.dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
B. Skala usaha menengah dan besar
1.memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;
2.memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;
3.laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi:
a.jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;
b.omzet;
c.tenaga kerja;
d.asal bahan baku;
e.jenis dan volume Ikan; dan
f.jenis dan volume produk yang dihasilkan.
4.dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana yang digunakan dalam proses Pendinginan/pengesan biota air lainnya untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, paling sedikit meliputi:
a.Alat pengemas
b.Coolbox
c.Keranjang
d.Wadah
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) Struktur organisasi minimal memiliki checker quality dan quality control; dan 2) Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Produk mencapai suhu pusat -4ºC (minus empat derajat celcius).
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan: b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro kecil:
Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
b.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2.skala usaha menengah dan besar Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan 2) risiko menengah tinggi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan:
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksanaan Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
20.Standar Usaha Pengolahan Rumput Laut No KBLI 10298 Industri Pengolahan Rumput Laut
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan rumput laut menjadi rumput laut kering dan olahan (alkali treated caragenan chips), gelatin, agar-agar, karagenan dan lainnya.
2.Istilah dan Definisi
a.Pengolahan rumput laut adalah usaha pengolahan rumput laut dengan proses perlakuan alkali, pencucian, pengeringan, ekstraksi, dan pemotongan.
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat: a) jenis usaha; b) sumber dan nilai investasi; c) jenis dan asal Bahan Baku; d) sarana produksi yang digunakan; e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan f) wilayah pemasaran. 2) durasi pemenuhan Rencana Usaha: a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana a. Skala usaha mikro dan kecil, paling sedikit meliputi:
1) alat pengemas; 2) alat pengepres; 3) para-para; 4) pisau; 5) timbangan; 6) bak pencucian; dan 7) keranjang.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) alat untuk perlakuan alkali; 2) alat pencuci; 3) alat pemotong; 4) alat pengemas; 5) bak penampung; 6) metal detektor; 7) timbangan; dan 8) wadah.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) struktur organisasi minimal memiliki operator, checker quality dan quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa -
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan: b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.skala usaha mikro kecil:
Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
b.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2.skala usaha menengah dan besar:
Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Pengolahan Rumput Laut yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Pengolahan Rumput Laut dilaksanakan secara rutin dan insidental di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Pengolahan Rumput Laut dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan 2) risiko menengah tinggi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengolahan Rumput Laut; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengolahan Rumput Laut; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksanaan Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.Pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.Dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
21.Standar Usaha Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya No KBLI 10299 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10291 s.d. 10298, seperti tepung udang, tepung kerang, dan tepung kodok.
Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan untuk biota air lainnya dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).
2.Istilah dan Definisi
a.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
b.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
c.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: 1) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; 2) omzet; 3) tenaga kerja; 4) asal bahan baku; 5) jenis dan volume Ikan; dan 6) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana yang digunakan dalam proses pengolahan dan pengawetan Lainnya untuk Ikan (tepung ikan) untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, paling sedikit meliputi:
a.alat perebus/ pengukus;
b.alat pengepres;
c.alat pengering;
d.alat pengayak;
e.alat pengemas
f.keranjang;
g.timbangan; dan
h.wadah.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) Struktur organisasi minimal memiliki operator, checker quality dan quality control; dan 2) Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa -
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian skala usaha mikro, kecil, menengah, besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan:
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksanaan Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat
a.melalui SMS gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
22.Standar Usaha Minyak Ikan No KBLI 10414 Industri Minyak Ikan
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak yang berbahan baku dari badan ikan yang berlemak tinggi, seperti lemuru, atau dari organ badan ikan seperti hati cucut. Mencakup juga industri minyak yang dihasilkan dari hasil sampingan pengalengan ikan, seperti hasil pengalengan sarden.
Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam subgolongan 2101 dan 2102.
2.Istilah dan Definisi
a.Usaha Pengolahan minyak ikan adalah usaha pengolahan Ikan berupa minyak Ikan, yang merupakan hasil ekstraksi lemak yang dikandung dalam Ikan dan bersifat tidak larut dalam air dengan cara proses perebusan atau pengukusan, pengepresan, dan pemisahan.
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) membuat rencana usaha yang paling sedikit memuat: a) jenis usaha; b) sumber dan nilai investasi; c) jenis dan asal Bahan Baku; d) sarana produksi yang digunakan; e) tata letak dan gambaran proses produksi; dan f) wilayah pemasaran. 2) durasi pemenuhan rencana usaha: a) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan b) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana yang digunakan dalam proses pengolahan minyak ikan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, paling sedikit meliputi:
a.pisau;
b.baskom;
c.alat pengukusan;
d.timbangan;
e.alat pengepres;
f.corong; dan
g.alat pengemasan.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) Struktur organisasi minimal memiliki operator, checker quality dan quality control; dan 2) Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Menggunakan suhu yang tinggi dan dimonitor suhunya.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan: b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro dan kecil:
Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
2.Skala usaha menengah dan besar:
Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a) Cakupan Pengawasan kegiatan Industri Minyak Ikan yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha. Pengawasan terhadap kegiatan Industri Minyak Ikan dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan. b) Cara Kegiatan pengawasan Industri Minyak Ikan dilakukan secara rutin dan insidental. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
(1)laporan pelaku usaha; dan
(2)inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual. c) Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
(1)risiko menengah rendah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan
(2)risiko menengah tinggi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara:
(1)skala usaha mikro dan kecil (a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng;
(b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: (i) NIB; (ii) SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan (iii) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor. (c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan (d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
(2)skala usaha menengah dan besar (a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng;
(b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: (i) NIB; (ii) SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan (iii) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor. (c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan (d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
23.Standar Usaha Produk Masak Lainnya No KBLI 10779 Industri Produk Masak Lainnya
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup Usaha Industri petis, saus tiram, terasi, khitin/khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri ekstraksi dan jus dari ikan, industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun yang berbahan baku utama ikan, udang, dan bagian-bagiannya.
2.Istilah dan Definisi
a.Produk masak lainnya adalah usaha pengolahan ikan yang mencakup usaha pembuatan petis, saus tiram, terasi, khitin/khitosan, gelatin, agar-agar, karagenan atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian- bagiannya.
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
d.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana yang digunakan dalam proses Produk Masak Lainnya, paling sedikit meliputi:
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) tempat/meja kerja; 2) pisau; 3) keranjang; 4) wadah perendaman; 5) alat perebusan; 6) alat pengaduk; 7) alat pengepres; dan 8) kompor.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) tempat/meja kerja; 2) pisau; 3) keranjang/peniris; 4) alat tumbuk/pengaduk/alat penggilingan mekanis; 5) wadah perendaman/alat mekanis perendaman; 6) alat perebusan; 7) alat pengaduk; 8) alat pengepres; 9) Freezer; 10) Grinder; 11) Tungku burner/kompor; 12) Plankton net; dan 13) Loyang stainless.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) struktur organisasi minimal memiliki operator, checker quality dan quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa -
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan: b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Pengawasan kegiatan Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha. Pengawasan terhadap kegiatan Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan.
b.Cara Pengawasan Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar (a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya; (b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
(1)NIB;
(2)SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan
(3)Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor.
(c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan (d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Pelaksana Pengawasan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan;
dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
24.Standar Usaha Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya No KBLI 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya, seperti kerupuk udang dan kerupuk ikan, dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam peyek teri, peyek udang.
2.Istilah dan Definisi
a.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
b.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
c.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil
1) memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; 2) memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; 3) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, paling sedikit meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan; b) omzet; c) tenaga kerja; d) asal bahan baku; e) jenis dan volume Ikan; dan f) jenis dan volume produk yang dihasilkan. 4) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana yang digunakan dalam proses Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan besar paling sedikit meliputi:
a.tempat/meja kerja;
b.pisau/ pemotong;
c.keranjang/alat penirisan;
d.wadah pengadonan/pengaduk adonan;
e.alat perebusan, alat penggorengan; dan
f.tempat/para-para.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) struktur organisasi minimal memiliki checker quality dan quality control; dan 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan a. Skala usaha mikro dan kecil:
mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai layanan konsumen.
b.Skala usaha menengah dan besar
1) memiliki informasi usaha dan produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, pegemasan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan - Produk/ Proses/Jasa
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur sederhana yang dapat menjamin mutu produk; dan 2) melaporkan catatan produksi (penggunaan bahan tambahan, umur simpan).
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan: b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
1.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
2.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a) Cakupan: Pengawasan kegiatan Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha. Pengawasan terhadap kegiatan Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya dilaksanakan di Unit Pengolahan Ikan. b) Cara Pengawasan Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya dilakukan secara rutin dan insidental. Pengawasan rutin dilakukan melalui:
(1)laporan pelaku usaha; dan
(2)inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual. c) Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara:
(1)skala usaha mikro dan kecil (a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya;
(b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: (i) NIB; (ii) SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit; dan (iii) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor. (c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan (d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
(2)skala usaha menengah dan besar (a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya;
(b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: (i) NIB; (ii) SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan (iii) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor. (c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan (d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a) Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan. b) Perangkat kerja pengawasan:
(1)dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung;
(2)wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(3)dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti:
(a) berita acara pemeriksaan; (b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau (c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan
a) Hak:
(1)memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja;
(2)mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas;
dan
(3)dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b) Kewajiban:
(1)menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha;
(2)menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan
(3)menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a) Pengawas Perikanan dengan syarat:
(1)pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a;
(2)telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
(3)sehat jasmani dan rohani.
b) pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
25.Standar Usaha Perdagangan Besar Hasil Perikanan No KBLI 46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.
Kelompok ini juga mencakup nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih bening lobster, rajungan, dan benih ikan.
2.Istilah dan Definisi
a.Perdagangan besar adalah kegiatan penjualan barang dalam jumlah besar untuk setiap jenis barang yang diperdagangkan.
b.Hasil perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
c.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
d.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah Menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
e.Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
f.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
g.Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SHTI adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor bukan dari kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.
3.Penggolongan Usaha Usaha Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha dengan skala usaha menengah dan besar.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.memiliki rencana usaha yang memuat:
1) jenis usaha; 2) sumber dan nilai investasi; 3) jenis dan asal hasil perikanan; 4) sarana pemasaran yang digunakan; 5) tata letak dan gambaran proses pemasaran; dan 6) wilayah pemasaran
b.durasi pemenuhan Rencana Usaha:
1) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah Perizinan Berusaha terbit.
b.memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;
c.memiliki SHTI, sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; dan
d.laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
1) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana; 2) perkembangan omzet dan aset; 3) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan 4) asal hasil perikanan, jenis dan volume hasil perikanan yang dipasarkan; dan 5) wilayah pemasaran dan mitra usaha.
e.dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana yang digunakan disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan, paling sedikit meliputi:
a.sarana penyimpanan, seperti gudang/warehouse, cold storage, chest freezer, dan cool box (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan);
b.sarana display/penyajian;
c.sarana distribusi, seperti angkutan laut/udara, kendaraan bermotor yang dilengkapi wadah/tempat penyimpanan ikan, kendaraan berpendingin, kendaraan bak terbuka, dan trolley (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan); dan
d.sarana pendukung lainnya, seperti mesin pembuat es, timbangan, pengecek suhu ikan, dan alat pengepakan (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan).
7.Struktur Organisasi SDM dan SDM
a.struktur organisasi minimal memiliki operator dan checker quality/quality control.
b.persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan Pelayanan minimum yang dimiliki oleh pelaku usaha, paling sedikit meliputi:
a.memiliki informasi usaha mengenai hasil perikanan yang dipasarkan mulai dari perolehan hasil perikanan dan pengiriman produk ke konsumen;
b.memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Hasil Perikanan yang dipasarkan memenuhi jaminan mutu dan/atau aman dikonsumsi.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:
1) perencanaan; 2) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan 3) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian.
b.melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian kesesuaian Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
1.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
2.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha perdagangan besar hasil perikanan yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap Perdagangan Besar Hasil Perikanan dilaksanakan di: 1) perusahaan ekspor dan impor hasil perikanan; 2) Unit Pengolahan Ikan; 3) pasar modern; 4) hotel, restoran dan katering (horeka); 5) tempat penyimpanan/penampungan calon induk, induk, benih ikan, ikan hias dan/atau inti mutiara; 6) gudang kering untuk menyimpan/menampung pakan dan bahan baku pakan; dan 7) lokasi perdagangan di bidang perikanan di luar pintu pemasukan.
b.Cara Pengawasan perdagangan besar hasil perikanan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha perdagangan besar hasil perikanan; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: a) NIB; b) SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan c) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; dan d) SHTI sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor. 3) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan 4) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan pelaksanaan pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: (a) berita acara pemeriksaan; (b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau (c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Pelaksana Pengawas:
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan.
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.Melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
26.Standar Usaha Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan No KBLI 46324 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.
2.Istilah dan Definisi
a.Perdagangan besar adalah kegiatan penjualan barang dalam jumlah besar untuk setiap jenis barang yang diperdagangkan.
b.Hasil perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
c.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah Menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
d.Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SHTI adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor bukan dari kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.
3.Penggolongan Usaha Usaha Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan yang dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha dengan skala usaha menengah dan besar.
4.Persyaratan Umum Usaha
a.memiliki rencana usaha yang memuat:
1) jenis usaha; 2) sumber dan nilai investasi; 3) jenis dan asal hasil olahan perikanan; 4) sarana pemasaran yang digunakan; 5) tata letak dan gambaran proses pemasaran; dan 6) wilayah pemasaran
b.Durasi pemenuhan Rencana Usaha:
1) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah Perizinan Berusaha terbit.
b.memiliki SHTI sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor; dan
c.laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
1) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana; 2) perkembangan omzet dan aset; 3) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan 4) asal hasil olahan perikanan, jenis dan volume hasil olahan perikanan yang dipasarkan; dan 5) wilayah pemasaran dan mitra usaha.
d.dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana yang digunakan disesuaikan dengan hasil olahan perikanan yang dipasarkan, paling sedikit meliputi:
a.sarana penyimpanan, seperti gudang/warehouse, cold storage, chest freezer, dan cool box (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan);
b.sarana display/penyajian; dan
c.sarana distribusi, seperti angkutan laut/udara, kendaraan bermotor yang dilengkapi wadah/tempat penyimpanan ikan, kendaraan berpendingin, kendaraan bak terbuka, dan trolley (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan);
d.sarana pendukung lainnya, seperti mesin pembuat es, timbangan, pengecek suhu ikan, dan alat pengepakan (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan).
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Struktur organisasi minimal memiliki operator dan checker quality/quality control.
b.Persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan Pelayanan minimum yang dimiliki oleh pelaku usaha, paling sedikit meliputi:
a.memiliki informasi usaha mengenai hasil olahan perikanan yang dipasarkan mulai dari perolehan hasil olahan perikanan dan pengiriman produk ke konsumen;
b.memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Hasil olahan perikanan yang dipasarkan memenuhi jaminan mutu dan/atau aman dikonsumsi.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:
1) perencanaan; 2) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan 3) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian.
b.melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian kesesuaian Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
1.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
2.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Pengawasan kegiatan usaha perdagangan besar hasil olahan perikanan yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha. Pengawasan terhadap Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan dilaksanakan di: 1) perusahaan ekspor dan impor di bidang perikanan; 2) Unit Pengolahan Ikan; 3) pasar modern; 4) hotel, restoran dan katering (horeka); 5) cold storage untuk menyimpan/menampung umpan, dan/atau hasil olahan ikan; 6) gudang kering untuk menyimpan/menampung pakan dan bahan baku pakan; dan 7) lokasi perdagangan di bidang perikanan di luar pintu pemasukan.
b.Cara Pengawasan kegiatan usaha perdagangan besar hasil olahan perikanan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha perdagangan besar hasil olahan perikanan; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: (a) NIB; (b) SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit; dan (c) SHTI sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor. 3) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan 4) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan pelaksanaan pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Pelaksana Pengawas:
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan.
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan;
dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
27.Standar Usaha Perdagangan Eceran Hasil Perikanan No 47215 Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut.
2.Istilah dan Definisi
a.Perdagangan eceran adalah kegiatan penjualan barang secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bukan untuk bisnis.
b.Hasil perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana; b) perkembangan omzet dan aset; c) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan d) asal hasil Perikanan, jenis dan volume hasil Perikanan yang dipasarkan; dan e) wilayah pemasaran dan mitra usaha. 2) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana yang digunakan disesuaikan dengan hasil perikanan yang dipasarkan, paling sedikit meliputi:
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) sarana penyimpanan, seperti gudang/warehouse, cold storage, chest freezer, dan cool box (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan); 2) sarana display/penyajian; dan 3) sarana distribusi, seperti angkutan laut/udara, kendaraan bermotor yang dilengkapi wadah/tempat penyimpanan ikan, kendaraan berpendingin, kendaraan bak terbuka, dan trolley (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan); 4) sarana pendukung lainnya, seperti mesin pembuat es, timbangan, pengecek suhu ikan, dan alat pengepakan (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan).
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) struktur organisasi minimal memiliki operator dan checker quality/quality control; 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan Pelayanan minimum yang dimiliki oleh pelaku usaha, paling sedikit meliputi:
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki informasi usaha mengenai hasil perikanan yang dipasarkan mulai dari perolehan hasil perikanan dan pengiriman produk ke konsumen; 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Hasil Perikanan yang dipasarkan memenuhi jaminan mutu dan/atau aman dikonsumsi.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian kesesuaian
1.Skala usaha mikro dan kecil: -
2.Skala usaha menengah dan besar:
Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
b.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha perdagangan eceran hasil perikanan yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap Perdagangan Eceran Hasil Perikanan dilaksanakan di: 1) pasar ikan; 2) pertokoan; 3) pasar modern; 4) Unit Pengolahan Ikan; dan 5) tempat penyimpanan/ penampungan calon induk, induk, benih ikan, ikan hias dan/atau inti mutiara.
b.Cara Pengawasan perdagangan eceran hasil perikanan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) Skala Usaha Mikro dan Kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha perdagangan eceran hasil perikanan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen NIB; c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) Skala Usaha Menengah dan Besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha perdagangan eceran hasil perikanan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen NIB dan Sertifikat Standar; c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan pelaksanaan pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner);
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Pelaksana Pengawas
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi
5.Mekanisme, format dan substansi laporan.
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan;
dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
28.Standar Usaha Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan No 47245 Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk ikan olahan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi- cumi, kepah, remis, dan kerang.
2.Istilah dan Definisi
a.Perdagangan eceran adalah kegiatan penjualan barang secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bukan untuk bisnis.
b.Hasil perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana; b) perkembangan omzet dan aset; c) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan d) asal ikan olahan, jenis dan volume ikan olahan yang dipasarkan; dan e) wilayah pemasaran dan mitra usaha. 2) dalam hal usaha memanfaatkan insentif dan penanaman modal, laporan realisasi modal dan tenaga kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali.
6.Sarana Sarana yang digunakan disesuaikan dengan ikan olahan yang dipasarkan, paling sedikit meliputi:
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar
1) sarana penyimpanan, seperti gudang/warehouse, cold storage, chest freezer, dan cool box (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan); 2) sarana display/penyajian; dan 3) sarana distribusi, seperti angkutan laut/udara, kendaraan bermotor yang dilengkapi wadah/tempat penyimpanan ikan, kendaraan berpendingin, kendaraan bak terbuka, dan trolley (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan); 4) sarana pendukung lainnya, seperti mesin pembuat es, timbangan, pengecek suhu ikan, dan alat pengepakan (disesuaikan dengan Hasil Perikanan yang dipasarkan).
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar
1) struktur organisasi minimal memiliki operator dan checker quality/quality control; 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
8.Pelayanan Pelayanan minimum yang dimiliki oleh pelaku usaha, paling sedikit meliputi:
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki informasi usaha mengenai hasil perikanan yang dipasarkan mulai dari perolehan ikan olahan dan pengiriman produk ke konsumen; 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Ikan olahan yang dipasarkan memenuhi jaminan mutu dan/atau aman dikonsumsi.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian kesesuaian
1.Skala usaha mikro dan kecil: -
2.Skala usaha menengah dan besar:
Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan:
a.penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
b.verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan, meliputi rencana usaha.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Pengawasan kegiatan usaha perdagangan eceran daging dan ikan olahan yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha. Pengawasan terhadap Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan dilaksanakan di: 1) pasar ikan; 2) pertokoan; 3) pasar modern; 4) Unit Pengolahan Ikan; dan 5) tempat penyimpanan/ penampungan calon induk, induk, benih ikan, ikan hias dan/atau inti mutiara.
b.Cara Pengawasan perdagangan eceran daging dan ikan olahan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
1) risiko menengah rendah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan 2) risiko menengah tinggi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha perdagangan eceran daging dan ikan olahan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen NIB; c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha perdagangan eceran daging dan ikan olahan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen NIB dan Sertifikat Standar; c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan pelaksanaan pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Pelaksana Pengawas
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan;
dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.Melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
29.Standar Usaha Perdagangan Eceran Ikan Hias No 47753 Perdagangan Eceran Ikan Hias
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran benih ikan hias dan ikan hias. Perdagangan ikan olahan dari perikanan masuk di kelompok 47245.
2.Istilah dan Definisi a. Perdagangan eceran adalah kegiatan penjualan barang secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bukan untuk bisnis.
b.Ikan hias adalah ikan air tawar atau air laut yang merupakan hasil dari kegiatan budidaya atau penangkaran ikan, pada tahap pasca panen (ditangani Unit Penanganan, Pengolahan Hasil Perikanan Nonkonsumsi mulai dari tahap pemanenan, penampungan hingga distribusi/transportasi), yang digunakan untuk ikan hias, dan bukan untuk konsumsi manusia.
c.Cara Budidaya Ikan yang Baik adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis.
3.Penggolongan Usaha a. Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menerapkan standar mutu fisik, penanganan ikan hias, sanitasi dan higienis; dan 2) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana; b) perkembangan omzet dan aset; c) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan d) asal ikan hias, jenis dan volume ikan hias yang dipasarkan; dan e) wilayah pemasaran dan mitra usaha.
6.Sarana Sarana yang digunakan disesuaikan dengan ikan hias yang dipasarkan, paling sedikit meliputi:
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) sarana penyimpanan, seperti kolam, akuarium; 2) sarana display/penyajian seperti akuarium; 3) sarana distribusi, seperti angkutan laut/udara, kendaraan bermotor yang dilengkapi wadah/tempat penyimpanan ikan, kendaraan bak terbuka, dan trolley; dan 4) sarana pendukung lainnya, seperti aerator, tabung oksigen, styrofoam, serok, obat-obatan.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) struktur organisasi minimal memiliki operator dan checker quality/quality control; 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam standar mutu fisik, penanganan ikan hias, sanitasi dan higienis.
8.Pelayanan Pelayanan minimum yang dimiliki oleh pelaku usaha, paling sedikit meliputi:
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki informasi usaha mengenai ikan hias yang dipasarkan mulai dari perolehan ikan hias dan pengiriman produk ke konsumen; 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/Proses/Jasa Ikan hias yang dipasarkan memenuhi standar mutu fisik, penanganan ikan hias, sanitasi dan higienis.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil: -
2.skala usaha menengah dan besar:
Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha;
dan
b.pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha perdagangan eceran ikan hias yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap Perdagangan Eceran Ikan Hias dilaksanakan di: 1) pasar ikan; 2) pertokoan; dan 3) tempat penyimpanan/ penampungan calon induk, induk, benih ikan, dan ikan hias.
b.Cara Pengawasan perdagangan eceran ikan hias dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha eceran ikan hias; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen NIB; c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha eceran ikan hias; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen NIB dan Sertifikat Standar; c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan pelaksanaan pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Pelaksana Pengawas
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) salam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
30.Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan No 47754 Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan
1.Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakan ikan di dalam bangunan, seperti pakan ikan, konsentrat pakan ikan, dan tepung kerang.
2.Istilah dan Definisi Perdagangan eceran adalah kegiatan penjualan barang secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bukan untuk bisnis.
3.Penggolongan Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
b.Skala usaha menengah dan besar Dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
4.Persyaratan Umum Usaha -
5.Persyaratan Khusus Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) menerapkan prinsip penyimpanan dan distribusi pakan ikan; dan 2) laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi: a) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana; b) perkembangan omzet dan aset; c) penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja; dan d) asal ikan hias, jenis dan volume ikan hias yang dipasarkan; dan e) wilayah pemasaran dan mitra usaha.
6.Sarana Sarana yang digunakan disesuaikan dengan pakan ikan yang dipasarkan, paling sedikit meliputi:
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar
1) sarana penyimpanan, seperti gudang/warehouse; 2) sarana display/penyajian seperti etalase; 3) sarana distribusi, seperti angkutan laut/udara, kendaraan bermotor, kendaraan bak terbuka, dan trolley; dan 4) sarana pendukung lainnya, seperti timbangan, alat pengepakan.
7.Struktur Organisasi dan SDM
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) struktur organisasi minimal memiliki operator dan checker quality/quality control; 2) persyaratan kompetensi SDM dalam melakukan usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam penyimpanan dan distribusi pakan ikan.
8.Pelayanan Pelayanan minimum yang dimiliki oleh pelaku usaha, paling sedikit meliputi:
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar:
1) memiliki informasi usaha mengenai pakan ikan yang dipasarkan mulai dari perolehan pakan ikan dan pengiriman produk ke konsumen; dan 2) memiliki nomor kontak yang dapat dihubungi digunakan sebagai layanan konsumen atau memiliki media online untuk layanan/pengaduan konsumen.
9.Persyaratan Produk/ Proses/Jasa Pakan ikan yang dipasarkan memenuhi standar mutu, penyimpanan dan distribusi pakan ikan.
10.Sistem Manajemen Usaha
a.Skala usaha mikro dan kecil: -
b.Skala usaha menengah dan besar
1) menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: a) perencanaan; b) komunikasi dengan pelanggan terkait masukan terhadap pelayanan; dan c) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian. 2) melakukan pencatatan tentang perkembangan kegiatan usaha meliputi omzet, tujuan pemasaran, tenaga kerja, dan mitra usaha.
11.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian kesesuaian
1.skala usaha mikro dan kecil: -
2.skala usaha menengah dan besar:
Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan
b.pemenuhan terhadap penerapan prinsip penyimpanan dan distribusi pakan ikan B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan dilaksanakan di: 1) pasar ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan; 2) pertokoan; dan 3) tempat penyimpanan/ penampungan pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan.
b.Cara Pengawasan perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) skala usaha mikro dan kecil a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen NIB; c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan. 2) skala usaha menengah dan besar a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen NIB dan Sertifikat Standar; c) dalam hal ada pengaduan masyarakat dan/atau ada Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan), dapat dilakukan pengambilan sampel ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan pelaksanaan pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) salam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN A. SUBSEKTOR PENGELOLAAN RUANG LAUT
1.Standar Produk Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi) No Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi) KBLI terkait:
KBLI 68111 (Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa)
1.Ruang Lingkup Standar ini mengatur dan menetapkan persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi), untuk menjamin keberlanjutan usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan kelestarian lingkungan.
2.Istilah dan Definisi a. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
b.Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
3.Persyaratan Umum a. rencana usaha dan jenis kegiatan, termasuk peta lokasi dan data daya dukung lingkungan
b.bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan yang sah atau surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain;
c.bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Durasi pemenuhan persyaratan umum:
a.penyampaian permohonan perizinan berusaha dari pelaku usaha kepada KKP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
b.penyampaian bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaku usaha menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP.
4.Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
a.mengikuti aturan luasan pemanfaatan lahan di pulau-pulau kecil; dan
b.mengikuti standar jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 berdasarkan luasan, topografi, dan tipologi pulau.
Durasi pemenuhan persyaratan khusus/teknis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
5.Sarana -
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan
a.Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km2 dilakukan dengan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan oleh verivikator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan penilaian sebagai berikut:
1) kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana detail tata ruang; 2) batas luasan lahan pemanfaatan pulau kecil; 3) kesesuaian dengan daya dukung dan kerentanan pulau; 4) kesesuaian lokasi usaha dengan aturan luasan pemanfaatan lahan di pulau-pulau kecil; 5) standar jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 berdasarkan luasan, topografi, dan tipologi pulau; 6) lahan yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain; dan 7) besaran nilai PNBP yang dibayarkan.
b.Pengawasan
1) Norma Pengawasan a) Cakupan pengawasan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km2 yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha. Pengawasan dilakukan di lokasi usaha yang berada di Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km2 dan kawasan disekitarnya. b) Cara pengawasan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km2 dilakukan secara rutin dan Insidental: Pengawasan rutin dilakukan melalui:
(1)laporan pelaku usaha, dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha; dan
(2)inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: (a) memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2: (b) memeriksa kesesuaian dokumen perizinan dan kelengkapan dokumen pendukung kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 (NIB, Izin Pemanfaatan Pulau Kecil, izin lokasi); (c) memeriksa proses kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2; (d) mendokumentasikan kegiatan pengawasan. (e) Pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2; (f) memeriksa pemberian akses publik; (g) memeriksa kesesuaian luasan lahan pemanfaatan pulau kecil sesuai rekomendasi; (h) memeriksa dampak pemanfaatan pulau terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual. c) Intensitas pengawasan:
(1)Laporan perkembangan kegiatan usaha (a) realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan (b) realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat resiko tinggi, dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. 2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km2 (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner) a) Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap satu tahun. b) Perangkat Kerja Pengawasan
(1)dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung;
(2)wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
(3)dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti:
(a) Peta lokasi kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2; (b) GPS; (c) Peralatan dokumentasi kegiatan; (d) Daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; (e) Form Berita Acara Pengawasan; dan/atau (f) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan. 3) Hak dan kewajiban Polsus PWP3K. a) Hak:
(1)memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja;
(2)mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas;
dan
(3)dalam hal diperlukan, pelaksana pengawasan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan,
b) Kewajiban:
(1)menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha;
(2)menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan
(3)menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4) Pelaksana pengawasan: a) Pelaksanaan pengawasan Produk Rekomendasi Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km2 dilakukan oleh Polsus PWP3K. b) Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus PWP3K:
(1)pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/b;
(2)telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan; dan
(3)sehat jasmani dan rohani.
5) Mekanisme, Format dan Substansi Laporan a) hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha; b) berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan. c) pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha; d) dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan e) dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara. 6) Saluran Pengaduan Masyarakat melalui: a) melalui SMS Gateway nomor 0858- 8888-4171; b) surel (email): lapor@kkp.go.id; atau c) surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Form. Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil KOP UPT PSDKP BERITA ACARA PENGAWASAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL No : …………………………………………………… Pada hari ini ……………….., tanggal ……… . bulan ………. tahun ………. pukul ………., bertempat di ……………………………., kami yang bertandatangan dibawah ini : No Nama NIP Jabatan Unit Kerja 1 Ketua Tim 2 Anggota Tim dst Anggota Tim Telah melakukan pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap : Nama penanggung jawab : Alamat (sesuai identitas) : Nama Perusahaan/Pelaku : Lokasi Pulau (Titik Koordinat/Desa) : Penanam Modal (PM Asing/ PM Dalam Negeri) Luas Area Pemanfaatan Jenis Pemanfaatan Pulau (lingkari sesuai objek) : a. konservasi;
b.pendidikan dan pelatihan;
c.penelitian dan pengembangan;
d.budidaya laut;
e.pariwisata;
f.usaha perikanan dan kelautan;
g.pertanian organik;
h.peternakan;
i.pertambangan;
j.permukiman;
k.industri;
l.perkebunan;
m.lainnya …………………………… Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagai berikut :
No Dokumen Perizinan Obyek Pemeriksaan Kesesuaian Sesuai Tidak
1.Izin Lokasi Nomor Izin :
Terbit : Pemberi Izin : Peruntukan :
2.Izin Pemanfaatan/ Pengelolaan Nomor Izin :
Terbit : Pemberi Izin : Peruntukan :
3.Perizinan lainnya yang dimiliki
1.……………………….
2.……………………….
4. Dampak Kegiatan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Uraian Ada Tidak Catatan Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya Pencemaran Perairan Merugikan masyarakat sekitarnya 5. Rekomendasi dan Tindakan Demikian Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil ini dibuat dengan sebenar- benarnya. Pelaku Usaha Polsus PWP3K/Pengawas Perikanan (………………………………………..) NIK. (……………………………………………..) NIP. Paraf Pengesahan : Nama Polsus PWP3K : NIP. : Tembusan : Direktur Pengawasan PSDK
2.Standar Produk Rekomendasi Impor Garam No. Rekomendasi Impor Garam Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri KBLI terkait:
KBLI 08930 (Ekstraksi Garam)
1.Ruang Lingkup Standar ini mengatur dan menetapkan persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi kegiatan impor garam sebagai dasar menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan menerbitkan persetujuan impor garam yang dibutuhkan selain untuk bahan baku dan bahan penolong industri.
Rekomendasi kegiatan impor garam ini berlaku sepanjang neraca komoditas pergaraman belum tersedia
2.Istilah dan Definisi Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
3.Persyaratan Umum -
4.Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis
a.kesesuaian penggunaan Rekomendasi Impor Garam selain Bahan Baku Industri dan Bahan Baku Penolong Industri meliputi:
1) jenis dan standar mutu garam; a) mengacu ke Pos Tarif/HS nomor: 1) 2501.00.10: garam meja; 2) 2501.00.20: garam batu tidak diproses; 3) 2501.00.50: air laut; 4) 2501.00.91: dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60% (enam puluh persen) tetapi kurang dari 97% (sembilan puluh tujuh persen), dihitung dari basis kering, diperkaya dengan iodium; dan 5) 2501.00.99: lain-lain. b) jenis garam yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi standar mutu garam yang ditetapkan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). 2) volume garam yang akan diimpor dan volume penyerapan garam hasil produksi petambak; 3) tempat pemasukan, meliputi tempat pemasukan yang ditetapkan oleh Menteri 4) waktu pemasukan; a) Waktu pemasukan impor garam ke dalam wilayah Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan April. b) Selain itu dapat dilakukan apabila terjadi perubahan dan/atau pergeseran musim kemarau setelah mendapat masukan dari badan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. c) Waktu pemasukan lainnya ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 5) penyerapan garam; a) importir garam wajib memprioritaskan penyerapan garam hasil produksi petambak garam yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri pada tahun berjalan; b) penyerapan garam hasil produksi petambak garam dilakukan oleh importir garam paling sedikit sejumlah volume garam yang direkomendasikan Menteri; c) kesesuaian bukti penyerapan oleh importir dan bukti pengiriman penyerapan oleh petambak garam.
b.menyampaikan laporan realisasi pemasukan, dan realisasi distribusi;
c.menyampaikan bukti serap garam lokal untuk periode berjalan berdasarkan peraturan yang berlaku (jika dipersyaratkan sebelumnya); dan
d.impor garam dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan garam nasional.
5.Sarana -
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.jenis garam:
a.mengacu pada Pos Tarif/HS yang berlaku
b.standar mutu garam yang ditetapkan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
2.tempat pemasukan;
3.waktu pemasukan; dan
4.jumlah dan waktu Penyerapan Garam lokal.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan Produk Rekomendasi Impor Garam yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan dilakukan di lokasi usaha ekstraksi garam
b.Cara Pengawasan Produk Rekomendasi Impor Garam dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan ekstraksi garam; 2) memeriksa kesesuaian dokumen perizinan dan kelengkapan dokumen pendukung kegiatan ekstraksi garam; a) Untuk kegiatan usaha risiko rendah, pengawasan rutin terhadap dokumen:
(1)Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
(2)perkembangan usaha.
b) Untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi, pengawasan rutin terhadap dokumen:
(1)Nomor Induk Berusaha (NIB);
(2)sertifikat standar; dan
(3)perkembangan usaha.
c) Untuk kegiatan usaha risiko tinggi, pengawasan rutin terhadap dokumen
(1)Nomor Induk Berusaha (NIB);
(2)izin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha; dan
(3)perkembangan usaha.
3) memeriksa proses kegiatan ekstraksi garam; dan 4) mendokumentasikan kegiatan pengawasan. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak:
1) untuk kegiatan usaha risiko rendah, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; 2) untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi dan tinggi, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat resiko tinggi, dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Standar Produk Rekomendasi Impor Garam (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap satu tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrument pengawasan, seperti: a) GPS; b) Peralatan dokumentasi kegiatan; c) Daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; d) Form Berita Acara Pengawasan; dan/atau e) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban Polsus PWP3K.
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan Polsus PWP3K dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
(1)menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha;
(2)menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha;
dan
(3)menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan:
a) Pelaksanaan pengawasan Produk Rekomendasi Impor Garam dilakukan oleh Polsus PWP3K. b) Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus PWP3K:
(1)pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/b;
(2)telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan; dan
(3)sehat jasmani dan rohani.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a) hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh Polsus PWP3K dan Pelaku Usaha; b) berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan. c) pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh Polsus PWP3K dan pelaku usaha; d) dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh Polsus PWP3K; dan e) dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh Polsus PWP3K paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat melalui:
a) SMS Gateway nomor 0858-8888-4171; b) surel (email): lapor@kkp.go.id; atau c) surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota. B. SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN
1.Standar Surat Izin Usaha Perikanan No. Surat Izin Usaha Perikanan KBLI Terkait:
KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut) KBLI 03112 (Penangkapan Crustacea di Laut) KBLI 03113 (Penangkapan Mollusca di Laut) KBLI 03115 (Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut) KBLI 03116 (Penangkapan Echinodermata di Laut) KBLI 03117 (Penangkapan Coelenterata di Laut) KBLI 03118 (Penangkapan Ikan Hias Laut) KBLI 03119 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut) KBLI 50133 (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus) KBLI 50142 (Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang) KBLI 03121 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat) KBLI 03122 (Penangkapan Crustacea di Perairan Darat) KBLI 03123 (Penangkapan Mollusca di Perairan Darat) KBLI 03124 (Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat) KBLI 03125 (Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat) KBLI 03126 (Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat) KBLI 03129 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat) KBLI 50222 (Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus)
1.Ruang Lingkup Mengatur pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, atau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.
2.Istilah dan Definisi
a.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
b.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
c.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
d.Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
e.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara
f.Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
g.Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
h.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
i.Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
j.Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas- ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
k.Genangan Air Lainnya adalah genangan air yang meliputi kolong atau bekas galian, situ, dan embung.
l.Rencana Usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan yang selanjutnya disebut Rencana Usaha adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam mewujudkan Usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan.
m.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
n.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di Laut Lepas yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
o.Pengangkutan Ikan adalah kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan, baik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia maupun di Laut Lepas.
p.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
q.Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, Pengangkutan Ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
r.Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
s.Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
t.Buku Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan serta perubahan- perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
u.Alat Penangkapan Ikan adalah adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
v.Alokasi Sumber Daya Ikan adalah jumlah ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap pada periode tertentu dan dibagi antara pusat dan daerah, setelah mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi.
w.Alokasi Usaha adalah jumlah kapal Penangkap Ikan yang diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Alokasi Sumber Daya Ikan yang tersedia.
x.Perluasan Usaha adalah penambahan Alokasi Usaha dan/atau jenis kegiatan usaha dalam Surat Izin Usaha Perikanan yang meliputi jumlah, ukuran Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan.
y.Pengurangan Usaha adalah pengurangan Alokasi Usaha dan/atau jenis kegiatan usaha dalam Surat Izin Usaha Perikanan yang meliputi jumlah, ukuran Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan.
z.Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
aa. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya. bb. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. cc. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3.Persyaratan Umum Usaha
a.Di Laut
1) usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan berukuran kumulatif 300 (tiga ratus) gross tonnage ke atas harus dilakukan oleh Korporasi berbadan hukum; 2) menyampaikan rencana kegiatan usaha yang meliputi: a) modal, meliputi:
(1)nilai;
(2)sumber; dan
(3)rekening 3 (tiga) bulan terakhir.
b) rencana pengadaan Kapal Perikanan; dan c) rencana operasional yang meliputi:
(1)Alat Penangkapan Ikan;
(2)range ukuran Kapal Perikanan;
(3)daerah Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkap Ikan;
(4)Pelabuhan Pangkalan;
(5)Pelabuhan Muat untuk Kapal Pengangkut Ikan;
(6)jumlah kapal Perikanan;
(7)rencana volume pengangkutan, untuk ikan hidup;
(8)pelabuhan negara tujuan ekspor, bagi yang akan melakukan pengangkutan ke luar negeri; dan
(9)rencana pembangunan dan/atau pengelolaan unit pengolahan ikan, untuk konsesi/kerja sama bagi hasil.
3) pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi; 4) perubahan Surat Izin Usaha Perikanan dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) data dalam Nomor Induk Berusaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan; b) Perluasan Usaha; c) Pengurangan Usaha; d) daerah Penangkapan Ikan; e) Pelabuhan Pangkalan; f) Pelabuhan Muat; g) pelabuhan negara tujuan; h) fungsi kapal; i) Alat Penangkapan Ikan; dan/atau j) ukuran Kapal Penangkap Ikan dan/atau ukuran Kapal Pengangkut Ikan. 5) Surat Izin Usaha Perikanan yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang Alokasi Sumber Daya Ikan tersedia. 6) Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf b), dapat dilakukan setelah merealisasikan seluruh Alokasi Usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan; 7) perubahan sebagaimana pada angka 4) huruf b), huruf d), huruf h), huruf i), dan/atau huruf j) dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi; 8) perubahan sebagaimana dimaksud angka 4) tidak menambah masa berlaku Surat Izin Usaha Perikanan; dan 9) permohonan pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan dilakukan oleh pemilik Surat Izin Usaha Perikanan.
b.Di Perairan Darat
1) usaha pada subsektor Penangkapan Ikan dan/atau usaha pada subsektor Pengangkutan Ikan dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang dilakukan oleh Korporasi berbadan hukum beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dibatasi paling banyak 5 (lima) unit Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan; 2) menyampaikan Rencana Usaha yang meliputi: a) rencana pengadaan Kapal Perikanan; dan b) rencana operasional yang meliputi:
(1)Alat Penangkapan Ikan;
(2)ukuran Kapal Perikanan;
(3)daerah Penangkapan Ikan (Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya) untuk Kapal Penangkap Ikan;
(4)Sentra Nelayan; dan
(5)jumlah Kapal Perikanan.
3) pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi; 4) perubahan Surat Izin Usaha Perikanan dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Data dalam Nomor Induk Berusaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan; b) daerah Penangkapan Ikan (Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya) untuk Kapal Penangkap Ikan c) Perluasan Usaha; d) Pengurangan Usaha; e) Sentra Nelayan; f) fungsi kapal; dan/atau g) Alat Penangkapan Ikan; 5) Perluasan Usaha sebagaimana pada angka 4) huruf c) setelah merealisasikan seluruh Rencana Usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan; 6) perubahan sebagaimana pada angka 4) huruf c, huruf f, dan huruf g dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi; 7) permohonan pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan dilakukan oleh pemilik Surat Izin Usaha Perikanan.
c.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota.
4.Persyaratan Khusus Usaha/Persyarat an Teknis
a.Di Laut Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan berdasarkan alokasi usaha perikanan:
1) Alokasi Usaha ditetapkan berdasarkan Alokasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 2) Setiap Orang yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dan telah merealisasikan alokasinya dan akan berhenti melakukan usaha perikanan harus mengembalikan Surat Izin Usaha Perikanan yang dimiliki; 3) Setiap Orang yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan wajib merealisasikan seluruh alokasinya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal terbitnya Surat Izin Usaha Perikanan pertama kali dan apabila: a) Tidak direalisasi sama sekali, dilakukan pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan secara otomatis; dan b) Direalisasikan sebagian, dilakukan pengurangan Alokasi Usaha secara otomatis atas Alokasi Usaha yang belum direalisasikan. 4) Setiap Orang yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha dengan benar kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setiap 6 (enam) bulan sejak Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan.
b.Di Perairan Darat
1) kegiatan usaha dilakukan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainya; 2) Setiap Orang yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dan telah merealisasikan alokasinya dan akan berhenti melakukan usaha perikanan harus mengembalikan Surat Izin Usaha Perikanan yang dimiliki; 3) Setiap Orang yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan wajib merealisasikan seluruh alokasinya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal terbitnya Surat Izin Usaha Perikanan pertama kali dan apabila: a) tidak direalisasi sama sekali, dilakukan pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan secara otomatis; dan b) direalisasikan sebagian, dilakukan pengurangan Alokasi Usaha secara otomatis atas Alokasi Usaha yang belum direalisasikan. 4) Setiap Orang yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha dengan benar kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setiap 6 (enam) bulan sejak Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan.
c.Ketentuan lain-lain Pelabuhan Umum yang dapat dijadikan Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat merupakan Pelabuhan Umum yang ditetapkan oleh Menteri.
5.Sarana Menggunakan:
a.Kapal Penangkap Ikan;
b.Alat Penangkapan Ikan;
c.Alat Bantu Penangkapan Ikan; dan/atau
d.Kapal Pengangkut Ikan sesuai dengan KBLI terkait.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Di Laut
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap:
1) pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus/teknis; 2) ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan berdasarkan estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan pemanfaat sumber daya ikan; 3) kesesuaian rencana kegiatan, rencana daerah usaha, kapal dan sarana usaha yang dimiliki, rencana pengadaan kapal dan sarana usaha, rencana produksi untuk alokasi, rencana pemasaran hasil penangkapan, rencana penggunaan tenaga kerja, dan rencana pembiayaan. 4) kesesuaian antara alokasi pada Surat Izin Usaha Perikanan dengan realisasi Surat Izin Usaha Perikanan pada permohonan perubahan; 5) kesesuian alokasi usaha pada Surat Izin Usaha Perikanan dengan Perzinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan/atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan yang tidak diperpanjang dalam batas waktu 2 (dua) tahun sejak masa berlakunya habis atau Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan/atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dicabut atau dibatalkan.
c.Penilaian kesesuaian rencana kegiatan usaha yang diajukan dengan sistem konsesi/kerja sama bagi hasil dilakukan oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
2.Di Perairan Darat
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan atau pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap:
1) pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus/teknis; 2) ketersediaan alokasi usaha penangkapan ikan berdasarkan estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan pemanfaat sumber daya ikan; 3) kesesuaian rencana kegiatan, rencana daerah usaha, kapal dan sarana usaha yang dimiliki, rencana pengadaan kapal dan sarana usaha, rencana produksi untuk alokasi, rencana pemasaran hasil penangkapan, rencana penggunaan tenaga kerja, dan rencana pembiayaan; 4) Kesesuaian antara alokasi Surat Izin Usaha Perikanan dengan realisasi Surat Izin Usaha Perikanan pada permohonan perubahan; 5) Kesesuian alokasi usaha pada Surat Izin Usaha Perikanan dengan Perzinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan/atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan yang tidak diperpanjang dalam batas waktu 2 (dua) tahun sejak masa berlakunya habis atau Perzinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan/atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dicabut atau dibatalkan.
