DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
4.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat LPMUKP adalah unit organisasi noneselon pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
2.Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi di bidang kelautan dan perikanan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
4.Direktur adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk memimpin LPMUKP.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LPMUKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2)LPMUKP dipimpin oleh Direktur.

Pasal 3

LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir dengan pendampingan kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPMUKP menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, serta rencana kerja dan anggaran;
b.pelaksanaan penyaluran dana bergulir kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
c.pelaksanaan pendampingan kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dalam rangka penyaluran dana bergulir;
d.pelaksanaan pengelolaan piutang;
e.pengelolaan agunan;
f.pengelolaan keuangan dan akuntansi;
g.pelaksanaan manajemen risiko kelembagaan dan kredit;
h.pelaksanaan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas LPMUKP;
i.pelaksanaan pengelolaan teknologi dan informasi, sumber daya manusia, hukum, rumah tangga, barang milik negara, hubungan masyarakat, dan tata usaha; dan
j.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dana kelolaan dan dana bergulir.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi LPMUKP terdiri atas:
1. a.Divisi Perencanaan dan Umum;
2. b.Divisi Bisnis I;
3. c.Divisi Bisnis II;
4. d.Divisi Pengelolaan Piutang;
5. e.Divisi Keuangan; dan
6. f.Satuan Pemeriksaan Intern.
(2)Bagan susunan organisasi LPMUKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Divisi Perencanaan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, serta rencana kerja dan anggaran, penyimpanan dokumen pinjaman atau pembiayaan dan pengeluaran agunan, pelaksanaan pengelolaan teknologi dan informasi, sumber daya manusia, hukum, rumah tangga, barang milik negara, hubungan masyarakat, dan tata usaha.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Divisi Perencanaan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, serta rencana kerja dan anggaran;
b.penyiapan penyimpanan dokumen pinjaman atau pembiayaan dan pengeluaran agunan;
c.penyiapan pengelolaan teknologi dan informasi;
d.penyiapan pengelolaan sumber daya manusia;
e.penyiapan pengelolaan hukum;
f.penyiapan pengelolaan rumah tangga;
g.penyiapan pengelolaan barang milik negara;
h.penyiapan pengelolaan hubungan masyarakat; dan
i.penyiapan pengelolaan tata usaha.

Pasal 8

Divisi Bisnis I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dana bergulir dan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil penangkapan ikan, dan kelautan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Divisi Bisnis I menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana strategis operasional dana bergulir kepada pelaku usaha perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil penangkapan ikan, dan kelautan;
b.pelaksanaan identifikasi pelaku usaha perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil penangkapan ikan, dan kelautan;
c.fasilitasi pengajuan permohonan kebutuhan pinjaman atau pembiayaan pelaku usaha perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil penangkapan ikan, dan kelautan;
d.penyiapan pencairan pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku usaha perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil penangkapan ikan, dan kelautan; dan
e.penyiapan pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil penangkapan ikan, dan kelautan.

Pasal 10

Divisi Bisnis II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dana bergulir dan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil pembudidayaan ikan, dan pergaraman.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…