DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan klasifikasi, tugas dan fungsi, susunan organisasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, penataan organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan unit pelaksana teknis bidang produksi garam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Produksi Garam; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PRODUKSI GARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis Bidang Produksi Garam yang selanjutnya disebut UPT Produksi Garam adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang produksi garam dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
3.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan pelindungan lingkungan laut.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

(1)UPT Produksi Garam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2)UPT Produksi Garam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

(1)Klasifikasi UPT Produksi Garam terdiri atas:
1. a.Balai Besar Produksi Garam;
2. b.Balai Produksi Garam; dan
3. c.Loka Produksi Garam.
(2)Nama, lokasi, wilayah kerja, dan satuan pelayanan pada UPT Produksi Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPT Produksi Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan peningkatan produksi garam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Produksi Garam menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang peningkatan produksi garam;
b.pelaksanaan pendampingan praproduksi, produksi, dan pascaproduksi garam;
c.pelaksanaan pengembangan produksi kebutuhan garam;
d.pelaksanaan pemanfaatan teknologi praproduksi, produksi, dan pascaproduksi garam;
e.pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan praproduksi, produksi, dan pascaproduksi garam bahan baku;
f.pengelolaan data dan informasi praproduksi, produksi, dan pascaproduksi garam;
g.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan produksi garam; dan
h.pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Balai Besar Produksi Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Usaha; dan
2. b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Balai Besar Produksi Garam.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.penyiapan bahan pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan negara, sumber daya manusia, tata laksana, kearsipan dan persuratan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Balai Produksi Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha; dan
2. b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Balai Produksi Garam.

Pasal 8

Susunan organisasi Loka Produksi Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Bagan susunan organisasi Balai Besar Produksi Garam, Balai Produksi Garam, dan Loka Produksi Garam tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 10

(1)Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan Pasal 8 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Produksi Garam sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
(2)Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…