3.Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan oleh:
a) Menteri, yang didelegasikan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap; b) gubernur; atau c) bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya.
4.Format dan Bentuk Surat Izin Usaha Perikanan B. Pengawasan di Laut Surat Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan oleh Menteri untuk KBLI terkait: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 50133
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Surat Izin Usaha Perikanan wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko tinggi. Pengawasan dilaksanakan terhadap keabsahan dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan atas realisasi terhadap alokasi usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.
c.Intensitas Pengawasan:
Intensitas pengawasan dilaksanakan pada: 1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id ; dan/atau
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Surat Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan oleh gubernur untuk KBLI terkait: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 50113
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Surat Izin Usaha Perikanan wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko tinggi. Pengawasan Surat Izin Usaha Perikanan dilaksanakan terhadap keabsahan dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan oleh gubernur.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan atas realisasi terhadap alokasi usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.
c.Intensitas Pengawasan:
1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) Menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) Menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) Menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Dinas yang membidangi Perikanan di Provinsi.
Surat Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan oleh Menteri untuk KBLI terkait: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119 yang beroperasi di kawasan konservasi
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Surat Izin Usaha Perikanan wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko tinggi. Pengawasan Surat Izin Usaha Perikanan dilaksanakan terhadap keabsahan dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau inspeksi lapangan atas realisasi terhadap alokasi usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.
c.Intensitas Pengawasan:
1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Perairan Darat Surat Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan oleh gubernur untuk KBLI terkait: 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 50222
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Surat Izin Usaha Perikanan wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko tinggi. Pengawasan Surat Izin Usaha Perikanan dilaksanakan terhadap keabsahan dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan oleh gubernur.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan atas realisasi terhadap alokasi usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.
c.Intensitas Pengawasan:
1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat Risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan;
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Dinas yang membidangi Perikanan di Provinsi.
Surat Izin Usaha Perikanan untuk yang diterbitkan oleh Menteri KBLI terkait: 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 50222
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Surat Izin Usaha Perikanan wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko tinggi. Pengawasan Surat Izin Usaha Perikanan dilaksanakan terhadap keabsahan dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan atas realisasi terhadap alokasi usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.
c.Intensitas Pengawasan:
1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Surat Izin Usaha Perikanan untuk yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota KBLI terkait: 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 50222
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Surat Izin Usaha Perikanan wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko tinggi. Pengawasan Surat Izin Usaha Perikanan dilaksanakan terhadap keabsahan dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan atas realisasi terhadap alokasi usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.
c.Intensitas Pengawasan:
1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat Risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Dinas yang membidangi Perikanan di Kabupaten/Kota.
2.Standar Persetujuan Penggunaan Nama Kapal Perikanan No. Persetujuan Penggunaan Nama Kapal Perikanan KBLI Terkait KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut) KBLI 03112 (Penangkapan Crustacea di Laut) KBLI 03113 (Penangkapan Mollusca di Laut) KBLI 03115 (Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut) KBLI 03116 (Penangkapan Echinodermata di Laut) KBLI 03117 (Penangkapan Coelenterata di Laut) KBLI 03118 (Penangkapan Ikan Hias Laut) KBLI 03119 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut) KBLI 03121 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat) KBLI 03122 (Penangkapan Crustacea di Perairan Darat) KBLI 03123 (Penangkapan Mollusca di Perairan Darat) KBLI 03124 (Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat) KBLI 03125 (Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat) KBLI 03126 (Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat) KBLI 50133 (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus) KBLI 50142 (Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang) KBLI 50222 (Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus)
1.Ruang Lingkup Kegiatan penerbitan persetujuan penggunaan nama Kapal Perikanan ini bertujuan untuk menetapkan nama Kapal Perikanan sebagai acuan dalam proses perizinan berusaha.
2.Istilah dan Definisi
a.Persetujuan Penggunaan Nama Kapal Perikanan adalah dokumen persetujuan penggunaan suatu nama yang spesifik bagi Kapal Perikanan yang berfungsi sebagai identitas Kapal Perikanan.
b.Persetujuan Penggantian Nama Kapal Perikanan adalah dokumen persetujuan penggantian nama kapal dengan nama Kapal Perikanan yang baru dan berbeda dari nama kapal sebelumnya.
c.Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
d.Buku Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan serta perubahan- perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
3.Persyaratan Umum Usaha
a.Surat Izin Usaha Perikanan, untuk skala usaha kecil, menengah, besar;
b.Surat keterangan tukang/galangan/kontrak pembangunan/pemesanan; dan
c.Menyampaikan informasi nama Kapal Perikanan yang diusulkan.
Durasi Pemenuhan 1 hari kerja Ketentuan lain-lain
a.Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha dan perlindungan nelayan kecil, Persetujuan Penggunaan Nama Kapal Perikanan bagi skala usaha mikro dilakukan dalam proses penerbitan Buku Kapal Perikanan; dan
b.Proses persetujuan penggunaan nama kapal perikanan dapat dilaksanakan bersamaan dengan proses Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan.
4.Persyaratan Khusus Usaha/Persyarat an Teknis
a.Persetujuan Penggunaan Nama Kapal Perikanan baru:
1) Nama Kapal Perikanan yang diusulkan tidak boleh sama dengan Kapal Perikanan lainnya; 2) Menggunakan nama Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan yang diberikan; dan 3) Memasang nama Kapal Perikanan di bangunan/bagian kapal yang mudah terbaca dan terlihat.
b.Persetujuan Penggantian Nama Kapal Perikanan:
1) Penggantian nama Kapal Perikanan dapat dilakukan dalam hal pemilik Kapal Perikanan mengajukan usulan nama kapal yang baru. 2) Persyaratan: a) Usulan nama kapal pengganti; b) Surat Izin Usaha Perikanan, untuk usaha kecil, menengah, dan besar; dan c) Buku Kapal Perikanan, bagi kapal yang telah memiliki Buku Kapal Perikanan.
5.Sarana Kapal Perikanan
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Penilaian kesesuaian dilakukan dengan pernyataan mandiri terkait nama yang diusulkan belum digunakan berdasarkan basis data nama Kapal Perikanan, kecuali untuk kapal perikanan sampai dengan 5 gross tonnage.
2.Persetujuan penggunaan nama kapal perikanan diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan didelegasikan kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Persetujuan Penggunaan Nama Kapal Perikanan wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan tingkat Risiko Menengah Rendah. Pengawasan Persetujuan Penggunaan Nama Kapal Perikanan dilaksanakan terhadap dokumen dan kesesuaian penerapannya.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan atas: 1) keberadaan dan keabsahan dokumen Persetujuan Penggunaan Nama Kapal Perikanan; 2) kebenaran penggunaan nama kapal perikanan sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan yang diberikan; dan 3) penerapan pemasangan nama kapal perikanan di bangunan/bagian kapal yang mudah terbaca dan terlihat.
c.Intensitas Pengawasan:
1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3.Standar Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan No. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan KBLI Terkait:
KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut) KBLI 03112 (Penangkapan Crustacea di Laut) KBLI 03113 (Penangkapan Mollusca di Laut) KBLI 03115 (Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut) KBLI 03116 (Penangkapan Echinodermata di Laut) KBLI 03117 (Penangkapan Coelenterata di Laut) KBLI 03118 (Penangkapan Ikan Hias Laut) KBLI 03119 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut) KBLI 03212 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat) KBLI 03122 (Penangkapan Crustacea di Perairan Darat) KBLI 03123 (Penangkapan Mollusca di Perairan Darat) KBLI 03124 (Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat) KBLI 03125 (Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat) KBLI 03126 (Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat) KBLI 03129 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat) KBLI 50133 (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus) KBLI 50142 (Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang) KBLI 50222 (Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus)
1.Ruang Lingkup Kegiatan penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan ini bertujuan untuk memberikan persetujuan dalam rangka pengadaan kapal perikanan melalui:
a.pembangunan;
b.modifikasi; dan/atau
c.impor
2.Istilah dan Definisi
a.Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membangun, memodifikasi, atau mengimpor Kapal Perikanan.
b.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
c.Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan.
d.Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
e.Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
f.Buku Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan serta perubahan- perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
g.Pembangunan adalah pengadaan Kapal Perikanan yang dilakukan mulai dari perencanaan, persetujuan penggunaan nama Kapal Perikanan, persetujuan pengadaan Kapal Perikanan, pembangunan Kapal Perikanan dan didaftarkan atas nama pemilik Surat Izin Usaha Perikanan
h.Modifikasi adalah pengadaan kapal yang pernah didaftarkan sebagai Kapal Perikanan dan/atau non Kapal Perikanan yang mengalami perubahan fungsi.
i.Impor adalah pengadaan Kapal dari luar negeri berupa Kapal baru atau Kapal bekas.
3.Persyaratan Umum Usaha Persyaratan pengajuan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan:
a.Surat Izin Usaha Perikanan, untuk usaha kecil, menengah, dan besar
b.Gambar rancang bangun kapal perikanan
c.Spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan
d.Persetujuan penggunaan nama Kapal Perikanan, untuk pembangunan kapal baru;
e.bagi Kapal Perikanan yang telah dibangun ditambahkan persyaratan:
1) Grosse Akta, untuk Kapal Perikanan yang sudah didaftarkan; 2) Surat ukur, untuk Kapal Perikanan yang sudah diukur; 3) foto berwarna Kapal Perikanan tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan kanan dan kiri, dan tampak buritan; dan 4) Surat keterangan dari galangan kapal/tukang yang diketahui instansi berwenang dan memuat informasi paling sedikit: a) nama pemilik Kapal Perikanan; b) lokasi pembangunan c) waktu pembangunan d) bahan utama Kapal Perikanan; dan e) dimensi utama Kapal Perikanan, untuk Kapal Perikanan yang dalam proses atau selesai pembangunan. Durasi Pemenuhan 1 hari kerja Ketentuan lain-lain Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha dan perlindungan nelayan kecil, persetujuan pengadaan Kapal Perikanan bagi skala usaha mikro dilakukan dalam proses penerbitan Buku Kapal Perikanan.
4.Persyaratan Khusus Usaha/Persyarat an Teknis
a.Ketentuan dan Persyaratan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan Baru:
1) Kapal Perikanan belum melaksanakan pembangunan; dan 2) sesuai dengan alokasi usaha penangkapan ikan.
b.Ketentuan dan Persyaratan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan melalui proses modifikasi:
1) Modifikasi Kapal Perikanan harus memperhatikan alokasi usaha penangkapan ikan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan; 2) Persyaratan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Gambar rancang bangun kapal perikanan rencana modifikasi; c) Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang akan digunakan, untuk kapal penangkap ikan; d) Grosse Akte; e) Surat Ukur; f) Buku Kapal Perikanan bagi kapal yang telah terdaftar sebagai Kapal Perikanan; g) Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan, bagi kapal yang pernah memiliki Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan; h) Surat keterangan modifikasi dari galangan kapal/tukang pembuat yang diketahui instansi berwenang setempat dan memuat informasi sekurang- kurangnya:
(1)nama pemilik kapal;
(2)lokasi modifikasi;
(3)waktu modifikasi; dan
(4)rincian modifikasi yang dilakukan;
i) foto kapal tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan, dan tampak buritan; dan j) persetujuan penggantian nama kapal, apabila terdapat penggantian nama. 3) bagi Kapal Perikanan yang telah selesai dimodifikasi ditambahkan persyaratan: a) foto berwarna Kapal Perikanan tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan kanan dan kiri, dan tampak buritan setelah modifikasi; b) surat keterangan dari galangan kapal/tukang yang diketahui instansi berwenang dan memuat informasi paling sedikit:
(1)nama pemilik Kapal Perikanan;
(2)lokasi pembangunan;
(3)waktu pembangunan;
(4)bahan utama Kapal Perikanan; dan
(5)dimensi utama Kapal Perikanan, untuk kapal yang dalam proses atau selesai pembangunan.
c.Ketentuan dan Persyaratan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan melalui proses Impor:
1) Selain ketersediaan alokasi usaha, Impor Kapal Perikanan harus memperhatikan ketentuan khusus, berupa umur kapal dan ukuran kapal; 2) Persyaratan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) gambar rancang bangun kapal perikanan; c) spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan; d) salinan dokumen registrasi/pengukuran (negara asal) yang memuat data teknis kapal; e) identitas International Maritime Organization (IMO) Number, untuk kapal bekas; f) foto berwarna Kapal Perikanan tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan, dan tampak buritan; dan g) sertifikat klasifikasi yang diakui oleh internasional.
5.Sarana Kapal Perikanan
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesuaian
1.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
2.Verifikasi dilakukan terhadap:
a) Ketersediaan alokasi pada Surat Izin Usaha Perikanan; b) Kesesuaian nama kapal dengan dokumen persetujuan nama; c) Kesesuaian range ukuran kapal dan spesifikasi alat penangkapan ikan dengan alokasi pada Surat Izin Usaha Perikanan.
3.Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan gubernur sesuai dengan kewenangannya.
B. Pengawasan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi) KBLI terkait: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119 Izin Menteri
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi) wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. Pengawasan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi) dilaksanakan terhadap dokumen dan kesesuaian penerapannya.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan atas pelaksanaan pengadaan kapal sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan yang diberikan.
c.Intensitas Pengawasan:
1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat Risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Dinas yang Membidangi Perikanan di Provinsi.
Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru, impor, atau modifikasi) KBLI terkait: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 50133, 50142, 50222 Izin Menteri
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru, impor, atau modifikasi) wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. Pengawasan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru, impor, atau modifikasi) dilaksanakan terhadap dokumen dan kesesuaian penerapannya.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan atas pelaksanaan pengadaan kapal sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan yang diberikan.
c.Intensitas Pengawasan:
1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi) KBLI terkait: 03111, 03112, 03113, 03115, 03116, 03117, 03118, 03119, 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 50133, 50222 Izin gubernur
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi) wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. Pengawasan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi) dilaksanakan terhadap dokumen dan kesesuaian penerapannya.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau inspeksi lapangan atas pelaksanaan pengadaan kapal sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan yang diberikan yang dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
c.Intensitas Pengawasan:
1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Dinas yang Membidangi Perikanan di Provinsi.
4.Standar Surat Ukur Kapal Perikanan No. Surat Ukur Kapal Perikanan KBLI Terkait:
KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut) KBLI 03112 (Penangkapan Crustacea di Laut) KBLI 03113 (Penangkapan Mollusca di Laut) KBLI 03115 (Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut) KBLI 03116 (Penangkapan Echinodermata di Laut) KBLI 03117 (Penangkapan Coelenterata di Laut) KBLI 03118 (Penangkapan Ikan Hias Laut) KBLI 03119 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut) KBLI 03212 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat) KBLI 03122 (Penangkapan Crustacea di Perairan Darat) KBLI 03123 (Penangkapan Mollusca di Perairan Darat) KBLI 03124 (Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat) KBLI 03125 (Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat) KBLI 03126 (Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat) KBLI 03129 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat) KBLI 50133 (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus) KBLI 50142 (Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang) KBLI 50222 (Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus)
1.Ruang Lingkup Kegiatan penerbitan Surat Ukur Kapal Perikanan ini bertujuan:
a.Untuk menetapkan ukuran utama dimensi dan tonase kapal; dan
b.Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Pelaku Usaha dalam rangka:
1) penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; 2) penerbitan Buku Kapal Perikanan; 3) pendaftaran Kapal Perikanan ke Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) acuan dalam penerbitan dokumen kapal lainnya; dan/atau 4) penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, bagi kapal pengadaan bekas/modifikasi.
2.Istilah dan Definisi
a.Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
b.Buku Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan serta perubahan- perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
c.Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
d.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut
e.Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan adalah surat yang diberikan kepada pemilik Surat Izin Usaha Perikanan yang mendapatkan persetujuan untuk pengadaan kapal baru atau memodifikasi kapal perikanan.
f.Surat Ukur Kapal Perikanan adalah surat kapal yang memuat ukuran kapal dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
g.Ahli Ukur Kapal Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang pengukuran kapal perikanan.
3.Persyaratan Umum Usaha
a.Surat Izin Usaha Perikanan;
b.Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan;
c.Persetujuan Penggantian Nama Kapal Perikanan, untuk kapal yang mengalami penggantian nama;
d.Gambar Rancang Bangun;
e.Bukti Kepemilikan, berupa:
1) Surat keterangan dari galangan/tukang; dan/atau Surat keterangan kepemilikan oleh instansi berwenang, untuk kapal baru. 2) Grosse Akta dan/atau Buku Kapal Perikanan, untuk kapal yang dimodifikasi. 3) Surat keterangan perombakan kapal dari galangan/tukang disertai dokumentasi perombakan/modifikasi, untuk kapal yang dimodifikasi. Durasi Pemenuhan 1 hari kerja Ketentuan Lain-Lain Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha dan perlindungan nelayan kecil, pengukuran kapal perikanan bagi skala usaha mikro dilakukan dalam proses penerbitan Buku Kapal Perikanan.
4.Persyaratan Khusus Usaha/ Persyaratan Teknis Ketentuan dan Persyaratan Pengukuran Kapal Baru
a.Melakukan pengukuran ulang bilamana terdapat perombakan/modifikasi kapal; dan
b.Mencatatkan data tonase, dimensi atau data teknis terkait lain ke dalam Buku Kapal Perikanan.
5.Sarana Kapal Perikanan yang telah selesai dibangun atau dimodifikasi atau telah diimpor
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Ahli Ukur Kapal Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2.Verifikasi dilakukan terhadap:
a.Pemeriksaan kesesuaian antara gambar rancang bangun dan ukuran kapal yang tercantum dalam surat keterangan galangan/tukang;
b.Pemeriksaan lapangan (inspeksi) sesuai ketentuan pengukuran kapal perikanan;
3.Surat ukur kapal perikanan diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan:
Surat Ukur Kapal Perikanan wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. Pengawasan Surat Ukur Kapal Perikanan dilaksanakan terhadap dokumen dan kesesuaian penerapannya.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan atas pelaksanaan pengukuran ulang bilamana terdapat perombakan/modifikasi kapal, dan pencatatan data tonase, dimensi atau data teknis terkait lain ke dalam Buku Kapal Perikanan.
c.Intensitas Pengawasan:
1) pengawasan rutin dilakukan: berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat standar pelaksanaan usaha; dan perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun melalui inspeksi lapangan. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 3) pengawasan insidental: dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888- 4171;
b.Surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
5.Standar Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan No. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan KBLI Terkait:
KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut) KBLI 03112 (Penangkapan Crustacea di Laut) KBLI 03113 (Penangkapan Mollusca di Laut) KBLI 03115 (Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut) KBLI 03116 (Penangkapan Echinodermata di Laut) KBLI 03117 (Penangkapan Coelenterata di Laut) KBLI 03118 (Penangkapan Ikan Hias Laut) KBLI 03119 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut) KBLI 03212 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat) KBLI 03122 (Penangkapan Crustacea di Perairan Darat) KBLI 03123 (Penangkapan Mollusca di Perairan Darat) KBLI 03124 (Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat) KBLI 03125 (Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat) KBLI 03126 (Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat) KBLI 03129 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat) KBLI 50133 (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus) KBLI 50142 (Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang) KBLI 50222 (Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus)
1.Ruang Lingkup Kegiatan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan bertujuan:
a.Untuk memberikan penilaian kelaikan terhadap kapal yang meliputi:
1) kelaiklautan; 2) kelaikatangkapan; dan 3) kelaiksimpanan. Sehingga dapat didaftarkan sebagai kapal perikanan;
b.Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Pelaku Usaha dalam rangka penerbitan Buku Kapal Perikanan.
2.Istilah dan Definisi
a.Kelaikan Kapal Perikanan adalah keadaan kapal perikanan yang memenuhi ketentuan standar kelaiklautan, kelaiktangkapan dan kelaiksimpanan.
b.Kelaiklautan Kapal Perikanan adalah keadaan kapal perikanan yang memenuhi ketentuan persyaratan, keselamatan, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, alat/perlengkapan, radio/komunikasi dan elektronika/navigasi untuk melakukan kegiatan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas.
c.Kelaiktangkapan Kapal Perikanan adalah suatu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan teknis dan kesesuaian antara nama, jenis, tipe, dan alat bantu di kapal terhadap alat tangkap ikan yang diizinkan untuk melakukan kegiatan penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
d.Kelaiksimpanan Kapal Perikanan adalah keadaan Kapal Perikanan yang memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene palka dan/atau tempat penyimpanan ikan untuk mempertahankan mutu kesegaran ikan, pemuatan, pengangkutan, material konstruksi, alat/perlengkapan, tata susunan, pembuangan, pendinginan dan pembekuan ikan, serta suhu ruang palka dalam suatu sistem rantai dingin.
e.Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan adalah surat kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan.
f.Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
g.Buku Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
h.Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
i.Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal perikanan yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk penanganan, memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
j.Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan kapal perikanan.
3.Persyaratan Umum Usaha
a.Surat Izin Usaha Perikanan;
b.Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan;
c.Surat Ukur Kapal Perikanan;
d.gambar teknis rancang bangun (general arrangement dan layout kamar mesin);
e.surat keterangan docking/galangan atau surat keterangan tukang yang diketahui oleh kepala pelabuhan perikanan atau pemerintah terkait; dan
f.foto kapal berwarna terkini yang terdiri dari:
1) tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas terbaca; 2) tampak buritan; 3) tampak kapal dengan tanda selar tanda pengenal kapal perikanan, kecuali kapal baru; 4) palka ikan yang sudah diberi nomor; 5) mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin; dan 6) alat penangkapan ikan yang digunakan di atas kapal (untuk kapal penangkap ikan). Durasi Pemenuhan 1 hari kerja Ketentuan Lain-Lain Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha dan perlindungan nelayan kecil, sertifikasi kelaikan kapal perikanan bagi skala usaha mikro dilakukan dalam proses penerbitan Buku Kapal Perikanan.
4.Persyaratan Khusus Usaha/Persyarat an Teknis
a.Melaporkan dan melakukan pemeriksaan kelaikan kembali, bilamana:
1) Telah melewati masa berlaku sertifikat; dan 2) Kapal telah menjalani perbaikan/docking di masa aktif sertifikat.
b.Melaksanakan kewajiban docking sesuai periode yang ditentukan dalam sertifikat.
c.Persyaratan:
1) Surat Izin Usaha Perikanan; 2) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; 3) Surat Ukur Kapal Perikanan; 4) Surat Keterangan Docking atau Surat Keterangan Tukang yang diketahui instansi yang berwenang; dan 5) foto kapal berwarna terkini dengan ukuran minimal 4R: a) tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas terbaca; b) tampak buritan; c) tampak kapal dengan tanda selar; d) palka ikan yang sudah diberi nomor; e) mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe dan nomor mesin; dan f) foto Alat Penangkapan Ikan yang digunakan diatas kapal.
d.Sarana Kapal Perikanan
e.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan pada direktorat jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
2.Verifikasi dilakukan terhadap:
a.pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus/teknis;
b.pemeriksaan kelengkapan dokumen pengukuran dan persyaratan pendukung lain; dan
c.pemeriksaan lapangan (inspeksi) pemenuhan aspek kelaiklautan, aspek kelaiktangkapan, dan aspek kelaiksimpanan.
3.Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. Pengawasan Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan dilaksanakan terhadap dokumen dan kesesuaian penerapannya.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan atas: 1) pelaporan dan pelaksanaan pemeriksaan kelaikan kembali bilamana: a) Telah melewati masa berlaku sertifikat; dan b) Kapal telah menjalani perbaikan/docking di masa aktif sertifikat. 2) pelaksanaaan kewajiban docking sesuai periode yang ditentukan dalam sertifikat.
c.Intensitas Pengawasan:
Intensitas pengawasan dilaksanakan pada: 1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan:
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6.Standar Buku Kapal Perikanan No. Buku Kapal Perikanan KBLI Terkait:
KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut) KBLI 03112 (Penangkapan Crustacea di Laut) KBLI 03113 (Penangkapan Mollusca di Laut) KBLI 03115 (Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut) KBLI 03116 (Penangkapan Echinodermata di Laut) KBLI 03117 (Penangkapan Coelenterata di Laut) KBLI 03118 (Penangkapan Ikan Hias Laut) KBLI 03119 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut) KBLI 03212 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat) KBLI 03122 (Penangkapan Crustacea di Perairan Darat) KBLI 03123 (Penangkapan Mollusca di Perairan Darat) KBLI 03124 (Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat) KBLI 03125 (Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat) KBLI 03126 (Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat) KBLI 03129 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat) KBLI 50133 (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus) KBLI 50142 (Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang) KBLI 50222 (Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus)
1.Ruang Lingkup a. Penerbitan Buku Kapal Perikanan ini merupakan pelaksanaan dari kegiatan pendaftaran kapal perikanan.
b.Pendaftaran kapal perikanan diwajibkan bagi Kapal Perikanan milik orang Indonesia yang akan beroperasi di WPPNRI atau Laut Lepas;
c.Buku Kapal Perikanan diperlukan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Pelaku Usaha dalam rangka:
1) Penerbitan Perizinan Berusaha subsektor penangkapan ikan; 2) Penerbitan Perizinan Berusaha subsektor pengangkutan ikan; dan 3) Pendaftaran kapal perikanan ke Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization).
2.Istilah dan Definisi
a.Pendaftaran kapal perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam Buku Kapal Perikanan.
b.Kapal perikanan adalah kapal atau perahu yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
c.Buku Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan.
d.Nomor Register Kapal Perikanan adalah nomor yang diberikan terhadap kapal yang didaftarkan sebagai Kapal Perikanan yang terdiri atas kode kewenangan pendaftaran dan nomor urut saat didaftarkan, yang dimuat dalam Buku Kapal Perikanan.
e.Pendaftaran Baru Buku Kapal Perikanan adalah kegiatan pendaftaran kapal perikanan untuk pertama kali dan belum pernah didaftarkan sebelumnya pada instansi yang menjadi tempat pendaftaran kapal perikanan.
f.Perubahan Buku Kapal Perikanan adalah kegiatan pendaftaran kapal perikanan untuk melakukan perubahan identitas kepemilikan dan/atau perubahan identitas kapal perikanan.
g.Penghapusan Kapal Perikanan adalah kegiatan penghapusan dari daftar kapal perikanan.
3.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala usaha mikro
1) Bukti Kepemilikan, berupa: a) untuk kapal yang belum memiliki pas kecil, dapat berupa:
(1)Surat Keterangan Kepemilikan dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari galangan/tukang;
atau
(2)bukti pengalihan kepemilikan yang sah, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris, berita acara serah terima, berita acara pengalihan, dan bukti lain yang sejenis.
b) untuk kapal yang telah memiliki dokumen pas kecil dapat melampirkan dokumen tersebut sebagai bukti kepemilikan kapal. 2) Surat Keterangan Ukur dari ahli ukur, untuk kapal yang belum memiliki pas kecil; dan 3) foto berwarna kapal tampak samping keseluruhan 10 x 5 cm.
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1) Surat Izin Usaha Perikanan; 2) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; 3) Surat Ukur Kapal Perikanan; 4) Bukti Kepemilikan, berupa: a) untuk kapal yang belum memiliki Grosse Akta atau pas kecil, dapat berupa:
(1)Surat Keterangan Kepemilikan dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari galangan/tukang;
atau
(2)Bukti pengalihan kepemilikan yang sah, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris, berita acara serah terima, berita acara pengalihan, dan bukti lain yang sejenis.
b) untuk kapal yang telah memiliki dokumen Grosse Akta atau Pas Kecil dapat melampirkan dokumen tersebut sebagai bukti kepemilikan kapal. 5) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; 6) foto berwarna kapal tampak samping keseluruhan 10 x 5 cm; dan 7) dokumentasi proses pemeriksaan kelaikan. Durasi Pemenuhan 1 hari kerja
4.Persyaratan Khusus Usaha/Persyarat an Teknis
a.Ketentuan Pendaftaran Baru
1) Kapal Perikanan belum memiliki terdaftar di basis data kapal perikanan; dan 2) belum memiliki nomor register kapal perikanan.
b.Ketentuan dan Persyaratan:
1) Perubahan Buku Kapal Perikanan a) Buku Kapal Perikanan dapat dilakukan perubahan terhadap identitas pemilik Kapal Perikanan dan/atau identitas Kapal Perikanan; b) Persyaratan:
(1)Perubahan Identitas pemilik Kapal Perikanan:
(a) Surat Izin Usaha Perikanan; (b) Bukti Kepemilikan, berupa:
i.untuk kapal yang belum memiliki Grosse Akta atau pas kecil, dapat berupa:
i) Surat Keterangan Kepemilikan dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari galangan/tukang; atau ii) bukti pengalihan kepemilikan yang sah, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris, berita acara serah terima, berita acara pengalihan, dan bukti lain yang sejenis. ii. untuk kapal yang telah memiliki dokumen Grosse Akta atau Pas Kecil dapat melampirkan dokumen tersebut sebagai bukti kepemilikan kapal.
(2)Perubahan identitas Kapal Perikanan (a) Surat Izin Usaha Perikanan;
(b) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; (c) Surat Ukur Kapal Perikanan; (d) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; (e) foto berwarna Kapal Tampak Samping Keseluruhan 10 x 5 cm, apabila fisik kapal mengalami perubahan; dan (f) dokumentasi Proses Pemeriksaan Kelaikan.
(3)Perubahan Identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan (a) Surat Izin Usaha Perikanan;
(b) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; (c) Surat Ukur Kapal Perikanan; (d) Bukti Kepemilikan, berupa:
i.untuk kapal yang belum memiliki Grosse Akta atau pas kecil, dapat berupa:
i) Surat Keterangan Kepemilikan dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari galangan/tukang; atau ii) bukti pengalihan kepemilikan yang sah, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris, berita acara serah terima, berita acara pengalihan, dan bukti lain yang sejenis. ii. untuk kapal yang telah memiliki dokumen Grosse Akta atau Pas Kecil dapat melampirkan dokumen tersebut sebagai bukti kepemilikan kapal. (e) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; (f) foto berwarna Kapal Tampak Samping Keseluruhan 10 x 5 cm, apabila terdapat perubahan fisik kapal; dan (g) dokumentasi Pemeriksaan Kelaikan.
(4)Penghapusan Buku Kapal Perikanan (a) Buku Kapal Perikanan yang akan dihapus;
(b) Dokumen pendukung sesuai klausul penghapusan:
i.surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran, untuk:
i) Kapal Perikanan yang akan didaftarkan di negara lain atau berganti bendera; ii) Kapal Perikanan yang tidak dapat digunakan lagi sebagai Kapal Perikanan karena tenggelam, kandas, atau terbakar; atau iii) Kapal Perikanan yang ditutuh (scrapping). ii. untuk kapal mengalami kejadian tenggelam, kandas, atau terbakar, dapat pula menggunakan Surat Keterangan Kepolisian; dan iii. surat tukang/surat perombakan dari pemilik kapal dan tukang, untuk Kapal Perikanan yang tidak dioperasikan lagi sebagai Kapal Perikanan, karena dialihfungsikan bukan sebagai Kapal Perikanan.
5.Sarana Kapal Perikanan
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala mikro
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
b.Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
1) pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus/teknis; 2) kesesuaian identitas pemilik kapal perikanan, antara lain NIB dan Pas kecil; 3) kesesuaian identitas fisik kapal perikanan, antara lain tanda pengenal kapal perikanan, dokumentasi pengukuran, foto kapal perikanan, dan pas kecil; dan 4) pemenuhan pernyataan mandiri dari pelaku usaha.
2.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
b.Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
1) kesesuaian identitas pemilik kapal perikanan yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan dan dokumen terkait lainnya, antara lain Surat Izin Usaha Perikanan dan Grosse Akta; 2) kesesuaian identitas fisik kapal perikanan yang tercantum dalam Buku Kapal Perikanan dan dokumen terkait lainnya, antara lain tanda pengenal kapal perikanan, dokumentasi pemeriksaan kelaikan kapal perikanan, foto kapal perikanan, grosse akta/Pas kecil, Surat Ukur Kapal Perikanan dan Sertifikat kelaikan kapal perikanan; dan 3) kesesuaian antara alokasi yang meliputi range Gross Tonnage Kapal, alat penangkapan ikan, daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan dan realisasi kapal perikanan yang didaftarkan.
3.Buku Kapal Perikanan diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan gubernur sesuai dengan kewenangannya.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Buku Kapal Perikanan wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko menengah rendah. Pengawasan Buku Kapal Perikanan dilaksanakan terhadap dokumen dan kesesuaian penerapannya.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan atas: 1) pemasangan tanda pengenal kapal perikanan sesuai tata cara, spesifikasi dan kodefikasi yang ditentukan; dan 2) pengajuan penghapusan bilamana kapal sudah tidak digunakan sebagai kapal perikanan.
c.Intensitas Pengawasan:
1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersrtifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan:
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Dinas yang Membidangi Perikanan di Provinsi.
7.Standar Pendaftaran Kapal Perikanan ke Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organizations) No. Pendaftaran Kapal Perikanan ke Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organizations) KBLI Terkait:
KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut) KBLI 50142 (Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus)
1.Ruang Lingkup Mengatur pelaku usaha yang ingin mendaftarkan kapal penangkapan ikan atau kapal pengangkut ikan untuk dapat melakukan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan di area konvensi Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization).
2.Istilah dan Definisi
a.Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu.
b.Indian Ocean Tuna Commission adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tuna dan spesies sejenis tuna di wilayah Samudera Hindia.
c.Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna adalah organisasi pengelolaan perikanan regional untuk pengelolaan tuna sirip biru atau southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii).
d.Western and Central Pacific Fisheries Commission adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang dibentuk untuk menjamin konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan untuk spesies- spesies yang beruaya jauh seperti tuna dan sejenis tuna, di kawasan Barat dan Tengah Samudera Pasifik, melalui pengelolaan yang efektif.
e.Inter-American Tropical Tuna Commission adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang dibentuk untuk menjamin konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan untuk spesies- spesies yang beruaya jauh seperti tuna dan sejenis tuna, di kawasan Timur Samudera Pasifik, melalui pengelolaan yang efektif.
f.Wilayah Konvensi/Area Kompetensi adalah wilayah yang menjadi cakupan dalam sebuah perjanjian.
g.Record of Authorized Vessels/Record of Fishing Vessels/Regional Vessel Register adalah daftar kapal perikanan yang diizinkan untuk melakukan kegiatan penangkapan di wilayah konvensi atau area kompetensi Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization). Setiap kapal yang tercantum memiliki nomor identitas yang khas.
h.Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
i.Buku Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
3.Persyaratan Umum Usaha
a.Pendaftaran baru (New Register)
1) Perizinan Berusaha pada subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha pada subsektor Pengangkutan Ikan, yang masih berlaku; 2) Buku Kapal Perikanan; 3) Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan; 4) Surat Keterangan call sign dari Kementerian Perhubungan; 5) nomor dan tipe alat komunikasi; 6) identitas Vessel Monitoring System (ID-VMS), bagi setiap kapal dengan Panjang Seluruhnya (LOA) 15 (lima belas) meter ke atas; 7) foto kapal terbaru (foto kapal tunggal) dengan ketentuan: a) foto berwarna dengan ukuran 4R; b) foto tampak samping kanan dan kiri (kelihatan seluruh badan kapal, nama kapal); c) foto tampak belakang dan tampak depan (kelihatan tanda selar); dan d) mencantumkan informasi tanggal dan waktu pemotretan. 8) Surat Ukur Kapal Perikanan; 9) untuk pendaftaran ke WCPFC: a) Jumlah awak Kapal Perikanan; b) Tipe, kapasitas, dan jumlah mesin pembeku (freezer); dan c) Kapasitas dan jumlah palka.
b.Pembaruan (Update)
1) Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap U.P Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan harus ditandatangani oleh pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha; 2) Fotokopi Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan bagi kapal penangkap ikan atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan bagi kapal pengangkut ikan, yang masih berlaku; dan 3) Surat keterangan dari pemilik kapal sepanjang kapalnya tidak mengalami perubahan baik ukuran, warna dan identitas kapal lainnya. Durasi Pemenuhan 1 hari kerja
4.Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa
a.Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang telah memiliki Perizinan Berusaha pada subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha pada subsektor Pengangkutan Ikan yang beroperasi di Laut Lepas didaftarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap ke Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization).
b.Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan dapat beroperasi di Laut Lepas setelah terdaftar di Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization).
c.Direktur Jenderal mendaftarkan Kapal Penangkap Ikan yang telah memiliki Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan kepada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Perizinan Berusaha pada subsektor Penangkapan Ikan diterbitkan dengan melampirkan data kapal yang mengacu pada format standar Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization)
d.Kapal Penangkap Ikan yang didaftarkan meliputi Kapal Penangkap Ikan yang melakukan:
1) penangkapan jenis ikan yang dikelola Indian Ocean Tuna Commission dengan ketentuan sebagai berikut: a) Kapal Penangkap Ikan dengan panjang keseluruhan (length over all) 24 (dua puluh empat) meter ke atas yang melakukan penangkapan jenis ikan yang dikelola Indian Ocean Tuna Commission di area kompetensi Indian Ocean Tuna Commission yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571 (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Andaman), Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 572, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573, serta Laut Lepas Samudera Hindia; dan b) Kapal Penangkap Ikan dengan panjang keseluruhan (length over all) di bawah 24 (dua puluh empat) meter yang melakukan:
(1)penangkapan jenis ikan yang dikelola Indian Ocean Tuna Commission di Laut Lepas Samudera Hindia; dan
(2)penangkapan jenis ikan yang dikelola Indian Ocean Tuna Commission di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571 (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Andaman), Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 572, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573, sesuai kebutuhan untuk memenuhi persyaratan ketelusuran oleh pasar ekspor.
2) penangkapan Ikan tuna sirip biru selatan (southern bluefin tuna) yang dikelola Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia; 3) penangkapan jenis ikan yang dikelola Western and Central Pacific Fisheries Commission di area konvensi Western and Central Pacific Fisheries Commission yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 716 dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 717, serta Laut Lepas Samudera Pasifik Bagian Barat Tengah; dan 4) penangkapan jenis ikan yang dikelola Inter- American Tropical Tuna Commission di area kompetensi Inter-American Tropical Tuna Commission yaitu di Laut Lepas Samudera Pasifik Bagian Timur.
e.Apabila pendaftaran disetujui, Kapal Penangkap Ikan dicantumkan dalam daftar kapal (record of vessels) sebagai kapal yang diizinkan (authorized vessels) dan diberikan nomor identitas kapal, yaitu:
1) western and central pacific fisheries commission identification number; 2) indian ocean tuna commission number; 3) commission for the conservation of southern bluefin tuna number; dan/atau 4) inter-american tropical tuna commission number.
f.Kapal Penangkap Ikan yang terdaftar di Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) harus memiliki nomor International Maritime Organization sesuai dengan ketentuan setiap Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization).
g.Dalam hal pendaftaran disetujui, Kapal Pengangkut Ikan dicantumkan dalam daftar kapal (record of vessels) sebagai kapal yang diizinkan (authorized vessels) dan diberikan nomor identitas yaitu:
1) western and central pacific fisheries commission identification number; 2) indian ocean tuna commission number; 3) commission for the conservation of southern bluefin tuna number; dan/atau 4) inter-american tropical tuna commission number.
h.Setiap Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) wajib mematuhi persyaratan, standar, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization).
i.Setiap Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang tidak mematuhi persyaratan, standar, dan/atau ketentuan, dianggap melakukan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing).
j.Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang dianggap melakukan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing) dimasukkan dalam daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated) dengan klasifikasi:
1) rancangan daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (draft illegal, unreported, and unregulated vessel list); 2) daftar sementara kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (provisional illegal, unreported, and unregulated vessel list); dan 3) daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated vessel list).
k.Klasifikasi sebagaimana di atas dikenakan secara bertahap, kecuali dinyatakan lain berdasarkan hasil pertemuan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization).
l.Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) dapat dilakukan penghapusan dari daftar kapal (record of vessels) Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization).
m.Penghapusan dilakukan berdasarkan:
1) permohonan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; atau 2) dihapus oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization).
n.Penghapusan berdasarkan permohonan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) apabila:
1) terbukti melakukan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); 2) Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan; 3) Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dihapus dari daftar Kapal Perikanan Indonesia; dan/atau 4) kapal tenggelam, kandas, atau terbakar.
o.Penghapusan oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) dilakukan tanpa permohonan apabila Kapal Penangkapan Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan terbukti melakukan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing).
p.Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan dapat melakukan Alih Muatan (Transhipment) di Laut Lepas ke Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri sesuai ketentuan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization).
q.Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan (transhipment) di Laut Lepas Samudera Hindia pada area kompetensi Indian Ocean Tuna Commission dan Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna wajib memenuhi ketentuan:
1) menggunakan Alat Penangkapan Ikan long line (rawai tuna); 2) nakhoda memberitahukan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (transhipment); 3) memasang dan mengaktifkan transmiter sistem pemantauan Kapal Perikanan yang dapat dipantau secara daring; 4) Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan tercantum dalam daftar kapal (record of vessels) sebagai kapal yang diizinkan (authorized vessels); 5) nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana Alih Muatan (Transhipment) dengan mengisi berita acara Alih Muatan (transhipment declaration) kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia dan sekretariat Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (transhipment); 6) Alih Muatan (transhipment) dipantau oleh Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di atas Kapal Pengangkut Ikan (observer on board) dari Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) atau memenuhi standar Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization); dan 7) nakhoda harus mengisi dan menyerahkan secara elektronik berita acara Alih Muatan (transhipment declaration) yang telah disahkan oleh para pihak kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Alih Muatan (transhipment).
r.Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan (transhipment) di Laut Lepas Samudera Pasifik pada area Western and Central Pacific Fisheries Commission identification wajib memenuhi ketentuan:
1) menggunakan alat penangkapan ikan long line (rawai tuna) atau purse seine; 2) nakhoda memberitahukan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan paling lambat 36 (tiga puluh enam) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (transhipment); 3) memasang dan mengaktifkan transmiter sistem pemantauan Kapal Perikanan yang dapat dipantau secara daring; 4) Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan tercantum dalam daftar kapal (record of vessels) sebagai kapal yang diizinkan (authorized vessels); 5) nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana Alih Muatan (Transhipment) dengan mengisi berita acara Alih Muatan (transhipment declaration) kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia dan sekretariat Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) paling lambat 36 (tiga puluh enam) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (transhipment); 6) Alih Muatan (transhipment) dipantau oleh Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di atas Kapal Pengangkut Ikan (observer on board) dari Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization); dan 7) nakhoda harus mengisi dan menyerahkan secara elektronik berita acara Alih Muatan (transhipment declaration) yang telah disahkan oleh para pihak kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan Alih Muatan (transhipment).
s.Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan (transhipment) di Laut Lepas Samudera Pasifik pada area konvensi inter-american tropical tuna commission wajib memenuhi ketentuan:
1) menggunakan Alat Penangkapan Ikan long line (rawai tuna) atau purse seine; 2) nakhoda memberitahukan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (transhipment); 3) memasang dan mengaktifkan transmiter sistem pemantauan Kapal Perikanan yang dapat dipantau secara daring; 4) Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan tercantum dalam daftar kapal (record of vessels) sebagai kapal yang diizinkan (authorized vessels); 5) nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana Alih Muatan (transhipment) dengan mengisi berita acara Alih Muatan (transhipment declaration) kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia dan sekretariat Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (transhipment); 6) Alih Muatan (transhipment) dipantau oleh Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di atas Kapal Pengangkut Ikan (observer on board) dari Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization); dan 7) nakhoda harus mengisi dan menyerahkan secara elektronik berita acara Alih Muatan (transhipment declaration) yang telah disahkan oleh para pihak kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Alih Muatan (transhipment).
t.Kapal Pengangkut Ikan yang akan melakukan Alih Muatan (transhipment) di Laut Lepas wajib memenuhi ketentuan:
1) nakhoda memberitahukan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (transhipment); 2) memasang dan mengaktifkan transmiter sistem pemantauan Kapal Perikanan yang dapat dipantau secara daring; 3) Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan tercantum dalam daftar kapal (record of vessels) sebagai kapal yang diizinkan (authorized vessels) pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang sama; 4) nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana Alih Muatan (transhipment) dengan mengisi berita acara Alih Muatan (transhipment declaration) kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia dan sekretariat Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (transhipment); 5) Alih Muatan (transhipment) disaksikan oleh Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di atas Kapal Pengangkut Ikan dari Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) atau memenuhi standar Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization); 6) memasang dan mengaktifkan kamera pemantau di atas kapal; dan 7) nakhoda harus menyampaikan secara elektronik berita acara Alih Muatan (transhipment declaration) kepada Kepala Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri dan sekretariat Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum pendaratan ikan.
u.Spesifikasi kamera pemantau untuk alih muatan di laut lepas mengikuti ketentuan masing-masing Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization).
v.Bentuk dan format Berita Acara Alih Muatan (transhipment declaration) sebagaimana berikut ini:
w.Setiap Kapal Penangkap Ikan wajib membayar biaya kegiatan Alih Muatan (transhipment) kepada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang bersangkutan sebelum melakukan kegiatan Alih Muatan (transhipment) di Laut Lepas.
x.Pemilik Kapal wajib menyampaikan fotokopi bukti pembayaran biaya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembayaran dilakukan.
y.Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap berdasarkan fotokopi bukti pembayaran melakukan konfirmasi kepada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang bersangkutan.
z.Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di area yang dikelola Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang memperoleh hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang secara ekologis terkait dengan (ecologically related species) perikanan tuna berupa:
1) hiu; 2) burung laut; 3) penyu laut; 4) mamalia laut termasuk paus; 5) hiu monyet; dan/atau 6) jenis lain yang ditetapkan oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization), wajib melakukan tindakan konservasi. aa. Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di area yang dikelola Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) dilarang menangkap hiu juvenil dan/atau hiu dalam kondisi hamil. bb. Dalam hal Kapal Penangkap Ikan menangkap hiu yang bukan merupakan hiu juvenil dan/atau hiu dalam kondisi hamil wajib mendaratkan secara utuh. cc. Hasil tangkapan sampingan (bycatch) harus dilaporkan oleh nakhoda kepada kepala Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan dalam Log Book Penangkapan Ikan. dd. Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan harus menerapkan tindakan mitigasi yang efektif untuk menghindari tertangkapnya burung laut sesuai dengan ketentuan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization). ee. Tindakan mitigasi sebagaimana dimaksud pada huruf ee terdiri atas: 1) melakukan setting di malam hari dengan pencahayaan minimum di atas dek kapal; 2) menggunakan tali pengusir burung (tori line); 3) menggunakan pemberat untuk branch line agar umpan cepat tenggelam; 4) menggunakan umpan cumi yang diberikan warna biru; 5) mengendalikan sisa debit/limbah; dan/atau 6) menggunakan alat pelempar tali. ff. Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di area yang dikelola Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) tanpa sengaja menangkap burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan/atau jenis lain yang ditetapkan oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) harus melepaskan dalam keadaan hidup. gg. Dalam hal burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan/atau jenis lain yang ditetapkan oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) tanpa sengaja tertangkap dalam keadaan mati, nakhoda harus melaporkan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan dalam Log Book Penangkapan Ikan. hh. Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di area yang dikelola Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang tanpa sengaja menangkap hiu monyet dari semua family alopiidae, silky shark, hiu koboi (oceanic whitetip shark), pari mobula, dan/atau hiu paus harus melepaskan dan melaporkan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan dalam Log Book Penangkapan Ikan. ii. Setiap Kapal Penangkap Ikan dilarang memindahkan, mendaratkan, menyimpan, dan/atau menjual hiu monyet dari semua family alopiidae, silky shark, hiu koboi (oceanic whitetip shark), pari mobula, dan/atau hiu paus baik utuh maupun bagiannya. jj. Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di Laut Lepas dilarang melakukan Penangkapan Ikan yang ditetapkan oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) berdasarkan: 1) waktu Penangkapan Ikan ditutup; dan/atau 2) wilayah Penangkapan Ikan yang ditutup. kk. Ketetapan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) mengenai waktu dan wilayah Penangkapan Ikan yang ditutup disampaikan oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap kepada pelaku usaha. ll. Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di area yang dikelola Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) dilarang: 1) melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau kegiatan Pengangkutan Ikan dalam jarak kurang dari 1 (satu) mil laut dari lokasi pelampung data (data buoys); 2) menganggu keberadaan dan posisi pelampung data (data buoys); dan/atau 3) mengambil pelampung data (data buoys) pada saat melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan. mm. Pelampung data (data buoys) merupakan alat yang mengapung, baik hanyut ataupun menetap, yang dipasang oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara elektronik dan pengukuran data lingkungan dan bukan untuk tujuan aktivitas Penangkapan Ikan. nn. Setiap Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi di Laut Lepas wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan dan/atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan. oo. Terhadap Kapal Penangkap Ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf aa sampai dengan huruf oo dianggap melakukan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing).
