DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum,RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan, Materi RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan, Penyusunan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan dan Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
5.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025–2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan pada sektor kelautan dan perikanan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku instansi pembina sektor kelautan dan perikanan.
4.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi Kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5.Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI.
6.Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan adalah gambaran komprehensif dari setiap fungsi dalam lapangan usaha sektor kelautan dan perikanan yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
7.Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan adalah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membantu Pengembangan SKKNI di sektor kelautan dan perikanan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9.Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan.
(2)RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan.
(3)RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
(4)RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Materi RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

a.pendahuluan;
b.acuan normatif;
c.metode penyusunan;
d.peta jalan penyusunan SKKNI;
e.program, rencana anggaran, dan jadwal pelaksanaan;
f.organisasi penyusunan SKKNI;
g.rekomendasi; dan
h.penutup.

Pasal 4

(1)Penyusunan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan.
(2)Peta Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
1. a.penataan ruang laut;
2. b.pengelolaan kelautan;
3. c.pengelolaan perikanan tangkap;
4. d.pengelolaan perikanan budi daya;
5. e.penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
6. f.pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
7. g.penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
8. h.pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 5

(1)RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dievaluasi sewaktu- waktu apabila diperlukan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan.
(3)Evaluasi RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
1. a.terdapat perubahan arah kebijakan dari Menteri;
2. b.terdapat perkembangan teknologi;
3. c.terdapat perubahan peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.terdapat perkembangan dunia kerja yang membutuhkan kompetensi baru.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.perubahan;
2. b.pencabutan; atau
3. c.tanpa perubahan.
(5)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan sebagai bahan rekomendasi dalam hal perlu dilakukan perubahan dan/atau pencabutan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

(1)Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan RIP SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan, Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan melaksanakan penyusunan SKKNI dan KKNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan dikelola dengan mengacu pada sistem standardisasi kompetensi kerja nasional.
(2)Sistem standardisasi kompetensi kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan;
2. b.penerapan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan;
3. c.harmonisasi SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
4. d.pembinaan dan pengendalian SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pasal 8

(1)Pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara kerja dan persyaratan kerja.
(2)Hasil Pengembangan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri untuk ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 9

Penerapan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan:

a.pendidikan formal;
b.pelatihan vokasi; dan
c.sertifikasi kompetensi.

Pasal 10

Harmonisasi SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan saling pengakuan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pembinaan dan pengendalian SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Menteri.
(2)Pembinaan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.industri/perusahaan;
2. b.asosiasi profesi;
3. c.kelembagaan pendidikan formal;
4. d.kelembagaan pelatihan vokasi; dan
5. e.kelembagaan sertifikasi profesi.
(3)Pengendalian SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kelembagaan pendidikan formal;
2. b.kelembagaan pelatihan vokasi;
3. c.kelembagaan sertifikasi profesi; dan
4. d.pengendalian pemberlakuan SKKNI secara wajib.
(4)Pembinaan dan pengendalian SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi penerapan SKKNI untuk melakukan:
1. a.rekrutmen berbasis kompetensi;
2. b.evaluasi kompetensi; dan
3. c.pemeliharaan kompetensi tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…