5.Sarana menggunakan:
a.Kapal Penangkap Ikan;
b.Alat Penangkapan Ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan tuna dan sejenisnya; dan/atau
c.Kapal Pengangkut Ikan, sesuai dengan KBLI terkait.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan pada diektorat jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
2.Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan umum:
a.Perizinan Berusaha pada subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha pada subsektor Pengangkutan Ikan;
b.Buku Kapal Perikanan;
c.Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan;
d.Surat Keterangan call sign dari Kementerian Perhubungan;
e.nomor dan tipe alat komunikasi;
f.identitas Vessel Monitoring System (ID- VMS), bagi setiap kapal dengan panjang seluruhnya (Length of All) 15 (lima belas) meter ke atas;
g.foto kapal terbaru;
h.Surat Ukur Kapal Perikanan;
i.Untuk pendaftaran ke Western and Central Pacific Fisheries Commission:
1) Jumlah awak kapal perikanan; 2) Tipe, kapasitas, dan jumlah mesin pembeku (freezer); dan 3) Kapasitas dan jumlah palka.
3.Dokumen persyaratan yang telah diverifikasi diajukan ke Sekretariat Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang menjadi tujuan pendaftaran tersebut.
4.Sekretariat Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) tersebut akan memverifikasi sebelum kapal yang diajukan tersebut dicantumkan pada Record of Authorized Vessels atau Record of Fishing Vessels atau Regional Vessel Register.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Pendaftaran Kapal ke Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) wajib bagi kapal yang melakukan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut lepas sesuai dengan Area Konvensi/Area Kompetensi Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko menengah rendah. Pengawasan Pendaftaran Kapal ke Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) dilaksanakan terhadap pelaksanaan pendaftaran beserta dengan pemenuhan ketentuannya.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan atas ketentuan yang ada di Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization).
c.Intensitas Pengawasan:
Intensitas pengawasan dilaksanakan pada: 1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan;
dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
8.Standar Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik No. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik KBLI Terkait:
KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut) KBLI 03112 (Penangkapan Crustacea di Laut) KBLI 03113 (Penangkapan Mollusca di Laut) KBLI 03115 (Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut) KBLI 03116 (Penangkapan Echinodermata di Laut) KBLI 03117 (Penangkapan Coelenterata di Laut) KBLI 03118 (Penangkapan Ikan Hias Laut) KBLI 03119 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut) KBLI 03121 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat) KBLI 03122 (Penangkapan Crustacea di Perairan Darat) KBLI 03123 (Penangkapan Mollusca di Perairan Darat) KBLI 03124 (Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat) KBLI 03125 (Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat) KBLI 03126 (Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat) KBLI 50133 (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus) KBLI 50142 (Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang) KBLI 50222 (Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus)
1.Ruang Lingkup Mengatur pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan atau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam pelaksanaan cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
Produk perikanan yang berasal dari hasil tangkapan ikan di laut menggunakan kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan dan didaratkan di pelabuhan perikanan, harus dilengkapi dengan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik merupakan persyaratan bagi unit pengolahan ikan dalam menerima bahan baku yang berasal dari usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik dikecualikan bagi produk perikanan budidaya, produk perikanan air tawar, ikan hias, kerang-kerangan, rumput laut, scallops, dan oyster.
2.Istilah dan Definisi
a.Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah bentuk dasar.
b.Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.
c.Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
d.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
e.Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
f.Cara Penanganan Ikan yang Baik adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan serta pembongkaran ikan dari kapal perikanan di pelabuhan perikanan untuk memenuhi persyaratan pengendalian mutu pada usaha penangkapan ikan.
g.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
h.Petugas Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik adalah pegawai negeri sipil atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk melakukan inspeksi pengendalian mutu pada usaha penangkapan ikan.
i.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan, bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
j.Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
k.Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi/pengolahan dan manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.
l.Sertifikat Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik adalah dokumen yang diberikan oleh kepala pelabuhan perikanan kepada setiap awak kapal perikanan yang telah mengikuti bimbingan teknis terkait cara penanganan ikan yang baik, prinsip- prinsip Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), sanitasi dan hygiene.
m.Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan pengendalian bahaya yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan.
n.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
o.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
p.Direktur Jenderal adalah Direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
3.Persyaratan Umum Usaha Mengajukan permohonan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, dengan persyaratan sebagai berikut:
a.perizinan berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau subsektor pengangkutan ikan;
b.fotokopi Sertifikat Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik; dan
c.hasil inspeksi pengendalian mutu terakhir yang dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah daerah atau kepala pelabuhan perikanan.
Durasi Pemenuhan 1 hari kerja
4.Persyaratan Khusus Usaha/Persyarat an Teknis
a.Persyaratan fasilitas, peralatan, dan prosedur penanganan selama pembongkaran Ikan dari Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan atau Pelabuhan yang ditunjuk, meliputi:
1) dilakukan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan atau pelabuhan lainnya sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau sub sektor pengangkutan ikan; 2) Ikan diletakkan di tempat/wadah penampung yang bersih, memenuhi persyaratan rantai dingin, tidak merusak Ikan, dan melindungi Ikan dari kontaminasi pada saat dan setelah pembongkaran; 3) perlengkapan yang dipakai oleh awak kapal perikanan pada saat pembongkaran Ikan (misal baju dan sepatu) harus dalam kondisi baik, bersih, dan tidak mengakibatkan kontaminasi pada Ikan; dan 4) Ikan ditempatkan pada alat pengangkut yang dapat mempertahankan suhu sesuai dengan yang dipersyaratkan, serta tidak menjadi sumber pencemaran yang dapat mengkontaminasi Ikan.
b.Standar fasilitas penanganan dan penyimpanan Ikan di kapal perikanan, meliputi:
1) konstruksi Kapal Perikanan didesain agar mencegah masuknya serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya. Palka ikan tertutup dan dapat mencegah masuknya serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya; 2) konstruksi Kapal Perikanan didesain agar mencegah kontaminasi terhadap Ikan dari air kotor, limbah, bahan bakar minyak, pelumas, asap, dan bahan-bahan berbahaya lainnya; 3) konstruksi dan tata letak palka Ikan didesain agar mudah dibersihkan, tidak menyebabkan kontaminasi dari air residu mesin atau air rembesan toilet dan palka Ikan tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak atau bahan lain yang berpotensi menjadi kontaminan; 4) permukaan yang kontak langsung dengan Ikan terbuat dari bahan yang kedap air, tidak merusak kondisi fisik Ikan, tidak korosif, dan mudah dibersihkan; 5) palka Ikan harus dilengkapi dengan: a) alat pencatat/perekam suhu otomatis (automatic temperature record) yang diatur secara berkala minimal setiap 2 jam dan hasilnya diunduh minimal pada saat kapal berlabuh; atau b) dalam hal tidak terdapat alat pencatat/perekam suhu otomatis, dilakukan pengukuran dan pencatatan suhu secara manual setiap 2 (dua) jam; dan c) monitor untuk membaca suhu palka yang ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca. 6) Kapal Perikanan yang tidak membekukan ikan: a) penyimpanan lebih dari 24 jam
(1)harus mampu mendinginkan dan mempertahankan suhu pusat ikan dengan suhu titik leleh es. Es yang digunakan untuk pendinginan ikan menjadi tidak sumber kontaminasi;
dan
(2)dalam hal pendinginan dilakukan dengan air laut bersih dingin, pendinginan harus menjamin kondisi suhu air pada palka berisi ikan mencapai < 30C dalam waktu 6 (enam) jam setelah ikan dimasukkan dalam palka ikan dan mencapai 00C dalam jangka waktu 16 jam.
b) penyimpanan kurang dari atau sama dengan 24 jam, harus mampu mendinginkan ikan pada suhu pusat 40C dalam jangka waktu paling lama 3 jam sejak ikan ditangkap / dipanen, dan harus mampu mempertahankan suhu pusat ikan paling tinggi 4 0 C. 7) Kapal Perikanan yang membekukan Ikan, harus memiliki fasilitas, seperti ABF (Air Blast Freezer), CPF (Contact Plate Freezer), yang mampu menurunkan suhu secara cepat sehingga mencapai suhu pusat Ikan sama atau kurang dari -180C dan dilengkapi alat pencatat/perekam suhu otomatis (automatic data logger), yang diatur secara berkala minimal setiap 2 jam dan hasilnya diunduh minimal pada saat kapal berlabuh; 8) jika Kapal Perikanan yang membekukan Ikan menggunakan pembekuan dengan air garam (brine) untuk ikan sebagai bahan baku pengalengan, suhu pusat ikan tidak boleh lebih dari -90C dan air garam tidak menjadi sumber kontaminasi; 9) peralatan dan wadah yang digunakan terbuat dari bahan yang tidak korosif, bahan pelapis tidak menyebabkan kontaminasi, kedap air, tidak merusak kondisi fisik Ikan, dan mudah dibersihkan; 10) tersedia tempat penampungan sampah/limbah dengan jumlah yang cukup; 11) tersedia fasilitas kebersihan personal yang dilengkapi dengan sarana pembilasan, sabun, dan desinfektan; dan 12) toilet pada Kapal Perikanan tidak berada di dekat tempat penanganan dan penyimpanan Ikan.
c.Standar prosedur penanganan dan penyimpanan Ikan di kapal perikanan, meliputi:
1) penanganan dan penyimpanan Ikan dilakukan dengan hati-hati, bersih, cepat, dan dingin; 2) penanganan dan penyimpanan Ikan harus memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene; 3) kapal perikanan yang melakukan penyimpanan lebih dari 24 jam dengan metode pendinginan menggunakan air laut bersih dingin; 4) kapal perikanan yang melakukan penyimpanan kurang atau sama dengan 24 jam dengan metode pendinginan menggunakan air laut bersih dingin; 5) kapal perikanan yang melakukan kegiatan pembekuan Ikan harus mampu membekukan Ikan secara cepat dan mempertahankan suhu pusat Ikan > -18°C; 6) kapal perikanan yang melakukan kegiatan pembekuan menggunakan pembekuan dengan air garam (brine) untuk ikan sebagai bahan baku pengalengan, suhu pusat ikan tidak boleh lebih dari -9 0C; 7) terdapat dokumen: a) prosedur operasional standar penanganan dan penyimpanan Ikan yang baik untuk kapal perikanan; b) rekaman pengontrolan suhu pembekuan dan penyimpanan beku; c) terdapat dokumen rekaman pelaksanaan prosedur operasional standar penanganan dan penyimpanan Ikan untuk kapal perikanan; dan d) rekaman pelaksanaan prosedur operasional standar penanganan dan penyimpanan Ikan untuk kapal perikanan. 8) awak Kapal Perikanan yang sedang bertugas menangani Ikan: a) menggunakan pakaian yang bersih; b) tidak merokok, makan, minum; c) tidak dalam keadaan sakit; d) diperiksa kesehatannya secara rutin; dan e) terdapat paling sedikit satu orang yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan.
d.Setiap Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Pengolahan Ikan dan penyimpanan beku di kapal perikanan harus menerapkan prinsip Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). Persyaratan penerapan HACCP sebagaimana dimaksud meliputi:
1) memiliki manual HACCP; 2) menetapkan tim HACCP; 3) membuat deskripsi produk dan saran pengguna; 4) menetapkan diagram alir, deskripsi proses dan verifikasi diagram alir; 5) melakukan analisa bahaya dan tindakan pengendaliannya; 6) menetapkan titik kendali kritis (TKK); 7) menetapkan dan memvalidasi batas kritis untuk setiap titik kendali kritis (TKK); 8) menetapkan system monitoring untuk setiap titik kendali kritis (TKK); 9) menetapkan tindakan koreksi; 10) menetapkan prosedur verifikasi; dan 11) menetapkan dokumentasi dan rekaman.
5.Sarana a. Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan;
b.fasilitas dan peralatan penanganan dan penyimpanan ikan di atas kapal perikanan; dan
c.sarana dan prasarana serta peralatan pendukung penanganan ikan selama pembongkaran.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian (Skala usaha kecil, menengah dan besar) Penilaian kesesuaian meliputi verifikasi dan inspeksi yang dilakukan oleh petugas inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, analisis, pelaporan (rekomendasi), dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan umum. Inspeksi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan khusus.
1.Tahap persiapan
a.Berdasarkan permohonan dari pelaku usaha, Kepala Pelabuhan Perikanan menugaskan petugas inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan.
b.Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud disetujui, Kepala Pelabuhan Perikanan menugaskan Petugas Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik untuk melakukan Inspeksi Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.
c.Kepala Pelabuhan Perikanan menugaskan paling sedikit 1 (satu) Petugas Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik untuk melakukan Inspeksi Pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan Ikan.
d.Persyaratan Petugas Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik harus memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) atau pernah mengikuti pelatihan yang terkait dengan Cara Penanganan Ikan yang Baik, penerapan prinsip-prinsip sertifikat Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) dan penerapan sanitasi serta hygiene.
e.Petugas Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik menyiapkan:
1) surat penugasan; 2) form checklist Inspeksi Pengendalian Mutu; 3) peralatan inspeksi; dan 4) form laporan hasil Inspeksi Pengendalian Mutu.
2.Tahap pelaksanaan
a.Petugas inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik melaksanakan Inspeksi pengendalian mutu meliputi:
1) Inspeksi persyaratan fasilitas, peralatan dan prosedur penanganan selama pembongkaran Ikan dari Kapal Perikanan di Pelabuhan perikanan atau Pelabuhan yang ditunjuk; 2) Inspeksi standar fasilitas penanganan dan penyimpanan Ikan di Kapal Perikanan; dan 3) Inspeksi standar prosedur penanganan dan penyimpanan Ikan di Kapal Perikanan.
b.Petugas inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik melakukan Inspeksi Pengendalian Mutu dengan cara:
1) mencatat data kapal yang melakukan pembongkaran ikan; 2) melakukan penilaian dan pembinaan cara penanganan ikan yang baik dengan menggunakan checklist inspeksi pengendalian mutu sesuai dengan Form Checklist Inspeksi Pengendalian Mutu tercantum dalam Form I; 3) melakukan inspeksi penilaian penerapan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) sesuai Form Ceklist Inspeksi HACCP bagi kapal yang dilengkapi dengan fasilitas pembekuan ikan tercantum dalam Form II; 4) melakukan penilaian kesegaran ikan secara organoleptik; 5) melakukan pengukuran suhu ikan; 6) melakukan pengukuran suhu palka; 7) memeriksa dan mencatat bukti terkait temuan ketidaksesuaian ataupun kesesuaian dengan kriteria inspeksi melalui wawancara, pengamatan lapangan dan tinjauan dokumen; 8) semua bukti temuan ketidaksesuaian tersebut direkam pada formulir temuan ketidaksesuaian dan didokumentasikan; 9) mengkonfirmasi secara langsung setiap temuan ketidaksesuaian kepada penanggung jawab mutu di atas kapal (Nakhoda atau ABK) apabila di lokasi ditemukan ketidaksesuaian; 10) memberikan hasil temuan yang harus di tindaklanjuti dengan tindakan perbaikan oleh pelaku usaha; 11) melakukan analisa hasil inspeksi pengendalian mutu; dan 12) memberikan rekomendasi hasil penilaian sebagai rujukan dalam penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
c.Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian hasil inspeksi, petugas inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik memberikan saran perbaikan kepada pelaku usaha yang harus ditindaklanjuti dengan rencana tindakan perbaikan yang dituangkan dalam form tindakan perbaikan tercantum dalam Form III.
d.Pelaku Usaha diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau melakukan tindakan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dikonfirmasi secara tertulis kepada penanggung jawab mutu di atas Kapal Perikanan.
e.petugas Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik melakukan peninjauan kembali apabila tindakan perbaikan telah dilakukan oleh pelaku usaha.
3.Tahap analisa dan pelaporan
a.Petugas Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik menyampaikan laporan hasil inspeksi kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, yang hasilnya berupa rekomendasi bahwa hasil inspeksi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu.
b.Rekomendasi diberikan berdasarkan tingkat ketidaksesuaian dari jumlah temuan kategori minor, kategori mayor, dan kategori kritis yang ditemukan pada saat dilakukan Inspeksi Pengendalian Mutu.
c.Tingkat ketidaksesuaian ditetapkan oleh petugas inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik, saat persyaratan yang ditetapkan dalam standar / regulasi tidak dipenuhi, dengan melakukan penilaian secara objektif dengan mempertimbangkan keseriusan dan resiko berdasarkan bukti yang dikumpulkan selama audit.
d.Tingkat temuan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada butir c meliputi:
1) kategori kritis, dengan kriteria: a) kegagalan memenuhi peraturan/regulasi, baik peraturan/regulasi pemerintah Indonesia maupun peraturan/regulasi pemerintah negara tujuan pemasaran; b) kegagalan memenuhi standar bahaya keamanan pangan; dan c) temuan ketidaksesuaian mayor inspeksi sebelumnya tidak diperbaiki. 2) kategori mayor, dengan kriteria: a) kegagalan sistemik, pelanggaran menyeluruh terhadap prosedur; b) komitmen manajemen tidak ada/kurang; c) Titik Kendali Kritis (TKK) tidak/gagal dikendalikan; d) infrastruktur/fasilitas kapal penangkap tidak memadai; e) ditemukan bukti keberadaan hama; f) ditemukan bukti kontaminasi bahan kimia (misal solar) terhadap hasil perikanan/ tempat penyimpanan hasil perikanan; g) temuan minor yang menyeluruh di satu persyaratan; h) temuan minor sebelumnya tidak diperbaiki; i) audit Cara Penanganan Ikan yang Baik dilakukan melewati batas waktu yang ditetapkan; dan j) temuan tidak mengancam keamanan pangan. 3) kategori minor, dengan kriteria: a) inkonsistensi pelaksanaan prosedur; b) kesalahan kecil dalam pencatatan; c) rekaman tidak lengkap; d) infrastruktur/fasilitas kapal penangkap terdapat kekurangan yang tidak signifikan; dan e) temuan tidak berpengaruh langsung terhadap keamanan pangan.
e.Berdasarkan jumlah tingkat ketidaksesuaian terhadap hasil inspeksi pengendalian mutu, Petugas Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik memberikan rekomendasi peringkat sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
f.Peringkat Serifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada butir (5) meliputi:
1) SCPIB A+; 2) SCPIB A; 3) SCPIB B; 4) SCPIB C; dan 5) SCPIB D.
g.Penilaian peringkat Serifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada butir f tercantum dalam Form IV.
h.Bentuk dan format laporan hasil inspeksi Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan tercantum dalam Form V.
4.Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik
a.Kepala Pelabuhan Perikanan menerbitkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Petugas Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik.
b.Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada Tahap Persiapan ditolak atau rekomendasi yang diberikan oleh Petugas Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik belum memenuhi kriteria untuk diterbitkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik, Kepala Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat penolakan, disertai dengan alasan.
c.Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja apabila tidak terdapat tindakan perbaikan.
d.Dalam hal tindakan perbaikan telah dilakukan oleh pelaku usaha paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan telah memenuhi persyaratan setelah dilakukan peninjauan dan analisa oleh Petugas Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik, Kepala Pelabuhan menerbitkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
e.Bentuk dan format Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada butir a tercantum dalam Form VI.
f.Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5.Bentuk dan format:
a.Form I. Form Checklist Inspeksi Pengendalian Mutu
b.Form II. Form Ceklist Inspeksi HACCP
c.Form III. Form Tindakan Perbaikan
d.Form IV. Penilaian Peringkat Serifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik
e.Form V. Format Laporan Hasil Inspeksi Pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan ikan
f.Form VI. Format Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik
6.Ketentuan lain-lain
a.Pengawasan meliputi kegiatan monitoring, evaluasi, dan survailan terhadap pelaksanaan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik.
b.Monitoring, evaluasi, dan survailan dilakukan dengan melibatkan Petugas inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik.
c.Monitoring, evaluasi, dan survailan dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
d.Berdasarkan hasil survailan, Petugas inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik melaporkan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan yang memuat:
1) pelaksanaan survailan; dan 2) kesesuaian/ketidaksesuaian pelaksanaan persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan di kapal perikanan.
e.Berdasarkan laporan hasil survailan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan, Kepala Pelabuhan Perikanan mengenakan sanksi administratif yang terdiri dari:
1) peringatan tertulis; 2) pembekuan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; dan 3) pencabutan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
f.Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dikenakan sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
g.Sanksi administrasi berupa pembekuan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban pemenuhan persyaratan pengendalian mutu.
h.Pencabutan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban pemenuhan persyaratan pengendalian mutu.
i.Direktur Jenderal melalui Direktorat Kepelabuhanan Perikanan melakukan supervisi dan evaluasi dalam rangka penilaian kesesuaian terhadap pelaksanaan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta Pelabuhan Perikanan.
j.Supervisi dan evaluasi dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Dinas Kelautan dan Perikanan serta Pelabuhan Perikanan yang telah menerbitkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
k.Direktur Jenderal melalui Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menugaskan Tim Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi yang ditetapkan melalui surat penugasan.
l.Berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi, Tim Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi melaporkan kepada Direktur Jenderal yang memuat:
1) pelaksanaan supervisi dan evaluasi; dan 2) kesesuaian/ketidaksesuaian pelaksanaan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta Pelabuhan Perikanan.
m.Direktorat Kepelabuhanan Perikanan – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kepala Pelabuhan Perikanan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik.
n.Pembinaan meliputi:
1) pelatihan; 2) bimbingan teknis; 3) sosialisasi; 4) pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam penyusunan dokumen HACCP di atas Kapal Perikanan; dan 5) kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
o.Kepala Pelabuhan Perikanan menyampaikan laporan pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik kepada Direktur Jenderal setiap bulan, yang memuat:
1) jumlah Kapal Perikanan yang dilakukan inspeksi; dan 2) jumlah Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik yang diterbitkan, nama Kapal Perikanan, dan jenis Kapal Perikanan.
p.Dalam hal di pelabuhan perikanan belum terdapat Petugas Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, pelaksanaan inspeksi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktur Kepelabuhanan Perikanan.
q.Penunjukan petugas inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik untuk petugas di pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dilakukan berdasarkan usulan dari perangkat daerah yang membidangi perikanan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko menengah tinggi. Pengawasan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik dilaksanakan terhadap keabsahan dokumen dan masa berlaku sertifikat.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan atas pelaksanakan persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan atau pengangkutan ikan.
c.Intensitas pengawasan dilaksanakan pada:
1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan:
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan: 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan C. Ketentuan Lain-lain
1.Direktorat Kepelabuhanan Perikanan – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kepala Pelabuhan Perikanan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik.
2.Pembinaan meliputi:
a.pelatihan;
b.bimbingan teknis;
c.sosialisasi;
d.pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam penyusunan dokumen HACCP di atas Kapal Perikanan;
dan
e.kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.
3.Kepala Pelabuhan Perikanan menyampaikan laporan pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik kepada Direktur Jenderal setiap bulan, yang memuat:
a.jumlah kapal perikanan yang dilakukan inspeksi; dan
b.jumlah Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik yang diterbitkan, nama Kapal Perikanan, dan jenis Kapal Perikanan.
4.Dalam hal di pelabuhan perikanan belum terdapat Petugas Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, pelaksanaan inspeksi dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktur Kepelabuhanan Perikanan.
5.Penunjukan petugas inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik untuk petugas di pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dilakukan berdasarkan usulan dari perangkat daerah yang membidangi perikanan.
9.Standar Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan No. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan KBLI Terkait:
KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut) KBLI 03112 (Penangkapan Crustacea di Laut) KBLI 03113 (Penangkapan Mollusca di Laut) KBLI 03117 (Penangkapan Coelenterata di Laut) KBLI 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng) KBLI 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng) KBLI 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan) KBLI 10212 (Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan) KBLI 10213 (Industri Pembekuan Ikan) KBLI 10214 (Industri Pemindangan Ikan) KBLI 10215 (Industri Peragian/ Fermentasi Ikan) KBLI 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi) KBLI 10217 (Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan) KBLI 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan) KBLI 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya) KBLI 10292 (Industri Pengasapan/ Pemang-gangan Biota Air Lainnya) KBLI 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya) KBLI 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya) KBLI 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya) KBLI 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya) KBLI 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya) KBLI 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya) KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) KBLI 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan)
1.Ruang Lingkup Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing dan pemenuhan persyaratan dari negara pasar yang mempersyaratkan dokumen ketertelusuran hasil tangkapan ikan. Peraturan dari negara pasar yang mempersyaratkan dokumen ketertelusuran hasil tangkapan ikan tersdebut, antara lain: European Council Regulation No. 1005/2008 tentang Establishing a community system to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan USA NOAA Seafood Import Monitoring Program.
Seluruh produk perikanan yang berasal dari hasil tangkapan ikan di laut menggunakan kapal penangkap ikan dan diekspor ke negara pasar yang mempersyaratkan dokumen ketertelusuran hasil tangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung harus dilengkapi dengan Catch Certificate atau Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan. Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan bertujuan untuk:
a.membantu upaya nasional dan internasional dalam memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing;
b.melaksanakan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan;
c.memberikan jaminan terhadap ketertelusuran bahwa hasil tangkapan ikan di laut bukan dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing; dan
d.memenuhi persyaratan ketertelusuran dari negara pasar dan sebagai dokumen yang menyertai setiap pengiriman ekspor hasil perikanan.
Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan digunakan sebagai kelengkapan dokumen ekspor yang memastikan legalitas dan ketertelusuran hasil tangkapan ikan di laut yang berasal dari kapal penangkap ikan berbendera Indonesia. Berdasarkan ukuran kapal penangkap ikan dan asal bahan baku ikan, jenis Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dibedakan menjadi sebagai berikut:
a.Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-LT), untuk ikan dan produk perikanan yang berasal dari kapal penangkap ikan berukuran > 20 (lebih dari dua puluh) gross tonnage; dan
b.Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan yang Disederhanakan (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-LTS), untuk ikan dan produk perikanan yang berasal dari kapal penangkap ikan berukuran ≤ 20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) gross tonnage.
2.Istilah dan Definisi
a.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
b.Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan di laut tidak dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing sebagai dokumen yang menyertai ekspor hasil perikanan.
c.Lembar Awal adalah surat keterangan yang memuat informasi seluruh hasil tangkapan ikan dari daerah penangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan untuk tujuan ketertelusuran.
d.Pernyataan Pengolahan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor ke Uni Eropa menggunakan sebagian atau seluruh bahan baku ikannya berasal dari negara lain yang sudah menotifikasi Catch Certificate ke Uni Eropa.
e.Unit Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan pengolahan ikan.
3.Persyaratan Umum Usaha
a.Penanggung jawab Unit Pengolahan Ikan, eksportir atau yang ditunjuk oleh pihak Unit Pengolahan Ikan/eksportir menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan disampaikan kepada pelabuhan perikanan Otoritas Kompeten Lokal (OKL), yang memperoleh delegasi dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selaku otoritas kompeten penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, dengan melampirkan persyaratan:
1) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan, untuk skala usaha menengah dan besar, berupa: a) formulir permohonan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan; b) draft Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan- Lembar Turunan; c) salinan Lembar Awal; d) salinan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; e) salinan Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan, dalam hal melakukan alih muatan; f) bukti pembelian ikan; g) packing list dari perusahaan eksportir; h) invoice dari perusahaan eksportir; dan i) surat jalan pengiriman barang dari perusahaan eksportir. 2) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan yang Disederhanakan, untuk skala usaha mikro (ukuran kapal penangkap ikan sampai dengan 5 (lima) gross tonnage) dan skala usaha kecil (ukuran kapal penangkap ikan diatas 5 gross tonnage sampai dengan 20 (dua puluh) gross tonnage), berupa: a) formulir permohonan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan yang Disederhanakan; b) draft Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan- Lembar Turunan yang Disederhanakan; c) salinan Lembar Awal; d) salinan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; e) salinan Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan dalam hal melakukan alih muatan; f) bukti pembelian ikan; g) packing list dari perusahaan eksportir; h) invoice dari perusahaan eksportir; dan i) surat jalan pengiriman barang dari perusahaan eksportir.
b.Penanggung jawab Unit Pengolahan Ikan, eksportir, atau yang ditunjuk oleh pihak Unit Pengolahan Ikan /eksportir menyampaikan persyaratan penerbitan Pernyataan Pengolahan berupa:
1) draft Pernyataan Pengolahan; 2) Catch Certificate dari negara bendera kapal penangkap ikan; dan 3) salinan sertifikat pelepasan dari petugas karantina ikan. Durasi Pemenuhan 1 hari kerja
4.Persyaratan Khusus Usaha/Persyarat an Teknis
a.Skema Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan meliputi:
1) Lembar Awal; 2) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; dan 3) Pernyataan Pengolahan.
b.Untuk memperoleh Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan- LT dan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-LTS, pemohon harus memiliki salinan Lembar Awal yang menyatakan ketertelusuran pendaratan hasil tangkapan ikan dari kapal penangkap ikan. Lembar Awal diterbitkan oleh kepala/penanggung jawab pelabuhan perikanan terhadap setiap kapal perikanan yang pertama kali mendaratkan hasil tangkapan ikan dalam rangka ketertelusuran, dengan memperhatikan:
1) data pembongkaran ikan yang telah diverifikasi oleh petugas pelabuhan perikanan yang ditunjuk; 2) Logbook Penangkapan Ikan; 3) hasil pengawasan kapal penangkap ikan, dalam hal diperoleh informasinya dari pengawas perikanan; dan/atau 4) daftar kapal pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organizations) bagi kapal yang beroperasi di wilayah konvensi Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional terkait.
c.Dalam hal ikan dan hasil perikanan yang diekspor ke Uni Eropa, baik langsung maupun tidak langsung, berasal dari ikan yang diimpor dari negara lain, harus dilengkapi dengan Pernyataan Pengolahan.
d.Pernyataan Pengolahan, digunakan sebagai kelengkapan dokumen ekspor ke Uni Eropa, baik langsung maupun tidak langsung terhadap produk perikanan berasal dari bahan baku ikan impor yang telah memiliki Catch Certificate dari negara bendera kapal penangkap ikan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pernyataan Pengolahan.
5.Sarana -
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh petugas Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di pelabuhan perikanan.
b.Verifikasi dilakukan terhadap:
1) pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus/teknis; 2) kesesuaian dan kelengkapan dokumen dengan persyaratan; 3) kelengkapan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan; 4) hasil pemeriksaan Logbook penangkapan ikan; 5) kebenaran aktivitas kapal perikanan di pelabuhan perikanan; 6) kesesuaian jumlah ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan; 7) kesesuaian alat tangkap dan daerah penangkapan ikan; 8) kebenaran bukti pembelian ikan; 9) hasil pengawasan kapal penangkap ikan, dalam hal diperoleh informasinya dari pengawas perikanan; dan 10) daftar kapal pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organizations) bagi kapal yang beroperasi di wilayah konvensi Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional terkait.
2.Kewenangan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
a.Menteri berwenang menerbitkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan Pernyataan Pengolahan.
b.Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan Pernyataan Pengolahan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selaku otoritas kompeten.
c.Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selaku otoritas kompeten, dalam pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan Pernyataan Pengolahan mendelegasikan kepada otoritas kompeten lokal.
d.Otoritas kompeten lokal penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, terdiri dari:
1) kepala pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian; dan 2) kepala pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis pemerintah daerah provinsi.
e.Otoritas kompeten lokal ditetapkan oleh otoritas kompeten.
3.Format dan Bentuk Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
1) Lembar Awal Form A 2) Lembar Awal Form B 3) SHTI-Lembar Turunan 4) SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan 5) Pernyataan Pengolahan B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Kegiatan pengawasan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dilaksanakan di Kapal Penangkapan Ikan.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan.
c.Intensitas Pengawasan:
Intensitas pengawasan dilaksanakan pada: 1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan
a.Pengawas Perikanan Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan:
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
7.Ketentuan lain-lain Kriteria otoritas kompeten lokal sebagai berikut:
a.pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian:
1) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor; 2) terdapat Unit Pengolahan Ikan atau yang lokasinya relatif dekat dengan Unit Pengolahan Ikan /eksportir; 3) mempunyai sarana komunikasi dan internet yang memadai; 4) mempunyai sumber daya manusia yang telah memiliki sertifikat bimbingan teknis sertifikasi hasil tangkapan ikan; dan 5) terdapat pengawas perikanan.
b.pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis pemerintah daerah provinsi:
1) lokasinya relatif jauh dari pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian; 2) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor; 3) terdapat Unit Pengolahan Ikan atau yang lokasinya relatif dekat dengan Unit Pengolahan Ikan /eksportir; 4) mempunyai sarana komunikasi dan internet yang memadai; 5) mempunyai sumber daya manusia yang telah memiliki sertifikat bimbingan teknis sertifikasi hasil tangkapan ikan; dan 6) terdapat pengawas perikanan.
c.Dalam hal otoritas kompeten lokal berhalangan, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan Pernyataan Pengolahan dilaksanakan oleh pejabat pengganti.
d.Pejabat pengganti ditetapkan oleh otoritas kompeten bersamaan dengan penetapan otoritas kompeten lokal.
e.Pejabat pengganti harus memiliki sertifikat bimbingan teknis sertifikasi hasil tangkapan ikan.
f.Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selaku otoritas kompeten melakukan pembinaan pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
g.Kepala pelabuhan perikanan UPT Kementerian, kepala pelabuhan perikanan UPT daerah provinsi, dan pejabat pengganti sebagai pelaksana penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan Pernyataan Pengolahan.
h.Kepala/penanggung jawab pelabuhan perikanan sebagai pelaksana penerbitan Lembar Awal.
i.pemangku kepentingan terkait Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, Lembar Awal, dan Pernyataan Pengolahan.
j.Pembinaan pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan, meliputi:
1) sosialisasi; 2) bimbingan teknis; 3) pemantauan dan evaluasi; dan 4) kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
k.Dalam pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan/atau Pernyataan Pengolahan, otoritas kompeten berwenang berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
l.Dalam pelaksanaan koordinasi, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berwenang:
1) melakukan komunikasi dengan otoritas terkait di luar negeri/otoritas kompeten negara importir/komisi Eropa yang berkaitan dengan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; 2) melakukan notifikasi, antara lain: nama, specimen, Otoritas Kompeten dan Otoritas Kompeten Lokal penerbit Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan perubahannya, Pejabat Pengganti, dan perubahan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; dan/atau 3) menyampaikan informasi berbagai perkembangan, peraturan dan informasi dari otoritas terkait di luar negeri/otoritas kompeten negara importir/komisi Eropa yang berkaitan dengan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.
m.Dalam pelaksanaan koordinasi Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan berwenang menginformasikan tentang realisasi impor produk perikanan yang akan digunakan oleh Unit Pengolahan Ikan.
n.Dalam hal terdapat permintaan verifikasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan Pernyataan Pengolahan dari otoritas kompeten negara importir, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan otoritas kompeten.
o.Hasil koordinasi tersebut disampaikan kepada otoritas kompeten negara importir.
p.Dalam hal terdapat keraguan pada dokumen Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dari negara asal, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan dokumen Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan kepada otoritas kompeten negara asal.
q.Hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada otoritas kompeten untuk pertimbangan dalam proses penerbitan Pernyataan Pengolahan.
r.Dalam rangka memastikan penelusuran hasil perikanan yang akan diekspor ke Uni Eropa, Otoritas Kompeten Lokal dapat melakukan pengecekan asal bahan baku hasil perikanan pada Unit Pengolahan Ikan terkait;
s.Pengecekan dilakukan berdasarkan mitigasi resiko dengan melibatkan unit kerja terkait.
t.Penanggung jawab Unit Penyimpanan Ikan atau eksportir yang melakukan penyalahgunaan dokumen Lembar Awal, Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, Catch Certificate dari negara asal dan/atau Pernyataan Pengolahan diberikan sanksi administratif.
u.Sanksi administratif berupa tidak diberikan pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan/atau Pernyataan Pengolahan terhadap Unit Pengolah Ikan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan.
10.Standar Persetujuan Berlayar No. Persetujuan Berlayar KBLI Terkait:
KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut) KBLI 03112 (Penangkapan Crustacea di Laut) KBLI 03113 (Penangkapan Mollusca di Laut) KBLI 03115 (Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut) KBLI 03116 (Penangkapan Echinodermata di Laut) KBLI 03117 (Penangkapan Coelenterata di Laut) KBLI 03118 (Penangkapan Ikan Hias Laut) KBLI 03119 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut) KBLI 50133 (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus) KBLI 50142 (Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang)
1.Ruang Lingkup Menjamin keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan.
2.Istilah dan Definisi
a.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
b.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
c.Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
d.Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk setelah kapal perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan.
e.Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan adalah surat yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah tiba di pelabuhan perikanan;
f.Standar Laik Operasi Kapal Perikanan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan Perikanan.
g.Perjanjian Kerja Laut adalah kesepakatan tertulis antara awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau Nakhoda atau agen awak Kapal Perikanan.
h.Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing adalah mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
i.Kelaiklautan Kapal Perikanan adalah keadaan kapal perikanan yang memenuhi ketentuan persyaratan, keselamatan, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, alat/perlengkapan, radio/komunikasi dan elektronika/navigasi untuk melakukan kegiatan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas.
j.Kelaiktangkapan Kapal Perikanan adalah suatu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan teknis dan kesesuaian antara nama, jenis, tipe, dan alat bantu di kapal terhadap alat tangkap ikan yang diizinkan untuk melakukan kegiatan penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
k.Kelaiksimpanan Kapal Perikanan adalah keadaan Kapal Perikanan yang memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene palka dan/atau tempat penyimpanan ikan untuk mempertahankan mutu kesegaran ikan, pemuatan, pengangkutan, material konstruksi, alat/perlengkapan, tata susunan, pembuangan, pendinginan dan pembekuan ikan, serta suhu ruang palka dalam suatu sistem rantai dingin.
l.Petugas Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah petugas yang ditempatkan di pelabuhan perikanan untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
m.Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
n.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3.Persyaratan Umum Usaha
a.Skala mikro
1.memiliki surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat dari nakhoda (Master Sailing Declaration);
2.bukti pembayaran pemenuhan kewajiban retribusi;
3.perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan;
4.memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal dengan masa berlaku 10 (sepuluh) hari untuk memastikan kapal perikanan yang akan tiba di Pelabuhan Perikanan telah sesuai dengan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkut Ikan. Persyaratan mengajukan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal meliputi:
a.memiliki Persetujuan Berlayar dari Syahbandar atau petugas yang ditunjuk;
b.memiliki Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkut Ikan; dan
c.Logbook Penangkapan Ikan bagi Kapal Penangkap Ikan, apabila ada; dan
d.daftar nakhoda dan anak buah kapal.
5.format Formulir Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal:
b.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
1.memiliki Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration);
2.memiliki bukti pembayaran pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi;
3.memiliki bukti pemenuhan pembayaran pajak pertambahan nilai, bagi Kapal Perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi;
4.memiliki Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan;
5.memiliki Standar Laik Operasi, bagi Kapal Perikanan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage;
6.memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal untuk memastikan kapal perikanan yang akan tiba di Pelabuhan Perikanan telah sesuai dengan Perizinan Berusaha, Persyaratan mengajukan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan meliputi:
a.memiliki Persetujuan Berlayar Asal;
b.memiliki Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkut Ikan;
dan
c.memiliki Logbook Penangkapan Ikan bagi kapal Penangkap Ikan.
7.memiliki Perjanjian Kerja Laut.
Durasi Pemenuhan 1 hari kerja
4.Persyaratan Khusus Usaha/Persyarat an Teknis -
5.Sarana Kapal Perikanan.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha berupa pemenuhan persyaratan umum.
2.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan pada diektorat jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap:
1) pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus/teknis; 2) pemenuhan persyaratan terhadap informasi yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration); 3) pemenuhan persyaratan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi; 4) pemenuhan persyaratan terhadap pembayaran pajak pertambahan nilai, bagi Kapal Perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi; 5) pemenuhan persyaratan terhadap informasi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan, meliputi: (a) daerah penangkapan ikan; (b) pelabuhan pangkalan; (c) kisaran ukuran kapal perikanan; dan (d) negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) pada wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang sama. 6) Pemenuhan persyaratan terhadap informasi yang tercantum dalam Standar Laik Operasi bagi Kapal Perikanan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage, meliputi: (a) persyaratan administrasi; dan (b) kelayakan teknis. 7) Pemenuhan persyaratan terhadap informasi yang tercantum dalam Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal; dan 8) Pemenuhan persyaratan terhadap informasi yang tercantum dalam perjanjian kerja laut.
3.Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.
4.Format Persetujuan Berlayar B. Pengawasan Persetujuan Berlayar
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Persetujuan Berlayar wajib bagi kapal yang melakukan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan skala usaha mikro dengan tingkat risiko menengah rendah, dan skala usaha kecil, menengah dan besar dengan tingkat risiko tinggi. Pengawasan Persetujuan Berlayar dilaksanakan terhadap keberadaan dan keabsahan dokumen.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan atas dokumen Persetujuan Berlayar.
c.Intensitas Pengawasan:
Intensitas pengawasan dilaksanakan pada: 1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan: 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Kapal Perikanan. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun;
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikonan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan
a.Pengawas Perikanan Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal wajib bagi kapal yang telah melakukan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. Pengawasan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal dilaksanakan terhadap keberadaan dan keabsahan dokumen.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan atas dokumen Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal.
c.Intensitas Pengawasan:
Intensitas pengawasan dilaksanakan pada: 1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti a) Berita Acara Pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan:
a.Pengawas Perikanan;
Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan 1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
11.Standar Surat Izin Penempatan Rumpon No. Surat Izin Penempatan Rumpon KBLI Terkait:
KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut)
1.Ruang Lingkup Mengatur pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara bertanggung jawab.
2.Istilah dan Definisi
a.Rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan.
b.Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut
c.Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya disingkat SIPR adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap Kapal Penangkap Ikan untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan Rumpon.
d.Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal yang digunakan untuk menangkap Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
e.Buku Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
f.Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang- undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
g.Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
h.Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
i.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
j.Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu.
3.Persyaratan Umum Usaha
a.Untuk nelayan kecil:
1) mencantumkan nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang akan memanfaatkan rumpon; 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, untuk Rumpon yang akan ditempatkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 3) rencana pemanfaatan Rumpon, yang memuat: a) jumlah Rumpon; b) spesifikasi teknis setiap Rumpon; c) koordinat titik pusat Rumpon (lintang dan bujur); d) alat penangkapan ikan; e) estimasi frekuensi pemanfaatan; dan f) estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram.
b.Untuk bukan nelayan kecil:
1) Surat Izin Usaha Perikanan; 2) perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpon yang dimohonkan setelah diterbitkan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; 3) perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebelumnya, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpon yang dimohonkan bersamaan dengan perpanjangan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; 4) Buku Kapal Perikanan, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpon yang dimohonkan bersamaan dengan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; 5) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; 6) rencana pemanfaatan Rumpon, yang memuat: a) jumlah Rumpon; b) spesifikasi teknis setiap Rumpon; c) koordinat titik pusat Rumpon (lintang dan bujur); d) alat penangkapan ikan; e) estimasi frekuensi pemanfaatan; dan f) estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram.
c.Setiap Orang yang akan menempatkan dan memanfaatkan Rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau Laut Lepas, wajib memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon;
d.Surat Izin Penempatan Rumpon diterbitkan setelah penerbitan perizinan berusaha penangkapan ikan;
atau bersamaan dengan penerbitan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan;
e.Surat Izin Penempatan Rumpon untuk Nelayan kecil diterbitkan setelah penerbitan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan;
f.Nelayan Kecil untuk mendapatkan Surat Izin Penempatan Rumpon baru, menyampaikan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Penempatan Rumpon baru dengan ketentuan:
1) permohonan Surat Izin Penempatan Rumpon untuk Kapal Penangkap Ikan yang Penangkap Ikan yang dimiliki oleh nelayan kecil dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama atau Koperasi; 2) permohonan Surat Izin Penempatan Rumpon untuk Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki Nelayan Kecil diajukan untuk paling sedikit 10 (sepuluh) Kapal Penangkap Ikan yang memiliki Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; dan 3) mencantumkan: a) NIB Kelompok Usaha Bersama atau Koperasi; b) nomor perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang akan memanfaatkan rumpon. 4) Melampirkan: a) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, untuk rumpon yang akan ditempatkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; b) rencana pemanfaatan Rumpon, yang memuat:
(1)jumlah Rumpon;
(2)spesifikasi teknis setiap Rumpon;
(3)koordinat titik pusat Rumpon (lintang dan bujur);
(4)alat Penangkapan Ikan;
(5)estimasi frekuensi pemanfaatan; dan
(6)estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram.
g.Bukan Nelayan Kecil untuk mendapatkan Surat Izin Penempatan Rumpon baru, menyampaikan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Penempatan Rumpon baru dengan ketentuan:
1) mencantumkan: a) Buku Kapal Perikanan, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpon yang dimohonkan bersamaan dengan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; b) Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpon yang dimohonkan setelah diterbitkan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; dan c) Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan sebelumnya, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpon yang dimohonkan bersamaan dengan perpanjangan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; 2) melampirkan: a) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; b) Rencana pemanfaatan Rumpon, yang memuat:
(1)jumlah Rumpon;
(2)spesifikasi teknis setiap Rumpon;
(3)koordinat titik pusat Rumpon (lintang dan bujur);
(4)Alat Penangkapan Ikan;
(5)estimasi frekuensi pemanfaatan; dan
(6)estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram.
h.Pemilik rumpon hanyut wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah dan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) sesuai ketentuan Pemerintah dan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization).
i.Nelayan kecil untuk melakukan perubahan Surat Izin Penempatan Rumpon, menyampaikan permohonan perubahan Surat Izin Penempatan Rumpon paling cepat tiga bulan terhitung sejak Surat Izin Penempatan Rumpon diterbitkan, dengan ketentuan:
1) Perubahan Surat Izin Penempatan Rumpon dilakukan karena adanya penambahan jumlah Kapal Penangkap Ikan atau pergantian Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki Nelayan Kecil, untuk Surat Izin Penempatan Rumpon yang diajukan oleh Kelompok Usaha Bersama atau koperasi; 2) pergantian Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki Nelayan Kecil dilakukan apabila pemilik Kapal Penangkap Ikan meninggal dunia atau Kapal Penangkap Ikan tidak dapat digunakan lagi karena tenggelam, kandas, atau terbakar; dan 3) mencantumkan nomor Surat Izin Penempatan Rumpon untuk Rumpon yang dimiliki Nelayan Kecil, serta alasan dan rencana perubahan Surat Izin Penempatan Rumpon.
j.Bukan nelayan kecil melakukan perubahan Surat Izin Penempatan Rumpon menyampaikan permohonan perubahan Surat Izin Penempatan Rumpon paling cepat tiga bulan terhitung sejak Surat Izin Penempatan Rumpon diterbitkan dengan ketentuan:
1) perubahan Surat Izin Penempatan Rumpon dilakukan karena adanya perubahan Perizinan Berusaha pada subsektor Penangkapan Ikan yang disebabkan perubahan Pelabuhan muat, Pelabuhan pangkalan, Pelabuhan negara tujuan, Identitas kapal penangkap ikan; dan/atau Identitas nakhoda, untuk kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di Laut Lepas; 2) mencantumkan nomor Surat Izin Penempatan Rumpon, nomor Perizinan Berusaha pada subsektor Penangkapan Ikan, untuk Rumpon yang dimiliki bukan Nelayan Kecil, serta alasan dan rencana perubahan Surat Izin Penempatan Rumpon; dan 3) Surat Izin Penempatan Rumpon perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Izin Penempatan Rumpon yang diubah.
k.Nelayan kecil untuk melakukan perpanjangan Surat Izin Penempatan Rumpon, menyampaikan permohonan perpanjangan Surat Izin Penempatan Rumpon dengan ketentuan:
1) perpanjangan Surat Izin Penempatan Rumpon diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Surat Izin Penempatan Rumpon berakhir, dan Dalam hal permohonan perpanjangan Surat Izin Penempatan Rumpon diajukan setelah masa berlaku Surat Izin Penempatan Rumpon berakhir, berlaku ketentuan permohonan Surat Izin Penempatan Rumpon baru; 2) mencantumkan nomor Surat Izin Penempatan Rumpon yang akan diperpanjang dan nomor Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; dan 3) melampirkan laporan pemanfaatan rumpon yang memuat data/informasi mengenai periode trip, total hasil tangkapan untuk 5 jenis ikan dominan dari setiap rumpon pada masing-masing periode trip, dan informasi kondisi tanda pengenal dan radar reflektor.
l.Bukan nelayan kecil melakukan perpanjangan Surat Izin Penempatan Rumpon menyampaikan permohonan perpanjangan Surat Izin Penempatan Rumpon dengan ketentuan:
1) perpanjangan Surat Izin Penempatan Rumpon diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Surat Izin Penempatan Rumpon berakhir, dan Dalam hal permohonan perpanjangan Surat Izin Penempatan Rumpon diajukan setelah masa berlaku Surat Izin Penempatan Rumpon berakhir, berlaku ketentuan permohonan Surat Izin Penempatan Rumpon baru; 2) mencantumkan nomor Surat Izin Penempatan Rumpon yang akan diperpanjang dan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; dan 3) melampirkan laporan pemanfaatan rumpon yang memuat data/informasi mengenai periode trip, total hasil tangkapan untuk 5 jenis ikan dominan dari setiap rumpon pada masing-masing periode trip, dan informasi kondisi tanda pengenal dan radar reflektor.
m.Durasi pemenuhan:
1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Menteri; dan 2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
4.Persyaratan Khusus Usaha/Persyarat an Teknis
a.Rumpon menetap yang ditempatkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dapat dipergunakan:
1) pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal; 2) pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal; 3) pancing ulur; 4) pancing ulur tuna; 5) pancing berjoran; 6) huhate; atau 7) huhate mekanis.
b.Rumpon menetap atau rumpon hanyut yang ditempatkan di laut lepas dapat dipergunakan:
1) pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal untuk rumpon hanyut; atau 2) pancing ulur tuna untuk rumpon menetap.
c.Rumpon yang dapat ditempatkan dan dimanfaatkan terdiri dari rumpon menetap dan rumpon hanyut dengan ketentuan:
1) Rumpon menetap tersusun atas komponen pelampung, pemikat/atraktor, tali tambat, dan pemberat/jangkar. Sedangkan rumpon hanyut terdiri dari pelampung dan pemikat/atraktor; 2) pelampung terbuat dari bahan alami atau bahan buatan yang dipasang terapung secara horizontal di permukaan air, diberi warna yang kontras dan bersifat awet, dan dibuat dalam bentuk struktur terapung yang tidak dapat ditempati/dihuni; 3) pemikat/atraktor terbuat dari terbuat dari bahan alami dan bahan buatan yang bukan merupakan Alat Penangkapan Ikan atau bagian dari Alat Penangkapan Ikan; 4) tali tambat terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan kuat menahan rangkaian Rumpon; dan 5) pemberat/jangkar mempunyai daya tenggelam yang dapat menahan rangkaian rumpon pada posisinya.
d.setiap orang yang telah memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon, wajib menempatkan rumpon paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terbit dan melaporkan penempatan kepada penerbit Surat Izin Penempatan Rumpon 5 (lima) hari kerja setelah penempatan dilakukan;
e.setiap Rumpon menetap yang dipasang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan di Laut Lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor;
f.Rumpon hanyut yang dipasang di laut lepas dilengkapi dengan tanda pengenal Rumpon, radar reflektor dan instrumented buoys sesuai ketentuan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization);
g.tanda pengenal Rumpon memuat informasi nama pemilik, nomor Surat Izin Penempatan Rumpon, dan koordinat titik pusat (lintang dan bujur) dari lokasi penempatan Rumpon;
h.tanda pengenal rumpon dibuat dari bahan kuat dan awet berukuran minimal tinggi 40 (empat puluh) centimeter dan lebar 60 (enam puluh) centimeter berwarna dasar kontras dengan warna perairan yang dipasang tegak di atas pelampung Rumpon; dan
i.Radar reflektor dipasang di permukaan air agar dapat terdeteksi oleh radar. Pembuatan dan penempatan tanda pengenal rumpon dan radar reflektor dilakukan oleh pemilik Surat Izin Penempatan Rumpon.
5.Sarana a. Kapal penangkap ikan; dan
b.Alat penangkap ikan sesuai dengan KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut) dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Alat Penangkapan Ikan.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:
a.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
b.Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan;
c.daerah penangkapan ikan;
d.Alat Penangkapan Ikan;
e.Pelabuhan Pangkalan;
f.ukuran kapal; dan
g.Buku Kapal Perikanan.
2.Skala usaha kecil, menengah, dan besar
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan pada diektorat jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
b.Verifikasi dilakukan terhadap:
1) pemenuhan persyaratan umum; 2) pemenuhan persyaratan khusus; dan 3) alokasi rumpon.
3.Surat Izin Penempatan Rumpon diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Gubernur sesuai kewenangannya.
4.Setiap Orang yang tidak melakukan perpanjangan Surat Izin Penempatan Rumpon sampai dengan masa berlaku Surat Izin Penempatan Rumpon berakhir, wajib melakukan pembongkaran Rumpon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan pembongkaran Rumpon.
5.Surat Izin Penempatan Rumpon tidak berlaku dalam hal terdapat perubahan daerah penangkapan ikan, perubahan Alat Penangkapan Ikan yang tidak sesuai, perubahan kepemilikan Kapal Penangkap Ikan, pencabutan Perizinan Berusaha, dan/atau ditemukannya ketidakbenaran data dan informasi. Ketentuan perubahan kepemilikan Kapal Penangkap Ikan dikecualikan bagi pergantian Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki Nelayan Kecil.
6.Bentuk dan format Surat Izin Pemasangan Rumpon
a.Surat Izin Pemasangan Rumpon Menetap di WPPNRI yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
b.Surat Izin Pemasangan Rumpon Menetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
c.Surat Izin Pemasangan Rumpon Hanyut/Menetap di Laut Lepas yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat B. Pengawasan:
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan:
Surat Izin Penempatan Rumpon wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko tinggi dan menengah rendah. Pengawasan Surat Izin Penempatan Rumpon dilaksanakan terhadap keabsahan dokumen, masa berlaku, dan kesesuaian terhadap ketentuan yang tercantum dalam dokumen.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau Laporan Pelaku Usaha dan/atau Inspeksi lapangan atas: 1) Penempatan rumpon paling Iama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Surat Izin Pemasangan Rumpon terbit, 2) Laporan pemanfaatan rumpon pada saat perpanjangan Surat Izin Pemasangan Rumpon.
c.Intensitas Pengawasan:
Intensitas pengawasan dilaksanakan pada: 1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat Risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan
a.Pengawas Perikanan Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Dinas yang Membidangi Perikanan di Provinsi.
C. Ketentuan Lain-Lain
1.Rumpon yang telah terpasang dan dimanfaatkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon dapat dimohonkan untuk mendapatkan Surat Izin Penempatan Rumpon paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
2.Pelaporan
a.Setiap Orang yang melakukan penempatan Rumpon harus menyampaikan laporan penempatan Rumpon kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemasangan rumpon.
b.Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Rumpon menetap harus menyampaikan laporan pemanfaatan Rumpon menetap kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
c.Setiap Orang yang melakukan penempatan Rumpon hanyut di Laut Lepas harus menyampaikan laporan penempatan dan pemanfaatan Rumpon hanyut kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap dan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organizations) sesuai ketentuan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organizations).
d.Setiap Orang yang melakukan pembongkaran Rumpon harus menyampaikan laporan pembongkaran Rumpon kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
e.Format dan bentuk pelaporan
1) laporan penempatan Rumpon 2) laporan pemanfaatan Rumpon menetap 3) laporan pemanfaatan Rumpon hanyut 4) laporan pembongkaran Rumpon
3.Sanksi Administrasi
a.Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban:
1) penempatan rumpon 60 (enam puluh) hari kalender sejak Surat Izin Penempatan Rumpon diterbitkan, 2) Pemasangan tanda Pengenal rumpon dan Radar Reflektor. 3) Pemasangan instrumented buoys untuk rumpon hanyut di laut lepas. dikenakan sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis, pembekuan Surat Izin Penempatan Rumpon dan pencabutan Surat Izin Penempatan Rumpon.
b.Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
c.Pembekuan Surat Izin Penempatan Rumpon sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender apabila sampai dengan berakhirnya teguran/peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban.
d.Pencabutan Surat Izin Penempatan Rumpon sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan Surat Izin Penempatan Rumpon tidak memenuhi kewajiban
12.Standar Surat Tanda Keterangan Andon No. Surat Tanda Keterangan Andon KBLI Terkait:
KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut) KBLI 03112 (Penangkapan Crustacea di Laut) KBLI 03113 (Penangkapan Mollusca di Laut) KBLI 03115 (Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut) KBLI 03116 (Penangkapan Echinodermata di Laut) KBLI 03117 (Penangkapan Coelenterata di Laut) KBLI 03118 (Penangkapan Ikan Hias Laut) KBLI 03119 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut)
1.Ruang Lingkup Mengatur nelayan dan nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage.
2.Istilah dan Definisi
a.Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
b.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
c.Andon Penangkapan Ikan adalah kegiatan Penangkapan Ikan di laut yang dilakukan oleh Nelayan dan Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage dengan daerah penangkapan ikan sesuai surat tanda penangkapan ikan andon atau tanda daftar penangkapan ikan andon.
d.Surat Tanda Keterangan Andon adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi tempat domisili Nelayan atau Nelayan Kecil yang menyatakan bahwa Nelayan atau Nelayan Kecil akan melakukan Andon Penangkapan Ikan.
3.Persyaratan Umum Usaha
a.Perizinan Berusaha subsektor penangkapan ikan;
b.Rencana Andon Penangkapan Ikan, meliputi:
1) daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan; 2) jumlah awak kapal yang akan melakukan Andon Penangkapan Ikan; 3) rencana pelabuhan pangkalan; 4) rencana waktu Andon Penangkapan Ikan; dan 5) nomor dan tanggal perjanjian kerja sama penangkapan ikan. Durasi Pemenuhan 3 hari kerja
4.Persyaratan Khusus Usaha Melaporkan ikan hasil tangkapan atau log book penangkapan ikan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan Ikan.
5.Sarana a. Kapal Penangkap Ikan;
b.alat penangkapan ikan;
c.alat bantu penangkapan ikan; dan
d.alat keselamatan.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Skala usaha mikro Pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha berupa pemenuhan persyaratan umum.
2.Skala usaha kecil dan menengah
a.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh pemerintah provinsi.
b.Verifikasi terhadap:
1) pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus/teknis; 2) kesepakatan bersama antara gubernur asal Andon Penangkapan Ikan dengan gubernur tujuan Andon Penangkapan Ikan; dan 3) perjanjian kerja sama Penangkapan Ikan antara provinsi asal Andon Penangkapan Ikan dengan provinsi tujuan Andon Penangkapan Ikan sebagai tindaklanjut Kesepakatan Bersama antara gubernur asal Andon Penangkapan Ikan dengan gubernur tujuan Andon Penangkapan Ikan.
c.Surat Tanda Keterangan Andon diterbitkan oleh kepala dinas daerah asal nelayan Andon Penangkapan Ikan.
d.Bentuk dan Format Surat Tanda Keterangan Andon B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Surat Tanda Keterangan Andon wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang melakukan kegiatan Andon Penangkapan Ikan dengan tingkat risiko tinggi dan menengah tinggi. Pengawasan Surat Tanda Keterangan Andon dilaksanakan terhadap keabsahan dokumen, masa berlaku, dan kesesuaian terhadap ketentuan yang tercantum dalam dokumen.
b.Cara Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan atas pelaporan ikan hasil tangkapan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan andon penangkapan ikan setiap trip penangkapan ikan.
c.Intensitas Pengawasan:
Intensitas pengawasan dilaksanakan pada: 1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan:
a.Pengawas Perikanan Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Dinas yang Membidangi Perikanan di Provinsi.
C. Ketentuan lain-lain Permohonan Surat Tanda Keterangan Andon yang permohonannya telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2020 tentang Andon Penangkapan Ikan.
13.Standar Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon No. Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon KBLI Terkait:
KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut) KBLI 03112 (Penangkapan Crustacea di Laut) KBLI 03113 (Penangkapan Mollusca di Laut) KBLI 03115 (Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut) KBLI 03116 (Penangkapan Echinodermata di Laut) KBLI 03117 (Penangkapan Coelenterata di Laut) KBLI 03118 (Penangkapan Ikan Hias Laut) KBLI 03119 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut)
1.Ruang Lingkup Mengatur nelayan yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage.
2.Istilah dan Definisi
a.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
b.Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
c.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
d.Andon Penangkapan Ikan adalah kegiatan Penangkapan Ikan di laut yang dilakukan oleh Nelayan dan Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage dengan daerah penangkapan ikan sesuai surat tanda penangkapan ikan andon atau tanda daftar penangkapan ikan andon.
e.Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon yang selanjutnya disebut STPI Andon adalah Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil untuk melakukan Andon Penangkapan Ikan di Perairan Laut di wilayah provinsi di luar wilayah domisili administrasinya.
f.Surat Tanda Keterangan Andon adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi tempat domisili Nelayan atau Nelayan Kecil yang menyatakan bahwa Nelayan atau Nelayan Kecil akan melakukan Andon Penangkapan Ikan.
g.Alokasi Usaha adalah jumlah Kapal Penangkap Ikan yang masih dapat ditambahkan untuk beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada periode tertentu.
3.Persyaratan Umum Usaha
a.Perizinan Berusaha;
b.Surat Tanda Keterangan Andon;
c.permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan dengan melampirkan Surat Tanda Keterangan Andon asli; dan
d.rencana Andon Penangkapan Ikan yang meliputi:
1) daerah penangkapan ikan; 2) jumlah awak kapal yang akan melakukan Andon Penangkapan Ikan; 3) rencana Pelabuhan Pangkalan; dan 4) rencana waktu Andon Penangkapan Ikan. Durasi Pemenuhan: 3 hari kerja
4.Persyaratan Khusus Usaha/Persyarat an Teknis
a.Melaporkan log book penangkapan ikan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan Ikan;
b.Mekanisme perpanjangan Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon:
1) perpanjangan dapat diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon berakhir; 2) nelayan untuk melakukan perpanjangan Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan dengan melampirkan Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon; dan 3) perpanjangan Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon diberikan dengan mempertimbangkan Alokasi Usaha.
5.Sarana a. kapal penangkap ikan;
b.alat penangkapan ikan
c.alat bantu penangkapan ikan; dan
d.alat keselamatan
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh pemerintah provinsi.
2.Verifikasi terhadap:
a.pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus/teknis;
b.kesepakatan bersama antara gubernur asal Andon Penangkapan Ikan dengan gubernur tujuan Andon Penangkapan Ikan;
c.Perjanjian Kerja Sama Penangkapan Ikan antara provinsi asal Andon Penangkapan Ikan dengan provinsi tujuan Andon Penangkapan Ikan sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara gubernur asal Andon Penangkapan Ikan dengan gubernur tujuan Andon Penangkapan Ikan;
d.Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; dan
e.rencana kegiatan Andon Penangkapan Ikan.
3.Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon diterbitkan oleh kepala dinas daerah provinsi asal Nelayan Andon Penangkapan Ikan setelah mendapatkan persetujuan dari provinsi tujuan Andon Penangkapan Ikan.
4.Bentuk dan Format Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon:
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan:
Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha kecil dan menengah yang melakukan kegiatan Andon Penangkapan Ikan dengan tingkat risiko tinggi. Pengawasan Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon dilaksanakan terhadap keabsahan dokumen, masa berlaku, dan kesesuaian terhadap ketentuan yang tercantum dalam dokumen.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan atas pelaporan ikan hasil tangkapan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan Ikan.
c.Intensitas Pengawasan:
Intensitas pengawasan dilaksanakan pada: 1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat Risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Kapal Penangkap Ikan. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) Berita Acara Pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan:
a.Pengawas Perikanan Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
C. Ketentuan lain-lain Permohonan Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon yang permohonannya telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2020 tentang Andon Penangkapan Ikan.
14.Standar Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon No. Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon KBLI Terkait:
KBLI 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut) KBLI 03112 (Penangkapan Crustacea di Laut) KBLI 03113 (Penangkapan Mollusca di Laut) KBLI 03115 (Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut) KBLI 03116 (Penangkapan Echinodermata di Laut) KBLI 03117 (Penangkapan Coelenterata di Laut) KBLI 03118 (Penangkapan Ikan Hias Laut) KBLI 03119 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut)
1.Ruang Lingkup Mengatur nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage.
2.Istilah dan Definisi
a.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
b.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
c.Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
d.Andon Penangkapan Ikan adalah kegiatan Penangkapan Ikan di laut yang dilakukan oleh Nelayan dan Nelayan Kecil, dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage dengan daerah penangkapan ikan sesuai surat tanda penangkapan ikan andon atau tanda daftar penangkapan ikan andon.
e.Surat Tanda Keterangan Andon adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas provinsi tempat domisili Nelayan atau Nelayan Kecil yang menyatakan bahwa Nelayan atau Nelayan Kecil akan melakukan Andon Penangkapan Ikan.
3.Persyaratan Umum Usaha
a.Perizinan Berusaha
b.Surat Tanda Keterangan Andon
c.Permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk di daerah tujuan Andon penangkapan ikan dengan melampirkan Surat Tanda Keterangan Andon asli
d.Rencana Andon Penangkapan Ikan yang meliputi:
1) daerah penangkapan ikan; 2) Jumlah awak kapal perikanan yang akan melakukan Andon Penangkapan Ikan 3) Rencana pelabuhan pangkalan; dan 4) Rencana waktu Andon Penangkapan Ikan. Durasi Pemenuhan: 3 hari kerja
4.Persyaratan Khusus Usaha/Persyarat an Teknis
a.melaporkan ikan hasil tangkapan yang didaratkan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan Ikan;
b.mekanisme perpanjangan Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon:
1) perpanjangan dapat diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon berakhir. 2) nelayan kecil untuk melakukan perpanjangan Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan dengan melampirkan Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon; dan 3) perpanjangan Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon diberikan dengan mempertimbangkan Alokasi Usaha.
5.Sarana a. kapal penangkap ikan;
b.alat penangkapan ikan
c.alat bantu penangkapan ikan; dan
d.alat keselamatan
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Penilaian kesesuaian dilakukan oleh pemerintah provinsi.
2.Verifikasi terhadap Pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha berupa pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus/teknis.
3.Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon diterbitkan oleh kepala dinas daerah provinsi asal Nelayan Andon Penangkapan Ikan setelah mendapatkan persetujuan dari provinsi tujuan Andon Penangkapan Ikan.
4.Bentuk dan Format Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon:
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.Cakupan:
Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha mikro yang melakukan kegiatan Andon Penangkapan Ikan dengan tingkat risiko menengah rendah. Pengawasan Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon dilaksanakan terhadap keabsahan dokumen, masa berlaku, dan kesesuaian terhadap ketentuan yang tercantum dalam dokumen.
b.Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara mencermati/memantau laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan atas pelaporan ikan hasil tangkapan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan Ikan.
c.Intensitas Pengawasan:
Intensitas pengawasan dilaksanakan pada: 1) pengawasan rutin dilakukan: a) berdasarkan laporan pelaku usaha kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang memuat:
(1)standar pelaksanaan usaha; dan
(2)perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi produksi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
b) inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik atau melalui virtual dengan ketentuan: 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk tingkat risiko tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Kapal Penangkap Ikan. 2) pengawasan insidental: a) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual; dan b) berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha.
2.Rencana Pengawasan:
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana pengawasan:
a.Pengawas Perikanan Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format, dan substansi laporan:
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Dinas yang Membidangi Perikanan di Provinsi.
C. Ketentuan lain-lain Permohonan Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon yang permohonannya telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2020 tentang Andon Penangkapan Ikan. C. SUBSEKTOR PEMBUDIDAYAAN IKAN
1.Standar Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan No. Standar Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan KBLI terkait KBLI 10801 (Industri Ransum Makanan Hewan (terbatas pada pakan ikan)) KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan (terbatas pada pakan ikan))
1.Ruang Lingkup Kegiatan penerbitan sertifikat pendaftaran pakan ikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pakan ikan yang akan diedarkan telah memenuhi persyaratan sesuai standar. Sertifikat pendaftaran pakan ikan diwajibkan untuk pakan ikan yang akan beredar di wilayah negara Republik Indonesia.
2.Istilah dan Definisi
a.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
b.Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami, atau Pakan Ikan Buatan.
c.Pakan Ikan Buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh Ikan.
d.Pakan Ikan Alami adalah organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang dapat dikonsumsi oleh Ikan baik dalam bentuk hidup maupun mati.
e.Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.
f.Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
3.Persyaratan Umum Usaha -
4.Persyaratan Khusus Usaha Persyaratan khusus yang harus disampaikan pada saat pengajuan permohonan penerbitan sertifikat pendaftaran Pakan Ikan:
a.surat pernyataan telah menerapkan prinsip cara pembuatan Pakan Ikan yang baik;
b.laporan hasil pengujian mutu dilakukan di laboratorium dalam negeri yang terakreditasi, memuat parameter yang terdiri atas:
1) Pakan Ikan Buatan, meliputi: a) ikan konsumsi, meliputi uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu dan air), nitrogen bebas, bahan ekstrak tanpa nitrogen, kestabilan dalam air, mikrobiologi (salmonella, aflatoxin), antibiotik (nitrofuran (nitrofurazone; nitrofurantoine; furantoin/furaltadone, dan furazolidone), chloramphenicol, oxytetracycline), logam berat (Pb, Hg, Cd), dan uji melamin, khusus untuk Pakan Ikan yang kandungan mutunya dibawah SNI atau belum memiliki SNI dilakukan Pengujian asam amino dan peptide digestibility; atau b) ikan hias, meliputi uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu, dan air), nitrogen bebas, bahan ekstrak tanpa nitrogen, kestabilan dalam air, dan astaxanthin/ total carotenoid. 2) Pakan Ikan Alami, meliputi uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu, dan air), khusus untuk telur dormant/kista artemia pengujian hanya dilakukan terhadap: a) persentase penetasan (hatching percentage); b) efisiensi penetasan (hatching efficiency); c) kecepatan penetasan (hatching speed); dan d) jumlah kista (cysta) per gram.
c.fotokopi sertifikat petugas pengambil contoh;
d.data teknis Pakan Ikan dan berisi:
1) merek, jenis, kode produksi, peruntukan, berat bersih, kandungan nutrisi Pakan Ikan, dan persentase Pakan Ikan; dan 2) nama bahan baku Pakan Ikan, bahan pelengkap dan imbuhan pakan ikan.
e.persyaratan tambahan yang harus dilengkapi bagi Pakan Ikan yang berasal dari luar negeri, terdiri atas:
1) certificate of good manufacturing practice ; 2) surat keterangan asal atau certificate of origin dari instansi yang berwenang di negara asal; 3) Sertifikat analisa atau certificate of analysis dari laboratorium yang telah terakreditasi, paling sedikit memuat komposisi Pakan Ikan, kandungan bahan pencemar kimia ((antibiotik: nitrofuran (nitrofurazone; nitrofurantoine; furantoin/ furaltadone, dan furazolidone); chloramphenicol, oxytetracycline)), dan bahan pencemar mikrobiologis (salmonella, aflatoxin); logam berat (Pb, Hg, Cd), dan uji melamin; 4) surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa Pakan Ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal; dan 5) surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir. Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran pakan ikan.
5.Sarana Sarana minimal yang harus dimiliki pelaku usaha sebagai berikut:
a.KBLI 10801 (Industri Ransum Makanan Hewan) Memiliki tata letak bangunan/pabrik untuk pembuatan pakan ikan sesuai dengan persyaratan pada cara pembuatan pakan ikan yang baik.
b.KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) Memiliki sarana dan prasarana penyimpanan Pakan Ikan dilengkapi dengan palet sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar tetap terjaga kebersihan, terawat dan berfungsi dengan baik.
6.Penilaian Kesesuaian dan A. Penilaian Kesesuaian:
1.melalui pernyataan kesesuaian diri (self Pengawasan declaration) yang mencakup pemenuhan terhadap persyaratan khusus.
2.Penyampaian laporan secara tertulis setiap 1 (satu) bulan mengenai:
a.jumlah dan jenis Pakan Ikan yang telah diproduksi dan diedarkan;
b.jumlah dan jenis Pakan Ikan yang telah diedarkan (untuk importir);
c.jumlah dan jenis Pakan Ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan penerbitan sertifikat pendaftaran pakan ikan yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar penunjang perizinan berusaha.
Pengawasan penerbitan sertifikat pendaftaran pakan ikan dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.
b.Cara Pengawasan sertifikat pendaftaran pakan ikan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan.
inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen sertifikat pendaftaran pakan; 3) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan; 4) mengambil sampel Pakan Ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium, pengambilan sampel pakan ikan dan/atau bahan untuk keperluan pengujian laboratorium dilaksanakan hanya apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium; dan 5) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan, seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.Pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/ kabupaten/kota.
2.Standar Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan No. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan KBLI terkait KBLI 10801 (Industri Ransum Makanan Hewan (terbatas pada pakan ikan)) KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan (terbatas pada pakan ikan)) KBLI 46339 (Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (terbatas bahan baku pakan ikan))
1.Ruang Lingkup Kegiatan penerbitan rekomendasi pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Rekomendasi pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan ke wilayah Negara Republik Indonesia.
2.Istilah dan Definisi
a.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
b.Bahan Baku Pakan Ikan adalah sumber bahan yang berasal dari nabati maupun hewani yang telah diolah dan dipergunakan sebagai komposisi Pakan Ikan Buatan.
c.Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami, atau Pakan Ikan Buatan.
d.Pakan Ikan Buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh Ikan.
e.Pakan Ikan Alami adalah organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang dapat dikonsumsi oleh Ikan baik dalam bentuk hidup maupun mati.
3.Persyaratan Umum Surat pernyataan bahwa pemasukan bahan Baku Untuk Pembuatan Pakan (khusus untuk pemasukan bahan baku pakan ikan).
4.Persyaratan Khusus Persyaratan khusus yang disampaikan pada saat pengajuan rekomendasi pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan, terdiri atas:
a.daftar rencana pemasukan Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan, yang memuat:
1) nama dagang/merek untuk sampel Pakan Ikan/Pakan Ikan dan/atau nama Bahan Baku Pakan Ikan; 2) nomor sertifikat pendaftaran pakan ikan, untuk Pakan Ikan yang telah terdaftar; 3) nama dan alamat importir; 4) nama produsen asal; 5) negara asal; 6) tujuan pemasukan Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan; 7) nama, jumlah, dan nilai Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan; 8) pelabuhan muat; dan 9) pelabuhan tempat pemasukan.
b.invoice;
c.sertifikat analisa atau certificate of analysis dari laboratorium yang telah terakreditasi di negara asal, untuk:
1) pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan, yang memuat: a) mutu Bahan Baku Pakan Ikan; b) kontaminan aflatoksin untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari tumbuhan; dan c) kontaminan berupa antibiotic (nitrofuran (nitrofurazone; nitrofurantoine; furantoin/ furaltadone, dan furazolidone), chloramphenicol, oxytetracyclin) dan logam berat (Pb, Hg, Cd) untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari hewan dan ikan; dan d) hasil uji melamin Bahan Baku Pakan Ikan. 2) pemasukan Pakan Ikan, yang memuat; a) Pakan Ikan buatan, meliputi:
(1)ikan konsumsi, meliputi uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu, air), mikrobiologi (salmonella, aflatoxin), antibiotic (nitrofuran (nitrofurazone;
nitrofurantoine; furantoin/furaltadone, dan furazolidone), chloramphenicol, oxytetracycline), logam berat (Pb, Hg, Cd), dan uji melamin; dan
(2)ikan hias, meliputi uji proksimat, nitrogen bebas, kestabilan dalam air, dan total carotenoid/astaxanthin.
b) Pakan Ikan Alami, meliputi uji proksimat, khusus untuk telur dormant/kista artemia pengujian hanya dilakukan terhadap:
(1)persentase penetasan (hatching percentage); dan
(2)jumlah kista (cysta) per gram.
d.spesifikasi teknis atau informasi produk;
e.surat izin penelitian untuk kepentingan penelitian;
dan
f.surat keterangan asal atau certificate of origin dari instansi yang berwenang di negara asal Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan.
Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan ke wilayah Negara Republik Indonesia dilaksanakan pada saat mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan.
5.Sarana Sarana minimal yang harus dimiliki pelaku usaha sebagai berikut:
a.ruang penyimpanan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang memadai dan terpisah sesuai dengan jenis dan sifatnya, serta sarana yang lainnya; dan
b.tersedia pallet/rak untuk penyimpanan Pakan Ikan.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian:
1.melalui pernyataan kesesuaian diri (self declaration) yang mencakup pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus; dan
2.Penyampaian laporan secara tertulis setiap 1 (satu) bulan mengenai:
a.jumlah dan jenis Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang telah dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia;
b.jumlah dan jenis Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang telah diedarkan; dan
c.jumlah dan jenis Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan rekomendasi pemasukan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar penunjang perizinan berusaha.
Pengawasan rekomendasi pemasukan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan dilakukan secara rutin dan insidental. Dilaksanakan di: 1) pintu-pintu pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan (pelabuhan, bandara, dan daerah perbatasan); 2) gudang penyimpanan/penampungan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan; 3) distributor Pakan Ikan; dan 4) lokasi pembudidayaan Ikan.
b.Cara Pengawasan rekomendasi pemasukan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui 1) laporan pelaku usaha; dan 2) Inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan.
inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen rekomendasi pemasukan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan; 3) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan; 4) mengambil sampel pakan ikan dan/atau bahan untuk keperluan pengujian laboratorium dilaksanakan hanya apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium; dan 5) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun;
b.Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi.
3.Standar Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) No. Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) KBLI terkait KBLI 10801 (Industri Ransum Makanan Hewan (terbatas pada pakan ikan))
1.Ruang Lingkup Kegiatan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) bertujuan untuk memastikan proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) diwajibkan kepada setiap unit produsen pakan ikan.
2.Istilah dan Definisi
a.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
b.Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami atau Pakan Ikan Buatan.
c.Pakan Ikan Buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh Ikan.
3.Persyaratan Umum Persyaratan umum yang disampaikan pada saat mengajukan penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) yaitu:
struktur organisasi dan uraian tugasnya, yang sedikitnya meliputi:
a.bagian produksi; dan
b.bagian mutu.
Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan sertifikasi.
4.Persyaratan Khusus Persyaratan khusus yang disampaikan pada saat mengajukan penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB):
a.gambar tata letak ruangan (mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB); dan
b.formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi (mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB).
Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh unit produsen pakan ikan dilaksanakan pada saat mengajukan permohonan sertifikasi.
5.Sarana Sarana minimal yang harus dimiliki pelaku usaha yaitu:
memiliki tata letak bangunan/pabrik untuk pembuatan pakan ikan sesuai dengan persyaratan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB).
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian:
1.melalui pernyataan kesesuaian diri (self declaration) yang mencakup pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus.
2.Menerapkan 15 (lima belas) prinsip CPPIB sebagai berikut:
a.lokasi;
b.bangunan;
c.tata letak;
d.sanitasi dan higienis;
e.pengadaan dan penyiapan bahan baku pakan ikan;
f.penyimpanan bahan baku pakan ikan;
g.pembuatan pakan ikan;
h.pengemasan dan pelabelan;
i.pengendalian mutu pakan ikan;
j.penyimpanan pakan ikan;
k.pendistribusian pakan ikan;
l.kompetensi personel;
m.pengawasan;
n.penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali pakan ikan yang beredar; dan
o.dokumentasi.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan penerapan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar penunjang perizinan berusaha.
Pengawasan penerapan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.
b.Cara Pengawasan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan.
inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB); 3) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan; dan 4) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan.
b.Perangkat kerja pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan, seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.Pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/ kabupaten/kota.
4.Standar Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan No. Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan KBLI terkait KBLI 21013 (Industri Produk Farmasi Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan)) KBLI 46444 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan)) KBLI 46339 (Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (terbatas pada obat ikan))
1.Ruang Lingkup Kegiatan penerbitan sertifikat pendaftaran Obat Ikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat ikan yang akan diedarkan telah memenuhi persyaratan sesuai standar. Sertifikat pendaftaran obat ikan diwajibkan untuk obat ikan yang akan beredar di wilayah Negara
2.Istilah dan Definisi
a.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
b.Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.
c.Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPOIB, adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna menghasilkan Obat Ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat.
3.Persyaratan Umum Usaha -
4.Persyaratan Khusus Usaha
a.Persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pengajuan permohonan penerbitan sertifikat pendaftaran Obat Ikan:
1) surat pernyataan telah menerapkan prinsip CPOIB bagi produsen; 2) data teknis Obat Ikan yang meliputi: a) Formulir A (komposisi obat ikan); b) Formulir B (cara pembuatan obat ikan); c) Formulir C (pemeriksaan obat ikan); d) Formulir D (pemeriksaaan bahan baku obat ikan); e) Formulir E (pemeriksaan stabilitas); f) Formulir F (daya farmakologi); g) Formulir G (publikasi ilmiah/uji lapang); h) Formulir H (keterangan tentang wadah, bungkus/tutup); dan i) Formulir I (keterangan tentang penandaan). Formulir A (Komposisi Obat Ikan) Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha: FORMULIR A Komposisi Obat Ikan Lembar ke:
1.Farmasetik dan Premiks:
a) bentuk serbuk: setiap gram atau kilogram produk jadi mengandung (x) mg zat aktif A, (y) mg zat aktif B dan (z) mg zat tambahan. b) bentuk cair: setiap mililiter atau liter produk jadi mengandung (x) mg atau ml zat aktif A, (y) mg atau ml zat aktif B dan (z) mg atau ml zat tambahan. c) nama zat aktif dinyatakan dengan nama generik; d) rumus bangun zat aktif; dan e) untuk bahan baku yang rumus bangunnya belum diketahui, harus diberikan informasi senyawa kimianya dengan lengkap. Contoh rumus kimia zeolit: SiO2,Al2O3, Na2O,K2O,Fe2O3.
2.Biologik:
a) vaksin: setiap dosis mengandung (x) cfu bakteri atau (x’) Tissue Culture Infectious Dose (TCID) virus, (y) miligram penstabil, (z) milligram pengawet, (α) miligram adjuvant, (β) mililiter pelarut. b) diagnostik biologik: setiap dosis atau kit mengandung antigen atau antibodi spesifik.
3.Probiotik:
a) setiap gram/mililiter mengandung (x) cfu bakteri strain a, (y) cfu bakteri strain b, (z) miligram/ml media pembawa; b) jenis, strain virus atau bakteri yang terkandung; c) jumlah/kadar/potensi virus atau bakteri yang terkandung; d) nama dan jumlah zat pengawet, pembawa, penstabil, pelarut atau media; dan e) untuk vaksin inaktif harus ditambahkan keterangan antigenic yang hidup dan dilemahkan (diatenuasikan) atau dimatikan (inaktivasi).
4.Obat Alami
a) bentuk serbuk: setiap gram atau kilogram produk jadi mengandung (x) mg simplisia A, (y) mg simplisia B dan (z) mg zat tambahan. b) bentuk cair: setiap mili liter atau liter produk jadi mengandung (x) mg atau ml simplisia A, (y) mg atau ml simplisia B dan (z) mg atau ml zat tambahan. c) bentuk setengah padat: setiap gram atau kilogram produk jadi mengandung (x) mg atau gram zat aktif A, (y) mg atau gram zat aktif B dan (z) mg atau gram zat tambahan; dan d) obat alami paling banyak mengandung 5 (lima) simplisia dan tidak boleh dicampur dengan zat kimia atau farmasetik. Formulir B (Cara Pembuatan Obat Ikan) Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha: Formulir B Cara Pembuatan Obat Ikan Lembar ke:
1.Farmasetik dan Premiks:
a) masing-masing bahan baku ditimbang/diukur untuk setiap kali pembuatan (satu batch) dihitung berdasarkan sertifikat analisa zat aktif yang dilampirkan; b) jenis peralatan yang diperlukan; c) cara sterilisasi alat-alat, bahan- bahan atau ruangan (apabila dipersyaratkan); d) cara pembuatan (satu batch) dalam bentuk diagram alir proses produksi disertai keterangan (narasi); dan e) pengontrolan sebelum, selama dan sesudah pembuatan terhadap bahan, alat, ruangan dan sebagainya.
2.Biologik:
untuk vaksin: a) alat-alat yang diperlukan; b) cara sterilisasi alat-alat, bahan- bahan atau ruangan; c) cara propagasi (dari master seed menjadi working seed); d) cara pembuatan (satu batch) dalam bentuk diagram alir proses produksi disertai keterangan (narasi); e) pengontrolan sebelum, selama dan sesudah pembuatan terhadap bahan, alat, ruangan, dan sebagainya; f) uraian rinci dari proses dan hal- hal yang perlu diperhatikan selama pembuatan; dan g) prosedur cara pelemahan dan inaktivasi secara fisik maupun kimia.
3.Probiotik:
a) cara propagasi (dari master seed menjadi working seed); b) cara pembuatan (satu batch) dalam bentuk diagram alir proses produksi disertai keterangan (narasi); c) prosedur penentuan dosis; dan d) pengontrolan sebelum, selama dan sesudah pembuatan terhadap bahan, alat, ruangan, dan sebagainya.
4.Obat Alami :
a) masing-masing bahan baku ditimbang/diukur untuk setiap kali pembuatan (satu batch); b) jenis peralatan yang diperlukan; c) cara sterilisasi alat-alat, bahan- bahan atau ruangan (apabila dipersyaratkan); d) cara pembuatan (satu batch) dalam bentuk diagram alir proses produksi disertai keterangan (narasi); dan e) pengontrolan sebelum, selama dan sesudah pembuatan terhadap bahan, alat, ruangan dan sebagainya. Formulir C (Pemeriksaan Obat Ikan) Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha: Formulir C Pemeriksaan Obat Ikan Lembar ke:
1.Farmasetik dan Premiks :
a) Pemerian dan spesifikasi sediaan obat Ikan antara lain bentuk sediaan, konsistensi, warna, bau dan rasa; b) Metoda uji identifikasi dan penetapan kadar (potensi) zat aktif dalam obat Ikan, sesuai dengan Farmakope Obat Hewan Indonesia atau Farmakope lainnya; c) Untuk sediaan injeksi perlu dilakukan pemeriksaan sterilitas pH dan kejernihan; d) Sertifikat Analisa, yang mencantumkan spesifikasi, persyaratan dan hasil uji dari produk yang bersangkutan, ditandatangani dan disahkan (distempel) oleh quality control (QC).
2.Biologik :
a) Untuk vaksin : 1) Cara identifikasi dan penetapan kandungan antigen spesifik. 2) Cara isolasi, identifikasi dan penetapan kandungan zat tambahan. 3) Cara penentuan tidak adanya mikroba patogen. 4) Cara pemeriksaan sterilitas, toksisitas abnormal, inaktifasipotensi pemeriksaan lain yang dipersyaratkan. 5) Sertifikat analisa terbaru, yang mencantumkan spesifikasi, persyaratan dan hasil uji dari produk yang bersangkutan, ditandatangani dan disahkan (distempel) oleh QC. b) Untuk vaksin Produk Rekayasa Genetik (PRG) : 1) Harus melalui persetujuan Komisi Keamanan Hayati dan Plasma Nutfah Indonesia untuk pengkajian lebih lanjut, bila diperbolehkan dilanjutkan dengan proses berikutnya. 2) Cara identifikasi dan penetapan kandungan antigen spesifik. 3) Cara isolasi, identifikasi dan penetapan kandungan zat tambahan. 4) Cara penentuan tidak adanya mikroba patogen. 5) Cara pemeriksaan sterilitas, toksisitas abnormal, inaktifasi potensi pemeriksaan lain yang dipersyaratkan. 6) Sertifikat analisa terbaru, yang mencantumkan spesifikasi, persyaratan dan hasil uji dari produk yang bersangkutan, ditandatangani dan disahkan (distempel) oleh QC.
3.Untuk Probiotik :
a) Bukan berasal dari mikroba yang patogen. b) Maksimum mengandung 5 (lima) spesies dan sudah ada di Indonesia. c) Cara identifikasi dan penetapan jumlah mikroba. d) Cara penentuan tidak adanya mikroba patogen. e) Cara pemeriksaan sterilitas. f) Sertifikat analisa terbaru, yang mencantumkan spesifikasi, persyaratan dan hasil uji dari produk yang bersangkutan, ditandatangani dan disahkan (distempel) oleh QC.
4.Obat Alami :
a) Tidak boleh mengandung mikroba dan zat kimia berbahaya. b) Cara identifikasi masing-masing simplisia/zat aktif. c) Homogenitas. Formulir D (Pemeriksaan Bahan Baku Obat Ikan) Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha: Formulir D Pemeriksaan Bahan Baku Obat Ikan Lembar ke:
1.Farmasetik dan Premiks :
a) Pemerian dan spesifikasi dari masing-masing bahan baku. b) Metoda uji identifikasi dan penetapan kadar (potensi) dari masing-masing bahan baku. c) Sertifikat analisa terbaru yang mencantumkan spesifikasi, persyaratan dan hasil uji dari produk yang bersangkutan, ditandatangani oleh dan disahkan (distempel) oleh QC.
2.Biologik :
a) Asal usul master seed virus/bakteri. b) Cara identifikasi dan penetapan kandungan master seed dan working seed virus/bakteri. c) Mode of Action atau mekanisme kerja masing-masing mikroba. d) Cara identifikasi dan penetapan kandungan zat tambahan. e) Spesifikasi dan identitas materi- materi yang digunakan dalam pembuatan enzim hidrolisat, calf serum dan adjuvant. f) Sertifikat analisa virus/bakteri. g) Sertifikat analisa zat tambahan. Formulir E (Pemeriksaan Stabilitas) Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha: Formulir E Pemeriksaan Stabilitas Lembar ke:
1.Metoda dan data hasil pemeriksaan stabilitas yang dilakukan terhadap obat Ikan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) batch dalam jangka waktu tertentu sesuai metode yang digunakan (dipercepat atau jangka panjang). Jika menggunakan metoda dipercepat maka temperatur diatur pada 40oC (empat puluh derajat celcius) dan kelembaban pada 70% (tujuh puluh persen) selama 6 (enam) bulan dengan interval 0, 1, 2, 3, 6 bulan atau selama 1 (satu) tahun dengan interval 0, 3, 6, 9, 12 bulan.
Jika jangka panjang maka temperatur diatur sesuai dengan temperatur penyimpanan yang tertera pada etiket.
2.Kriteria penilaian stabilitas, antara lain:
a) serbuk: warna, konsistensi, kadar air, dan kadar/potensi zat aktif; dan b) cairan: warna, pH, kejernihan, bau, dan kadar/potensi zat aktif, dan uji sterilitas (khusus untuk injeksi).
3.Untuk biologik meliputi kandungan bakterial atau viralnya missal Tissue Culture Infectious Dose (TCID) 50 (lima puluh) dan/atau kekebalan yang ditimbulkannya.
4.Kesimpulan dari hasil pemeriksaan stabilitas merupakan masa kadaluarsa Obat Ikan tersebut.
5.Hasil pemeriksaan stabilitas ditandatangani dan disahkan (distempel) oleh manajer mutu (quality control).
6.pemeriksaan stabilitas dikecualikan untuk :
a) jenis mineral yang berbentuk serbuk (powder) dengan masa kadaluarsanya dibawah 1 (satu) tahun; b) disinfektan yang masa kadaluarsanya di bawah 1 (satu) tahun dan/atau; dan c) bahan alami yang masa kadaluwarsanya dibawah 1 (satu) tahun. Formulir F (Daya Farmakologi) Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha: Formulir F Daya Farmakologi Lembar ke:
1.Data dan informasi tentang farmakokinetik zat aktif Obat Ikan (absorpsi, ketersediaan hayati (bioavailability), distribusi, metabolisme, ekskresi, dan eliminasi obat).
2.Data dan informasi tentang farmakodinamik zat aktif obat Ikan (mekanisme kerja, efek utama, efek samping).
3.Data dan informasi tentang toksisitas obat Ikan (terhadap tubuh ikan, manusia dan lingkungan) antara lain:
MSDS dan biodegradibility.
4.Untuk sediaan yang mengandung zat aktif campuran maka harus mencantumkan informasi tentang kompatibilitas (sinergitas atau antagonistik).
5.Penjelasan tentang:
a) indikasi dan kontra indikasi; b) cara penentuan dosis Obat Ikan; c) resistensi terhadap mikroba (untuk jenis desinfektan, antibiotika dan kemoterapetika lain); d) waktu henti obat (withdrawal time); e) interaksi dengan zat lain; dan f) residu Obat Ikan.
6.Dilengkapi dengan rujukan ilmiah (jurnal ilmiah, text book dan referensi atau laporan hasil penelitian).
7.Untuk obat alami dilengkapi data empiris tentang khasiat dan penggunaannya.
8.Untuk kit diagnostic hanya menyampaikan data dan laporan hasil uji ilmiah tentang mekanisme kerja kit.
Formulir G (Publikasi Ilmiah/Uji Lapangan) Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha: Formulir G Publikasi Ilmiah/ Uji Lapangan Lembar ke:
1.Hasil penelitian produk yang didaftarkan telah dipublikasIkan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional.
2.Apabila produk belum dipublikasikan maka harus dilakukan uji lapang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Formulir H (Keterangan Tentang Wadah, Bungkus, dan Tutup) Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha: Formulir H Keterangan Tentang Wadah, Bungkus & Tutup Lembar ke:
1.Keterangan mengenai spesifikasi wadah, bungkus/kemasan, dan tutup (jenis bahan, bentuk, ukuran, ketebalan, warna, tanda tanda lain).
2.Keterangan tentang segel/seal.
3.Ukuran isi tiap kemasan (berat/volume/dosis).
Formulir I (Keterangan Tentang Penandaan) Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha: Formulir I Keterangan Tentang Penandaan Lembar ke:
1.Label dapat dibaca dengan jelas, tidak mudah terhapus, tidak mudah lepas, dan wajib ditulis dalam bahasa Indonesia.
2.Khusus untuk Obat Ikan yang diproduksi di luar negeri pada etiket diperkenankan ditulis dalam bahasa asing tetapi dicantumkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia baik di etiket atau dalam bentuk insert leaflet.
3.Etiket/label direkatkan pada wadah obat Ikan atau dapat dicetak langsung pada wadah.
4.Pada etiket/label sekurang- kurangnya harus memuat merek dagang, nama dan alamat produsen/importir, komposisi, peringatan khusus, volume atau berat bersih dan nomor registrasi, nomor batch, masa kadaluarsa, dan waktu henti Obat Ikan (withdrawl time), khusus untuk antibiotik.
5.Keterangan lainnya seperti indikasi/kontraindikasi, dosis dan cara penggunaan dan jenis Ikan target dapat dicantumkan pada brosur.
6.Mencantumkan lambang piktogram bahaya sesuai ketentuan Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical).
7.Bubuhkan tanda klasifikasi Obat Ikan sesuai jenis sediaan obat ikan:
a) lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengah menyentuh garis tepi digunakan untuk penandaan obat keras; b) lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam digunakan untuk penandaan obat bebas terbatas; dan c) lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam digunakan untuk penandaan obat bebas.
8.Tambahkan tulisan keterangan “Obat Hanya Untuk Ikan/Udang”.
3) memiliki tenaga profesional, yaitu: a) dokter hewan atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis Obat ikan, untuk sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami; atau b) dokter hewan atau apoteker atau sarjana perikanan atau sarjana biologi sebagai penanggung jawab teknis Obat ikan, untuk sediaan probiotik. 4) klasifikasi Obat Ikan yang mengatur tentang Obat Ikan yang diperbolehkan dan yang dilarang diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
b.Selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, khusus bagi Obat Ikan yang berasal dari luar negeri juga melampirkan:
1) surat keterangan asal (certificate of origin); 2) surat keterangan sudah diperjualbelikan (certificate of free sale); 3) certificate of Good Manufacturing Practice (GMP); 4) sertifikat bukan produk rekayasa genetika (certificate non genetically modified organism), khusus untuk Obat Ikan sediaan biologik yang bukan produk rekayasa genetika; 5) rekomendasi dari Komisi Kemanan Hayati untuk Obat Ikan sediaan biologik yang merupakan produk rekayasa genetika; dan 6) surat penunjukan agen atau distributor (letter of appointment) dari produsen Obat Ikan di luar negeri kepada importir Obat Ikan di Indonesia. Formulir J (Keterangan Lainnya-Khusus Importir Obat Ikan) Nama Obat Ikan: Nama Pelaku Usaha: Formulir J Keterangan lainnya (khusus importir Obat Ikan) Lembar ke:
1.Fotokopi surat keterangan asal (Certificate of Origin );
2.Fotokopi surat keterangan sudah diperjualbelikan (Certificate of Free Sale);
3.Fotokopi Certificate of Good Manufacturing Practice (GMP);
4.Fotokopi sertifikat bukan produk rekayasa genetika (Certificate Non Genetically Modified Organism), untuk Obat Ikan sediaan biologik yang bukan produk rekayasa genetika; dan
5.Fotokopi surat penunjukan keagenan atau distributor (Letter of Appointment) dari Produsen Obat Ikan di luar negeri kepada perusahaan Importir Obat Ikan di Indonesia.
Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran Obat Ikan.
5.Sarana Sarana minimal yang harus dimiliki pelaku usaha yaitu:
a.Untuk produsen Obat Ikan memiliki/menguasai bangunan/pabrik termasuk fasilitas yang digunakan untuk pembuatan Obat Ikan sesuai dengan persyaratan pada CPOIB; dan
b.Untuk importir Obat Ikan memiliki sarana dan prasarana penyimpanan Obat Ikan sesuai dengan jenis sediaan obat ikan.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian:
1.Melalui pernyataan kesesuaian diri (self declaration) yang mencakup pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus.
2.Penyampaian laporan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan mengenai:
a.jumlah dan jenis Obat Ikan yang telah diproduksi dan diedarkan, untuk pembuatan obat ikan dalam negeri;
b.jumlah dan jenis Obat Ikan yang telah diedarkan, untuk pemasukan obat ikan dari luar negeri; dan
c.jumlah dan jenis Obat Ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan.
Obat Ikan sesuai jenis sediaannya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Biologik
1) dapat dilaksanakan untuk jenis penyakit Ikan yang sudah ada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; 2) kit diagnostik tidak mengandung mikroba hidup dan/atau bagiannya yang membawa unsur patogen; 3) jenis vaksin untuk pencegahan penyakit Ikan yang berupa jenis vaksin tidak aktif (killed vaksin); 4) jenis vaksin untuk pencegahan penyakit Ikan yang berupa jenis vaksin aktif (live vaccine) dan jenis vaksin aktif yang dilemahkan (attenuated vaksin) dapat dilakukan menggunakan isolat lokal; dan 5) jenis vaksin autogenus untuk pencegahan penyakit ikan tertentu dapat disediakan dengan menggunakan isolat lokal dan hanya dapat digunakan di lokasi asal isolat.
b.Farmasetik
1) bahan aktif secara nyata memiliki khasiat untuk pengobatan penyakit Ikan tertentu 2) tidak digunakan untuk pencegahan penyakit Ikan atau sebagai tambahan pakan Ikan (feed additive); dan 3) Premiks a) feed suplement, zat tersebut secara alami dibutuhkan oleh Ikan; b) feed additive yang tidak membahayakan kesehatan c) Ikan, lingkungan, dan konsumen; dan d) tidak mengandung antibiotik.
c.Probiotik
1) dalam satu sediaan paling banyak mengandung 5 (lima) spesies mikroba dengan kepadatan masing-masing spesies paling sedikit 106 cfu/ml atau 106 cfu/g; 2) tidak mengandung patogen; dan 3) tidak berasal dari negara atau negara transit yang terkena wabah penyakit Ikan penting dan/atau penyakit Ikan tertentu yang membahayakan untuk wabah penyakit Ikan yang belum ada di wilayah Negara Republik Indonesia.
d.Obat alami (herbal)
1) dalam satu sediaan paling banyak mengandung 5 (lima) jenis simplisia; dan 2) bahan aktifnya tidak boleh mengandung bahan kimia. Laporan hasil pengujian mutu (sesuai jenis sediaan obat ikan) memuat parameter uji sebagai berikut:
1.Biologik
a.vaksin bakteri
1) uji fisik, kemurnian, kontaminasi, dan viabilitas untuk sediaan vaksin bakteri inaktif cair; 2) uji fisik, kemurnian, kontaminasi, kevakuman, viabilitas, dan kelembaban untuk vaksin bakteri inaktif kering beku; 3) uji fisik, sterilitas, kemurnian, dan kontaminasi untuk vaksin bakteri aktif cair; dan 4) uji fisik, sterilitas, kemurnian, kontaminasi, kevakuman, dan kelembaban untuk vaksin bakteri aktif kering beku.
b.vaksin virus
1) uji fisik, uji sterilitas, uji kontaminasi, uji viabilitas, dan uji identitas untuk sediaan vaksin virus inaktif cair; dan 2) uji fisik, uji sterilitas, uji kontaminasi, uji kevakuman, uji viabilitas, uji kelembaban, dan uji identitas untuk sediaan vaksin inaktif kering beku.
c.vaksin subunit
1) uji fisik, uji sterilitas, uji kontaminasi, dan uji identitas untuk sediaan vaksin sub-unit cair; dan 2) uji fisik, uji sterilitas, uji kontaminasi, uji kevakuman, uji kelembaban, dan uji identitas untuk sediaan vaksin sub-unit kering beku.
d.interferensi RNA (RNAi): uji fisik, sterilitas, kandungan RNA, dan identitas RNA;
e.kit diagnostik kuantitatif: uji linearitas, uji presisi, uji akurasi, batas deteksi, dan kuantifikasi; dan
f.kit diagnostic kualitatif: uji reptibilitas dan limit deteksi minimum.
2.Farmasetik dan Premiks
a.farmasetik dan premiks (steril) : uji fisik, sterilitas, identitas, dan kadar zat aktif; dan
b.farmasetik dan premiks (non steril) : uji fisik, identitas, dan kadar zat aktif.
3.Probiotik
a.probiotik (serbuk): uji fisik, kontaminasi, kandungan mikroba, dan komposisi mikroba; dan
b.probiotik (cair): uji fisik, kontaminasi, kandungan mikroba, komposisi mikroba, dan uji kemasan.
4.Obat alami (herbal): uji fisik, uji identitas, cemaran logam berat, dan kadar zat aktif.
Laporan hasil pengujian lapangan, untuk Obat Ikan yang memerlukan pengujian lapangan sebagai berikut:
1.Obat Ikan yang mengandung zat aktif yang belum pernah ada atau belum ada homolognya di wilayah Negara Republik Indonesia;
2.Obat Ikan jenis sediaan biologik;
3.Obat Ikan yang indikasi dan penggunaannya belum dipublikasikan, serta belum dapat dibuktikan dengan referensi ilmiah; dan
4.Obat Ikan dari golongan obat keras.
Pengujian lapangan meliputi: uji efikasi atau khasiat dan/atau uji keamanan yaitu:
1.jenis sediaan biologik berupa vaksin;
2.jenis sediaan farmasetik berupa antibiotik dilengkapi dengan uji waktu henti Obat Ikan (withdrawl time); dan
3.jenis sediaan probiotik.
Pengujian lapangan dilakukan oleh unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal atau instansi/lembaga yang berkompeten di bawah supervisi unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal. Instansi/lembaga yang berkompeten ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan harus memiliki persyaratan:
1.sarana dan prasarana:
a.fasilitas pengujian sesuai dengan persyaratan;
b.fasilitas pendukung untuk pengolahan limbah hasil pengujian; dan
c.fasilitas keselamatan kerja personil.
2.sumber daya manusia dengan kualifikasi.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan penerbitan sertifikat pendaftaran Obat Ikan yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah terkait kesesuaian standar penunjang perizinan berusaha.
Pengawasan penerbitan sertifikat pendaftaran Obat Ikan dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
b.Cara Pengawasan sertifikat pendaftaran Obat Ikan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan.
inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen sertifikat pendaftaran Obat; 3) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan; dan 4) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a) Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun tahunan. b) Perangkat kerja pengawasan 1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan, seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, Format dan Substansi Laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.Pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi/ kabupaten/kota.
5.Standar Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan No. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan KBLI terkait KBLI 46444 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan)) KBLI 46339 (Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (terbatas pada obat ikan)) KBLI 46447 (Perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan (terbatas pada obat ikan))
1.Ruang Lingkup Kegiatan penerbitan rekomendasi pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemasukan bahan baku obat ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Rekomendasi pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan ke wilayah Negara Republik Indonesia.
2.Istilah dan Definisi
a.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
b.Bahan Baku Obat Ikan adalah semua bahan atau zat kimia yang berupa bahan aktif, bahan tambahan dan/atau bahan penolong baik dalam bentuk komponen tunggal, ruahan/setengah jadi yang digunakan untuk membuat Obat Ikan.
c.Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.
d.Sampel Obat Ikan adalah Obat Ikan yang digunakan untuk keperluan pengujian mutu dalam rangka pendaftaran Obat Ikan.
3.Persyaratan Umum -
4.Persyaratan Khusus Persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pengajuan permohonan rekomendasi pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan:
a.daftar rencana pemasukan dan distribusi Bahan Baku Obat Ikan/Sampel Obat Ikan/Obat Ikan yang memuat:
1) nama Bahan Baku Obat Ikan/nama dagang (merek) untuk Sampel Obat Ikan dan Obat Ikan; 2) nomor sertifikat pendaftaran obat ikan, untuk obat ikan; 3) nama dan alamat importir; 4) nama produsen asal; 5) negara asal; 6) bentuk dan jenis Bahan Baku Obat Ikan/bentuk dan jenis sediaan untuk Sampel Obat Ikan, dan Obat Ikan; 7) ukuran kemasan; 8) tujuan pemasukan; 9) jumlah dan nilai; 10) rencana distribusi, untuk Bahan Baku Obat Ikan dan Obat Ikan; 11) kode HS; 12) pelabuhan muat; dan 13) pelabuhan tempat pemasukan.
b.brosur, untuk sampel obat ikan;
c.invoice;
d.sertifikat analisa atau Certificate of Analysis (CoA) dari laboratorium mutu;
e.surat keterangan asal atau Certificate of Origin (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal untuk bahan baku obat ikan; dan
f.surat keterangan sudah diperjualbelikan atau Certificate of Free Sale (CoFS) untuk bahan baku obat ikan dan obat ikan.
Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan rekomendasi.
5.Sarana Sarana minimal yang harus dimiliki pelaku usaha adalah sebagai berikut:
a.tersedia ruang dan sarana penyimpanan dengan kondisi yang memadai dan sesuai dengan kriteria penyimpanan bahan baku obat ikan dan/atau obat ikan; dan
b.ruang penyimpanan bahan baku obat ikan dan/atau obat ikan terpisah dengan yang lainnya.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian:
1.melalui pernyataan kesesuaian diri (self declaration) yang mencakup pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus; dan
2.Penyampaian laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan mengenai:
a.jumlah dan jenis Obat Ikan yang telah dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia; dan
b.jumlah dan jenis Obat Ikan yang ditarik dari peredaran dan/atau dimusnahkan.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan rekomendasi pemasukan bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah terkait kesesuaian standar penunjang perizinan berusaha.
Pengawasan rekomendasi pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan dilakukan secara rutin dan insidental. Dilaksanakan di: 1) pintu-pintu pemasukan Obat Ikan (pelabuhan, bandara, dan daerah perbatasan); 2) gudang penyimpanan/penampungan Bahan Baku Obat Ikan/Obat Ikan/Sampel Obat Ikan; 3) toko Obat Ikan; dan 4) lokasi pembudidayaan ikan.
b.Cara Pengawasan rekomendasi pemasukan bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan.
inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen rekomendasi pemasukan bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan; 3) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan; dan 4) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan pelaksanaan pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun;
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas:
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi.
6.Standar Rekomendasi Pengeluaran Obat Ikan No. Rekomendasi Pengeluaran Obat Ikan KBLI terkait KBLI 46444 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan)) KBLI 46339 (Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (terbatas pada obat ikan))
1.Ruang Lingkup Kegiatan penerbitan rekomendasi pengeluaran Obat Ikan bertujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran Obat Ikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Rekomendasi pengeluaran Obat Ikan ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang akan melakukan pengeluaran Obat Ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
2.Istilah dan Definisi
a.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
b.Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.
3.Persyaratan Umum -
4.Persyaratan Khusus Persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pengajuan permohonan rekomendasi pengeluaran Obat Ikan
a.daftar rencana pengeluaran obat ikan yang memuat:
1) nama dagang/merek obat ikan; 2) nomor sertifikat pendaftaran obat ikan; 3) nama dan alamat pemohon; 4) nama produsen obat ikan; 5) negara tujuan; 6) klasifikasi obat ikan; 7) bentuk dan jenis sediaan obat ikan; 8) ukuran kemasan; 9) tujuan pengeluaran obat ikan; 10) jumlah dan nilai obat ikan; dan 11) pelabuhan tempat pengeluaran.
b.invoice.
Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan rekomendasi.
5.Sarana Sarana minimal yang harus dimiliki pelaku usaha adalah sebagai berikut :
a.tersedia ruang dan sarana penyimpanan dengan kondisi yang memadai dan sesuai dengan kriteria penyimpanan bahan baku obat ikan dan/atau obat ikan; dan
b.ruang penyimpanan bahan baku obat ikan dan/atau obat ikan terpisah dengan yang lainnya.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian kesesuaian
1.melalui pernyataan kesesuaian diri (self declaration) yang mencakup pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus; dan
2.penyampaian laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan mengenai:
1) jumlah dan jenis Obat Ikan yang telah dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia; dan 2) jumlah dan jenis Obat Ikan yang ditarik dari peredaran dan/atau dimusnahkan. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan rekomendasi pengeluaran Obat Ikan yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah terkait kesesuaian standar penunjang perizinan berusaha.
Pengawasan rekomendasi pengeluaran Obat Ikan dilakukan secara rutin dan insidental. Dilaksanakan di: 1) tempat/gudang penyimpanan Obat Ikan; 2) pabrik; dan 3) pintu-pintu pengeluaran Obat Ikan (pelabuhan, bandara dan daerah perbatasan).
b.Cara Pengawasan rekomendasi pengeluaran Obat Ikan dilakukan secara rutin dan incidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan.
inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen rekomendasi pengeluaran Obat Ikan; 3) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan; dan 4) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan pelaksanaan pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun;
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas:
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan.
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi.
7.Standar Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) No. Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) KBLI terkait KBLI 21013 (Industri produk farmasi untuk hewan (terbatas pada obat ikan))
1.Ruang Lingkup Kegiatan CPOIB bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi Obat Ikan yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk ruahan (bulk) serta pengawasan mutu telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2.Istilah dan Definisi
a.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
b.Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.
c.Bahan Baku Obat Ikan adalah semua bahan atau zat kimia yang berupa bahan aktif, bahan tambahan dan/atau bahan penolong baik dalam bentuk komponen tunggal, ruahan/setengah jadi yang digunakan untuk membuat Obat Ikan.
d.Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPOIB, adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna menghasilkan Obat Ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat.
3.Persyaratan Umum -
4.Persyaratan Khusus Persyaratan khusus yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan CPOIB:
a.gambar site plan pabrik dan tata letak (layout) ruangan;
b.formulir data dan persyaratan CPOIB yang telah diisi;
c.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
d.surat pernyataan memiliki tenaga profesional, yaitu:
1) dokter hewan atau apoteker sebagai penanggungjawab teknis Obat Ikan, untuk sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami; atau 2) dokter hewan atau apoteker atau sarjana perikanan atau sarjana biologi sebagai penanggung jawab teknis Obat Ikan, untuk sediaan probiotik. Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan.
5.Sarana Sarana minimal yang harus dimiliki pelaku usaha memiliki/menguasai tata letak bangunan/pabrik untuk pembuatan obat ikan sesuai dengan persyaratan pada CPOIB.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian:
1) Melalui pernyataan kesesuaian diri (self declaration) yang mencakup pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus; 2) Menerapkan 11 (sebelas) prinsip CPOIB sebagai berikut:
a.manajemen mutu;
b.personalia;
c.bangunan dan fasilitas;
d.peralatan;
e.sanitasi dan higienis;
f.produksi;
g.pengawasan mutu;
h.inspeksi diri (audit internal) dan audit mutu;
i.penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian;
j.dokumentasi;
k.kualifikasi dan validasi.
LAMPIRAN Formulir Data Persyaratan (CPOIB) A. Identitas Pemohon
1.Nama :
2.Nomor NIB :
3.Nama :
Penanggung jawab Perusahaan
4.Alamat :
B. Persyaratan CPOIB
1.Manajemen Mutu
a.Jaminan Mutu : ada/tidak ada
b.Pengkajian Ulang Mutu Produk : ada/tidak ada
2.Personalia
a.Struktur organisasi : ada/tidak ada
b.Uraian tugas masing-masing manager dan penyelia/ supervisor : ada/tidak ada
c.Jabatan manager pengawasan mutu dan pemastian mutu : ada/tidak ada/dirangkap
d.Jabatan manager produksi : ada/tidak ada/dirangkap
e.Jabatan penyelia/ supervisor pengawasan mutu : ada/tidak ada/dirangkap
f.Jabatan penyelia/ supervisor : ada/tidak ada/dirangkap produksi
g.Jabatan teknisi : ada/tidak ada
h.Riwayat kesehatan karyawan : ada/tidak ada
i.Program latihan CPOIB atau yang setara : ada/tidak ada
j.Sertifikat pelatihan CPOIB atau yang setara : ada/tidak ada
3.Bangunan dan Fasilitas
a.Luas bangunan pabrik : …………m2
b.Tata ruang (kesesuaian kegiatan yang satu dengan yang lain) : sesuai/tidak sesuai
c.Permukaan dinding dan lantai ruangan sesuai dengan jenis produk : sesuai/tidak sesuai
d.Tata letak daerah penyimpanan/ gudang : sesuai/tidak sesuai
e.Pencahayaan dalam ruang produksi : cukup/tidak cukup
f.Pengendalian udara dan ventilasi : cukup/tidak cukup
g.Program membersihkan ruangan : ada/tidak ada
h.Tata ruang produksi dan kontrol kualitas (aseptical area/clean area/grey area/black area/lain-lain) : ada/tidak ada
i.Program pemeliharaan dan perbaikan bangunan : ada/tidak ada
4.Peralatan
a.Perlengkapan elektrik :memadai/tidak
b.Peneraan dan pemeriksaan alat : ada/tidak ada
c.Jadwal perawatan peralatan : ada/tidak ada
d.Pencatatan : ada/tidak ada pemakaian dan pembersihan peralatan
e.Pencatatan pemeliharaan peralatan : ada/tidak ada
f.Pencatatan perbaikan dan kerusakan peralatan : ada/tidak ada
g.Program pemeliharaan dan perbaikan peralatan : ada/tidak ada
h.Instruksi kerja alat : ada/tidak ada
5.Sanitasi dan Higiene
a.Program pemeriksaan kesehatan : ada/tidak ada
b.SOP penerapan higiene perorangan : ada/tidak ada
c.Jadwal pemakaian seragam pelindung tubuh sesuai dengan ruangan dan derajat kebersihan : ada/tidak ada
d.SOP mencuci tangan : ada/tidak ada
e.Poster cuci tangan : ada/tidak ada
f.Daftar beberapa bahan pembersih berbagai sarana bangunan : ada/tidak ada
g.SOP sanitasi ruangan : ada/tidak ada
h.Bahan pembersih dan disinfektan ruangan produksi : ada/tidak ada
i.Alat pembersih ruangan produksi : ada/tidak ada
j.Label dan formulir inspeksi kebersihan peralatan sebelum penggunaan : ada/tidak ada
6.Produksi
a.SOP produksi obat : ada/tidak ada
b.SOP dan pencatatan kalibrasi timbangan : ada/tidak ada
c.SOP dan pencatatan penimbangan : ada/tidak ada
d.Program dan pencatatan validasi : ada/tidak ada
e.Penandaan alat (telah dibersihkan, rusak, dsb) : ada/tidak ada
f.SOP dan pencatatan pemberian nomor batch : ada/tidak ada
g.SOP dan pencatatan : ada/tidak ada permintaan bahan baku
h.SOP dan pencatatan permintaan bahan pengemas : ada/tidak ada
i.SOP dan pencatatan pengemasan : ada/tidak ada
j.SOP dan pencatatan pemusnahan bahan kemasan/produk ruahan dan obat ikan jadi yang tidak memenuhi syarat : ada/tidak ada
k.Label karantina obat ikan jadi : ada/tidak ada
l.Formulir surat penyerahan obat ikan jadi : ada/tidak ada
m.SOP dan pencatatan penerimaan, pengeluaran, dan sisa bahan awal : ada/tidak ada
7.Pengawasan Mutu
a.Gambar tata ruang laboratorium pengujian : ada/tidak ada
b.Program dan pencatatan validasi metoda analisis : ada/tidak ada
c.SOP dan pencatatan pengujian potensi/ mikrobiologi : ada/tidak ada
d.SOP dan pencatatan pemantauan lingkungan dengan cawan media pembiakan : ada/tidak ada*)
e.SOP dan pencatatan pengambilan sampel : ada/tidak ada
f.SOP dan laporan penyelidikan kegagalan batch : ada/tidak ada
g.Program, SOP, dan laporan pengujian stabilitas : ada/tidak ada
h.SOP penilaian terhadap pemasok/penyalur : ada/tidak ada
8.Inspeksi Diri (Audit Internal) dan Audit Mutu
a.SOP dan laporan inspeksi diri : ada/tidak ada
b.SOP dan laporan audit mutu : ada/tidak ada
9.Penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian
a.SOP dan pencatatan distribusi Obat Ikan jadi : ada/tidak ada
b.SOP, catatan, dan laporan penarikan kembali Obat Ikan : ada/tidak ada jadi
c.SOP, catatan, dan laporan keluhan : ada/tidak ada
d.SOP dan catatan obat ikan kembalian : ada/tidak ada*)
e.SOP dan catatan pemusnahan bahan awal : ada/tidak ada
f.SOP dan catatan pemusnahan Obat Ikan jadi : ada/tidak ada
g.Berita acara pemusnahan bahan awal : ada/tidak ada
h.Berita acara pemusnahan Obat Ikan jadi : ada/tidak ada
10.Dokumentasi
a.Formulir dokumen (batch record kosong) : ada/tidak ada
b.Spesifikasi bahan awal : ada/tidak ada
c.Spesifikasi bahan pengemas : ada/tidak ada
d.Spesifikasi Obat Ikan jadi : ada/tidak ada*)
e.Dokumen Obat Ikan jadi : ada/tidak ada
f.Dokumen produksi induk : ada/tidak ada
g.SOP dan pencatatan pengolahan induk : ada/tidak ada
h.SOP dan pencatatan pengemasan induk : ada/tidak ada
i.Catatan pengolahan batch (dari penimbangan bahan awal s/d penyerahan Obat Ikan jadi ke gudang) : ada/tidak ada
j.Metoda pengujian bahan baku : ada/tidak ada
k.Metoda pengujian produk ruahan : ada/tidak ada
l.Catatan pengambilan contoh/sampel (di formula induk) : ada/tidak ada
m.Kartu persediaan/stok bahan baku : ada/tidak ada
n.Kartu persediaan/bahan pengemas : ada/tidak ada
o.Kartu persediaan produk ruahan : ada/tidak ada
p.Kartu persediaan karantina : ada/tidak ada
q.Kartu persediaan obat ikan jadi : ada/tidak ada
r.Sertifikat asli CPOIB atau yang setara : ada/tidak ada
11.Kualifikasi dan Validasi
a.Rencana induk validasi : ada/tidak ada
b.Kualifikasi desain dan instalasi : ada/tidak ada
c.Kualifikasi operasional : ada/tidak ada
d.Kualifikasi fasilitas, peralatan, dan sistem terpasang yang telah operasional : ada/tidak ada
e.Validasi Proses : ada/tidak ada
f.Program validasi sistem penunjang peralatan : ada/tidak ada
g.Validasi prosedur sanitasi dan higienis : ada/tidak ada C. Data Obat Ikan Yang Diproduksi No. Jenis Sediaan Bentuk sediaan (Serbuk , Cair, Tablet, Lain- lain) Komposisi Nama Obat Kapasitas Produksi
1.Sediaan biologik
2.Sediaan farmasetik
3.Sediaan premiks
4.Sediaan probiotik
5.Sediaan obat alami B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan CPOIB yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah terkait kesesuaian standar penunjang perizinan berusaha.
Pengawasan CPOIB dilakukan secara rutin dan insidental. Dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.
b.Cara Pengawasan CPOIB dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan.
inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen CPOIB; 3) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan; dan 4) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan pelaksanaan pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun;
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 3) Dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas:
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi.
8.Standar Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) No. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) KBLI terkait KBLI 21013 (Industri produk farmasi untuk hewan (terbatas pada obat ikan)) KBLI 46444 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan)) KBLI 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan (terbatas pada obat ikan)) KBLI 46445 (Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan)) KBLI 46448 (Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan (terbatas pada obat ikan))
1.Ruang Lingkup Kegiatan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses distribusi Obat Ikan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) diwajibkan bagi distibutor obat ikan.
2.Istilah dan Definisi
a.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
b.Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.
c.Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CDOIB, adalah pedoman pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.
3.Persyaratan Umum -
4.Persyaratan Khusus Persyaratan khusus usaha yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan sertifikat CDOIB:
a.gambar site plan gudang dan tata letak (layout) ruangan;
b.memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan obat ikan;
c.formulir data dan persyaratan CDOIB yang telah diisi;
d.personil memahami SOP distribusi obat ikan yang baik; dan
e.memiliki tenaga profesional:
1) dokter hewan atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis Obat ikan, untuk sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami; atau 2) dokter hewan, apoteker, sarjana perikanan, atau sarjana biologi sebagai penanggung jawab teknis Obat ikan, untuk sediaan probiotik. Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan.
5.Sarana Sarana minimal yang harus dimiliki pelaku usaha:
memiliki sarana atau fasilitas distribusi, transportasi, dan penyimpanan Obat Ikan sesuai jenis sediaan Obat Ikan.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian:
1.Melalui pernyataan kesesuaian diri (self declaration) yang mencakup pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus;
2.Menerapkan 7 (tujuh) prinsip CDOIB sebagai berikut:
a.manajemen mutu;
b.organisasi, manajemen dan personalia;
c.bangunan dan peralatan;
d.operasional;
e.penarikan kembali;
f.transportasi; dan
g.dokumentasi.
3.Penyampaian laporan secara tertulis setiap 1 (satu) bulan mengenai jumlah dan jenis Obat Ikan yang telah didistribusikan.
Lampiran Formulir Data Persyaratan (CDOIB) I. Identitas Pemohon
1.Nama :
2.Nomor NIB :
3.Nama Penanggung jawab Perusahaan :
4.Alamat :
II. PERSYARATAN CDOIB
1.Manajemen Mutu
a.Sistem mutu : ada/tidak ada
b.Kajian dan pemantan manajemen : ada/tidak ada
c.Manajemen resiko : ada/tidak ada
2.Organisasi, Manajemen, dan Personalia
a.Struktur organisasi : ada/tidak ada
b.Uraian tugas masing-masing manager dan penyelia/
c.Supervisor jabatan manager pengawasan mutu dan pemastian mutu : ada/tidak ada/dirangkap
d.Program latihan CDOIB atau yang setara : ada/tidak ada
e.Sertifikat pelatihan CDOIB atau yang setara : ada/tidak ada
f.Kondisi higiene personil : sesuai/tidak sesuai
3.Bangunan dan Peralatan
a.Luas bangunan : …………m2
b.Tata ruang (kesesuaian kegiatan yang satu dengan yang lain) : sesuai/tidak sesuai
c.Permukaan dinding dan : sesuai/tidak lantai ruangan sesuai dengan jenis produk sesuai
d.Tata letak daerah penyimpanan/gudang : sesuai/tidak sesuai
e.Pencahayaan ruangan : cukup/tidak cukup
f.Pengendalian udara dan ventilasi : cukup/tidak cukup
g.Program membersihkan ruangan dan peralatan : ada/tidak ada
h.kontrol kualitas : ada/tidak ada 4 Operasional
a.Kualitas pemasok : sesuai/tidak sesuai
b.Kualitas pelanggan : sesuai/tidak sesuai
c.Penerimaan : sesuai/tidak sesuai
d.Penyimpanan : sesuai/tidak sesuai
e.Pemisahan : sesuai/tidak sesuai
f.Pemusnahan : sesuai/tidak sesuai
g.Pengambilan : sesuai/tidak sesuai
h.Pengemasan : sesuai/tidak sesuai
i.Pengiriman : sesuai/tidak sesuai
5.Penarikan kembali
a.Penanganan keluhan : ada/tidak ada
b.Penarikan kembali : ada/tidak ada
6.Transportasi
a.kendaraan dan peralatan penyimpanan : sesuai/tidak sesuai
b.kontrol suhu : sesuai/tidak sesuai
7.Dokumentasi
a.SOP : ada/tidak ada
b.Catatan : ada/tidak ada
c.Data distribusi obat ikan : ada/tidak ada Data Obat Ikan Yang Didistribusikan No. Jenis Sediaan Bentuk sediaan (Serbuk, Cair, Tablet, Lain- lain) Komposisi Nama Obat Volume distibusi
1.Biologik
2.Farmasetik
3.Premiks
4.Probiotik
5.Obat alami *) Jika tidak ada, jelaskan alasannya B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan CDOIB yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah terkait kesesuaian standar penunjang perizinan berusaha.
Pengawasan CDOIB dilakukan secara rutin dan insidental. Dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
b.Cara Pengawasan CDOIB dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan.
inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB); 3) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan; dan 4) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan pelaksanaan pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun;
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 3) Dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas:
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan.
1) Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha. 2) Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan. 3) pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha. 4) Dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan. 5) Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi.
9.Standar Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) No Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) KBLI terkait KBLI 03226 (Pembenihan Ikan Air Tawar) KBLI 03252 (Pembenihan Ikan Air Payau) KBLI 03212 (Pembenihan Ikan Laut)
1.Ruang Lingkup Standar ini mengatur dan menetapkan persyaratan dan tata cara penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) pada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pembenihan untuk memenuhi kelayakan proses pembenihan dalam rangka menghasilkan benih bermutu. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) diwajibkan kepada setiap unit pembenihan dengan skala usaha menengah dan besar.
2.Istilah dan Definisi
a.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
b.Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara mengembangbiakkan Ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan.
c.Sertifikasi CPIB adalah kegiatan pemberian sertifikat melalui penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan dalam CPIB.
d.Sertifikat CPIB adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya bagi unit pembenihan yang menyatakan bahwa unit tersebut telah memenuhi persyaratan CPIB.
e.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
f.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional di Indonesia.
g.Survailen merupakan upaya pemantauan/pengawasan/penilaian ulang terhadap konsistensi penerapan kesesuaian dan keefektifan CPIB terhadap unit pembenihan/pemohon yang sudah lulus sertifikasi dalam jangka waktu tertentu oleh auditor.
3.Persyaratan Umum Usaha pada saat mengajukan permohonan Sertifikat CPIB melampirkan persyaratan umum usaha, yaitu:
a.data unit pembenihan ikan, antara lain:
1) jenis ikan; 2) sarana dan prasarana yang dimiliki; 3) teknologi pembenihan yang digunakan; dan 4) rencana jumlah dan ukuran hasil produksi.
b.gambar layout unit pembenihan ikan;
c.data struktur organisasi dan uraian tugas; dan
d.data Manajer Pengendali Mutu (MPM);
4.Persyaratan Khusus Usaha Persyaratan khusus bagi unit pembenihan yang akan melaksanakan sertifikasi meliputi data:
a.lokasi:
1) sesuai RTRW/zonasi; dan 2) terhindar dari resiko kontaminasi dan bahaya keamanan pangan untuk pembenihan jenis ikan konsumsi.
b.air sumber: kuantitas dan kualitas air memenuhi persyaratan untuk usaha budidaya;
c.tata letak dan desain: dapat mendukung proses budidaya dan mencegah terjadi kontaminasi;
d.standar operasional prosedur, meliputi:
1) persiapan wadah; 2) pengelolaan induk; 3) pengelolaan benih; 4) penggunaan pakan; 5) pemantauan kualitas air dan lingkungan; 6) pemantauan kesehatan ikan dan penggunaan obat; dan 7) panen dan distribusi.
e.kebersihan fasilitas dan perlengkapan;
f.persiapan wadah budidaya;
g.pengelolaan kualitas air, antara lain:
1) kualitas air dijaga agar memenuhi persyaratan; 2) dilakukan pengelolaan air untuk meminimalkan resiko masuk dan menyebarnya penyakit; dan 3) penggunaan air secara efisien untuk upaya kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya salinasi terhadap sumber daya tanah dan air tawar.
h.pemeliharaan induk:
memiliki Surat Keterangan Asal (SKA) dan Surat Keterangan Sehat untuk induk yang berasal dari dalam negeri, atau memiliki Rekomendasi Pemasukan dari KKP untuk induk impor.
i.benih, bagi usaha pendederan:
1) harus berasal dari unit pembenihan bersertifikat CPIB dan/atau memiliki keterangan surat asal dari instansi yang berwenang; dan 2) padat tebar disesuaikan dengan komoditas, teknologi dan daya dukung lingkungan budidaya.
j.pakan, antara lain:
1) harus terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) bahan dan bahan imbuhan pakan digunakan secara efisien dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan pangan; 3) diberikan sesuai dengan jenis dan ukuran ikan, serta sesuai dosis yang dianjurkan; dan 4) disimpan sesuai dengan jenis pakan dan dalam kondisi higienis.
k.penggunaan bahan kimia, bahan biologi dan obat ikan, yang meliputi: dosis penggunaan dan kesesuaian peruntukannya;
l.penanganan dan pengangkutan hasil panen:
1) disediakan air media yang bersih sesuai dengan komoditasnya; 2) cara panen dan penanganan hasil dilakukan dengan cepat untuk mencegah kerusakan; dan 3) peralatan panen dibuat dari bahan yang tidak berbahaya serta menyebabkan kerusakan fisik pada ikan.
m.pengelolaan limbah, antara lain:
1) dilakukan pengelolaan limbah padat dan cair dengan higienis, saniter dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan; dan 2) limbah beracun dan berbahaya dikelola dengan fasilitas dan tata cara yang tidak membahayakan lingkungan.
n.pendokumentasian kegiatan, dilakukan pada tahapan pra produksi, produksi, panen dan pasca panen guna ketertelusuran, antara lain:
1) persiapan wadah; 2) pengelolaan induk; 3) pengelolaan benih; 4) penggunaan pakan; 5) pemantauan kualitas air dan lingkungan; 6) pemantauan kesehatan ikan dan penggunaan obat; dan 7) panen dan distribusi. Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) siklus sesuai dengan jenis komoditas.
5.Sarana Sarana minimal yang harus dimiliki pelaku usaha adalah sebagai berikut :
a.KBLI 03212 (Pembenihan Ikan Laut):
1) wadah budidaya, dapat berupa: a) kolam; b) bak; c) akuarium; d) karamba jarring apung; atau e) karamba jarring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi; 3) sarana kultur pakan dan/atau penyimpanan pakan (kecuali untuk pembibitan rumput laut); 4) sarana penyimpanan obat (kecuali untuk pembibitan rumput laut); 5) sarana pengelolaan lingkungan(kecuali untuk pembibitan rumput laut); dan 6) fasilitas umum MCK bersih dan higienis.
b.KBLI 03252 (Pembenihan Ikan Air Payau):
1) wadah budidaya, dapat berupa: a) kolam; b) bak; c) akuarium; d) karamba jaring apung; atau e) karamba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi; 3) sarana kultur pakan dan/atau penyimpanan pakan (kecuali rumput laut gracillaria); 4) sarana penyimpanan obat (kecuali rumput laut gracillaria); 5) sarana pengelolaan lingkungan (kecuali rumput laut gracillaria); dan 6) fasilitas umum MCK bersih dan higienis.
c.KBLI 03226 (Pembenihan Ikan Air Tawar):
1.wadah budidaya, dapat berupa:
a) kolam; b) bak; c) akuarium; d) karamba jaring apung; atau e) karamba jaring tancap.
2.peralatan untuk melaksanakan proses produksi;
3.sarana kultur pakan dan/atau penyimpanan pakan;
4.sarana penyimpanan obat;
5.sarana pengelolaan lingkungan; dan
6.fasilitas umum MCK bersih dan higienis.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian:
1.pemenuhan terhadap penerapan sertifikasi CPIB dilakukan melalui sertifikasi: dan
2.mekanisme penilaian kesesuaian produk dan proses melalui audit dan survailen.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan CPIB yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah terkait kesesuaian standar penunjang perizinan berusaha.
Pengawasan CPIB dilakukan secara rutin dan insidental. Dilaksanakan di unit pembenihan ikan.
b.Cara Pengawasan CPIB dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan.
inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); 3) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan; dan 4) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan pelaksanaan pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun;
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas:
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi.
10.Standar Sertifikasi Cara Budidadaya Ikan Yang Baik (CBIB) No. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) KBLI terkait KBLI 03211 (Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut) KBLI 03213 (Budidaya Ikan Hias Air Laut) KBLI 03214 (Budidaya Karang (Coral)) KBLI 03215 (Pembesaran Mollusca Laut) KBLI 03216 (Pembesaran Crustacea Laut) KBLI 03217 (Pembesaran Tumbuhan Air Laut) KBLI 03219 (Budidaya Biota Air Laut Lainnya) KBLI 03221 (Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam) KBLI 03222 (Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung) KBLI 03223 (Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba) KBLI 03224 (Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah) KBLI 03225 (Budidaya Ikan Hias Air Tawar) KBLI 03227 (Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap) KBLI 03229 (Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya) KBLI 03231 (Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut) KBLI 03232 (Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut) KBLI 03233 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut) KBLI 03241 (Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar) KBLI 03242 (Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar) KBLI 03243 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar) KBLI 03251 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau) KBLI 03253 (Pembesaran Mollusca Air Payau) KBLI 03254 (Pembesaran Crustacea Air Payau) KBLI 03255 (Pembesaran Tumbuhan Air Payau) KBLI 03259 (Budidaya Biota Air Payau Lainnya) KBLI 03261 (Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau) KBLI 03262 (Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau) KBLI 03263 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau)
1.Ruang Lingkup Standar ini mengatur dan menetapkan persyaratan dan tata cara penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pembesaran untuk memenuhi kelayakan proses budidaya dalam rangka menghasilkan produk ikan yang memenuhi aspek mutu dan keamanan pangan. Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) diwajibkan kepada setiap unit pembesaran dengan skala usaha menengah dan besar.
2.Istilah dan Definisi
a.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
b.Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis.
3.Persyaratan Umum pada saat mengajukan permohonan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) melampirkan persyaratan umum usaha, yaitu:
a.data unit pembudidayaan ikan, antara lain;
1) data umum; 2) data budidaya dan produksi; 3) data personel; dan 4) data fasilitas.
b.gambar tata letak/layout bangunan dan unit pembudidayaan ikan;
c.struktur organisasi dan uraian tugas; dan
d.standar operasional prosedur dan formulir pencatatan budidaya ikan.
Durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan sertifikasi.
4.Persyaratan Khusus Memenuhi persyaratan kesesuaian CBIB:
a.lokasi, antara lain:
1) sesuai RTRW/zonasi; dan 2) terhindar dari resiko kontaminasi dan bahaya keamanan pangan.
b.air sumber: kuantitas dan kualitas air memenuhi persyaratan untuk usaha budidaya.
c.desain dan tata letak: dapat mendukung proses budidaya dan mencegah terjadi kontaminasi.
d.peralatan, antara lain:
1) terbuat dari bahan yang ramah lingkungan dan mudah dibersihkan; 2) tidak berbahaya; dan 3) tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada Ikan.
e.konstruksi dan persiapan wadah sesuai dengan komoditas yang dibudidayakan, antara lain:
1) konstruksi wadah dan/atau saluran dibangun secara bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar 2) dikelola dengan baik untuk meminimalkan resiko masalah kesehatan Ikan.
f.benih, antara lain:
1) harus berasal dari unit pembenihan bersertifikat CPIB dan/atau memiliki keterangan surat asal dari instansi yang berwenang; 2) untuk crustacea air payau, selain harus berasal dari unit pembenihan bersertifikat CPIB dan/atau memiliki keterangan surat asal dari instansi yang berwenang, juga harus disertai surat keterangan sehat dari laboratorium; dan 3) padat tebar disesuaikan dengan komoditas, teknologi, dan daya dukung lingkungan budidaya.
g.pakan, antara lain:
1) harus terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) bahan dan bahan imbuhan pakan digunakan secara efisien dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan pangan; 3) diberikan sesuai dengan jenis dan ukuran Ikan, serta sesuai dosis yang dianjurkan; dan 4) disimpan sesuai dengan jenis pakan Ikan dan dalam kondisi higienis.
h.obat Ikan, antara lain:
1) harus terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) penggunaannya secara bertanggungjawab dan efektif dalam pencegahan dan pengobatan, serta mencegah dampak negatif pada lingkungan; 3) penyimpanan sebaiknya menjamin mutu dan melindungi dari kontaminasi; dan 4) harus memiliki label yang jelas dan lengkap tentang komposisi, dosis, indikasi secara penggunaan, masa kadaluarsa dan periode masa henti dalam bahasa Indonesia.
i.kebersihan lokasi dan fasilitas, antara lain:
1) terjaga kebersihan dan terhindar dari kontaminasi; dan 2) peralatan dibersihkan setelah digunakan dan bila perlu didesinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit.
j.pengelolaan air, antara lain:
1) kualitas air dijaga agar memenuhi persyaratan; 2) dilakukan pengelolaan air untuk meminimalkan resiko masuk dan menyebarnya penyakit; dan 3) penggunaan air secara efisien untuk upaya kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya salinasi terhadap sumber daya tanah dan air tawar.
k.pengelolaan Kesehatan, antara lain:
1) dilakukan monitoring kesehatan secara rutin dengan cara visual dan/atau pengujian laboratorium bila diperlukan; 2) dilakukan tindakan isolasi/karantina bagi Ikan yang sakit; dan 3) Ikan yang sakit ditempatkan dalam wadah khusus, apabila tidak bisa disembuhkan harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur.
l.pengelolaan limbah, antara lain:
1) dilakukan pengelolaan limbah padat dan cair dengan higienis, saniter dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan; dan 2) limbah beracun dan berbahaya dikelola dengan fasilitas dan tata cara yang membahayakan lingkungan.
m.pengelolaan lingkungan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
n.panen dan pasca panen:
1) cara panen dan penanganan hasil dilakukan dengan cepat untuk mencegah kerusakan dan meminimalkan kontaminasi; dan 2) peralatan panendibuat dari bahan yang tidak berbahaya serta menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada Ikan.
o.pekerja, antara lain:
1) dalam keadaan sehat, agar tidak mengkontaminasi Ikan; 2) memiliki tanggung jawab dan memahami prinsip pada pra produksi, produksi, panen dan pasca panen, serta mampu menerapkan jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan Ikan serta lingkungan; 3) pelatihan: pekerja diberikan pelatihan atau sosialisasi tentang sistem jaminan keamanan pangan, pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan Ikan, pengelolaan lingkungan serta pelatihan teknis lainnya; dan 4) pendokumentasian kegiatan, dilakukan pada tahapan pra produksi, produksi, panen dan pasca panen guna ketertelusuran, yang mencakup: a) persiapan wadah; b) pengelolaan benih; c) penggunaan pakan; d) pemantauan kualitas air dan lingkungan; e) pemantauan kesehatan ikan dan penggunaan obat; dan f) panen dan distribusi. Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) siklus sesuai dengan jenis ikan yang dibudidayakan.
5.Sarana Sarana minimal yang harus dimiliki pelaku usaha adalah sebagai berikut:
a.KBLI 03211 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut), KBLI 03219 (Budidaya Biota Air Laut), dan KBLI 03222 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung):
1) wadah pembesaran, antara lain: a) karamba jaring apung; dan/atau b) karamba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih jaring. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
b.KBLI KBLI 03213 (Budidaya Ikan Hias Air Laut) dan KBLI 03215 (Pembesaran Mollusca Laut),
1) wadah pembesaran, antara lain: a) karamba jaring apung; b) bak; dan/atau c) akuarium. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih jarring. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
c.KBLI 03214 (Budidaya Karang (Coral)
1) wadah pembesaran, antara lain: a) bak; dan/atau b) akuarium. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih. 3) sarana pengelolaan lingkungan; dan 4) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
d.KBLI 03216 (Pembesaran Crustacea Laut)
1) wadah pembesaran, antara lain: a) karamba jaring apung; b) karamba jaring tancap; dan/atau c) khusus untuk usaha pembesaran lobster dapat juga berupa:
(1)kolam;
(2)bak beton; dan/atau
(3)wadah pembudidayaan lainnya.
2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
e.KBLI 03221 (Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam)
1) wadah pembesaran adalah kolam. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
f.KBLI 03223 (Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba)
1) wadah pembesaran adalah karamba. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih karamba. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
g.KBLI 03224 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah)
1) wadah pembesaran adalah sawah. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
h.KBLI 03225 (Budidaya Ikan Hias Air Tawar)
1) wadah pembesaran, antara lain: a) bak (semen atau fiber); dan/atau b) akuarium. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
i.KBLI 03227 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap)
1) wadah pembesaran adalah keramba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih karamba. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
j.KBLI 03229 (budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya)
1) wadah pembesaran adalah: a) keramba jaring apung; b) keramba jaring tancap; c) bak; d) akuarium e) ember; dan/atau f) stoples. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
k.KBLI 03251 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau) dan KBLI 03253 (Pembesaran Mollusca Air Payau)
1) wadah pembesaran adalah keramba jaring tancap: a) tambak; dan/atau b) bak. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
l.KBLI 03254 (Pembesaran Crustacea Air Payau) dan KBLI 03259 (Budidaya Biota Air Payau Lainnya), dan KBLI 03255 (Budidaya Pembesaran Tumbuhan Air Payau)
1) wadah budidaya, antara lain tambak; 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; dan b) ember. 3) sarana penyimpanan pakan dan obat, antara lain (kecuali KBLI 03255 (Budidaya Pembesaran Tumbuhan Air Payau)) : a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 4) sarana pengelolaan lingkungan; dan 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
m.KBLI 03217 (Pembesaran Tumbuhan Air Laut):
1) wadah budidaya, antara lain: a) keramba jaring apung; dan/atau b) keramba jaring tancap. 2) peralatan untuk melaksanakan proses produksi, antara lain: a) serokan; b) ember; dan c) alat pembersih jarring. 3) sarana pengelolaan lingkungan; dan 4) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
n.KBLI 03231 (Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut), KBLI 03241 (Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar), dan KBLI 03261 (Jasa Sarana Produksi Budidaya Air Payau):
1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa Sarana Produksi; 2) sarana penyimpanan, antara lain: a) tempat penyimpanan pakan; dan b) tempat penyimpanan obat. 3) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; 4) sarana pengelolaan lingkungan; 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
o.KBLI 03232 (Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut), KBLI 03242 (Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar), KLBI 03262 (Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau):
1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa produksi, antara lain: a) ember; b) serokan; dan c) timbangan. 2) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; dan 3) sarana pengelolaan lingkungan
p.KBLI 03233 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut), KBLI 03243 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar), dan KBLI 3263 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau):
1) peralatan untuk melaksanakan usaha jasa pasca panen sesuai dengan jenis komoditasnya, antara lain: a) air bersih; b) wadah penampungan; dan c) serokan. 2) sarana penyimpanan, antara lain: a) wadah pengangkutan (sterofoam dan/atau ember besar); dan b) sarana aerasi (oksigen). 3) sarana distribusi dapat menjaga mutu produk; 4) sarana pengelolaan lingkungan; 5) fasilitas umum mandi cuci kakus bersih dan higienis.
6.Penilaian Kesesuaian A. Penilaian Kesesuaian:
pemenuhan terhadap penerapan CBIB dilakukan dan Pengawasan melalui audit dan survailen oleh auditor lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina. B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan CBIB yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah terkait kesesuaian standar penunjang perizinan berusaha.
Pengawasan CBIB dilakukan secara rutin dan insidental. Dilaksanakan di unit pembenihan ikan.
b.Cara Pengawasan CBIB dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan.
inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen CBIB; 3) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan; dan 4) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan pelaksanaan pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun;
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas:
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan.
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi.
11.Standar Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara No. Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara KBLI terkait KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) KBLI 4632 (Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan) KBLI 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan) KBLI 46329 (Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya) KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan) KBLI 47245 (Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan) KBLI 47249 (Perdagangan Eceran Makanan Lainnya) KBLI 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias)
1.Ruang Lingkup Standar ini mengatur dan menetapkan persyaratan dan tata cara penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara pada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan untuk memenuhi kelayakan mutu dan keamanan pangan.
2.Istilah dan Definisi
a.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
b.Calon Induk adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
c.Induk Ikan adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan Benih Ikan.
d.Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni algae.
e.Inti Mutiara adalah material genetik atau sintetis yang digunakan untuk pembentukan mutiara.
f.Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan.
3.Persyaratan
a.surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan:
1) untuk pemasukan pertama kali dari negara anggota OIE yang merupakan: a) jenis atau strain/varietas Ikan baru; b) Ikan dari negara asal yang memiliki penyakit baru; dan/atau c) Ikan dari negara asal yang sedang terkena wabah. 2) setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota OIE.
b.laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan yang dilakukan 2 (dua) tahun terakhir oleh unit usaha dan instansi yang berwenang di negara asal untuk pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang termasuk jenis Ikan baru yang berasal dari:
1) negara asal yang pertama kali memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan; dan/atau 2) negara yang terindikasi wabah penyakit Ikan.
4.Persyaratan Khusus
a.Pemasukan Calon Induk, Induk dan Benih Ikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) jaminan mutu dan kesehatan Ikan; 2) tidak termasuk jenis Ikan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri; 4) kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungannya; 5) standar nasional Indonesia Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan atau standar dari negara asal Ikan yang setara; 6) hasil analisis risiko; 7) berasal dari hasil pemuliaan atau penangkapan; dan 8) Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil pemuliaan hanya diperbolehkan untuk: a) Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan kelas Induk dasar (grand parent stock) yang memiliki: (i) keragaman genetik yang lebih baik; (ii) jarak perbedaan genetik yang jauh; atau (iii) fenotip yang lebih baik, dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia. b) Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan kelas Induk pokok (parent stock) yang memiliki: (i) pola genetik yang lebih baik; (ii) fenotip yang lebih baik; atau (iii) kinerja biologis yang lebih baik, dari jenis Ikan yang sama yang ada di Indonesia. 9) pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil penangkapan Ikan berupa jenis Ikan yang sudah dibudidayakan atau yang belum pernah dibudidayakan di wilayah Negara Republik Indonesia. 10) harus dilakukan melalui tempat pemasukan sebagai berikut: a) seluruh pelabuhan udara internasional; atau b) pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan internasional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
b.Setiap pemasukan Inti Mutiara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) berkualitas dan bermutu; 2) belum dapat diproduksi di dalam Negara Republik Indonesia; dan 3) harus mempertimbangkan kapasitas produksi unit usaha budidaya. Durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilaksanakan pada saat pengajuan permohonan rekomendasi.
5.Sarana Memiliki sarana pembudidayaan Ikan.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (self declaration), mencakup pemenuhan terhadap persyaratan umum dan khusus.
2.Penyampaian laporan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan mengenai:
a.jenis Ikan dan/atau Inti Mutiara yang dimasukan;
b.jumlah Ikan dan/atau Inti Mutiara yang dimasukan;
c.jumlah produksi ikan dan/atau Inti Mutiara; dan
d.distribusi Ikan dan/atau Inti Mutiara.
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah terkait kesesuaian standar penunjang perizinan berusaha.
Pengawasan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara dilakukan secara rutin dan insidental. Dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
b.Cara Pengawasan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara dilakukan secara rutin dan incidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan.
inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: 1) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha; 2) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara; 3) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan; dan 4) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan pelaksanaan pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun;
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 3) Dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas:
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.pengawas perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah pengatur muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan.
a.Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
b.Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
d.Dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat Pengaduan dapat dilakukan melalui:
a.SMS gateway nomor 0858-8888-4171;
b.surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan/atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang membidangi perikanan di provinsi.
D. SUBSEKTOR PENGOLAHAN IKAN DAN PEMASARAN IKAN
1.Standar Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) KBLI terkait:
KBLI 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan) KBLI 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan) KBLI 10213 (Industri Pembekuan Ikan) KBLI 10214 (Industri Pemindangan Ikan) KBLI 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi) KBLI 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan) KBLI 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan) KBLI 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng) KBLI 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng) KBLI 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air lainnya) KBLI 10292 (Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air lainnya) KBLI 10293 (Industri Pembekuan Biota Air lainnya) KBLI 10294 (Industri Pemindangan Biota Air lainnya) KBLI 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air lainnya) KBLI 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya) KBLI 10297 (Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air lainnya) KBLI 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut) KBLI 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Biota Air lainnya) KBLI 10414 (Industri Minyak Ikan) KBLI 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan-Dendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung) KBLI 10779 (Industri Produk Masak lainnya) KBLI 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya) KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) KBLI 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan) KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan) KBLI 52102 (Aktivitas Cold Storage) KBLI 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan)
1.Ruang Lingkup Standar ini mengatur dan menetapkan persyaratan dan tata cara penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan pada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan untuk memenuhi kelayakan pengolahan dalam rangka jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Sertifikat Kelayakan Pengolahan diberikan bagi setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah.
2.Istilah dan Definisi
a.Kelayakan Pengolahan adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, higienis seleksi bahan baku, teknik penanganan, dan teknik pengolahan.
b.Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi.
c.Cara Pengolahan Ikan yang Baik adalah pedoman dan tata cara pengolahan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
d.Cara Penanganan Ikan yang Baik adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
e.Prosedur Operasi Standar Sanitasi adalah pedoman dan tata cara penerapan sanitasi yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
f.Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
g.Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah bentuk dasar.
h.Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir dengan mengubah struktur dan bentuk dasar.
i.Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.
j.Sertifikat Pengolah Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah sertifikat yang menerangkan bahwa seseorang telah memiliki keterampilan dalam bidang teknologi Pengolahan Ikan dan manajemen mutu Hasil Perikanan.
k.Pembina Mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan mutu.
3.Persyaratan Umum Usaha
a.SKP diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di UPI. UPI antara lain berupa:
1) unit Penanganan dan Pengolahan Ikan; 2) unit Penanganan Ikan Hidup; 3) unit Penanganan Rumput Laut Kering; 4) gudang beku; 5) gudang dingin; 6) gudang kering; dan/atau 7) miniplant.
b.Persyaratan umum terdiri dari:
1) fotokopi SPI atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu yang diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP, dikecualikan untuk UPI mikro kecil; 2) panduan mutu penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan/atau Cara Pengolahan Ikan yang Baik, dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah; dan 3) rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
4.Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa Persyaratan lokasi dan bangunan
a.lokasi UPI
1) UPI harus dibangun di lokasi yang tidak tercemar dan menjamin tersedianya ikan yang bermutu baik; 2) UPI tidak dibangun di lokasi yang dapat mencemari hasil perikanan yang diolah (seperti persawahan, rawa, pembuangan sampah, daerah kering dan berdebu, daerah kotor, daerah berpenduduk padat, industri yang bisa mengakibatkan pencemaran); 3) lokasi sekitar area UPI harus saniter, higienis, dan tidak menjadi sumber kontaminan (bersih dari sampah, semak-semak, tanaman dan rumput liar, genangan air yang bisa menarik binatang pengganggu/dipelihara dan dijaga untuk mencegah serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya); dan 4) tidak boleh ada binatang peliharaan (kucing, anjing, burung, dan lain lain).
b.bangunan UPI harus memenuhi persyaratan meliputi:
1) harus terpisah dari rumah tinggal/kegiatan rumah tangga, atau berlokasi yang diperuntukan untuk kegiatan usaha perikanan/industri; Dalam hal UPI skala mikro dan kecil apabila risiko produknya menengah rendah dapat melakukan kegiatan usahanya tidak terpisah dari kegiatan rumah tangga, dengan syarat dengan penjadwalan dalam melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahannya yang terpisah dengan aktivitas/kegiatan rumah tangga. 2) bangunan UPI harus dirawat, dibersihkan, dan dipelihara secara saniter. Ruangan yang digunakan untuk semua proses penanganan dan pengolahan ikan harus memadai dan memenuhi persyaratan. 3) pintu a) terbuat dari bahan yang halus, kedap air, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi, didesain membuka keluar atau kesamping, dapat ditutup dengan baik, serta selalu tertutup; b) pintu diberi tirai plastik dan dilengkapi dengan alat pencegah serangga; c) tidak boleh ada celah dibawah pintu; d) pintu bahan baku dan pintu produk akhir harus dipisah agar tidak terjadi kontaminasi silang antara bahan baku dengan produk akhir di pintu penerimaan. Apabila pintu bersamaan, maka tidak bisa dipastikan bahwa proses penerimaan bahan baku tidak bersamaan dengan pemuatan produk akhir; dan e) pintu masuk ke ruang pengolahan dilengkapi dengan bak cuci kaki yang memadai dan didesinfeksi. Untuk UPI yang menurut jenis olahannya tidak sesuai menggunakan bak cuci kaki, dapat diganti dengan alas kaki yang khusus digunakan di ruang pengolahan. 4) lantai a) permukaan lantai halus, tanpa retak, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, terbuat dari bahan yang kedap air, tahan garam, asam, basa, dan bahan kimia lainnya serta tidak mudah pecah; b) konstruksi lantai mencegah adanya genangan air; dan c) lantai harus mempunyai kemiringan yang cukup, serta dirancang untuk memudahkan pembuangan air. 5) dinding a) permukaan dinding kedap air, tidak mudah mengelupas, halus, rata, tanpa retak, tidak bercelah, tidak berjamur, mudah dibersihkan dan didesinfeksi; b) pertemuan antar dinding dan dinding dengan lantai tidak membentuk sudut mati sehingga mudah dibersihkan; dan c) berwarna terang. 6) langit-langit/atap a) didesain untuk mencegah akumulasi kotoran, kondensasi, dan pertumbuhan jamur; b) tidak ada pengelupasan cat, bebas dari bocor, retak dan celah; c) permukaan halus, dan mudah dibersihkan; d) langit-langit atau sambungan atap mudah dibersihkan; dan e) berwarna terang. 7) jendela dan bagian yang dapat dibuka a) didesain untuk mencegah akumulasi kotoran/debu; b) dilengkapi dengan kasa pencegah masuknya serangga dan binatang pengganggu lainnya; dan c) mudah dibersihkan. 8) ventilasi a) ventilasi mencukupi untuk sirkulasi udara agar udara mengalir dengan baik dari area bersih ke area kotor; b) dapat meminimalisir/menghilangkan debu, uap, asap, panas yang mengganggu kesehatan dan dapat mengkontaminasi produk; c) mencegah kondensasi dan mampu mencegah masuknya kontaminan ke dalam ruang proses; dan d) mudah dirawat dan dibersihkan. 9) penerangan a) penerangan memadai dan lampu di seluruh ruang proses dilengkapi dengan pelindung yang aman; dan b) lampu harus tersedia secara memadai di semua area di UPI. 10) saluran pembuangan a) saluran pembuangan dikontruksi untuk mencegah kontaminasi dan memadai untuk mengalirkan kotoran (limbah cair); b) saluran pembuangan diberi penutup untuk mencegah binatang penggangu masuk; c) disediakan tempat sampah tertutup dengan sistem injak untuk sampah padat dan selalu dibersihkan dan disanitasi sehingga tidak menjadi sumber kontaminasi terhadap UPI dan lingkungan; dan d) sampah di dalam langsung dibuang dan tidak dibiarkan lama di ruang proses di UPI karena bisa menarik binatang pengganggu dan menimbulkan bau. 11) instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Fasilitas IPAL yang dimiliki UPI harus memadai dan dapat mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Khusus untuk UPI skala mikro kecil tersedia IPAL dengan treatment pengolahan air limbah yang sederhana misalnya dengan sistem filterisasi air limbah yang sederhana dibuat sendiri. 12) dokumen yang diperlukan untuk monitoring kondisi bangunan dan fasilitas UPI antara lain: tata letak UPI, rekaman sanitasi harian, hasil audit internal, rekaman perawatan kondisi bangunan dan fasilitas UPI, dan lain lain. 13) persyaratan operasional meliputi penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan/atau Cara Pengolahan Ikan yang Baik, dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
c.UPI wajib menerapkan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan/atau Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi pada setiap UPI. Penerapan Cara Penanganan Ikan dan/atau Cara Pengolahan Ikan yang Baik pada UPI meliputi:
1) Seleksi Bahan Baku dilakukan dengan ketentuan: a) sumber bahan baku berasal dari perairan yang tidak tercemar atau dibuktikan dengan hasil pengujian; b) tidak berasal dari jenis ikan yang dilarang; c) bebas dari bahaya biologi, kimia, dan fisik; d) memenuhi persyaratan mutu sesuai peruntukannya dengan mengutamakan penggunaan bahan baku yang berasal dari produksi perikanan dalam negeri baik dari penangkapan ikan yang telah menerapkan cara penanganan ikan yag baik, maupun pembudidayaan ikan yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, serta terjamin ketertelusurannya; e) pengangkutan bahan baku menggunakan alat angkut yang memenuhi persyaratan; f) dilengkapi dengan catatan atau informasi yang terkait dengan penelusuran dan monitoring; dan g) dilakukan dengan cepat, saniter, terlindung, dan mencegah kontaminasi. 2) Penanganan Ikan dan/atau pengolahan ikan dilakukan dengan ketentuan: a) memperhatikan waktu, kecepatan, dan suhu; b) menggunakan teknologi sesuai dengan prinsip penanganan dan/atau pengolahan ikan; c) memperhatikan jenis produk dan peruntukannya serta sesuai spesifikasi produk yang dipersyaratkan; dan d) menggunakan bangunan penanganan dan/atau pengolahan yang memiliki fasilitas sesuai persyaratan. 3) penanganan dan penggunaan bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan kimia dilakukan dengan ketentuan: a) bahan tambahan dan bahan kimia yang diizinkan; b) bahan penolong sesuai persyaratan dan prosedur; c) bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan kimia tidak merugikan atau membahayakan kesehatan manusia dan memenuhi standar mutu; dan d) bahan penolong berasal dari sumber yang tidak tercemar. 4) pengemasan dilakukan dengan ketentuan: a) dilakukan pada tempat yang higienis untuk menghindari kontaminasi; dan b) bahan kemasan melindungi dan mempertahankan mutu dari pengaruh luar dan tidak menjadi sumber kontaminasi. 5) penyimpanan dilakukan dengan ketentuan: a) suhu dan kondisi penyimpanan dipertahankan sesuai dengan karakteristik produk perikanan, yaitu:
(1)suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es 0C (nol derajat celcius);
(2)suhu penyimpanan produk beku disimpan pada suhu sekurang- kurangnya -18C (minus delapan belas derajat celcius) dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;
(3)suhu penyimpanan produk pasteurisasi disimpan pada suhu paling tinggi 5C (lima derajat Celcius);
(4)suhu penyimpanan produk sterilisasi disimpan pada suhu ruang;
(5)suhu penyimpanan ikan hidup disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidupnya atau tidak mempengaruhi keamanan produk;
dan
(6)suhu penyimpanan produk lainnya disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap keamanan produk.
b) bahan baku dan hasil produksi disimpan secara terpisah; c) tempat atau lokasi penyimpanan bersih, bebas dari serangga, bebas dari binatang pengerat, dan/atau bebas dari binatang lain; d) bahan baku dan hasil produksi diberi tanda dan ditempatkan secara jelas; e) pada tempat penyimpanan atau tata letak memungkinkan first in first out; f) penyimpanan menggunakan sistem ketertelusuran; g) pemeliharaan tempat penyimpanan harus dilakukan secara berkelanjutan; dan h) dilakukan pengawasan secara periodik. 6) pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi meliputi: a) keamanan air dan es dilakukan dengan ketentuan:
(1)memenuhi persyaratan standar air minum dikecualikan untuk UPI skala mikro kecil paling sedikit harus tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa;
(2)air berasal dari sumber yang tidak berbahaya;
(3)saluran pipa air dirancang agar tidak terjadi kontaminasi silang dengan air kotor;
(4)apabila menggunakan air laut harus sesuai persyaratan;
(5)es terbuat dari air yang memenuhi persyaratan air minum;
(6)dalam penggunaannya, es harus ditangani dan disimpan di tempat yang bersih agar terhindar dari kontaminasi; dan
(7)monitoring kualitas air dan es secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan.
7) kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan dilakukan dengan ketentuan: a) terbuat dari bahan yang tahan karat, mudah dibersihkan, tidak menyebabkan kontaminasi, dan dipisahkan antara pemakaian untuk bahan baku dan produk, serta didesain sehingga air dapat mengalir dengan baik; b) peralatan dan perlengkapan diberi tanda untuk setiap area kerja yang berbeda yang berpotensi menimbulkan kontaminasi silang; dan c) monitoring kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan. 8) pencegahan kontaminasi silang dilakukan dengan ketentuan: a) konstruksi UPI didesain sehingga mampu mencegah masuknya sumber kontaminasi, binatang pengganggu, dan akumulasi kotoran; b) tata letak dan alur proses UPI didesain untuk mencegah kontaminasi dan menjamin kelancaran proses; dan c) tersedia ruangan unit penanganan dan/atau unit proses/pengolahan yang memadai. 9) menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet dilakukan dengan ketentuan: a) fasilitas pencuci tangan tersedia dalam jumlah yang memadai dan tidak dioperasionalkan dengan tangan, air harus mengalir, dilengkapi dengan fasilitas sanitasi, ditempatkan di dekat pintu masuk dan di tempat yang diperlukan, serta selalu dijaga dalam kondisi bersih dan saniter; dan b) toilet tersedia dalam jumlah yang memadai, berfungsi baik, tidak berhubungan langsung dengan ruangan penanganan dan pengolahan, dilengkapi dengan fasilitas sanitasi, dan selalu dijaga dalam kondisi bersih dan saniter. UPI harus memiliki jadwal reguler pembersihan/sanitasi toilet yang dilakukan oleh petugas pembersihan yang ditunjuk. Kondisi kebersihan toilet harus dimonitor secara berkala setiap hari. Toilet juga harus memiliki ventilasi yang memadai. Selanjutnya, jumlah toilet disesuaikan dengan jumlah karyawan dan mempertimbangkan kebutuhan toilet untuk karyawan laki-laki dan karyawan perempuan, serta semua toilet harus berfungsi dengan baik. Jumlah toilet seharusnya sebagai berikut:
(1)Untuk Karyawan Laki- laki N No Jumlah karyawan Jumlah kamar mandi Jumlah Jamban Jumlah Peturas an *) Jumlah wastaf el *) 1 s.d 25**) 1 1 - 2 2 2 2 26 s.d 50 2 2 - 3 3 3 3 51 s.d 100 3 4 - 6 5 5 Setiap penambahan 40 s.d 100 karyawan harus ditambah 1 kamar mandi, 1 jamban dan 1 peturasan *)Tidak dipersyaratkan dalam UPI skala mikro, kecil, dan menengah **) Untuk jumlah total karyawan laki-laki dan wanita kurang dari 10 (sepuluh) orang tidak diperlukan pemisahan.
(2)Untuk Karyawan Wanita No Jumlah karyawan Jumlah kamar mandi Jumlah Jamban Jumlah wastafel *) 1 s.d 20**) 1 1 2 2 21 s.d 40 2 2 – 3 3 3 41 s.d 70 3 3 – 5 5 4 71 s.d 100 4 4 – 6 6 5 101 s.d 140 5 7 – 8 7 6 141 s.d 180 6 8- 9 8 Setiap penambahan 40 s.d 100 karyawan harus ditambah 1 kamar mandi, 1 jamban *) Tidak dipersyaratkan dalam UPI skala mikro, kecil, dan menengah **) Untuk jumlah total karyawan laki laki dan wanita kurang dari 10 (sepuluh) orang tidak diperlukan pemisahan.
8) proteksi dari bahan-bahan kontaminan dilakukan dengan ketentuan: a) bahan kimia, pembersih, dan disinfektan harus sesuai dengan persyaratan; b) bahan kimia, pembersih, dan disinfektan digunakan sesuai petunjuk dan persyaratan; c) bahan kimia, pembersih, dan disinfektan diberi label dengan jelas; d) disimpan di ruang khusus dan terpisah dengan ruang penyimpanan produk olahan; dan e) terdapat petugas khusus yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penanganan bahan kimia. 9) pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan kimia berbahaya dilakukan dengan ketentuan: a) bahan kimia berbahaya diberi label yang jelas dan disimpan secara terpisah dan aman; dan b) penggunaan bahan kimia berbahaya sesuai dengan metode dan prosedur yang dipersyaratkan. 10) pengawasan kondisi kesehatan dan kebersihan karyawan dengan ketentuan: a) karyawan yang kontak langsung dengan produk tidak sedang sakit atau berpotensi menularkan penyakit; b) kondisi kesehatan karyawan dimonitor secara periodik; c) tidak melakukan kegiatan makan dan minum di ruang proses; d) karyawan yang melakukan pekerjaan harus menjaga kebersihan sebelum, selama, dan setelah bekerja; e) karyawan harus menggunakan alat perlengkapan kerja antara lain berupa pakaian kerja, celemek (apron), tutup kepala, masker, sepatu, dan sarung tangan; f) ruang ganti yang digunakan karyawan untuk ganti pakaian kerja tersedia dalam jumlah yang memadai, serta selalu dalam keadaan bersih; dan g) loker yang digunakan untuk menyimpan pakaian kerja dan pakaian ganti karyawan serta peralatan pribadi karyawan, tersedia dalam jumlah yang memadai. 11) pengendalian binatang pengganggu dilakukan dengan ketentuan: a) tersedia fasilitas pengendalian serangga, tikus, hewan peliharaan, dan binatang lainnya yang berfungsi dengan efektif; b) tersedia prosedur pengendalian; dan c) prosedur pengendalian dilakukan secara berkala.
d.durasi pemenuhan persyaratan penerbitan SKP:
1) durasi pemenuhan pelaku usaha untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan SKP dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari. 2) durasi pelaku usaha untuk pemenuhan persyaratan penerbitan SKP dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari. 3) SKP berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan. Dalam hal Pelaku Usaha yang telah memiliki SKP harus melakukan pembaharuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku SKP.
e.pelaporan
1) pelaku usaha yang telah memperoleh SKP wajib menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun sekali secara daring melalui laman https://skp- pdspkp.kkp.go.id dengan mengisi paling sedikit: a) nama produk yang memiliki SKP; b) volume produksi untuk pasar dalam negeri dan/atau luar negeri setiap bulan; c) tujuan pemasaran; dan d) kendala yang dihadapi. 2) laporan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal.
5.Sarana Sarana yang digunakan dalam menerapkan Cara penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Baik serta pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi meliputi:
a.KBLI 10211 Sarana yang digunakan dalam proses penggaraman/pengeringan ikan, paling sedikit meliputi:
1) usaha skala mikro dan kecil: a) alat penjemuran, pengeringan, atau para- para; dan b) wadah penggaraman. 2) Usaha skala menengah dan besar: a) alat penjemuran, pengeringan, atau Para- para; b) wadah penggaraman; c) alat Pengering mekanis; dan d) alat untuk penggaraman.
b.KBLI 10212 Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pengasapan/pemanggangan ikan paling sedikit meliputi:
1) tungku pengasapan / pemanggangan; 2) wadah pencucian ikan; 3) keranjang; 4) talenan; 5) meja proses/kerja; dan 6) pisau.
c.KBLI 10213 Sarana yang digunakan dalam proses pembekuan ikan, paling sedikit meliputi:
1) usaha skala mikro dan kecil: a) peralatan perlindungan diri pengolah ikan (antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan); b) peralatan penanganan ikan (antara lain: pisau, talenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan); c) sarana sanitasi (tempat cuci tangan); d) ruang pengolahan ikan; e) peralatan pengemasan/packing; dan f) sarana penyimpanan beku (Freezer). 2) usaha skala menengah dan besar: a) peralatan perlindungan diri pengolah ikan (antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan); b) peralatan penanganan ikan (antara lain: pisau, talenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan); c) alat potong ikan beku; d) sarana sanitasi (tempat cuci tangan); e) ruang pengolahan ikan; f) ruang/alat pembekuan ikan; g) ruang pengemasan/packing; h) peralatan pengemasan/packing; dan i) gudang beku/cold storage.
d.KBLI 10214 Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pemindangan ikan untuk usaha mikro dan kecil serta menengh dan besar, paling sedikit meliputi:
1) panci perebusan / pengukusan; 2) wadah pencucian ikan; 3) kompor; 4) keranjang; 5) talenan; 6) meja proses; 7) pisau; 8) alat pengemasan; dan 9) sarana penyimpanan beku.
e.KBLI 10215 Sarana yang digunakan dalam proses peragian/fermentasi ikan untuk usaha mikro dan kecil serta menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) tempat/meja kerja; 2) pisau; 3) keranjang/peniris; 4) wadah perendaman/fermentasi; dan 5) tempat/para-para pengeringan.
f.KBLI 10216 Sarana prasarana yang digunakan dalam proses Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi paling sedikit meliputi:
1) usaha skala mikro dan kecil: a) ruangan proses produksi; b) timbangan; c) pisau; d) talenan; e) alat pemasakan (pengukusan, penggorengan); dan f) alat pengemasan. 2) usaha skala menengah dan besar: a) ruangan proses produksi; b) timbangan; c) pisau; d) talenan; e) alat pemasakan (pengukusan, penggorengan); f) alat pengemasan; g) alat pembekuan; h) alat penyimpanan beku; dan i) ruang pengemasan.
g.KBLI 10217 Sarana yang digunakan dalam proses Pendinginan/pengesan ikan untuk usaha skala mikro dan kecil serta menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) alat pengemas; 2) coolbox; 3) keranjang; 4) wadah; dan 5) sarana penyimpanan dingin.
h.KBLI 10219 Sarana yang digunakan dalam proses pengolahan dan pengawetan lainnya untuk Ikan, paling sedikit meliputi:
1) usaha skala mikro dan kecil: a) alat pengemas; b) keranjang; c) timbangan; dan d) wadah; 2) usaha skala menengah dan besar: a) alat perebus/ pengukus; b) alat pengepres; c) alat pengering; d) alat pengayak; e) alat pengemas f) keranjang; g) timbangan; dan h) wadah.
i.KBLI 10221 Sarana yang digunakan dalam proses industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng paling sedikit meliputi:
1) ruangan proses produksi; 2) timbangan; 3) pisau/gunting; 4) alat pemasakan pendahuluan (precooking); 5) alat penutup kaleng (seamer machine); 6) alat sterilisasi (retort); 7) keranjang basket; dan 8) ruang pengemasan.
j.KBLI 10222 Sarana yang digunakan dalam proses industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng paling sedikit meliputi:
1) ruangan proses produksi; 2) timbangan; 3) pisau/gunting; 4) alat pemasakan pendahuluan (precooking); 5) alat pengisi media (saus, minyak nabati, air garam, kecap, dll); 6) alat penutup kaleng (seamer machine); 7) alat sterilisasi (retort); 8) keranjang basket; dan 9) ruang pengemasan.
k.KBLI 10291 Sarana yang digunakan dalam proses penggaraman/pengeringan ikan, paling sedikit meliputi:
1) usaha skala mikro dan kecil a) alat penjemuran, pengeringan, atau para- para; dan b) wadah penggaraman. 2) Usaha skala menengah dan besar a) alat penjemuran, pengeringan, atau para- para; b) wadah penggaraman; c) alat pengering mekanis; dan d) alat untuk penggaraman
l.KBLI 10292 Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pengasapan/pemanggangan ikan paling sedikit meliputi:
1) tungku pengasapan / pemanggangan; 2) wadah pencucian ikan; 3) keranjang; 4) talenan; 5) meja proses/kerja; dan 6) pisau.
m.KBLI 10293 Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pembekuan biota air lainnya paling sedikit meliputi:
1) usaha skala mikro dan kecil: a) peralatan perlindungan diri pengolah ikan (antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan); b) peralatan penanganan ikan (antara lain: pisau, talenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan); c) sarana sanitasi (tempat cuci tangan); d) ruang pengolahan ikan; e) ruang pembekuan ikan; f) peralatan pengemasan/packing; dan g) sarana penyimpanan beku (freezer) 2) usaha skala menengah dan besar: a) peralatan perlindungan diri pengolah ikan (antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan); b) peralatan penanganan ikan (antara lain: pisau, talenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan); c) alat potong ikan beku; d) sarana sanitasi (tempat cuci tangan); e) ruang pengolahan ikan; f) alat pembekuan ikan; g) ruang pengemasan/packing; h) peralatan pengemasan/packing; dan i) gudang beku/cold storage.
n.KBLI 10294 Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pemindangan biota air lainnya untuk usaha mikro dan kecil serta menengh dan besar, paling sedikit meliputi:
1) panci perebusan / pengukusan; 2) wadah pencucian ikan; 3) kompor; 4) keranjang; 5) talenan; 6) meja proses; 7) pisau; dan 8) alat pengemasan.
o.KBLI 10295 Sarana prasarana yang digunakan dalam proses Peragian/fermentasi biota air lainnya untuk usaha mikro dan kecil serta menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) tempat/meja kerja; 2) pisau; 3) keranjang/peniris; 4) wadah perendaman/fermentasi; dan 5) tempat/para-para pengeringan.
p.KBLI 10296 Sarana yang digunakan dalam proses Industri berbasis lumatan biota air lainnya paling sedikit meliputi:
1) usaha skala mikro dan kecil: a) ruangan proses produksi; b) timbangan; c) pisau; d) talenan; e) alat pemasakan (pengukusan, penggorengan); dan f) alat pengemasan. 2) usaha skala menengah dan besar: a) ruangan proses produksi; b) timbangan; c) pisau; d) talenan; e) alat pemasakan (pengukusan, penggorengan); f) alat pengemasan; g) alat pembekuan; h) alat penyimpanan beku; dan i) ruang pengemasan.
q.KBLI 10297 Sarana yang digunakan dalam proses Pendinginan/pengesan biota air lainnya untuk usaha mikro dan kecil serta menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) alat pengemas; 2) coolbox; 3) keranjang; dan 4) wadah.
r.KBLI 10298 Sarana yang digunakan dalam proses pengolahan rumput laut, paling sedikit meliputi:
1) usaha skala mikro dan kecil a) alat pengemas; b) alat pengepres; c) para – para; d) pisau; e) timbangan; f) bak pencucian; dan g) keranjang. 2) usaha menengah dan besar a) alat untuk perlakuan alkali; b) alat pencuci; c) alat pemotong; d) alat pengemas; e) bak penampung; f) metal detektor; g) timbangan; dan h) wadah.
s.KBLI 10299 Sarana yang digunakan dalam proses pengolahan dan pengawetan Lainnya untuk Ikan (tepung ikan) untuk usaha mikro dan kecil serta menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) alat perebus/ pengukus; 2) alat pengepres; 3) alat pengering; 4) alat pengayak; 5) alat pengemas 6) keranjang; 7) timbangan; dan 8) wadah.
t.KBLI 10414 Sarana yang digunakan dalam proses pengolahan minyak ikan untuk usaha mikro dan kecil serta menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) pisau; 2) baskom; 3) alat pengukusan; 4) timbangan; 5) alat pengepres; 6) corong; dan 7) alat pengemasan.
u.KBLI 10779 Sarana yang digunakan dalam proses Produk Masak Lainnya, paling sedikit meliputi:
1) usaha skala mikro dan kecil a) tempat/meja kerja; b) pisau; c) keranjang; d) wadah perendaman; e) alat perebusan; f) alat pengaduk; g) alat pengepres; dan h) kompor. 2) Usaha skala menengah dan besar a) tempat/meja kerja; b) pisau; c) keranjang/peniris; d) alat tumbuk/pengaduk/alat penggilingan mekanis; e) wadah perendaman/alat mekanis perendaman; f) alat perebusan; g) alat pengaduk; h) alat pengepres; i) sarana penyimpanan beku (Freezer); j) grinder; k) tungku burner/kompor; l) plankton net; dan m) loyang stainless.
v.KBLI 10794 Sarana yang digunakan dalam proses Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya untuk usaha mikro dan kecil serta menengah dan besar paling sedikit meliputi:
1) tempat/meja kerja; 2) pisau/ pemotong; 3) keranjang/alat penirisan; 4) wadah pengadonan/pengaduk adonan; 5) alat perebusan, alat penggorengan; dan 6) tempat/para-para.
w.Standar Usaha Pemasaran Ikan yang terdiri dari KBLI 46206, 46324, 47215, 47245, 47753, 47754 Sarana yang digunakan dalam usaha perdagangan meliputi:
1) sarana penyimpanan; 2) sarana display/penyajian; dan 3) sarana distribusi.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Tingkat Risiko Menengah rendah:
Pemenuhan terhadap persyaratan umum, persyaratan khusus atau persyaratan teknis produk, proses dan/atau jasa dan sarana dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri (self declare) paling lama 2 (dua) tahun.
2.Tingkat Risiko Menengah tinggi:
a.pemenuhan kesesuaian terhadap seluruh persyaratan umum;
b.pemenuhan kesesuaian terhadap seluruh persyaratan khusus atau persyaratan teknis produk, proses, dan/atau jasa khusus terdiri dari:
1) pemenuhan terhadap kesesuaian lokasi dan bangunan; 2) pemenuhan terhadap kesesuaian penerapan cara penanganan ikan yang baik dan/atau cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi; dan 3) pemenuhan terhadap kesesuaian durasi, pelaporan, dan kesesuaian data UPI yang disampaikan.
3.Mekanisme penilaian kesesuaian proses dan produk dilakukan berdasarkan checklist pemenuhan penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan/atau Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Prosedur Operasi Standar Sanitasi yang dilakukan melalui verifikasi lapangan atau penilaian jarak jauh/remote assessment dan/atau evaluasi teknis dalam proses penerbitan SKP yang dilakukan oleh pembina mutu.
4.SKP diterbitkan berdasarkan peringkat penilaian sebagai berikut:
a.SKP A apabila mempunyai nilai baik sekali;
b.SKP B apabila mempunyai nilai baik; dan
c.SKP C apabila mempunyai nilai cukup Pemeringkatan SKP didasarkan atas perhitungan terhadap jumlah penyimpangan dengan nilai kritis, serius, mayor, dan minor terhadap penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan/atau Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi pada UPI. Dalam hal akan melakukan perubahan pemeringkatan SKP, Pelaku Usaha dapat mengajukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah SKP diterbitkan.
5.Sertifikat Kelayakan Pengolahan diterbitkan Oleh Menteri yang di delegasikan kepada Direktur Jenderal PDSPKP.
6.SKP berlaku selama 2 (dua) tahun, apabila masa berlaku telah habis, maka harus mengajukan permohonan kembali.
7.Bentuk dan Format Sertifikat Kelayakan Pengolahan:
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan:
a.cakupan:
Pengawasan kegiatan usaha terhadap pemenuhan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian kesesuaian standar perizinan berusaha. Kegiatan pengawasan dilaksanakan di unit pengolahan ikan.
b.cara:
Pengawasan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dilakukan secara rutin dan insidental. Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.intensitas pengawasan
1) inspeksi lapangan dilakukan paling banyak: a) menengah rendah paling banyak dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. b) menengah tinggi paling banyak dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. 2) inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pengolahan ikan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); c) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan, bila diperlukan; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
d.perencanaan pelaksanaan pengawasan
1) perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun. 2) perangkat kerja pengawasan: a) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; b) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti
(1)berita acara pemeriksaan;
dan
(2)daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
2.Hak dan Kewajiban
a.hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
3.pelaksana pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
4.Mekanisme, format dan substansi laporan.
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha;
d.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
5.saluran pengaduan masyarakat:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
2.Standar Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Wajib Tuna Dalam Kemasan Kaleng, Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng No Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Wajib Tuna Dalam Kemasan Kaleng, Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng KBLI Terkait:
KBLI 10221 Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng KBLI 46324 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
1.Ruang Lingkup Standar ini mengatur pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Sandar Nasional Indonesia (SPPT SNI) pada pelaku usaha yang memproduksi, menghasilkan, dan/atau mengimpor Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara wajib yang akan diperdagangkan dan/atau diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Istilah dan Definisi
a.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
b.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c.Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI.
d.Sertifikat Kesesuaian adalah bukti kesesuaian yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan SNI.
e.Tuna dalam Kemasan Kaleng adalah produk yang terdiri dari daging yang diolah dari jenis tuna (Thunnus spp.), tongkol (Euthynnus spp., Auxis spp.), cakalang (Katsuwonnus spp.), dan bonito (Sarda spp.) yang dikemas dalam kaleng dan ditutup secara hermetis, serta telah melalui perlakuan proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial.
f.Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng adalah sarden dan makerel dalam kemasan kaleng diolah dari ikan segar atau beku dari genus Sardinella spp., Clupea spp., Scomber spp., dan Decapterus spp., yang dikemas dalam kaleng dan ditutup secara hermetis, serta telah melalui perlakuan proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial.
g.Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga penilaian kesesuaian yang melaksanakan kegiatan Sertifikasi produk terhadap persyaratan SNI.
h.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
i.Fo adalah ukuran kecukupan panas untuk proses sterilisasi komersial yang dinyatakan sebagai ekivalen waktu pemanasan (dalam satuan menit) pada suhu konstan 121,1oC (250oF).
3.Persyaratan Umum Usaha
a.fotokopi Sertifikat Kesesuaian terhadap pemenuhan Persyaratan Acuan yang diterbitkan oleh LSPro;
b.foto wujud fisik Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng;
c.formulir berisi informasi rencana wilayah pemasaran Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng;
d.surat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban penggunaan Tanda SNI; dan
e.durasi pemenuhan persyaratan SPPT SNI oleh pelaku usaha paling lama 3 (tiga) Hari kerja.
4.Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa persyaratan produk:
a.produk Sarden dan Makerel dalam kemasan kaleng harus memenuhi SNI 8222:2016 Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng dan revisinya;
dan/atau
b.produk Tuna dalam Kemasan Kaleng harus memenuhi SNI 8223:2016 Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan revisinya.
5.Sarana -
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Menteri menunjuk LSPro untuk menerbitkan SPPT-SNI Tuna dalam kemasan kaleng dan SPPT-SNI Sarden dan Makarel dalam kemasan kaleng secara wajib; dan
2.LSPro melakukan penilaian atas kelengkapan, kebenaran dan keabsahan persyaratan permohonan yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
3.Bentuk dan format SPPT-SNI:
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.cakupan:
Pengawasan kegiatan usaha terhadap pemenuhan persyaratan dan kewajiban Surat Standar Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Wajib Tuna Dalam Kemasan Kaleng, Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng (SPPT SNI) yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian terhadap persyaratan SPPT SNI wajib. Pengawasan SPPT SNI Wajib Tuna Dalam Kemasan Kaleng, Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng (SPPT SNI) dilaksanakan di: 1) UPI; 2) Distributor; dan 3) Retail.
b.cara:
Pengawasan terhadap Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Wajib Tuna Dalam Kemasan Kaleng, Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng (SPPT SNI) dilaksanakan secara rutin dan insidental. Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan
1.inspeksi lapangan dilakukan paling banyak:
a) menengah rendah paling banyak dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. b) menengah tinggi paling banyak dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
2.inspeksi lapangan dilakukan dengan cara:
a) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Wajib Tuna Dalam Kemasan Kaleng, Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen perizinan berusaha Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Wajib Tuna Dalam Kemasan Kaleng, Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng; dan c) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, pengawas perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan.
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.saluran pengaduan masyarakat:
a.SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.Surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi Perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
3.Standar Sertifikat Kesesuaian SNI No Sertifikat Kesesuaian SNI KBLI Terkait:
KBLI 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan) KBLI 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan) KBLI 10213 (Industri Pembekuan Ikan) KBLI 10214 (Industri Pemindangan Ikan) KBLI 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi) KBLI 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan) KBLI 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan lainya untuk Ikan) KBLI 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang Dalam Kaleng) KBLI 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng) KBLI 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air lainnya) KBLI 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air lainnya) KBLI 10293 (Industri Pembekuan Biota Air lainnya) KBLI 10294 (Industri Pemindangan Biota Air lainnya) KBLI 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air lainnya) KBLI 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya) KBLI 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air lainnya) Kbli 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut) KBLI 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Biota Air lainnya) KBLI 10414 (Industri Minyak Ikan) KBLI 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan) KBLI 10779 (Industri Produk Masak lainnya) KBLI 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan sejenisnya) KBLI 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan) KBLI 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan)
1.Ruang Lingkup a. Sertifikat Kesesuaian SNI wajib:
Standar ini mengatur pelaku Usaha yang memproduksi, menghasilkan, dan/atau mengimpor Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng agar sesuai dengan persyaratan proses yang dioperasikan oleh pelaku usaha sesuai SNI- ISO/IEC 17065:2012 serta Persyaratan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha sesuai SNI 8222 Tahun 2016 Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng dan revisinya serta SNI 8223 Tahun 2016 Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan revisinya.
b.Sertifikat Kesesuaian SNI sukarela:
Standar ini juga mengatur pemberian Sertifikat Kesesuaian SNI pada pelaku usaha yang memproduksi, menghasilkan, dan/atau mengimpor hasil perikanan yang akan diperdagangkan dan/atau diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan mengajukan persetujuan penggunaan tanda SNI.
2.Istilah dan a. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian Definisi kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
b.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c.Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI.
d.Sertifikat Kesesuaian adalah bukti kesesuaian yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Persyaratan SNI.
e.Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga penilaian kesesuaian yang melaksanakan kegiatan Sertifikasi produk terhadap persyaratan SNI.
f.Persyaratan Acuan adalah dokumen yang memuat kriteria yang digunakan sebagai acuan persyaratan barang, jasa, sistem, proses, atau personal.
g.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
h.Fo adalah ukuran kecukupan panas untuk proses sterilisasi komersial yang dinyatakan sebagai ekivalen waktu pemanasan (dalam satuan menit) pada suhu konstan 121,1oC (250oF).
3.Persyaratan Umum Usaha
a.untuk Sertifikat Kesesuaian SNI wajib (KBLI 10211 dan KBLI 46324 Tuna Dalam Kemasan Kaleng, Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng):
1) formulir berisi informasi produk, terdiri dari merek produk; jenis/tipe/ varian produk; nomor SNI; keterangan terkait kemasan primer produk; daftar bahan baku dan bahan tambahan pangan; label produk; foto produk dalam kemasan primer; dan foto produk dalam kemasan sekunder dan/atau kemasan tersier. 2) formulir berisi informasi dan dokumen proses produksi, terdiri dari: (a) pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur dan rekaman inspeksi bahan baku produk; (b) proses pembuatan produk; (c) prosedur dan rekaman pengendalian mutu; (d) pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; dan (e) lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia. 3) fotokopi sertifikat merek atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek; 4) bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain, untuk Pelaku Usaha yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; 5) bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain, untuk Pelaku Usaha yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; 6) bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukkan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia, untuk Pelaku Usaha yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri; 7) pernyataan bahwa Pelaku Usaha bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi. 8) fotokopi sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu (PMMT) atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 dari Otoritas Kompeten atau sertifikat sistem manajemen keamanan pangan lainnya yang dikeluarkan oleh LPK yang sudah terakreditasi bagi produk yang diproduksi dalam negeri 9) fotokopi sertifikat Good Manufacturing Practices, Hazard Analysis Critical Control Point, dan/atau sertifikat sistem manajemen keamanan pangan lainnya yang dikeluarkan oleh LPK yang sudah terakreditasi bagi produk yang berasal dari luar negeri; 10) hasil pengukuran proses kecukupan panas (F0), terdiri dari sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pengukuran proses kecukupan panas (F0) dan/atau laporan penerapan proses kecukupan panas (F0) yang dilakukan oleh petugas unit pengolahan ikan yang memiliki kompetensi di bidang pengukuran proses kecukupan panas (F0); 11) sertifikat analisis/Certificate of Analysis (CoA) diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum permohonan Sertifikasi oleh laboratorium di: (a) dalam negeri, laboratorium tersebut harus terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng atau laboratorium yang telah memiliki kerja sama dengan LSPro; (b) dalam hal laboratorium berada di Luar Negeri maka laboratorium tersebut telah memiliki kerja sama dengan LSPro atau laboratorium tersebut telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi negara setempat yang memiliki perjanjian saling pengakuan/ Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Komite Akreditasi Nasional; dan/atau (c) negara tempat laboratorium tersebut berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia. Durasi pemenuhan persyaratan Sertifikat Kesesuaian SNI Wajib oleh pelaku usaha paling lama 15 Hari kerja.
b.Untuk Sertifikat Kesesuaian SNI Sukarela (KBLI 10212, 10213, 10214, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10414, 10750, 10779,10794)
1) Pengajuan permohonan Sertifikasi (a) LSPro harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi. (b) pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang skema penilaian kesesuaian sektor perikanan. (c) permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
(1)informasi pemohon:
a.nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
b.bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d.apabila pemohon melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain;
e.apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
f.apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah
g.pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
(2)informasi produk:
a.merek, jenis, tipe, ukuran dan spesifikasi produk yang diajukan untuk disertifikasi;
b.SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
c.daftar bahan baku termasuk bahan tambahan;
d.label produk;
e.jenis kemasan produk; dan
f.foto produk dalam kemasan yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan produk;
(3)informasi proses produksi:
a.nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik (apabila berbeda dengan legalitas pemohon);
b.struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
c.informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk;
d.informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain;
e.informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, penanganan produk yang tidak sesuai, daftar peralatan produksi, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi;
f.informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia;
g.lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; dan
h.apabila telah tersedia, dapat menyertakan sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SMKP berdasarkan SNI ISO 22000 atau HACCP berdasarkan SNI CAC/RCP 1 dari LPK yang diakreditasi oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditaion Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Agreement (MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai.
Durasi sesuai kesiapan pelaku usaha.
4.Persyaratan Khusus atau Persyaratan Persyaratan khusus
1.untuk Sertifikat Kesesuaian SNI wajib (KBLI 10211 dan KBLI 46324 Tuna Dalam Kemasan Kaleng, Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng):
a.produk Sarden dan Makerel dalam kemasan kaleng harus memenuhi SNI 8222:2016 Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng dan revisinya; dan
b.produk Tuna Dalam Kemasan Kaleng harus memenuhi SNI 8223:2016 Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan revisinya.
2.untuk Sertifikat Kesesuaian SNI Sukarela (KBLI 10212, 10213, 10214, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10414, 10750, 10779,10794):
a.produk memenuhi persyaratan SNI sesuai SNI dalam ruang lingkup LSPro;
b.menjaga dan mengendalikan kesesuaian SNI sesuai dengan ruang lingkup yang telah diverifikasi LSPro;
c.menerapkan standar sistem keamanan pangan sesuai dengan skema penilaian kesesuaian yang ditetapkan BSN;
d.mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan yang menunjukkan ketidakmampuan pelaku usaha dalam menjaga dan mengendalikan kesesuaian SNI; dan
e.menginformasikan segala perubahan lain yang dilakukan yang dapat mempengaruhi evaluasi penilaian kesesuaian.
5.Sarana 1. untuk Sertifikat Kesesuaian SNI wajib (KBLI 10211 dan KBLI 46324 Tuna Dalam Kemasan Kaleng, Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng):
a.standar sarana yang digunakan dalam proses pengolahan Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng pada produsen:
1) semua peralatan dan perkakas yang digunakan di area penanganan makanan dan yang mungkin bersinggungan dengan makanan harus terbuat dari bahan yang tidak menularkan zat beracun, bau atau rasa, tidak menyerap, tahan terhadap korosi dan mampu menahan pembersihan dan desinfeksi berulang kali. Permukaan harus halus dan bebas dari lubang dan celah. Penggunaan kayu dan bahan lain yang tidak dapat dibersihkan dan didisinfeksi secara memadai harus dihindari kecuali jika penggunaannya jelas tidak akan menjadi sumber kontaminasi. 2) peralatan stasioner harus dipasang sedemikian rupa untuk memungkinkan akses yang mudah dan pembersihan menyeluruh. Pengalengan harus memiliki sistem konveyor yang sesuai untuk mengangkut wadah produk kosong ke stasiun pengisian. Desain, struktur dan pemasangannya harus memastikan bahwa wadah tersebut tidak terkontaminasi atau tidak terjadi kerusakan 3) semua ruang berpendingin harus dilengkapi dengan alat pengukur atau pencatat suhu. 4) retort harus dirancang, dipasang, dioperasikan dan dipelihara sesuai dengan standar keselamatan untuk daya tekan dari badan yang memiliki yurisdiksi. 5) pasokan uap ke sistem pemrosesan termal harus memadai sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa tekanan uap yang cukup tetap dipertahankan selama pemrosesan termal, terlepas dari permintaan lain untuk uap oleh pabrik 6) wadah untuk bahan yang tidak bersinggungan dengan makanan dan limbah harus anti bocor, terbuat dari logam atau bahan tahan air lainnya yang sesuai yang harus mudah dibersihkan atau dibuang dan dapat ditutup dengan aman 7) peralatan dan perkakas yang digunakan untuk bahan yang tidak dapat dimakan atau limbah harus diidentifikasi sedemikian rupa dan tidak boleh digunakan untuk produk yang dapat dimakan
b.standar sarana yang digunakan oleh importir paling sedikit terdiri dari:
1) sarana penyimpanan/gudang penyimpanan yang memadai; 2) sarana display/palet yang cukup untuk memuat produk kaleng; dan 3) sarana distribusi.
2.untuk Sertifikat Kesesuaian SNI Sukarela (KBLI 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10414, 10750, 10779,10794)
a.KBLI 10212 Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pengasapan/pemanggangan ikan paling sedikit meliputi:
1) tungku pengasapan / pemanggangan; 2) wadah pencucian ikan; 3) keranjang; 4) talenan; 5) meja proses/kerja; dan 6) pisau
b.KBLI 10213 sarana yang digunakan dalam proses pembekuan ikan, paling sedikit meliputi:
1) skala usaha mikro dan kecil: a) peralatan perlindungan diri pengolah ikan (antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan); b) peralatan penanganan ikan (antara lain: pisau, talenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan); c) sarana sanitasi (tempat cuci tangan); d) ruang pengolahan ikan; e) peralatan pengemasan/packing; dan f) sarana penyimpanan beku (Freezer). 2) skala usaha menengah dan besar: a) peralatan perlindungan diri pengolah ikan (antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan); b) peralatan penanganan ikan (antara lain: pisau, talenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan); c) alat potong ikan beku; d) sarana sanitasi (tempat cuci tangan); e) ruang pengolahan ikan; f) ruang/alat pembekuan ikan; g) ruang pengemasan/packing; h) peralatan pengemasan/packing; dan i) gudang beku/cold storage.
c.KBLI 10214 Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pemindangan ikan untuk usaha mikro dan kecil serta menengh dan besar, paling sedikit meliputi:
1) panci perebusan / pengukusan; 2) wadah pencucian ikan; 3) kompor; 4) keranjang; 5) talenan, meja proses; 6) pisau; 7) alat pengemasan; dan 8) sarana penyimpanan beku.
d.KBLI 10215 Sarana yang digunakan dalam proses peragian/fermentasi ikan untuk usaha mikro dan kecil serta menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) tempat/meja kerja; 2) pisau; 3) keranjang/peniris; 4) wadah perendaman/fermentasi; dan 5) tempat/para-para pengeringan.
e.KBLI 10216 Sarana prasarana yang digunakan dalam proses Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi paling sedikit meliputi:
1) skala usaha mikro dan kecil: a) ruangan proses produksi; b) timbangan; c) pisau; d) talenan; e) alat pemasakan (pengukusan, penggorengan); dan f) alat pengemasan. 2) skala usaha menengah dan besar: a) ruangan proses produksi; b) timbangan; c) pisau; d) talenan; e) Alat pemasakan (pengukusan, penggorengan); f) Alat pengemasan; g) Alat pembekuan; h) Alat penyimpanan beku; dan i) Ruang pengemasan.
f.KBLI 10217 Sarana yang digunakan dalam proses Pendinginan/pengesan ikan untuk usaha mikro dan kecil serta menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) alat pengemas; 2) coolbox; 3) keranjang; 4) wadah; dan 5) sarana penyimpanan dingin.
g.KBLI 10219 Sarana yang digunakan dalam proses pengolahan dan pengawetan lainnya untuk Ikan, paling sedikit meliputi:
1) skala usaha mikro dan kecil a) alat pengemas; b) keranjang; c) timbangan; dan d) wadah; 2) skala usaha menengah dan besar a) alat perebus/ pengukus; b) alat pengepres; c) alat pengering; d) alat pengayak; e) alat pengemas f) keranjang; g) timbangan; dan h) wadah.
h.KBLI 10221 Sarana yang digunakan dalam proses industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng paling sedikit meliputi:
1) ruangan proses produksi; 2) timbangan; 3) pisau/gunting; 4) alat pemasakan pendahuluan (precooking); 5) alat penutup kaleng (seamer machine); 6) alat sterilisasi (retort); 7) keranjang basket; dan 8) ruang pengemasan.
i.KBLI 10222 Sarana yang digunakan dalam proses industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng paling sedikit meliputi:
1) ruangan proses produksi; 2) timbangan; 3) pisau/gunting; 4) alat pemasakan pendahuluan (precooking); 5) alat pengisi media (saus, minyak nabati, air garam, kecap, dll); 6) alat penutup kaleng (seamer machine); 7) alat sterilisasi (retort); 8) keranjang basket; dan 9) ruang pengemasan.
j.KBLI 10291 Sarana yang digunakan dalam proses penggaraman/pengeringan ikan, paling sedikit meliputi:
1) skala usaha mikro dan kecil: a) alat penjemuran, pengeringan, atau para-para; dan b) wadah penggaraman. 2) skala usaha menengah dan besar: a) alat penjemuran, pengeringan, atau para-para; b) wadah penggaraman; c) alat pengering mekanis; dan d) alat untuk penggaraman
k.KBLI 10292 Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pengasapan/pemanggangan ikan paling sedikit meliputi:
1) tungku pengasapan / pemanggangan; 2) wadah pencucian ikan; 3) keranjang; 4) talenan; 5) meja proses/kerja; dan 6) pisau.
l.KBLI 10293 Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pembekuan biota air lainnya paling sedikit meliputi:
1) skala usaha mikro dan kecil: a) peralatan perlindungan diri pengolah ikan (antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan); b) peralatan penanganan ikan (antara lain: pisau, talenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan); c) sarana sanitasi (tempat cuci tangan); d) ruang pengolahan ikan; e) ruang pembekuan ikan; f) peralatan pengemasan/packing; dan g) sarana penyimpanan beku (freezer). 2) skala usaha menengah dan besar: a) peralatan perlindungan diri pengolah ikan (antara lain: penutup kepala, masker, sarung tangan); b) peralatan penanganan ikan (antara lain: pisau, talenan, pengasah pisau, meja, dan timbangan); c) alat potong ikan beku; d) sarana sanitasi (tempat cuci tangan); e) ruang pengolahan ikan; f) alat pembekuan ikan; g) ruang pengemasan/packing; h) peralatan pengemasan/packing; dan i) gudang beku/cold storage.
m.KBLI 10294 Sarana prasarana yang digunakan dalam proses pemindangan biota air lainnya untuk usaha mikro dan kecil serta menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) panci perebusan/pengukusan; 2) wadah pencucian ikan; 3) kompor; 4) keranjang; 5) talenan; 6) meja proses; 7) pisau; dan 8) alat pengemasan.
n.KBLI 10295 Sarana prasarana yang digunakan dalam proses Peragian/fermentasi biota air lainnya untuk usaha mikro dan kecil serta menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) tempat/meja kerja; 2) pisau; 3) keranjang/peniris; 4) wadah perendaman/fermentasi; dan 5) tempat/para-para pengeringan.
o.KBLI 10296 Sarana yang digunakan dalam proses Industri berbasis lumatan biota air lainnya paling sedikit meliputi:
1) skala usaha mikro dan kecil: a) ruangan proses produksi; b) timbangan; c) pisau; d) talenan; e) alat pemasakan (pengukusan, penggorengan); dan f) alat pengemasan. 2) usaha menengah dan besar: a) ruangan proses produksi; b) timbangan; c) pisau; d) talenan; e) alat pemasakan (pengukusan, penggorengan); f) alat pengemasan; g) alat pembekuan; h) alat penyimpanan beku; dan i) ruang pengemasan.
p.KBLI 10297 Sarana yang digunakan dalam proses Pendinginan/pengesan biota air lainnya untuk usaha mikro dan kecil serta menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) alat pengemas; 2) coolbox; 3) keranjang; dan 4) wadah.
q.KBLI 10298 Sarana yang digunakan dalam proses pengolahan rumput laut, paling sedikit meliputi:
1) usaha mikro dan kecil a) alat pengemas; b) alat pengepres; c) para-para; d) pisau; e) timbangan; f) bak pencucian; dan g) keranjang. 2) usaha menengah dan besar a) alat untuk perlakuan alkali; b) alat pencuci; c) alat pemotong; d) alat pengemas; e) bak penampung; f) metal detektor; g) timbangan; dan h) wadah.
r.KBLI 10299 Sarana yang digunakan dalam proses pengolahan dan pengawetan Lainnya untuk Ikan (tepung ikan) untuk usaha mikro dan kecil serta menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) alat perebus/pengukus; 2) alat pengepres; 3) alat pengering; 4) alat pengayak; 5) alat pengemas 6) keranjang; 7) timbangan; dan 8) wadah.
s.KBLI 10414 Sarana yang digunakan dalam proses pengolahan minyak ikan untuk usaha mikro dan kecil serta menengah dan besar, paling sedikit meliputi:
1) pisau; 2) baskom; 3) alat pengukusan; 4) timbangan; 5) alat pengepres; 6) corong; dan 7) alat pengemasan.
t.KBLI 10779 Sarana yang digunakan dalam proses Produk Masak Lainnya, paling sedikit meliputi:
1) usaha mikro dan kecil a) tempat/meja kerja; b) pisau; c) keranjang; d) wadah perendaman; e) alat perebusan; f) alat pengaduk; g) alat pengepres; dan h) kompor. 2) usaha menengah dan besar a) tempat/meja kerja; b) pisau; c) keranjang/peniris; d) alat tumbuk/pengaduk/alat penggilingan mekanis; e) wadah perendaman/alat mekanis perendaman; f) alat perebusan; g) alat pengaduk; h) alat pengepres; i) sarana penyimpanan beku (Freezer); j) grinder; k) tungku burner/kompor; l) plankton net; dan m) loyang stainless.
u.KBLI 10794 Sarana yang digunakan dalam proses Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya untuk usaha mikro dan kecil serta menengah dan besar paling sedikit meliputi:
1) tempat/meja kerja; 2) pisau/ pemotong; 3) keranjang/alat penirisan; 4) wadah pengadonan/pengaduk adonan; 5) alat perebusan, alat penggorengan; dan 6) tempat/para-para.
v.Standar Usaha Pemasaran Ikan yang terdiri dari KBLI 46206, 47215, 47245, 47753, 47754 Sarana yang digunakan dalam usaha perdagangan meliputi:
1) sarana penyimpanan; 2) sarana display/penyajian; dan 3) sarana distribusi.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Sertifikat Kesesuaian SNI Wajib:
a.Mekanisme:
1) Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada LSPro. 2) Berdasarkan permohonan, Pelaku Usaha melakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi dengan LSPro. 3) Berdasarkan penandatanganan perjanjian LSPro melakukan penilaian atas kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, persyaratan permohonan yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. 4) Penilaian kesesuaian dilakukan oleh LSPro yang terkakreditasi sesuai sesuai SNI ISO/IEC 17065. 5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada poin b disetujui, LSPro menerbitkan Sertifikat Kesesuaian. Apabila permohonan ditolak, LSPro menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan. 6) Penerbitan Sertifikat Kesesuaian dipungut biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Setelah pelaku usaha mendapatkan Sertifikat Kesesuaian, kemudian mengajukan permohonan SPPT untuk mendapatkan SPPT SNI.
b.LSPro melakukan surveilan sertifikat kesesuaian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
c.Surveilan dilakukan dengan mengambil contoh pada tahap awal distribusi di gudang penyimpanan produk untuk produk dalam negeri atau gudang distribusi untuk produk dari luar negeri dan dilakukan pengujian produk pada laboratorium terakreditasi sesuai parameter uji sebagaimana tercantum dalam SNI 8222 tahun 2016 dan 8223 tahun 2016 serta revisinya. Apabila diperlukan dapat melakukan pemantauan evaluasi proses di unit produksi.
d.Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam pengambilan contoh.
e.LSPro dapat bekerja sama dengan LSPro atau lembaga lain dalam melakukan pengambilan contoh dengan ketentuan memiliki personel yang kompeten dalam pengambilan contoh.
f.Apabila hasil pengujian produk sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak sesuai dengan persyaratan SNI, dilakukan pengujian ulang produk pada arsip contoh LSPro.
g.Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak sesuai dengan persyaratan SNI, dilakukan uji arsip contoh yang disimpan di Pelaku Usaha.
h.Apabila hasil pengujian arsip contoh sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak sesuai dengan persyaratan SNI, maka LSPro merekomendasikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan tindakan perbaikan pada proses produksinya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
i.Hasil tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf h dilaporkan kepada LSPro disertai dengan hasil pengujian produk.
j.LSPro berdasarkan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf i melakukan tinjauan terhadap perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
k.Apabila hasil tinjauan sebagaimana dimaksud pada huruf j sesuai, LSPro menetapkan keputusan hasil surveilan bahwa Sertifikat Kesesuaian dipertahankan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha.
l.Apabila hasil tindakan perbaikan kegiatan surveilan serta hasil pengawasan tidak sesuai dengan persyaratan SNI, LSPro memberikan sanksi administrasi berupa:
1) peringatan tertulis diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk perbaikan; 2) pembekuan diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan untuk perbaikan; dan 3) pencabutan Sertifikat Kesesuaian.
m.Pencabutan Sertifikat Kesesuaian dilakukan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan, Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban.
n.Terhadap Sertifikat Kesesuaian Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam huruf l angka 2) dan pencabutan pada huruf m, Pelaku Usaha dilarang mendistribusikan Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.
o.Larangan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada huruf n dilakukan terhadap Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang terdapat dalam gudang, baik di produsen maupun di distributor. Pelaku Usaha dilarang mendistribusikan/mengedarkan dan menarik Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah beredar di pasaran / diperdagangkan, dan dimusnahkan.
p.Untuk Sertifikat Kesesuaian Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Sertifikat Kesesuaian Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah dicabut yang terdapat dalam gudang, baik di produsen maupun di distributor dilarang untuk diedarkan.
q.LSPro melakukan verifikasi kesesuaian jika terjadi Kejadian Luar Biasa mutu dan keamanan pangan yang merugikan dan membahayakan konsumen.
r.Verifikasi sebagaimana dimaksud huruf q dilakukan dalam hal dugaan penyebab Kejadian Luar Biasa berasal dari Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang diterbitkan oleh LSPro sesuai dengan Sertifikat Kesesuaian.
s.Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf q dilakukan dengan cara:
1) pengambilan contoh di jalur distribusi awal di gudang penyimpanan produk untuk produk dalam negeri atau gudang distribusi untuk produk dari luar negeri dan pengujian produk; dan/atau 2) pemeriksaan fasilitas dan proses produk di unit pengolahan ikan dengan mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.
t.LSPro berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf s melakukan penilaian kesesuaian yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
u.Apabila hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf t sesuai, LSPro menetapkan keputusan hasil verifikasi bahwa Sertifikat Kesesuaian dipertahankan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha, Menteri, dan instansi terkait.
v.Untuk memastikan pencapaian tujuan penerapan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng, Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap penerapan SNI secara wajib dalam wilayah Republik Indonesia.
w.Pemantauan penerapan SNI wajib oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau LSPro dilakukan melalui uji petik kesesuaian terhadap SNI.
x.Dalam melaksanakan kegiatan uji petik, Direktur Jenderal teknis berkoordinasi dengan badan yang bertanggung jawab di bidangpengawasan produk pangan/ lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
y.Uji petik dilakukan dengan:
1) pemantauan penandaan SNI di unit pengolahan ikan dan pasar; 2) pengambilan contoh di jalur distribusi awal di gudang penyimpanan produk untuk produk dalam negeri atau gudang distribusi untuk produk dari luar negeri, dan pengujian produk; dan/atau 3) pemeriksaan fasilitas dan proses produk di unit pengolahan ikan.
z.Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada huruf y melibatkan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan menugaskan kepada LSPro.
aa. Direktur Jenderal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf w melakukan perumusan hasil pemantauan yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai. bb. Apabila hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf aa sesuai, Direktur Jenderal melaporkan hasil pemantauan kepada Menteri. Apabila tidak sesuai, Direktur Jenderal menginformasikan kepada LSPro untuk ditindaklanjuti.
2.Penilaian kesesuaian Sertifikat Kesesuaian SNI Sukarela (KBLI 10212, 10213, 10214, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10414, 10750, 10779,10794):
a.Penilaian Kesesuaian sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional (PBSN) mengenai skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor makanan minuman; dan
b.Survailen sesuai mekanisme yang diatur dalam PBSN mengenai skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor makanan minuman.
3.Bentuk dan format Sertifikat Kesesuaian:
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan terhadap kegiatan usaha terhadap pemenuhan persyaratan dan kewajiban Sertifikat Kesesuaian SNI yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Sertifikat Kesesuaian SNI dilaksanakan di: 1) UPI; 2) Distributor; dan 3) Retail.
b.Cara Pengawasan terhadap Sertifikat Kesesuaian SNI dilaksanakan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan
1) Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak: a) menengah rendah paling banyak dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. b) menengah tinggi paling banyak dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. 2) inspeksi lapangan dilakukan dengan cara: a) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha Sertifikat Kesesuaian SNI; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen perizinan berusaha Sertifikat Kesesuaian SNI; c) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan Sertifikat Kesesuaian Surat SNI; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; dan b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan
a.hasil inpeksi lapangan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pelaksana ineksi lapangan dan pelaku usaha.
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem oss atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.dalam hal pengisian penandatangan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem oss hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.dalam hal pengisian dan penandatangan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat:
a.SMS Gateway nomor : 0858-8888-4171;
b.Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
dan
c.Surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau Unit Pelaksana Teknis PSDKP, Dinas yang membidangi Perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
4.REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN No REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN KBLI Terkait:
KBLI 10213 Industri Pembekuan Ikan KBLI 10217 Industri Pendinginan/Pengesan Ikan KBLI 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan KBLI 10293 Industri Pembekuan Biota Air Lainnya KBLI 10299 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya KBLI 46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan KBLI 46324 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan KBLI 03111 Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut 1 Ruang Lingkup Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang kegiatan pemasukan hasil perikanan yang mencakup persyaratan umum, persyaratan khusus, sarana, penilaian kesesuaian dan pengawasan. 2 Istilah dan Definisi
a.Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
b.Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada importir yang akan melakukan pemasukan Hasil Perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3 Persyaratan
a.Persyaratan permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan meliputi:
1) Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal impor; 2) rencana usaha selama 1 (satu) tahun, yang paling sedikit memuat: a) kapasitas gudang atau tempat penyimpanan; b) ketersediaan sarana pengangkutan; c) kebutuhan ikan dan pemasaran; dan d) rencana distribusi pemasukan Hasil Perikanan. 3) surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan Hasil Perikanan: a) untuk pemasukan pertama kali bagi negara anggota OIE; atau b) setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota OIE. 4) fotokopi sertifikat kelayakan pengolahan.
b.Selain melampirkan persyaratan tersebut, Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan untuk umpan harus melampirkan:
1) daftar nama dan jumlah kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya, disertai perjanjian kemitraan; dan 2) surat izin penangkapan ikan kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya. 4 Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa
a.Menerapkan Prinsip Cara Pengolahan Yang Baik/Good Manufacturing Practices dan Prosedur Operasi Standar Sanitasi/Sanitation Standard Operating Procedure) pada proses penanganan hasil perikanan impor.
b.Kesesuaian penggunaan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan meliputi:
1) jenis; 2) volume; 3) sarana pengangkutan; 4) pintu pemasukan; 5) negara asal; 6) waktu pemasukan; dan 7) peruntukannya.
c.Menyampaikan laporan realisasi pemasukan, realisasi distribusi, dan laporan stok setiap bulan.
5 Sarana Sarana yang digunakan untuk menangani hasil perikanan yang masuk ke Indonesia harus memenuhi kriteria meliputi terbuat dari bahan yang tahan karat, mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan kontaminasi, dipisahkan antara pemakaian untuk bahan baku dan produk, dan didesain sehingga air dapat mengalir dengan baik. 6 Penilaian kesesuaian dan pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.Penilaian Kesesuaian berdasarkan skala usaha:
a.mikro dan kecil:
Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dan kecil dengan risiko menengah rendah dilakukan dengan pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: 1) pemenuhan laporan kegiatan usaha; dan 2) pemenuhan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
b.menegah dan besar:
Penilaian kesesuaian skala usaha menengah dan besar dengan risiko menengah tinggi dilakukan dengan: 1) penilaian kesesuaian dilakukan oleh verifikator Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melibatkan Pejabat Fungsional Tertentu; dan 2) verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan khusus, meliputi: a) Penerapan Prinsip Cara Pengolahan Yang Baik/Good Manufacturing Practices dan Prosedur Operasi Standar Sanitasi/Sanitation Standard Operating Procedure) pada proses penanganan hasil perikanan impor; b) Kesesuaian penggunaan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan meliputi: 1) jenis; 2) volume; 3) sarana pengangkutan; 4) pintu pemasukan; 5) negara asal; 6) waktu pemasukan; dan 7) peruntukannya; c) Kesesuaian laporan realisasi pemasukan, realisasi distribusi, dan laporan stok setiap bulan.
2.Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan diterbitkan oleh Menteri dan didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
3.Bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan:
B. Pengawasan
1.Norma Pengawasan
a.Cakupan Pengawasan terhadap Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan secara rutin dan insidentil yang diatur dalam dalam peraturan ini, adalah terkait kesesuaian standard perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dilaksanakan di: 1) UPI, dan lokasi perdagangan di bidang perikanan; 2) hotel, restoran, dan katering (Horeka); 3) pasar modern; 4) gudang penyimpanan/penampungan (cold storage/gudang kering); dan 5) pelabuhan perikanan (untuk umpan).
b.Cara:
Pengawasan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dilakukan secara rutin dan insidental. Pengawasan rutin dilakukan melalui: 1) laporan pelaku usaha; dan 2) inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau melalui virtual.
c.Intensitas Pengawasan
1) Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak: a) risiko rendah dan menengah rendah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan tidak dilakukan. b) risiko menengah tinggi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. 2) inspeksi lapangan dilakukan dengan cara; a) memasuki dan memeriksa kegiatan usaha Pemasukan Hasil Perikanan; b) memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen Pemasukan Hasil Perikanan; c) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan usaha Pemasukan Hasil Perikanan; dan d) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap.
b.Perangkat Kerja Pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
3.Hak dan kewajiban pengawas perikanan
a.Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang bersertifikat untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan;dan 4) pihak ketiga dapat memberikan dukungan dalam pengawasan berdasarkan permintaan dari Pengawas Perikanan.
b.Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
4.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) Pengawas Perikanan pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.Pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
5.Mekanisme, format dan substansi laporan.
a.hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem oss atau secara manual oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha.
d.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pengawas perikanan.
e.Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pengawas perikananpaling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
6.Saluran pengaduan masyarakat melalui:
a.melalui SMS Gateway nomor 0858-8888- 4171;
b.surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
5.Standar Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point No. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point KBLI terkait:
10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan); 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan); 10213 (Industri Pembekuan Ikan); 10214 (Industri Pemindangan Ikan); 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan); 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi); 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan); 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan); 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng); 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng); 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya); 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya); 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya); 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya); 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya); 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya); 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya); 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya); 10414 (Industri Minyak Ikan); 10490 (Industri Minyak Mentah dan Minyak Nabati dari Hewan Lainnya hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut); 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan-Dendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung); 10779 (Industri Produk Masak Lainnya); 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya); 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan); dan 52102 (Aktivitas Cold Storage).
1.Ruang Lingkup a. Standar ini mengatur tentang penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point terhadap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan penanganan, pengolahan dan/atau pemasaran Hasil Perikanan yang menerapkan dan memenuhi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan meliputi Program Persyaratan Dasar (PPD), Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan Sistem Ketertelusuran; dan
b.Tujuan dari penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yaitu dalam rangka memberikan jaminan terhadap mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga menghasilkan Hasil Perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
2.Istilah dan Definisi
a.Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan;
b.Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan Hasil Perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia;
c.Program Persyaratan Dasar yang selanjutnya disingkat PPD adalah program Good Hygiene Practices, Good Manufacture Practices dan praktik serta prosedur lainnya seperti pelatihan dan ketertelusuran yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Sistem HACCP;
d.Sistem HACCP adalah suatu metode manajemen Keamanan Hasil Perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan;
e.Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah bentuk dasar;
f.Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia;
g.Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya;
h.Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan Ikan;
i.Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi;
j.Surveilan adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memverifikasi konsistensi dan efektivitas penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan oleh Pelaku Usaha penanganan, pengolahan dan/atau pemasaran Hasil Perikanan;
k.Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha, adalah setiap orang atau pengumpul atau Pemasok ikan yang melakukan kegiatan usaha penanganan dan/atau pengolahan Hasil Perikanan dan/atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan usaha penanganan dan/atau pengolahan Hasil Perikanan;
l.Pemasok adalah orang, kelompok orang atau unit usaha yang mengumpulkan sementara, mendistribusikan/memasarkan Hasil Perikanan dari penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dan/atau agen pembelian/pengumpul ikan, bahan tambahan, bahan penolong dan/atau bahan kemasan;
m.Sistem Ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui identifikasi dokumen terkait;
n.Ketertelusuran Internal adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi, atau lokasi Hasil Perikanan sejak diterima, diproses sampai menjadi produk akhir yang siap dipasarkan;
o.Ketertelusuran Eksternal adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi asal bahan baku Hasil Perikanan yang diterima dan tujuan peredaran produk, termasuk konsumen;
p.Keamanan Hasil Perikanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah hasil dan produk perikanan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta menjamin bahwa hasil dan produk perikanan tidak akan membahayakan konsumen;
q.Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi Inspeksi, verifikasi, Surveilan, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
r.Inspektur Mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pengendalian Mutu;
s.Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut BKIPM adalah badan yang melaksanakan tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta keamanan hayati ikan; dan
t.Menteri adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
3.Persyaratan
a.Permohonan Baru, dengan melampirkan:
1) Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan yang terkait dengan KBLI: 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10414, 10490, 10750, 10779, 10794, 46206, 52102; 2) Manual HACCP yang telah divalidasi; dan 3) Hasil Audit Internal.
b.Permohonan Perpanjangan, dengan melampirkan:
1) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; dan 2) Hasil Audit Internal.
c.Permohonan Penambahan Ruang Lingkup, dengan melampirkan:
1) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 2) Manual HACCP untuk ruang lingkup baru yang telah divalidasi; dan 3) Hasil Audit Internal untuk ruang lingkup yang baru.
d.Permohonan Peninjauan Ulang Peringkat.
Dilakukan 1 (satu) kali selama periode berlakunya Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, dengan melampirkan: 1) Hasil audit internal; 2) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 3) Nomor registrasi negara mitra bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; dan 4) Kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor.
4.Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk dan/atau Proses
a.Menerapkan PPD, yang meliputi:
1) Persyaratan lokasi UPI, paling sedikit meliputi: a) dibangun di lokasi yang menjamin tersedianya ikan yang bermutu baik; b) mudah diakses untuk kelacaran operasional UPI serta Pengendalian Mutu dan keamanan oleh Otoritas Kompeten; dan c) tidak dibangun di lokasi yang dapat mencemari Hasil Perikanan yang diolah. 2) Persyaratan lingkungan UPI, paling sedikit meliputi: a) bersih dari rumput atau sampah untuk meminimalisasi area tinggalnya hewan pengganggu; b) kondisi permukaan di lingkungan UPI harus di ratakan atau di aspal untuk meminimalisasi kemungkinan debu atau lumpur masuk ke pabrik; c) mempunyai saluran pembuangan (drainase) yang dapat mencegah akumulasi air buangan masuk ke pabrik dan mengalir dari area bersih ke area kotor); dan d) dipasang tembok/pagar untuk mencegah pest masuk dan keamanan pabrik serta mengontrol akses masuk ke pabrik. 3) Persyaratan Bangunan dan Fasilitas UPI, paling sedikit meliputi: a) bangunan tertutup, tidak berhubungan langsung dengan area luar untuk melindungi produk dari binatang pengganggu dan potensi kontaminasi lainnya; b) tata letak harus memisahkan secara jelas antara ruang penanganan, ruang pengolahan, ruang pengemasan, dan ruang penyimpanan bahan baku dan produk akhir untuk mencegah kontaminasi khususnya produk akhir dengan bahan baku; c) mempunyai ruang kerja dan ruang penyimpanan yang higienis dan cukup untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kapasitas produksinya; d) Permukaan bangunan dan fasilitas harus menggunakan bahan yang tidak beracun dan tidak berpori; e) ruangan yang digunakan untuk penanganan dan pengolahan Hasil Perikanan harus memenuhi persyaratan:
(1)lantai harus mempunyai kontruksi kemiringan yang cukup, kedap air, permukaannya halus dan rata, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air;
(2)dinding dan partisi harus memiliki permukaan yang halus, rata mudah dibersihkan, kuat. Untuk dinding dan partisi yang berada di ruangan yang digunakan untuk pekerjaan basah harus kedap air;
(3)pintu terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan;
(4)langit-langit dan sambungan atap berwarna terang, mudah dibersihkan, tidak retak, tidak bercelah, tidak terdapat tonjolan dan sambungan yang terbuka;
(5)sarana ventilasi alami atau mekanis yang memadai harus disediakan untuk:
(a) meminimalkan kontaminasi pangan melalui udara, misalnya dari aerosol dan tetesan kondensasi; (b) membantu mengendalikan suhu ruang proses; (c) mengendalikan bau yang mungkin mempengaruhi kesesuaian produk; dan (d) mengendalikan kelembapan untuk memastikan keamanan dan kesesuaian produk.
(6)sistem ventilasi dirancang dan dibangun sehingga udara tidak mengalir dari area terkontaminasi ke area bersih;
(7)lubang ventilasi dilengkapi dengan alat yang dapat mencegah masuknya serangga dan mengurangi kotoran yang masuk ke dalam ruangan serta mudah dibersihkan;
(8)penerangan yang cukup, baik lampu maupun cahaya alami, intensitas cahaya harus sesuai dengan kebutuhan persyaratan pada masing-masing tahap proses dan tidak menyilaukan, lampu penerang terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah dan mudah dibersihkan;
(9)pertemuan antara dinding dengan dinding atau dinding dengan lantai tidak membentuk sudut mati dan melengkung serta kedap air; dan
(10)jendela terbuat dari bahan yang kedap air, didesain untuk mencegah akumulasi kotoran/debu, dilengkapi dengan kasa pencegah masuknya serangga dan binatang pengganggu lainnya dan mudah dibersihkan.
f) memiliki ruang khusus untuk menyimpan bahan kimia yang terpisah antara bahan kimia berbahaya dan bahan kimia food grade; g) memiliki ruang khusus untuk menyimpan bahan tambahan pangan, misalnya Sodium Acid Pyro Phosphate (SAPP), Sodium Tri Poly Phosphate (STPP), Sodium Metabisulfit, dan lainnya; h) memiliki ruangan penanganan dan/atau pengolahan yang memerlukan kondisi khusus dan harus terpisah, meliputi:
(1)ruang penyimpanan bahan baku dan produk akhir;
(2)ruang proses dengan risiko keamanan pangan rendah dan risiko keamanan pangan tinggi; dan
(3)ruang proses basah dan kering.
i) UPI yang melakukan kegiatan pengolahan dengan teknologi suhu tinggi maka harus memiliki ruang proses suhu rendah dan suhu tinggi; j) UPI yang menangani produk beku harus memiliki:
(1)sarana pembekuan yang mampu menurunkan suhu secara cepat hingga mencapai suhu pusat produk minimal -180C (minus delapan belas derajat celcius); dan
(2)sarana penyimpanan beku (cold storage) yang mampu menjaga suhu pusat produk -180C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah.
k) UPI yang menangani produk segar harus mempunyai sarana pendinginan yang mampu mempertahankan suhu produk mendekati titik leleh es; l) UPI harus memiliki fasilitas untuk mendukung kebersihan karyawan dengan konstruksi dan jumlah yang memadai sebagai berikut:
(1)toilet dengan jumlah yang memadai yaitu 1 (satu) toilet untuk setiap 25 (dua puluh lima) karyawan, berfungsi dengan baik, terpisah antara karyawan laki-laki dan perempuan, tidak berhubungan langsung dengan ruangan penanganan dan pengolahan, dilengkapi dengan fasilitas sanitasi, memiliki ventilasi yang memadai serta selalu dalam kondisi yang bersih dan saniter;
(2)ruang ganti pakaian yang terpisah antara karyawan laki-laki dan perempuan;
(3)bak cuci kaki pada semua pintu masuk ke ruang proses;
(4)fasilitas cuci tangan di seluruh titik masuk ke ruang proses dan di ruang proses, tidak dioperasikan dengan tangan, dengan air yang mengalir, dilengkapi dengan perlengkapan sanitasi, desinfektan dan pengering tangan yang higienis;
(5)ruang istirahat yang memadai; dan
(6)ruang tempat penyimpanan barang- barang karyawan (loker).
m) memiliki fasilitas penanganan limbah; n) UPI harus memiliki fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang Pengendalian Mutu Hasil Perikanan secara mandiri (own check); dan o) memiliki pasokan listrik yang memadai bagi kegiatan produksi dan penyimpanan. 4) Persyaratan Peralatan dan Perlengkapan, paling sedikit meliputi: a) peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada kegiatan produksi harus memenuhi ketentuan paling sedikit:
(1)dirancang dan terbuat dari bahan tahan karat, tidak beracun, tidak menyerap air, mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan kontaminasi terhadap Hasil Perikanan;
(2)ditata sedemikian rupa pada setiap tahapan proses untuk menjamin kelancaran pengolahan, mencegah kontaminasi silang dan mudah dibersihkan;
(3)peralatan bersih disimpan ditempat khusus untuk melindungi dari sumber kontaminasi;
(4)dilakukan monitoring kondisi kebersihan permukaan yang kontak dengan produk secara periodik; dan
(5)peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menangani limbah yang dapat menyebabkan kontaminasi, harus diberi tanda untuk setiap area kerja dan dipisahkan dengan jelas supaya tidak dipergunakan untuk menangani ikan, bahan penolong, bahan tambahan pangan serta produk akhir.
b) peralatan dan perlengkapan diberi tanda untuk setiap area kerja yang berbeda yang berpotensi menimbulkan kontaminasi silang; dan c) ketersediaan peralatan pengolahan harus memadai sesuai kebutuhan. 5) Persyaratan Bahan Baku, paling sedikit meliputi: a) memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; b) berasal dari dari unit pembudidayaan ikan yang menerapkan cara budidaya ikan yang baik, dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik, atau dari Pemasok yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik; c) memperhatikan tingkat keamanan pangan dari jenis ikan yang memerlukan persyaratan tertentu misalnya:
(1)ikan beracun yang berasal dari famili Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigasteridae; dan
(2)produk Hasil Perikanan yang mengandung racun hayati laut (marine biotoxine) seperti jenis ikan karang yang mengandung racun ciguatera dan kekerangan yang mengandung racun hayati laut (marine biotoxine) misalnya: Paralytic Shellfish Poisoning (PSP); Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP); Amnesic Shellfish Poisoning (ASP); dan Neurotoxic Shellfish Poisoning (NSP).
d) tidak berasal dari perairan yang tercemar atau dibuktikan dengan hasil pengujian; e) tidak melebihi ambang batas cemaran kimia, biologis, fisik, racun hayati laut (marine biotoxine), dan residu antibiotik; f) memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan ikan; g) terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi catatan atau informasi yang terkait dengan asal bahan baku; dan h) memenuhi persyaratan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 6) Persyaratan penanganan dan/atau pengolahan paling sedikit meliputi; a) persyaratan penanganan dan/atau pengolahan dibedakan untuk setiap tipe olahan produk; b) kegiatan penanganan dan/atau pengolahan dilakukan dengan memperhatikan:
(1)waktu dan suhu proses; dan
(2)penggunaan teknologi sesuai jenis produk dan peruntukannya serta spesifikasi produk yang dipersyaratkan.
c) dalam hal diperlukan proses pelelehan produk, harus memenuhi ketentuan:
(1)dilakukan secara higienis, terhindar dari kontaminasi dan pembuangan air lelehan yang memadai sehingga air lelehan tidak menggenangi produk, serta selama pelelehan suhu produk dipertahankan mendekati suhu titik leleh es; dan
(2)setelah dilelehkan produk harus segera diproses lebih lanjut.
d) UPI harus melakukan Pengendalian Mutu secara mandiri (own check), termasuk pengujian di laboratorium yang memenuhi persyaratan; e) penanganan dan/atau pengolahan produk hidup, dilakukan dengan ketentuan:
(1)pengkondisian ikan pada suhu rendah harus dilakukan sesuai karakteristik masing-masing spesies meliputi suhu minimum, laju pendinginan, persyaratan air/kelembapan dan kondisi kemasan yang bertujuan untuk mengurangi laju metabolisme dan meminimalkan tingkat stress pada ikan;
(2)bahan anestesi yang dapat digunakan untuk pengkondisian harus sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan dengan prosedur yang sesuai;
(3)ikan yang dikondisikan harus dikemas tanpa penundaan dalam wadah yang terisolasi;
(4)air yang digunakan untuk pengkondisian harus bersih dengan kualitas air yang sesuai habitat aslinya;
(5)media pengemas yang digunakan harus bersih, baru, bebas dari potensi bahaya dan dalam kondisi basah saat digunakan; dan
(6)ikan yang dikemas harus disimpan atau diangkut dalam kondisi suhu yang terkontrol.
f) penanganan dan/atau pengolahan produk segar, dilakukan dengan ketentuan:
(1)produk segar yang sedang atau masih menunggu untuk ditangani, dikemas dan/atau dikirim, harus diberi es atau disimpan di ruang dingin yang mampu mempertahankan suhu produk pada kurang dari 4,4°C (empat koma empat derajat celcius);
(2)penyiangan, pemfiletan dan/atau pemotongan harus dilakukan secara higienis untuk mencegah kontaminasi atau penurunan mutu;
(3)filet dan potongan ikan harus segera diberi es atau disimpan di ruang dingin atau apabila perlu dikemas dan diberi label sesuai persyaratan;
(4)isi perut dan/atau bagian-bagian yang dapat membahayakan kesehatan manusia harus dipisahkan dari produk yang akan dikonsumsi manusia; dan
(5)produk sisa olahan (by product) untuk tujuan konsumsi disimpan dalam wadah yang bersih dengan suhu kurang dari 4,4°C (empat koma empat derajat celcius).
g) Penanganan dan/atau pengolahan produk beku, dilakukan dengan ketentuan:
(1)proses pembekuan harus mampu menurunkan suhu secara cepat mencapai suhu pusat produk -18°C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah;
(2)apabila karena alasan teknis dipersyaratkan suhu yang lebih tinggi, misalnya dengan menggunakan pembekuan air garam untuk tujuan pengalengan diperbolehkan sepanjang tidak lebih tinggi dari -9°C (minus sembilan derajat celcius);
(3)produk beku disimpan pada ruang penyimpanan beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk pada -18°C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dengan fluktuasi suhu selama penyimpanan maksimal 2°C (dua derajat celcius); dan
(4)ruang penyimpanan beku dilengkapi dengan layar monitor suhu dan alat pencatat/perekam suhu otomatis yang mudah dibaca. Sensor suhu harus diletakkan di tempat yang suhunya paling tinggi.
h) Penanganan dan/atau pengolahan produk sterilisasi, dilakukan dengan ketentuan:
(1)sterilisasi dilakukan pada suhu 100°C (seratus derajat celcius) atau lebih dengan tujuan untuk mematikan semua spora patogen dan pembusuk sehingga memperpanjang masa simpan produk pada suhu ruang;
(2)melakukan validasi penentuan nilai Fo;
(3)retort harus dilengkapi dengan alat pengukur dan perekam tekanan, suhu dan waktu; dan
(4)penanganan dan pengolahan produk dengan menggunakan teknologi sterilisasi dilakukan dengan mengacu pada SNI dan/atau standar yang diakui secara international.
i) Penanganan dan/atau pengolahan produk pasteurisasi, dilakukan dengan ketentuan:
(1)pasteurisasi dilakukan pada suhu di bawah 100°C (seratus derajat celcius) dengan tujuan untuk membunuh sel-sel vegetatif bakteri patogen dan pembusuk sehingga memperpanjang masa simpan produk pada suhu dingin;
(2)melakukan validasi penentuan nilai Fo; dan
(3)retort harus dilengkapi dengan alat pengukur dan perekam tekanan, suhu dan waktu.
7) Persyaratan Bahan Tambahan Pangan paling sedikit meliputi: a) UPI dilarang menggunakan bahan tambahan yang tidak diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; b) menggunakan bahan tambahan pangan yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, tidak melebihi batas maksimum penggunaan yang diizinkan; c) penggunaan bahan tambahan harus sesuai persyaratan mutu dan keamanan, tercatat dan diawasi oleh penanggung jawab; dan d) seluruh bahan tambahan disimpan ditempat khusus yang terlindung dari sumber kontaminasi. 8) Persyaratan pengemasan paling sedikit meliputi: a) bahan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk harus memenuhi persyaratan, yaitu:
(1)wajib menggunakan zat kontak pangan yang aman dan memenuhi persyaratan batas migrasi;
(2)tidak boleh mempengaruhi karakteristik organoleptik dari Hasil Perikanan; dan
(3)tidak boleh menjadi sumber kontaminasi yang membahayakan kesehatan manusia.
b) bahan kemasan harus cukup kuat melindungi Hasil Perikanan dan mempertahankan mutu dari pengaruh luar; c) bahan kemasan tidak boleh digunakan kembali kecuali wadah tertentu yang terbuat dari bahan yang kedap air, halus, dan tahan karat yang mudah dibersihkan dan disanitasi; d) bahan kemasan yang digunakan untuk produk segar yang didinginkan dengan es, harus dilengkapi dengan saluran pembuangan untuk lelehan air; e) pengemasan harus dilakukan pada kondisi yang higienis untuk menghindari kontaminasi pada Hasil Perikanan; f) proses pengemasan dilakukan dengan cepat dan saniter; g) bahan kemasan yang tidak digunakan harus disimpan dalam ruangan khusus yang terpisah dari tempat produksi, kondisi kering, terlindung dari debu dan kontaminasi; dan h) kemasan harus dilengkapi label yang memuat informasi paling sedikit meliputi:
(1)nama produk;
(2)daftar bahan yang digunakan;
(3)berat bersih/isi bersih;
(4)nama dan alamat produsen;
(5)tanggal dan kode produksi; dan
(6)keterangan kedaluwarsa.
9) Persyaratan penyimpanan paling sedikit meliputi: a) suhu dan kondisi penyimpanan dipertahankan sesuai dengan karakteristik produk perikanan, yaitu:
(1)suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es;
(2)suhu penyimpanan produk beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk -18C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;
(3)suhu penyimpanan produk pasteurisasi disimpan pada suhu antara 0-5C (nol sampai lima derajat celcius);
(4)suhu penyimpanan produk sterilisasi disimpan pada suhu ruang;
(5)suhu penyimpanan ikan hidup disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidupnya atau tidak mempengaruhi keamanan produk;
dan
(6)suhu penyimpanan produk lainnya disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap keamanan produk.
b) bahan baku dan hasil produksi disimpan secara terpisah untuk menghindari kontaminasi silang dan diberi identitas dengan jelas untuk tujuan ketertelusuran; c) bahan alergen dan bukan alergen atau bahan dengan alergen yang berbeda harus disimpan terpisah untuk menghindari kontaminasi; d) penyimpanan produk akhir harus dipisahkan berdasarkan jenis produk dan dilengkapi dengan identitas; e) tempat atau lokasi penyimpanan harus dijamin kebersihannya; f) metode penyimpanan dilakukan dengan cara first in first out; dan g) dilakukan monitoring suhu ruang penyimpanan secara periodik selama penyimpanan. 10) Persyaratan distribusi paling sedikit meliputi: a) suhu selama distribusi harus sesuai dengan jenis produk akhir, mampu mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan dan dilakukan monitoring suhu secara berkala; b) kondisi penyimpanan produk selama distribusi harus mampu mempertahankan mutu dan keamanan produk; c) sarana pengangkutan untuk distribusi produk akhir harus bersih, dapat melindungi produk baik fisik maupun mutunya sampai ke tempat tujuan; d) selama proses distribusi harus dapat melindungi Hasil Perikanan dari risiko penurunan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; e) sarana distribusi harus mempunyai fasilitas penyimpanan yang sesuai karakteristik produk meliputi:
(1)suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es;
(2)suhu penyimpanan produk beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk -18C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;
(3)penyimpanan produk hidup harus mampu mempertahankan ikan tersebut dengan tetap terjaga kondisi dan mutunya;
(4)penyimpanan produk kering harus mampu mempertahankan produk pada suhu ruang;
(5)didesain sedemikian rupa sehingga tidak merusak produk, di mana permukaannya harus rata, mudah dibersihkan, dan disanitasi;
(6)apabila menggunakan es sebagai pendingin, harus dilengkapi saluran pembuangan untuk menjamin lelehan es tidak menggenangi produk; dan
(7)dilengkapi peralatan untuk menjaga suhu tetap terjaga selama pengangkutan.
f) pengangkutan tidak boleh dicampur dengan produk lain yang dapat mengakibatkan kontaminasi atau mempengaruhi higienis produk. 11) Persyaratan keamanan air dan es paling sedikit meliputi: a) pasokan air harus cukup untuk kegiatan proses dan sanitasi; b) air yang digunakan untuk kegiatan proses dan sanitasi peralatan yang kontak langsung dengan produk harus memenuhi persyaratan air minum; c) air dijaga dan dicegah dari terjadinya kontaminasi; d) tidak ada hubungan silang antara instalasi air bersih dan air kotor; e) air laut bersih hanya digunakan untuk kegiatan yang tidak kontak dengan produk; f) es terbuat dari air yang memenuhi persyaratan air minum, disimpan dalam tempat khusus yang terlindung dari sumber kontaminasi; g) memiliki gambar instalasi saluran air; h) akses masuk ke sumber air dan tempat penampungan air harus dibatasi dan tersedia petugas penanggung jawab khusus; dan i) monitoring mutu dan keamanan air dan es dilakukan pada setiap titik pasokan dan penggunaan secara berkala dengan ketentuan:
(1)parameter mikrobiologi, dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan;
dan
(2)parameter kimia dan fisik dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun.
12) Persyaratan pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan pelabelan bahan kimia paling sedikit meliputi: a) setiap bahan kimia harus dilengkapi dengan Certificate of Analysis (CoA)/Material Safety Data Sheet (MSDS); b) bahan kimia yang digunakan untuk peralatan atau permukaan yang kontak dengan produk harus food grade; c) bahan kimia food grade dan non food grade disimpan ditempat khusus secara terpisah, diberi label dengan jelas, dan aman; d) bahan kimia non food grade harus disimpan jauh dari area produksi; e) akses masuk ke gudang penyimpanan bahan kimia harus dibatasi dan tersedia petugas penanggung jawab khusus; f) gudang penyimpanan bahan kimia harus dilengkapi dengan sirkulasi udara, serta suhu dan kelembapannya disesuaikan dengan karakteristik bahan kimia; g) pada gudang bahan kimia harus tersedia informasi terkait dengan karakteristik serta petunjuk penggunaan bahan kimia sesuai dengan kebutuhan; dan h) harus dilakukan pencatatan terhadap pemasukan, pengeluaran dan penggunaan bahan kimia. 13) Persyaratan pengendalian binatang pengganggu paling sedikit meliputi: a) tersedia prosedur dan fasilitas pengendalian binatang pengganggu di lingkungan UPI; b) kondisi UPI harus dijaga kebersihannya untuk mencegah berkembangnya binatang pengganggu; c) harus tersedia sistem yang mampu mencegah binatang pengganggu masuk ke lingkungan UPI dan area proses; d) penempatan perangkap binatang pengganggu dapat diletakkan di luar dan di dalam area proses serta tidak menyebabkan kontaminasi pada produk; dan e) melakukan program pemusnahan binatang pengganggu secara periodik. 14) Persyaratan karyawan paling sedikit meliputi: a) UPI harus memiliki minimal 1 (satu) orang penanggung jawab mutu yang kompeten dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan HACCP. b) UPI harus menjamin bahwa tingkah laku karyawan tidak menjadi sebab kontaminasi, antara lain:
(1)tidak mengunyah, makan atau minum di ruang proses;
(2)tidak merokok atau vaping di ruang proses;
(3)tidak meludah di ruang proses;
(4)tidak mengobrol di ruang proses;
(5)tidak menyentuh mulut, hidung atau bagian tubuh lain yang mungkin mengontaminasi; dan
(6)tidak menggunakan perhiasan/ aksesoris di ruang proses.
c) Kebersihan karyawan dilaksanakan dengan ketentuan:
(1)pakaian kerja berwarna terang, bersih serta menutupi pakaian yang dipakai dari luar ruang proses dan diganti secara berkala;
(2)pakaian kerja dilengkapi paling sedikit dengan sepatu, penutup kepala, masker dan sarung tangan;
(3)UPI bertanggung jawab terhadap kebersihan pakaian kerja karyawan;
(4)UPI menjamin kondisi kebersihan karyawan;
(5)karyawan harus mencuci tangan dengan sabun pencuci tangan dan air mengalir serta membilas dan mengeringkannya dengan cara yang tidak mengontaminasi kembali tangan; dan
(6)hand sanitizer tidak boleh menggantikan cuci tangan dan harus digunakan hanya setelah cuci tangan.
d) Kesehatan karyawan dilaksanakan dengan ketentuan:
(1)UPI harus memastikan kondisi kesehatan karyawan baru memenuhi persyaratan;
(2)UPI menjamin tidak ada karyawan yang sakit atau luka di ruang proses;
(3)dilakukan pengawasan kesehatan karyawan sebelum memasuki ruang proses dan selama proses;
(4)beberapa gejala penyakit yang harus dilaporkan ke manajemen untuk dialihkan dari area penanganan pangan meliputi:
(a) penyakit kuning; (b) diare; (c) muntah; (d) demam; (e) sakit tenggorokan; (f) flu; (g) lesi kulit yang tampak terinfeksi (seperti bisul atau luka); dan (h) kotoran dari telinga, mata, atau hidung.
(5)Kondisi kesehatan karyawan dimonitor oleh pihak UPI secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan parameter paling sedikit Hepatitis A dan Salmonella typhi.
e) Pengunjung dan personil lainnya dari luar UPI harus mengikuti ketentuan:
(1)mengikuti kebijakan higiene yang ditetapkan perusahaan; dan
(2)melaporkan kondisi kesehatan serta riwayat semua jenis penyakit/cedera yang mungkin menjadi sumber kontaminasi.
15) Pelatihan dan kompetensi karyawan, paling sedikit meliputi: a) semua yang terlibat dalam kegiatan penanganan dan pengolahan baik yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan Hasil Perikanan harus memiliki pemahaman yang memadai tentang higiene pangan untuk memastikan kompetensi yang sesuai dengan area kerja masing-masing; b) UPI harus memiliki rencana pelatihan karyawan yang mencakup keseluruhan bagian dan level karyawan serta manajer sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; c) pelatihan karyawan dapat dilaksanakan secara berkala dan diperbaharui jika diperlukan; d) materi yang disampaikan dalam pelatihan karyawan paling sedikit meliputi:
(1)praktik higiene yang baik termasuk didalamnya higiene pangan dan higiene personil;
(2)teknologi pengolahan sesuai produk yang di proses; dan
(3)bahaya Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan karakteristik produk yang di proses.
e) pelatihan ulang dapat dilakukan sebagai bagian dari tindakan korektif terhadap penyimpangan; dan f) untuk menilai efektifitas pelatihan, Pelaku Usaha harus melakukan evaluasi secara berkala.
b.Menerapkan Sistem HACCP.
1) untuk menjamin efektifitas penerapan Sistem HACCP, Pelaku Usaha wajib memiliki komitmen manajemen berupa pernyataan yang harus ditandatangani oleh pimpinan puncak manajemen, paling sedikit memuat: a) kesanggupan menerapkan dan memelihara standar mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku; b) tujuan penerapan sistem mutu; c) sumberdaya yang digunakan dalam penerapan sistem mutu; dan d) kesanggupan mengomunikasikan kepada organisasi tentang pentingnya pemenuhan kewajiban, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan pelanggan yang terkait dengan keamanan pangan. 2) Pengembangan Sistem HACCP dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a) menetapkan tim HACCP; b) menetapkan deskripsi produk; c) mengidentifikasi tujuan penggunaan dan pengguna produk; d) menetapkan diagram alir proses; e) melakukan verifikasi diagram alir proses; f) melakukan analisa bahaya dan tindakan pengendalian; g) menentukan titik kendali kritis; h) menetapkan batas kritis; i) menetapkan pemantauan titik kendali kritis; j) menetapkan tindakan perbaikan; k) menetapkan prosedur validasi rencana HACCP dan verifikasi; dan l) menetapkan dokumentasi dan memelihara rekaman. 3) Pembentukan tim HACCP dilaksanakan dengan ketentuan: a) terdiri dari multi bagian, disiplin ilmu, dan keahlian; b) memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan ruang lingkup rencana HACCP; c) memahami bahaya biologi, kimia, atau fisik yang terkait dengan grup produk tertentu yang akan diproses beserta penentuan kajian risikonya; d) mempunyai pengetahuan khusus tentang higiene dan teknologi pangan; e) ketua tim HACCP harus memiliki sertifikat pelatihan HACCP; dan f) ditetapkan oleh manajemen puncak UPI. 4) Deskripsi produk disusun dengan ketentuan: a) harus memberikan gambaran bagi tim HACCP tentang produk yang akan dicakup dalam rencana HACCP untuk menetapkan tujuan keamanan pangan dan analisa bahaya; dan b) harus memuat informasi yang relevan dengan keamanan produk, paling sedikit:
(1)nama produk;
(2)bahan baku (spesies, asal bahan baku termasuk wilayah pengelolaan perairan, cara dan kondisi penerimaan bahan baku);
(3)ingredien (jenis dan asal bahan)
(4)komposisi (seperti bahan baku, ingredien, dan bahan tambahan pangan);
(5)karakteristik mikrobiologi, kimia, fisika untuk bahan baku dan produk akhir (seperti padatan, cairan, gel, emulsi, kandungan air, pH, dan water activity (aw));
(6)proses pengolahan;
(7)pengemasan dan bahan pengemas;
(8)kondisi penyimpanan dan distribusi;
(9)umur simpan (kedaluwarsa;
digunakan sebelum tanggal; baik digunakan sebelum tanggal); dan
(10)batasan bahaya.
5) Tujuan penggunaan dan pengguna produk disusun dengan ketentuan: a) harus dapat menentukan penggunaan produk secara normal atau yang diharapkan oleh konsumen dan target kelompok konsumen dari produk tersebut; b) deskripsi tujuan penggunaan produk harus mencakup:
(1)cara penggunaan produk, misalnya produk siap konsumsi (ready to eat), produk yang dimasak sebelum dikonsumsi (ready to cook) dan produk antara yang harus diproses lebih lanjut (intermediate product) serta mencakup informasi eksternal mengenai cara penggunaan produk di luar dari yang ditujukan; dan
(2)kelompok pengguna dengan mempertimbangkan konsumen yang rentan (balita, manula, wanita hamil, orang sakit, daya tahan terbatas, dan alergi).
6) Diagram alir proses disusun dengan ketentuan: a) harus mencakup seluruh tahapan proses pengolahan termasuk setiap tahapan yang berpotensi adanya penundaan penanganan/pengolahan dan proses ulang (rework); b) harus disusun secara berurutan untuk produk spesifik; dan c) harus mencakup seluruh input termasuk bahan baku, ingredien, bahan tambahan pangan, bahan pembungkus, dan pengemas atau wadah yang kontak langsung dengan produk misalnya plastic inner. 7) Verifikasi diagram alir proses dilaksanakan dengan ketentuan: a) dilakukan pada seluruh tahapan dan pada saat beroperasi penuh; b) dilakukan oleh personil yang mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai operasi proses; c) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(1)peta gedung pengolahan dan gedung pendukung;
(2)tata letak peralatan dan karakteristik;
(3)urutan seluruh tahapan proses (termasuk pencampuran/masuknya bahan baku, ingredien atau bahan tambahan pangan dan penundaan selama atau antara tahapan proses);
(4)parameter teknis dari operasi (khususnya waktu dan suhu, termasuk penundaan);
(5)alur produk (termasuk potensi kontaminasi silang); dan
(6)pemisahan area sesuai karakteristik proses.
d) setiap deviasi yang teramati digunakan sebagai dasar amandemen diagram alir yang asli sehingga menjadi akurat. 8) Analisa bahaya dan identifikasi tindakan pengendalian dilaksanakan dengan ketentuan: a) dilakukan pada setiap tahap operasi/proses sesuai dengan diagram alir dan dikaitkan dengan penggunaan akhir serta konsumennya dengan tahap- tahap kunci sebagai berikut:
(1)identifikasi bahaya;
(2)identifikasi penyebab bahaya;
(3)identifikasi tingkat penerimaan (acceptable level);
(4)identifikasi tingkat peluang terjadinya bahaya (probability);
(5)identifikasi tingkat keparahan bahaya (severity);
(6)penilaian tingkat signifikansi bahaya;
dan
(7)identifikasi tindakan pengendalian pada bahaya signifikan.
b) identifikasi bahaya dilakukan terhadap seluruh bahaya potensial yang mungkin berkaitan dengan produk dan proses sesuai dengan diagram alir proses; c) identifikasi bahaya harus difokuskan terhadap bahaya keamanan pangan, yaitu:
(1)bahaya biologi yang potensial menyebabkan keracunan pangan terdiri dari bakteri patogen, virus, parasit, jamur, dan kapang;
(2)bahaya kimia berupa residu bahan kimia dan kontaminan yang menyebabkan pangan tidak aman;
dan
(3)bahaya fisik yang dapat menyebabkan luka pada manusia pada saat dikonsumsi.
d) identifikasi bahaya dilaksanakan dengan memperhatikan terdapatnya bahaya (presence), masuknya bahaya (introduction), peningkatan bahaya yang ada (growth), dan daya tahan (survival) bakteri patogen; e) identifikasi penyebab bahaya dilakukan dengan memperhatikan:
(1)bahaya inheren pada produk atau dari lingkungan hidup;
(2)bahaya dari lingkungan penanganan dan/atau pengolahan; atau
(3)bahaya karena kesalahan dalam pengendalian proses penanganan dan/atau pengolahan.
f) identifikasi tingkat penerimaan (acceptable level) dilakukan untuk memastikan bahwa tingkat dimana bahaya keamanan pangan tidak terlewati pada produk akhir, dengan mempertimbangkan:
(1)regulasi;
(2)persyaratan pelanggan; dan/atau
(3)literatur lain.
g) identifikasi tingkat peluang terjadinya bahaya (probability) dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat penerapan PPD di UPI dan riwayat terjadinya bahaya; h) identifikasi tingkat keparahan bahaya (severity) dilaksanakan dengan memperhatikan dampak bahaya terhadap kesehatan konsumen atau persyaratan/standar; i) penilaian tingkat signifikansi bahaya dilaksanakan berdasarkan tingkat peluang (probability) dan tingkat keparahan bahaya (severity); dan j) identifikasi tindakan pengendalian bahaya dilaksanakan dengan ketentuan:
(1)ditetapkan untuk seluruh bahaya signifikan;
(2)dapat mencegah, mengurangi atau menghilangkan bahaya sampai batas yang dapat diterima; dan
(3)berdasarkan pada penyebab bahaya.
9) Penentuan titik kendali kritis dilaksanakan dengan ketentuan: a) hanya dilakukan terhadap seluruh bahaya signifikan; b) ditetapkan pada tahapan dimana pengendalian penting untuk diterapkan dan dimana penyimpangan dapat menghasilkan produk yang tidak aman; dan c) dilakukan melalui pendekatan logis atau menggunakan alat bantu berupa pohon keputusan. 10) Penetapan batas kritis dilaksanakan dengan ketentuan: a) mengacu kepada nilai yang dapat diterima terkait dengan keamanan pangan; b) dapat diamati (observable) dan/atau diukur (measurable); c) nilai batas minimal, maksimal, kisaran; dan d) berkaitan dengan tindakan pengendalian bahaya. 11) Pemantauan titik kendali kritis dilaksanakan dengan ketentuan: a) dilakukan pada setiap titik kendali kritis untuk menjamin kesesuaiannya dengan batas kritis yang ditetapkan; b) mampu mendeteksi hilangnya pengendalian pada titik kendali kritis; c) memungkinkan isolasi dan evaluasi produk tepat waktu; dan d) frekuensi pemantauan harus kontinu dan apabila pemantauan tidak kontinu maka frekuensi pemantauan harus memadai untuk memastikan batas kritis dipenuhi dan membatasi batas produk yang terdampak; e) program pemantauan harus menguraikan:
(1)apa yang dipantau;
(2)siapa yang melakukan pemantauan;
(3)kapan pemantauan dilakukan;
(4)dimana pemantauan dilakukan; dan
(5)bagaimana pemantauan dilakukan.
f) semua rekaman dan dokumen yang terkait dengan pemantauan titik kendali kritis ditandatangani atau di paraf oleh orang yang melakukan pemantauan dan juga melaporkan hasil dan waktu dari aktivitas pemantauan; dan g) rekaman pemantauan harus di evaluasi oleh orang yang ditunjuk yang memiliki pengetahuan dan kewenangan untuk melakukan tindakan perbaikan. 12) Penetapan tindakan perbaikan dilaksanakan dengan ketentuan: a) tindakan perbaikan spesifik tertulis harus dikembangkan untuk setiap titik kendali kritis dan harus efektif merespon saat penyimpangan terjadi; b) dilaksanakan apabila pemantauan menunjukkan suatu penyimpangan dari batas kritis; c) desain tindakan perbaikan harus mencakup:
(1)identifikasi personil yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan perbaikan (responsibility);
(2)kegiatan yang harus dilakukan saat terjadi penyimpangan (present);
(3)tindakan yang diambil untuk disposisi yang tepat dari produk yang diproses selama masa hilang kendali (past); dan
(4)deskripsi alat dan/atau personil dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terdeteksi (future).
13) Penetapkan prosedur validasi rencana HACCP dan verifikasi dilaksanakan dengan ketentuan: a) validasi rencana HACCP untuk memastikan bahwa:
(1)seluruh elemen sudah tercakup dalam rencana HACCP; dan
(2)seluruh elemen sesuai dengan persyaratan, mampu memastikan pengendalian bahaya sigifikan yang relevan serta dapat menghasilkan produk yang aman;
(3)metode validasi meliputi:
(a) validasi ilmiah dari pihak ketiga; (b) pengetahuan/pengalaman sebelumnya; (c) simulasi kondisi produksi; (d) pengumpulan data kondisi produksi normal; (e) praktik industri umum yang bisa diterima; (f) program statistik; dan (g) model matematis.
(4)setiap perubahan yang berdampak potensial pada keamanan pangan memerlukan tinjauan sistem HACCP, dan bila perlu validasi ulang rencana HACCP.
b) verifikasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan efektivitas rencana HACCP, dengan ketentuan:
(1)verifikasi kesesuaian dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara rencana HACCP dengan penerapannya;
(2)verifikasi mencakup tinjauan terhadap sistem HACCP secara keseluruhan (komprehensif) minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan apabila terjadi perubahan;
(3)verifikasi efektivitas dilakukan melalui:
(a) pemeriksaan rekaman pemantauan terhadap titik kendali kritis; (b) pemeriksaan rekaman pemantauan lainnya; (c) pemeriksaan rekaman penyimpangan dan tindakan perbaikan yang diambil; (d) Inspeksi visual saat produksi terhadap tindakan pengendalian; (e) observasi tindakan pengendalian yang dilakukan sesuai dengan rencana HACCP; (f) pengambilan sampel dan pengujian; (g) kalibrasi instrumen yang digunakan untuk pemantauan dan/atau verifikasi; (h) pemeriksaan rekaman keluhan pelanggan/konsumen; (i) audit internal dan eksternal; dan (j) pemeriksaan kembali rencana HACCP. 14) Penetapan dokumentasi dan memelihara rekaman dilaksanakan dengan ketentuan: a) harus sesuai dengan sifat dan ukuran operasi; b) dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa HACCP berjalan dan terpelihara; c) harus mutakhir; dan d) untuk tujuan penelusuran keamanan pangan, rekaman disimpan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
c.Menerapkan Sistem Ketertelusuran
1) Setiap UPI harus memenuhi dan menerapkan Sistem Ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian- bagiannya, sejarah penanganan dan/atau pengolahan, peredaran dan lokasi produk setelah dikirim; 2) Penerapan Sistem Ketertelusuran meliputi Ketertelusuran Internal dan Ketertelusuran Eksternal; 3) Ketertelusuran Internal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) meliputi keseluruhan input dan proses dalam kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan; b) keseluruhan input dalam kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan, yaitu:
(1)bahan baku;
(2)bahan tambahan pangan;
(3)bahan penolong;
(4)bahan kemasan; dan
(5)bahan kimia;
c) keseluruhan proses dalam kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan, yaitu:
(1)proses produksi;
(2)proses penggabungan produk; dan
(3)proses pemisahan produk.
d) Ketertelusuran Internal pada proses produksi berupa:
(1)rekaman setiap tahapan proses, paling sedikit memuat:
(a) kode lot sejak bahan baku sampai produk akhir; (b) tanggal dan waktu produksi berdasarkan lot produk; (c) jumlah hasil produksi untuk setiap lot produk; dan (d) rekaman hasil pemantauan paramater proses, Pengendalian Mutu dan kriteria keamanan produk.
(2)rekaman pembersihan dan sanitasi, paling sedikit memuat:
(a) jadwal pembersihan dan sanitasi; (b) bahan dan alat sanitasi yang digunakan; dan (c) petugas sanitasi.
(3)rekaman verifikasi, paling sedikit memuat:
(a) hasil pengujian untuk bahaya mikrobiologi, fisik, dan kimia; dan (b) kalibrasi peralatan. e) dalam hal terjadi proses penggabungan produk, harus dilakukan pencatatan dan dokumentasi terhadap kode produk gabungan dari beberapa Pemasok yang digabungkan sejak penerimaan bahan baku sampai dengan produk akhir; dan f) dalam hal terjadi pemisahan produk, harus dilakukan pencatatan dan dokumentasi terhadap kode produk yang dipisahkan. 4) Ketertelusuran Eksternal dilaksanakan meliputi: a) ketertelusuran terhadap sumber/asal bahan baku, harus mampu mengidentifikasi setiap Pemasok dengan informasi yang harus disertakan sebagaimana berikut:
(1)nama dan alamat Pemasok bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dan bahan kemasan;
(2)nama bahan disertai dengan keterangan nomor lot dan tanggal kedaluwarsa;
(3)deskripsi bahan yang dipasok (sifat alami produk: segar; beku; dan kering);
(4)mutu bahan yang diterima;
(5)tanggal pengiriman dan kedatangan bahan;
(6)jumlah penerimaan;
(7)kegiatan yang dilakukan di Pemasok (khusus untuk Pemasok bahan baku);
(8)komposisi bahan tambahan yang diperbolehkan dan bahan penolong sesuai dengan persyaratan; dan
(9)material yang digunakan untuk bahan kemasan (material safety data sheet).
b) ketertelusuran terhadap pemasaran/ distribusi produk, harus mampu mengidentifikasi kepada siapa produknya dikirim dan memuat informasi sebagai berikut:
(1)nama dan alamat pelanggan;
(2)deskripsi produk yang dikirim kepada pelanggan;
(3)kode produksi untuk produk yang dikirim kepada pelanggan;
(4)tanggal pengiriman;
(5)jumlah produk yang dikirim;
(6)tujuan pengiriman (nama distributor/ konsumen /peritel);
(7)nomor invoice/surat jalan/delivery order/sales order; dan
(8)packing list.
5) Penyusunan Sistem Ketertelusuran dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut: a) penetapan lingkup Sistem Ketertelusuran:
(1)ketertelusuran Pemasok bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan bahan kemasan;
(2)ketertelusuran proses dari sejak bahan baku diterima sampai produk jadi; dan
(3)ketertelusuran pelanggan, termasuk importir, distributor, dan peritel.
b) penetapan ukuran optimal unit produksi;
(1)penetapan ukuran optimal unit produksi merupakan penetapan jumlah satuan produk perikanan per unit produksi untuk kemudahan penelusuran; dan
(2)ukuran optimal unit produksi dapat berupa lot (batch) dan/atau kode khusus lainnya sesuai dengan yang diterapkan oleh masing-masing UPI.
c) identifikasi informasi penelusuran yang diperlukan:
(1)bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan kemasan, dan/atau produk akhir;
(2)posisi Pelaku Usaha pangan dalam rantai pangan; dan
(3)diagram alir proses.
d) penyusunan sistem pencatatan (record- keeping) dan penelusuran; e) penyusunan sistem pencatatan (record- keeping) dan penelusuran merupakan dokumentasi pelaksanaan Sistem Ketertelusuran yang harus dimiliki UPI dan paling sedikit memuat:
(1)deskripsi produk (sifat alami bahan baku: segar, beku, dan kering);
(2)definisi dan identifikasi produk yang digunakan untuk menetapkan asal usul;
(3)identifikasi Pemasok dan pelanggan;
(4)rekaman penerimaan dan identitas bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan kemasan;
(5)rekaman hasil pemantauan setiap tahapan pada proses produksi, termasuk rekaman pemantauan tahapan yang ditetapkan sebagai tahapan titik kendali kritis;
(6)rekaman pengiriman produk kepada pelanggan, termasuk informasi identitas lot (batch) produk yang dikirim;
(7)rekaman hasil pengujian (uji mikrobiologi, kimia, dan fisik), hasil analisis, laporan/rekaman (tanggal, shift, dan jam) atau sertifikat analisis dari pihak ketiga;
(8)rekaman tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses produksi;
(9)rekaman penetapan lama penyimpanan, paling lama sama dengan masa kedaluwarsa produk;
dan
(10)rekaman terkait neraca keseimbangan (mass balance) produksi.
f) verifikasi Sistem Ketertelusuran harus dilaksanakan sebagai alat untuk mengukur efektivitas prosedur yang telah ditetapkan yang merupakan verifikasi terhadap prosedur yang telah disusun dan verifikasi terhadap pelaksanaan penerapannya, dengan menggunakan simulasi Sistem Ketertelusuran; dan g) dokumentasi Sistem Ketertelusuran harus dilaksanakan dengan ketentuan:
(1)dokumentasi Sistem Ketertelusuran harus diterapkan secara memadai untuk menunjang penerapan Sistem Ketertelusuran yang efektif; dan
(2)dokumentasi Sistem Ketertelusuran paling sedikit memuat rekaman terhadap yang tersebut dalam huruf
e) angka (1) sampai dengan angka (10). 6) Penarikan produk (product recall) dilaksanakan dengan ketentuan: a) Hasil Perikanan yang tidak memenuhi ketentuan wajib dilakukan penarikan; b) UPI harus memiliki prosedur penarikan produk yang efektif secara tertulis dan dipelihara; c) UPI harus melakukan simulasi penarikan produk secara berkala; dan d) modifikasi prosedur penarikan dapat dilakukan apabila diperlukan berdasarkan hasil simulasi penarikan produk.
5.Sarana Sarana paling sedikit meliputi:
a.ruang produksi termasuk ruang penerimaan bahan baku, ruang proses, ruang pengemasan, dan ruang pemuatan;
b.ruang penyimpanan bahan baku, penyimpanan produk akhir, penyimpanan bahan tambahan pangan dan ingredien lainnya, penyimpanan bahan kemasan, penyimpanan bahan kimia food grade, dan penyimpanan bahan kimia berbahaya;
c.ruang kantor, ruang penyimpanan dokumen/arsip, ruang ganti pakaian, dan ruang pertemuan;
d.fasilitas: tempat ibadah; tempat istirahat; tempat makan/kantin; tempat parkir; fasilitas sanitasi (toilet, hand wash, dan footbath); penampungan limbah; fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang Pengendalian Mutu Hasil Perikanan secara mandiri (own check); dan
e.memiliki pasokan listrik yang memadai bagi kegiatan produksi dan penyimpanan.
6.Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan A. Penilaian Kesesuaian
1.permohonan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diajukan melalui aplikasi dengan melampirkan dokumen sesuai persyaratan umum;
2.berdasarkan permohonan, Kepala BKIPM menugaskan Inspektur Mutu untuk melakukan kegiatan Inspeksi lapangan;
3.penilaian kesesuaian dilakukan melalui kegiatan Inspeksi oleh Inspektur Mutu terhadap seluruh persyaratan khusus atau persyaratan teknis;
4.Inspeksi dapat dilakukan dalam bentuk kunjungan fisik (site visit) atau melalui virtual (remote inspection);
5.apabila pada saat Inspeksi dilaksanakan, UPI tidak ada kegiatan proses produksi sesuai ruang lingkup yang diajukan maka kegiatan Inspeksi dibatalkan;
6.pelaksanaan Inspeksi penerapan PMMT/HACCP meliputi:
a.persiapan Inspeksi;
b.pertemuan pembukaan;
c.Inspeksi lapang dan dokumen;
d.pembahasan hasil temuan oleh tim Inspeksi (caucus meeting);
e.pertemuan akhir; dan
f.pelaporan.
7.berdasarkan laporan tim Inspeksi, Kepala BKIPM menugaskan tim teknis untuk melakukan evaluasi;
8.berdasarkan hasil evaluasi tim teknis sebagaimana dimaksud pada angka 7, Menteri menerbitkan:
a.Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, dalam hal hasil Inspeksi telah sesuai;
atau
b.surat penolakan penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP disertai dengan alasan, dalam hal hasil Inspeksi tidak sesuai.
9.Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan surat penolakan penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP kepada Kepala BKIPM;
10.proses penerbitan atau penolakan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
11.Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang diterbitkan atau surat penolakan penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dinotifikasi ke dalam sistem OSS;
12.UPI melakukan tindakan perbaikan dan melaporkan hasil tindakan perbaikan kepada tim Inspeksi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan melampirkan berkas pendukung lainnya sebagai bukti tindakan perbaikan;
13.Tim Inspeksi melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaan tindakan perbaikan untuk memastikan bahwa seluruh penyimpangan telah diperbaiki;
14.Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diterbitkan dengan pemeringkatan sebagai berikut:
a.Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Peringkat A;
b.Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Peringkat B; dan
c.Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Peringkat C.
15.Pemeringkatan Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP ditetapkan berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
16.Tingkat pemenuhan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dihitung dari jumlah ketidaksesuaian kategori kritis, kategori serius, kategori mayor, dan kategori minor yang ditemukan pada waktu Inspeksi:
a.kategori kritis merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi akan segera mempengaruhi keamanan pangan;
b.kategori serius merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat mempengaruhi keamanan pangan;
c.kategori mayor merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi mempunyai potensi mempengaruhi keamanan pangan; dan
d.kategori minor merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau dibiarkan secara terus menerus akan berpotensi mempengaruhi mutu pangan.
17.Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Peringkat A diberikan bagi Pelaku Usaha berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dihitung dari jumlah ketidaksesuaian:
a.kategori kritis dengan nilai 0 (nol);
b.kategori serius dengan nilai 0 (nol); dan
c.kategori mayor dan kategori minor dengan jumlah nilai paling banyak 11 (sebelas) serta dengan nilai kategori mayor paling banyak 5 (lima).
18.Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Peringkat B diberikan bagi Pelaku Usaha berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dihitung dari jumlah ketidaksesuaian:
a.kategori kritis dengan nilai 0 (nol);
b.kategori serius dan kategori mayor dengan jumlah nilai paling banyak 10 (sepuluh) serta dengan nilai kategori serius paling banyak 2 (dua); dan
c.kategori minor dengan nilai paling banyak 7 (tujuh).
19.Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP Peringkat C diberikan bagi Pelaku Usaha berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dihitung dari jumlah ketidaksesuaian:
a.kategori kritis dengan nilai 0 (nol);
b.kategori serius dengan nilai 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat);
c.kategori mayor dengan nilai paling banyak 11 (sebelas); dan
d.kategori minor dengan nilai lebih dari 7 (tujuh).
20.Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dapat menginformasikan kepada konsumen melalui pencantuman logo HACCP pada kemasan produk pengolahan ikan;
21.Verifikasi terhadap konsistensi dan efektivitas penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan oleh Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dilakukan melalui kegiatan Surveilan;
22.Pelaksanaan Surveilan dibedakan berdasarkan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, yaitu:
a.peringkat A, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
b.peringkat B, 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
c.peringkat C, 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
23.Berdasarkan hasil Inspeksi atau Surveilan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam penerapan Persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pelaku Usaha dapat dikenakan tindakan berupa:
a.peringatan;
b.pembekuan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; dan
c.pencabutan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP.
24.Peringatan dikenakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan;
25.Pembekuan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dikenakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan apabila:
a.Pelaku Usaha tidak melakukan upaya perbaikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan;
b.berdasarkan hasil Surveilan, ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan peringkatnya; atau
c.Pelaku Usaha terindikasi/diduga melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan dan/atau penggunaan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP.
26.Pencabutan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dikenakan dalam hal:
a.Pelaku Usaha tidak melakukan upaya perbaikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan; atau
b.Pelaku Usaha terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan dan/atau penggunaan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP.
27.Tindakan pembekuan dan pencabutan dinotifikasi ke dalam sistem OSS dalam rangka pengawasan atas perizinan berusaha.
Format Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP B. Pengawasan Norma
1.Cakupan Pengawasan kegiatan usaha terhadap Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan kegiatan usaha terhadap Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dilaksanakan di UPI.
2.Cara Pengawasan terhadap Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dilakukan secara rutin dan insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui:
a.laporan Pelaku Usaha; dan
b.Inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui Inspeksi lapangan atau melalui virtual.
3.Intensitas pengawasan Inspeksi lapangan dilakukan oleh pengawas perikanan sebagai berikut:
a.risiko menengah rendah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, Inspeksi lapangan tidak dilakukan; dan
b.risiko menengah tinggi dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, Inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara:
a.memasuki dan memeriksa kegiatan usaha pengolahan ikan;
b.memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen perizinan penunjang kegiatan berusaha;
c.memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan usaha; dan
d.mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
4.Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule, perangkat kerja pelaksanaan pengawasan/kuesioner)
a.Perencanaan pengawasan dituangkan dalam dokumen rencana kerja pengawasan yang disusun setiap tahun;
b.Perangkat kerja pengawasan:
1) dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh atasan langsung; 2) wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) dilengkapi dengan instrumen pengawasan seperti: a) berita acara pemeriksaan; b) daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau c) perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
5.Hak dan kewajiban
a.Hak
1) memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 2) mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan 3) dalam hal diperlukan, Pengawas Perikanan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi untuk melakukan dukungan terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan pengawasan yang sedang dilaksanakan.
b.Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha; 2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha; dan 3) menjaga profesionalisme dan kode etik pengawasan.
6.Pelaksana Pengawasan
a.Pengawas Perikanan dengan syarat:
1) pegawai negeri sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan instansi daerah yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda/golongan ruang II/a; 2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan 3) sehat jasmani dan rohani.
b.pihak ketiga yang kompeten dan/atau bersertifikat atau terakreditasi.
7.Mekanisme, format dan substansi laporan.
a.hasil Inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Pelaku Usaha;
b.berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil Inspeksi lapangan;
c.pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh Pengawas Perikanan dan Pelaku Usaha;
d.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS hasil Inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil Inspeksi lapangan oleh Pengawas Perikanan; dan
e.dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil Inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil Inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh Pengawas Perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.
8.Saluran pengaduan masyarakat:
a.SMS gateway nomor: 0858-8888-4171;
b.surat elektronik (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; dan
c.surat atau melaporkan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Unit Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi Perikanan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. SAKTI WAHYU TRENGGONO Paraf